Berita Populer

Berita Terbaru

KALTIM

BONTANG, MANDAUPOST – Pemerintah Kota Bontang terus memperkuat kualitas sumber daya manusianya melalui Pelatihan Manajemen Talenta Tahun 2025, yang digelar di Ruang Pirus Grand Equator Hotel, Senin (13/10) pagi. Kegiatan ini diikuti 65 peserta dari kalangan pejabat eselon III dan IV di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bontang.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang, Aji Erlinawaty, mewakili Wali Kota Bontang. Dalam sambutannya, Aji menegaskan bahwa sumber daya manusia aparatur (ASN) merupakan aset strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Tidak ada kebijakan, program, maupun layanan publik yang dapat berjalan optimal tanpa dukungan ASN yang memiliki kompetensi, integritas, dan motivasi berprestasi,” ujar Aji.

Lebih lanjut, Sekda Aji mengajak seluruh peserta untuk menanamkan paradigma baru dalam memandang peran ASN di era reformasi birokrasi modern.

“Melalui kegiatan ini, saya mengajak kita semua untuk menanamkan pemahaman bahwa setiap ASN adalah talenta, bukan sekadar ‘pegawai yang digaji’. Mereka memiliki potensi, nilai, dan kapasitas yang jika dikelola dengan baik akan menjadi kekuatan transformasi birokrasi,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen dalam pengembangan SDM aparatur, Aji menyampaikan bahwa Pemkot Bontang melalui BKPSDM terus berproses menuju penerapan Sistem Terpadu Pengembangan Kompetensi ASN dan ASN Corporate University.

“Keduanya akan menjadi wadah untuk mengorkestrasi berbagai bentuk pembelajaran — mulai dari diklat, coaching, mentoring, knowledge sharing, hingga proyek inovasi — dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Inilah momentum kita untuk menyelaraskan pelatihan ini dengan arah besar reformasi birokrasi tematik, yaitu Birokrasi Berdampak, yang hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Bontang, Sudi Priyanto, dalam laporannya menyoroti tantangan yang masih dihadapi dalam pengelolaan ASN. Mulai dari pola mutasi dan promosi yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi, hingga minimnya sistem identifikasi dan pembinaan talenta unggul yang berkelanjutan.

“Diperlukan sistem manajemen talenta yang terstruktur agar potensi setiap ASN dapat dikenali, dikembangkan, dan ditempatkan sesuai kapasitasnya. Dengan begitu, pengisian jabatan akan lebih tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi,” ucap Sudi.

Sebagai narasumber utama dalam kegiatan ini, panitia menghadirkan Soni Sultana, Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Banjarmasin, bersama jajaran. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Aji Erlinawaty dan Kakanreg Soni Sultana juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pensiun dan SK Kenaikan Pangkat kepada tiga ASN, termasuk Kepala Dinas Perhubungan Kota Bontang, dr. Bahauddin.

Pelatihan ini diharapkan mampu menjadi langkah nyata Pemkot Bontang dalam mencetak ASN unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan birokrasi masa depan.(**)

KUTAI KARTANEGARA, MANDAUPOST – Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan terpadu( Posyandu) Kabupaten Kutai Andi Deezca Pravidhia Aulia Rahman menerima rombongan Tim Verifikasi Lomba Posyandu 6 ( Standar Pelayanan Minimal ) SPM Provinsi Kaltim di Posyandu Anggrek Suka Damai Kecamatan Muara Badak, Senin(13/10).

Tampak mendampingi dalam acara tersebut Camat Muara Badak Arpan, Forkopimcam Muara Badak, Sekretaris DPMD Yusran, Ketua Tim Pembina Posyandu Muara Badak Valeria Arfan, para Perangkat Daerah Pemangku 6 SMP, para kades dan sejumlah undangan terkait lainnya.

Andi Deezca Pravidhia Aulia Rahman, mengucapkan selamat datang kepada rombongan Tim penilai Lomba Posyandu 6 SPM Provinsi Kaltim yang telah mempercayakan Posyandu Anggrek Desa Suka Damai masuk 3 (tiga) besar dalam lomba Posyandu SPM Tingkat Provinsi Kaltim. Andi Deezca Pravidhia Aulia Rahman mengapresiasi kerja keras Tim Pembina Posyandu Desa dan Pengurus Posyandu Anggrek sehingga masuk 3 (tiga) besar lomba Posyandu Tingkat Provinsi Kaltim semoga menjadi yang terbaik.

Andi Deezca Aulia Rahman juga melaporkan bahwa jumlah lembaga Posyandu di Kukar saat ini berjumlah 827 (delapan Ratus Dua Puluh Tujuh) lembaga Posyandu dengan jumlah kader sebanyak 8.620 kader dan pengurus berjumlah 7.359 orang.
Ia juga menambahkan bahwa struktur kelembagaan Posyandu 6 SPM sudah terbentuk di level kecamatan hingga desa. Posyandu 6 SPM (Standar Pelayanan Minimal) adalah inovasi Posyandu yang memperluas layanannya tidak hanya kesehatan ibu dan anak menjadi enam bidang pelayanan dasar yang mencakup kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan, sosial, serta ketentraman dan ketertiban umum. Tujuannya adalah untuk menciptakan pusat layanan yang lebih komprehensif di tingkat kelurahan atau desa guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Program ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.

Saat ini ketua Tim Pembina Posyandu sudah melakukan pendaftaran ke Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa untuk mendapatkan nomor registrasi atau nomor induk Posyandu. Adapun tindak lanjut dalam rangka memperkuat pelaksanaan bagi Posyandu yang dilakukan oleh Tim Pembina Posyandu Kabupaten yaitu : penyamaan persepsi perangkat daerah pengampu 6 (enam) SPM . Melakukan rakor Tim Pembina Posyandu dan Penguatan Tim Pembina Posyandu, menyusun program kerja Tim Pembina Posyandu semua jenjang/tingkatan. Optimalisasi peran tim pembina Posyandu, pendanaan operasional Tim Pembina Posyandu, lokasi khusus (Lokus) Posyandu 6 SPM, melanjutkan penyelesaian Perbup bersama Perangkat daerah Pengampu 6 SPM, melakukan pembinaan, monitoring, supervisi pelaksanaan Posyandu 6 SPM, peningkatan kapasitas pengurus & kaderisasi Posyandu, pengembangan sarana dan prasarana Posyandu, serta penyiapan penganggaran pelaksana Posyandu ( pengurus dan kader)

Sementara itu, menurut Tim verifikasi lomba Posyandu Provinsi Kaltim Roslindawati berharap melalui penilaian ini dapat meningkatkan pemberdayaan Masyarakat disekitar kita, meningkatkan Kesehatan ibu,bayi dan balita, remaja serta para lansia. Sekaligus memberikan motivasi kepada kader kader posyandu Kabupaten/kota bagaimana untuk meningkatkan gizi dan Kesehatan bagi Masyarakat.Tim terdiri dari Dinas Pengampu 6 SPM Tingkat Provinsi yaitu DPMD Kaltim, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkim dan Satpol PP, Kaltim
Acara dilanjutkan dengan mendengarkan paparan Ketua Tim Posyandu Selviani yang memaparkan tentang beberapa inovasi yang telah mereka lakukan diantaranya berfokus pada penjemputan lansia secara door-to-door (Ojek Lansia/Cap Jempol), penyediaan makanan tambahan (PMT) dari hasil kebun lokal (Kolam Balitaku), serta program penyuluhan remaja dan perayaan ulang tahun balita. Inovasi Makan Ati (Kolam ikan untuk pencegahan stunting), Kabar Hanaya (Gerakan tanaman obat keluarga sehat dan berdaya),Inovasi cemilan (cegah kehamilan dini).

Program-program ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat, memastikan tidak ada warga yang terlewat dari layanan kesehatan, dan mempererat kedekatan emosional dengan posyandu. Alhamdulillah banyak prestasi yang sudah diraih dan berhasil meraih predikat posyandu terbaik tingkat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 dan mewakili Kaltim ke tingkat nasional. Ini semua tidak terlepas dukungan dari Pemkab Kukar, Pemerintah Kecamatan Bersama dinas instansi terkait dan seluruh kader posyandu semangatnya luar biasa untuk mengedukasi lingkungan. Zaman dulu posyandu jadi kunci di masing-masing desa. Dari posyandu, informasi cepat, seperti anak dengan gizi buruk, dan lainnya,ujar Selviani. Acara dilanjutkan dengan penilaian dimasing masing kelompok kerja Pokja Posyandu.(**)

BERAU, MANDAUPOST – Wakil Bupati Berau, Gamalis, secara resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-55 tingkat Kecamatan Tanjung Redeb, yang digelar di halaman Masjid Rayatul Ikhlas, Tanjung Redeb, Jumat (10/10).

Kegiatan keagamaan tahunan ini diikuti oleh kafilah dari seluruh kelurahan di Kecamatan Tanjung Redeb. Pembukaan berlangsung meriah dan khidmat, diwarnai dengan pawai taaruf, penampilan marawis, serta lantunan ayat suci Al-Qur’an yang menyejukkan suasana.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Berau Gamalis menyampaikan apresiasinya kepada seluruh panitia dan peserta yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan MTQ. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya ajang perlombaan membaca Al-Qur’an, tetapi juga momentum memperkuat nilai-nilai keislaman dan membumikan Al-Qur’an dalam kehidupan masyarakat.

“MTQ ini diharapkan menjadi wadah untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur’an, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta mencetak generasi muda yang berakhlak mulia dan berjiwa Qurani,” ujar Gamalis dalam sambutannya.

Sementara itu, lurah Tanjung Redeb dalam laporannya menyampaikan bahwa MTQ ke-55 ini akan berlangsung selama 5 hari dari tanggal 10 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2025 dengan mempertandingkan sejumlah cabang, seperti tilawah, tahfidz, syarhil, dan qira’at Al-Qur’an. Ia juga berharap ajang ini dapat menjadi sarana pencarian bibit unggul untuk mewakili Tanjung Redeb pada MTQ tingkat kabupaten mendatang.

Kegiatan pembukaan turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan daerah (Forkopimda), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kecamatan Tanjung Redeb.

Acara ditutup dengan penekanan tombol oleh Wakil Bupati  sebagai tanda resmi dimulainya MTQ ke-55 tingkat Kecamatan Tanjung Redeb tahun 2025.(**)

KUTAI TIMUR, MANDAUPOST – Momen hari jadi Kabupaten ke 26 di manfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) untuk memberikan penghargaan kepada para pegawai yang telah mengabdikan diri dengan penuh tanggung jawab dalam membantu keberlangsungan pemerintahan.

Bertempat di ruang Akasia Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi (BP) Pusat Perkantoran Sangatta, Sabtu (11/10). Bupati Ardiansyah Sulaiman secara simbolis memberikan tanda penghargaan Satyalencana Karya Satya perwakilan pegawai yang telah memasuki mas kerja masing-masing 10, 20 hingga 30 tahun di linkup Pemkab Kutim.

Pemberian penghargaan yang turut di saksikan oleh Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi. Ketua DPRD Kutim, Jimmi, unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forum Koordinasi Perangkat Daerah (Forkopimda) serta tamu undangan  tersebut  mengacu terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto nomor 60/TK/Tahun 2025 yang di tetapkan pada tanggal 29 Juli tahun 2025.

Dalam Sambutannya. Bupati Ardiansyah menjelaskan Penghargaan itu merupakan bentuk pengakuan dari negara atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan serta kedisiplinan dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara sekaligus abdi masyarakat.

“Tanda kehormatan ini bukan hanya sekadar simbol atau tanda jasa, melainkan pengingat bagi kita semua tentang pentingnya integritas, loyalitas, dan profesionalisme dalam bekerja. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh PNS untuk terus berkinerja lebih baik, berinovasi, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kutai Timur,” ujarnya.

Orang nomor satu di Pemkab Kutim itu menyebut, bahwa penghargaan ini menjadi tonggak awal pembuktian dedikasi dalam mengabdi kepada bangsa dan daerah. Selain simbol keuletan, loyalitas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Terutama bagi mereka yang sudah mengabdi selama 10 dan 20 tahu.

Sedangkan untuk pegawai yang telah mengabdi selama 30 tahun. Bupati ardiansyah yang hadir mengenakan stelan kemeja hitam dan berdasi biru navy itu menyampaikan, Tiga dekade bukan sekadar waktu, tetapi perjalanan penuh pengabdian, tantangan dan pengorbanan serta menjadi saksi sekaligus pelaku dalam pembangunan daerah dari ke masa.

“Saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN adalah tulang punggung birokrasi, ujung tombak pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penganugerahan harus dimaknai sebagai motivasi untuk memperkuat komitmen bekerja dengan penuh integritas, disiplin, dan profesionalisme,” tuturnya.

Sebelumnya. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Misliansyah menjelaskan. Penerima tanda kehormatan diberikan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pemerintahan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun. Adapaun jumlah pegawai yang menerima penghargaan sebanyak 200 orang

“Penghargaan SLKS 30 tahun berjumlah 24 orang dan SLKS 20 tahun berjumlah 51 orang serta penghargaan SLKS 10 tahun, berjumlah 125 orang,” paparnya.(**)

BONTANG, MANDAUPOST – Pemerintah Kota Bontang terus menunjukkan komitmennya dalam membangun budaya olahraga yang berkelanjutan di tengah masyarakat. Melalui penyelenggaraan Turnamen Sepak Bola Galatua U-50, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Bontang menghadirkan ajang yang bukan sekadar hiburan, melainkan juga wadah pembinaan lintas generasi.

Turnamen yang digelar sejak 7 Oktober dan berakhir pada Sabtu (11/10) malam di Stadion Bessai Berinta, Bontang Utara, resmi ditutup oleh Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris. Dalam sambutannya, Wawali menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya mendukung kegiatan olahraga bersifat seremonial, tetapi juga berupaya menyiapkan langkah nyata demi kesinambungan pembinaan atlet.

“Turnamen ini bukan sekadar ajang nostalgia. Ini bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga semangat olahraga sekaligus memotivasi generasi muda agar terinspirasi,” ujar Agus Haris.

Ia juga mengumumkan bahwa tahun depan Pemkot Bontang akan kembali menggelar turnamen serupa untuk kategori usia 51 tahun sebagai wujud konsistensi dalam memberi ruang berolahraga bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, rencana Turnamen “Wali Kota Cup” antar kelurahan juga akan diluncurkan untuk menjaring bakat-bakat muda potensial.

“Pembinaan harus dimulai dari bawah. Turnamen seperti ini menjadi media penting untuk menemukan potensi yang selama ini belum terlihat,” katanya.

Selain memberikan apresiasi kepada seluruh tim, panitia, wasit, dan pihak keamanan, Agus Haris juga menyoroti dampak ekonomi dari kegiatan olahraga. Menurutnya, turnamen seperti Galatua U-50 memberikan efek domino positif bagi pelaku UMKM yang berjualan di sekitar stadion selama pertandingan berlangsung.

Ketua Panitia, Muslimin, melaporkan bahwa turnamen ini diikuti delapan tim, berlangsung selama empat hari dengan dukungan penuh dari KONI dan PSSI Kota Bontang. Ia menilai kehadiran pemerintah dan antusiasme masyarakat menjadi energi besar bagi keberlangsungan kegiatan olahraga serupa di masa depan.

Adapun hasil akhir turnamen adalah, Juara 1: Sulbar FC, Juara 2: Bontang Mitra United (BMU), Juara 3: ASN Bontang, Juara 4: Mulawarman FC

Selain itu, Irsan Ma’ruf dinobatkan sebagai Top Skor dengan delapan gol, sementara Zulkifli terpilih sebagai Pemain Terbaik.

Melalui keberhasilan penyelenggaraan Galatua U-50, Pemerintah Kota Bontang berharap dapat menumbuhkan ekosistem olahraga yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan, dari pemain senior hingga generasi muda.

“Kita ingin Bontang tidak hanya dikenal karena industrinya, tapi juga karena prestasi dan semangat olahraganya,” tutup Agus Haris.(**)

JAKARTA, MANDAUPOST – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Kukar melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/BAPPENAS) RI, Jumat (10/10).

Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin juga hadir bersama Kepala Bappeda Syarifah Vanessa Vilna, Camat Loa Janan Hery Rusnadi, Camat Samboja Damsik, Camat Muara Jawa Muhammad Ramli bersama instansi terkait diterima oleh Direktorat Pembangunan Indonesia Barat Jayadi.

Wabup Kukar didampingi Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, tujuan kunjungan ini dalam rangka menggali informasi terkait dengan kewenangan Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) dan Pemerintah Daerah, memperkuat sinergitas dan kolaborasi pembangunan di Kukar khususnya kebijakan pembangunan nasional, memastikan bahwa kebijakan nasional yang baik dalam bentuk program prioritas, proyek strategis nasional dan arah kebijakan kewilayahan RPJMN dapat diselaraskan dengan RPJMD Kukar 2025- 2029.

Memastikan bahwa wilayah delineasi IKN yang masih menjadi tanggung jawab Pemkab Kukar dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan peraturan perundang undangan, terbangunnya kolaborasi program pembangunan Nasional -OIKN -Pemkab Kukar dalam lima tahun kedepan, sekaligus konsultasi meminta informasi dari Bappenas terkait kebijakan pembangunan nasional terhadap pembangunan IKN termasuk dalam masa transisi wilayah delineasi IKN yang masuk didalam wilayah Kukar.

Target masa transisi dan batasan penyelenggaraan pembangunan transisi yang dapat dilakukan oleh Pemkab Kukar dalam perspektif pembangunan kewilayahan di Kukar serta bentuk legalitas masa transisi yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menjamin seluruh proses pembangunan di wilayah IKN dan Kukar dapat berjalan dengan fokus, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Hasil yang diharapkan dari pertemuan ini adanya kesepakatan pola pembangunan selama lima tahun kedepan terkait wilayah IKN dan Kukar.

Pemkab Kukar berupaya agar proses pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik di wilayah Kukar sehingga kepastian hukum terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dipahami oleh seluruh pihak secara jelas dan terbuka, agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan dapat berperan secara optimal dalam kesuksesan pembangunan nasional dan daerah.

Sementara itu Dirjen Kementerian Bappenas/ PPN wilayah Pembangunan Indonesia Barat Jayadi mengapresiasi kunjungan Pemkab Kukar dan Pimpinan DPRD beserta Anggota DPRD, pada prinsipnya Kementerian Bappenas akan segera menindak lanjuti permasalahan yang dihadapi Pemkab Kukar, dan mengucapkan terimakasih atas saran dan masukan yang diberikan, pihaknya bersama Otorita IKN, Bappenas PPN, Bagian Hukum dan pihak Kementerian terkait lainnya akan segera melakukan koordinasi terhadap permasalahan yang di hadapi Pemkab Kukar.

Jayadi mengatakan, sambil menunggu Keputusan Presiden tentang pemindahan IKN yang katanya akan dilakukan pada Tahun 2028 nanti, Pemkab Kukar masih diberi kesempatan untuk melakukan penarikan retribusi pajak dan pembangunan di wilayah Delineasi IKN sesuai peraturan daerah yang berlaku.

“Semoga masyarakat yang ada di wilayah Delineasi IKN dapat merasakan ketentraman ketenangan dan kesejahteraan masyarakat kembali terpenuhi,” kata Jayadi.(**)

KUTAI TIMUR, MANDAUPOST – Bupati Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, memastikan meskipun ada pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah yang diperkirakan mencapai 70 persen untuk tahun 2026 mendatang, pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang sudah di canangkan di daerah akan terus berjalan

“Insyaallah kalau saya hitung masih mampu lah ya, meskipun ada DBH yang dikurangi, tapi saya minta prioritaskan yang kita programkan itu,”tegas Bupati didampingi Wakil Bupati, Mahyunadi dan Ketua DPRD Kutim, Jimmi usai Sidang Paripurna HUT Kutim ke-26 di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, kawasan pusat perkantoran bukit pelangi Sangatta Utara, Kamis (09/10).

Pria kelahiran Kabupaten Kutai Barat itu, juga mengaku, pemerintah daerah tetap optimistis bahwa anggaran yang ada masih mampu untuk menopang program pembangunan prioritas. Untuk memastikan itu, pihaknya juga akan kembali melaksanakan program Multi years contract (MYC) guna memastikan keberlajutan program pembangunan yang sudah di canangkan.

“Makanya MYC memudahkan kita (pemerintah) untuk dalam berkomitmen untuk memastikan bahwa pekerjaan itu akan terus berlanjut,” jelasnya.

Selain itu, guna mempercepat pemerataan pembangunan, pihaknya juga akan melibatkan berbagai pihak termasuk swasta untuk membantu dan memastikan bahwa program yang di usung pemerintah daerah saat ini bisa segera di rasakan oleh masyarakat. salah satunya terkait jaringan listrik di seluruh wiayah Kutim.

Pemerintah daerah, sambung pria berkacamata ini mengaku, bertekad untuk melaksanakan seluruh program unggulan tersebut, dengan memaksimalkan seluruh potensi pembiayaan pembangunan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Daerah, APBN maupun keterlibatan CSR Perusahaan.

“Selain itu, Pemerintah Daerah juga akan menekan belanja daerah yang tidak sejalan pencapaian visi Kutai Timur Hebat 2029 dan menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien,”pungkasnya.(**)

BERAU, MANDAUPOST – Pemkab Berau bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) menggelar sosialisasi Program “Jaga Desa” yang digagas Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa PDTT, untuk mengedukasi aparatur desa tentang pengelolaan dana desa yang akuntabel dan menghindari penyimpangan atau tindak pidana korupsi, di ruang rapat RPJPD, lantai II, Gedung Bapelitbang Berau, pada Kamis (9/10).

Sosialisasi yang dibuka oleh Bupati Berau, Hj Sri Junairsih dan menghadirkan Kepala Kejari Berau, Gusti Hamdani tersebut sekaligus memperkenalkan program Jaga Desa berbasis teknologi untuk pemantauan dan pelaporan yang lebih baik. Hadir pula 100 Kepala Kampung dan 10 Lurah , 13 Camat se Kabupaten Berau serta Ketua BPK Se Kabupaten Berau.

Kepala Kejari Berau, Gusti Hamdani, dalam sambutannya mengatakan, tujuan utama kegiatan ini adalah sebagai bentuk pencegahan (preventif) dini agar desa/kampung bersih dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan desa.

Bupati Berau Sri Juniarsih dalam arahannya meminta seluruh kepala kampung dan perangkat kampung mengikuti sosialisasi ini dengan bersungguh-sungguh.

“Kami sebagai Pemkab Berau memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menciptakan tata kelola yang baik, akuntabel dan inovatif,” katanya.

Dikatakannya persoalan desa dan keuangannya adalah persoalan yg smangat sensitif. Sehingga Kakam harus menjalani seluruh pengelolaan sesuai dengan prosedur dan mekanisme keuangan, secara tertib dan disiplin.

“Sehingga kita terbebas dari indikasi korupsi, penerapannya transparan sesuai perundang-undangan yang berlaku, Kakam harus mengutamakan sikap kehati-hatian,”imbaunya.

Ingatlah, lanjutnya, pengawasan dana kampung ini sudah semakin ketat, mulai dari pengawasan yang melekat, di kabupaten, kejaksaan, inspektorat masyarakat, BPK, hingga Aparat Penegak Hukum (APH) tanpa pandang bulu. Menurutnya Jaga Desa adalah program yang sangat baik untuk terus dilaksanakan. Agar para kepala kampung terbebas dari tindakan hukum, dari masalah penggunaan keuangan.

“Ini adalah bentuk perhatian saya kepada Kakam agar tidak terdampak persoalan hukum karena salah pengelolaan keuangan,” imbuhnya.

Acara pun berlangsung lancar dan khidmat. Diisi dengan penandatanganan dokumen kerjasama antara Pemkab Berau, oleh Bupati, Hj Sri Juniarsih dan Kepala Kejari Berau, Gusti Hamdani.(**)

PENAJAM, MANDAUPOST – Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Mangun Karya dari Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), resmi terpilih mewakili Provinsi Kalimantan Timur pada ajang nasional KIM Festival 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (KEMKOMDIGI) dan akan berlangsung pada 14–16 November 2025 mendatang di Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Sebagai bentuk persiapan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur menggelar rapat koordinasi secara virtual melalui Zoom bersama Diskominfo PPU dan KIM Mangun Karya. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Diskominfo PPU pada Kamis, (9/10).

Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan (IKPH) Diskominfo PPU, Eko Sumarlianto, menyampaikan optimismenya bahwa KIM Mangun Karya dapat memberikan hasil terbaik di tingkat nasional. Ia juga menilai kesempatan ini sebagai peluang strategis untuk membawa nama baik Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sementara itu, perwakilan dari Diskominfo Kaltim, Eka Rahmah Eliyani, menjelaskan bahwa pemilihan KIM Mangun Karya sebagai perwakilan provinsi telah melalui proses penilaian yang menyeluruh dari berbagai aspek, termasuk kunjungan langsung ke lapangan.

“Dari segi kesiapan, inovasi, dan kreativitas, KIM Mangun Karya telah memenuhi seluruh kriteria penilaian dalam lomba,” jelas Eka.

Dengan terpilihnya KIM Mangun Karya, diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi KIM lainnya di Kalimantan Timur untuk terus berinovasi dan aktif dalam menyebarluaskan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.(**)

KUTAI KARTANEGARA, MANDAUPOST – Dalam rangka meningkatkan kemampuan para anggotanya, Darma Wanita Persatuan (DWP) UP Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar pelatihan pembuatan garnish, di ruang serbaguna Kantor Bupati Kukar, Jumat (10/10).

Kegiatan yang diikuti langsung oleh Ketua DWP UP Sekretariat Kabupaten Kukar Hj. Yulaikah Sunggono, serta anggota DWP UP Setda Kabupaten Kukar itu menghadiri narasumber Taufik Ramadhan.  Ketua DWP Setdakab Kabupaten Kukar Hj.

Yulaikah Sunggono ditemui setelah kegiatan mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan guna memberikan pengetahuan, pengalaman, dan edukasi kepada para anggota DWP Setkab Kukar, sehingga kedepan melalui pelatihan tersebut ilmu yang telah diperoleh bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari.

“Pentingnya pembuatan garnish, sehingga nantinya bisa diterapkan untuk dirumah, dan kegiatan-kegiatan lainnya,” ujar Hj. Yulaikah Sunggono.

Dirinya berharap melalui pelatihan tersebut para anggota DWP bisa menggali potensi yang dimiliki, sehingga kedepan melalui pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan tersebut setiap anggota DWP memiliki potensi yang bisa dikembangkan dan memiliki nilai tambah tersendiri baik bagi diri pribadi, keluarga maupun organisasi yang diikuti.

“Saya berharap berbagai pelatihan yang telah kita lakukan ini bisa meningkatkan dan menggali potensi yang dimiliki oleh para anggota yang ada,” ujarnya.

Sebagai informasi, Garnish ialah metode menghias makanan atau minuman yang bertujuan untuk mempercantik penampilan, menambah daya tarik, dan menggugah selera makan.(**)

Scroll to Top