Berita Populer

Berita Terbaru

Sekprov Dorong ASN Tingkatkan Pelayanan Publik
Lahan Dibakar di Siang Hari, Api Nyaris Merambat ke Permukiman Warga di Tana Tidung
Di Halalbihalal IKAT, Sekda Ajak Masyarakat Jaga Harmoni
Ratusan Pelajar Meriahkan Lomba Olahraga Tradisional PKD Bulungan 2026
Pelabuhan Kayan II Mulai Terapkan QRIS, Transaksi Kini Lebih Mudah dan Transparan
Gerakan Indonesia ASRI Digelorakan, Bupati Bulungan Ajak Warga Budayakan Hidup Bersih

KALTIM

Diskominfo Kaltim Terus Gencarkan Sosialisasi Anti Hoaks, Kini di SMPN 12 Balikpapan

BALIKPAPAN, MANDAUPOST – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur kembali menggelar kegiatan Sosialisasi Anti Hoaks dan Konten Pornografi di Media Sosial. Setelah sebelumnya dilaksanakan di SMA Negeri 5 Balikpapan, kali ini kegiatan serupa digelar di SMP Negeri 12 Balikpapan, bertempat di Aula Multi, Jumat (19/9).

Sebanyak 50 pelajar dari SMP Negeri 12 Balikpapan dari berbagai kelas hadir sebagai perwakilan dalam kegiatan tersebut.

Seperti kegiatan sebelumnya, sosialisasi menghadirkan narasumber Kepala Sub Bidang Multimedia Bidang Humas Polda Kaltim AKBP Qori Kurniawati dan Penelaah Teknis Kebijakan Diskominfo Kaltim Dafa Ezra.

Dalam kesempatan tersebut, mewakili Kepala Diskominfo, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, Irene Yuriantini, mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di SMP Negeri 12 Balikpapan.

“Kami sampaikan rasa terima kasih, atas kesediaan pihak SMPN 12, kegiatan ini dapat dilaksanakan,” kata Irene.

Irene menekankan derasnya arus informasi khususnya dalam platform digital dan kemudahan akses internet menjadi penting bagi pelajar untuk memahami bahaya hoaks dan konten negatif di media sosial.

“Adik-adik harus dibekali pengetahuan agar bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana yang menyesatkan, sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain,” jelasnya.

Disadari bahwa, kini pelajar menjadi salah satu sasaran utama penyebaran informasi, termasuk yang tidak benar.

“Makanya itu, adik-adik diberikan ilmu agar dapat memahami apa itu hoaks, bahayanya, serta dampak yang ditimbulkan,” terang Irene.

Sementara itu, Ketua Panitia yang diwakili Pranata Humas Ahli Muda, Arminiwati, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar sosialisasi, tetapi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun literasi digital di kalangan pelajar.

“Kami berharap remaja tidak hanya mampu melindungi diri sendiri dari pengaruh hoaks, tetapi juga bisa menjadi agen penyebar informasi yang benar di lingkungan sekolah maupun keluarga. Dengan begitu, literasi digital dapat meluas secara berjenjang,” ucapnya.

Mewakili Kepala Sekolah SMPN 12 Balikpapan, Wakil Kepala, Nur Wahyudi juga mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, kegiatan ini sangat berharga, selain SMPN 12 dipilih sebagai lokasi sosialisasi, pelajar juga akan mendapatkan banyak ilmu dan manfaat agar dapat memanfaatkan sosial media dengan lebih bijak.

“Kami menyambut baik kegiatan ini dilaksanakan di sekolah kami. Kami harap, siswa  yang ikut sosialisasi nantinya bisa menularkan ilmu yang diperoleh kepada teman-teman di kelas masing-masing. Dengan demikian, pemahaman tentang literasi digital bisa menyebar lebih luas di kalangan pelajar,” harapnya.

Suasana kegiatan berlangsung interaktif. Para pelajar antusias mengajukan pertanyaan seputar berita-berita hoaks yang belakangan viral. Antusiasme ini menunjukkan tingginya kepedulian generasi muda terhadap dampak informasi digital dan keinginan mereka untuk lebih cerdas bermedia sosial.

Melalui kegiatan ini, Diskominfo Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus gencar memberikan edukasi digital di sekolah-sekolah. Harapannya, pelajar di Kalimantan Timur bisa tumbuh menjadi generasi yang kritis, cerdas, dan berakhlak baik dalam memanfaatkan dunia digital.(**)

Kabar Gembira untuk 10.553 Keluarga, Wali Kota Neni Teken MoU Percepatan Jaringan Gas di Bontang

BONTANG, MANDAUPOST – Kabar gembira bagi ribuan keluarga di Kota Bontang. Sebanyak 10.553 rumah tangga yang tersebar di 14 kelurahan akan segera menikmati akses energi yang lebih efisien, aman, dan terjangkau melalui program jaringan gas bumi (jargas).

Kepastian ini didapat setelah Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis (18/9).

Penandatanganan ini menjadi wujud nyata dari upaya advokasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk menghadirkan program strategis nasional ke tengah-tengah warganya.

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Kota Bontang, kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ESDM. Dengan dukungan ini, kami optimis target Bontang sebagai ‘City Gas’ di Indonesia akan segera terwujud,” ungkap Wali Kota Neni Moerniaeni.

Program jargas ini merupakan komitmen pemerintah pusat untuk menyediakan energi yang lebih ramah lingkungan dan terjangkau bagi masyarakat luas.

Direktur Jenderal Migas, Laode Sulaeman, menyatakan bahwa Kementerian ESDM merencanakan pembangunan hingga 1 juta sambungan rumah di seluruh Indonesia untuk menjaga ketahanan energi nasional.

Bagi masyarakat Bontang, realisasi 10.553 sambungan baru ini tidak hanya berarti penghematan biaya energi bulanan, tetapi juga peningkatan keamanan dan kenyamanan dalam aktivitas rumah tangga sehari-hari.

Keberhasilan Pemkot Bontang dalam mengamankan alokasi ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warganya.(**)

Pemkab Kutim dan DPRD Sepakati KUA dan perubahan PPAS 2025

KUTAI TIMUR, MANDAUPOST – Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akhirnya menyepakati tentang perubahan kebijakan umum APBD (KUA) dan perubahan prioritas dan anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2025.

Setelah sebelumnya digelar beberapa kali rapat bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kutim. Akhirnya kedua belah pihak menyepakati nota yang  menjadi landasan  kuat untuk menyusun APBD, ditandai dengan penandatangan oleh Bupati Kutim yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sudirman Latief serta unsur pimpinan DPRD yakni Ketua Jimmi dan Wakil 1 Sayid Anjas dalam sidang Paripurna yang digelar di gedung DPRD Kutim, Sangatta,Jumat (19/09).

Ditemui usai kegiatan Asisten Administrasi Umum, Sudirman Latief mengatakan, meskipun dalam pembahasannya sedikit terlambat, namun dirinya memastikan bahwa keterlambatan ini menjadi bagian dari proses penyusunan program prioritas yang akan dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, dalam setiap penyusunan kegiatan yang dilakukan oleh daerah harus selaras dengan program yang di canangkan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun pusat.

“Selain APBD kita besar, kita juga harus mempertimbangkan mana yang menjadi program prioritas kita. Dan kita harapkan nantinya program yang akan kita laksnakan ini bisa berjalan sesuai yang kita rencanakan,” ujarnya.

Lebih jauh, dirinya menyebut, dalam setiap proses penyusunan APBD, diperlukan sikap hati-hati dan cermat. Hal itu bertujuan agar setiap kegitan yang akan di susun harus mampu memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak bagi masyarakat.

“Selain karena ada kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Makanya kita (Pemkab Kutim) harus berhati-hati. Mana yang harus dimasukkan dan sebaliknya termasuk mengakomodir program yang sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati kita,” pungkasnya.

Diketahui, sesuai hasil rapat antara TPAD dengan Banggar DPRD Kutim menyepakati adanya perubahan KUA dan PPAS tahun 2025 pada bagian pendapatan yang sebelumnya Rp 11,1 triliun menjadi Rp 9,8 triliun. Sehingga terdapat pengurangan pendapatan sebesar Rp 1,2 triliun.(**)

SDN 013 Penajam Disiapkan Jadi Sekolah Ramah Anak Percontohan di PPU

PENAJAM, MANDAUPOST – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) melakukan pendampingan terhadap SDN 013 Penajam di Desa Girimukti dalam rangka persiapan menuju predikat Sekolah Ramah Anak (SRA), Jum’at (19/09).

Kepala DP3AP2KB PPU, Chairur Rozikin, menjelaskan bahwa kegiatan audit SRA ini berawal dari adanya surat resmi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada bulan Mei lalu. Surat tersebut meminta adanya sekolah di daerah yang dapat dijadikan lokus percontohan program SRA.

“Makanya kami bersama bidang terkait turun langsung ke SDN 013 untuk menyampaikan permintaan Kementerian PPPA, sekaligus mengoordinasikan dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora). Kami juga bersurat secara resmi untuk menyiapkan sekolah ini sebagai salah satu yang diaudit,” ucap Chairur saat di jumpai.

Menurutnya, evaluasi yang dilakukan mengacu pada format penilaian Kementerian PPPA. Proses audit sendiri dilakukan secara daring melalui Zoom langsung oleh Kementerian untuk memastikan kesiapan sekolah menjadi SRA.

“Alhamdulillah, dari hasil pengamatan awal, SDN 013 ini sudah sangat memenuhi persyaratan yang ditentukan. Harapan kami sekolah ini bisa menjadi contoh bagi sekolah lain di PPU untuk mengembangkan konsep ramah anak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Chairur menegaskan bahwa dalam jangka panjang SDN 013 akan dijadikan sekolah percontohan. Dengan begitu, sekolah-sekolah lain di PPU dapat melakukan studi banding ke SDN 013 untuk mengembangkan program serupa. Sementara itu, Kepala Sekolah SDN 013 Penajam, Rusmala Wati, menyampaikan bahwa komitmen seluruh pihak menjadi langkah awal dalam mewujudkan SRA.

“Yang pertama tentu ada komitmen bersama, baik dari guru, tenaga kependidikan, komite, orang tua, hingga anak-anak untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Lalu, memastikan program SRA berjalan konsisten, serta memberikan dukungan dan motivasi kepada semua pihak yang terlibat,” jelasnya saat dijumpai usai audit penilaian secara via zoom.

Meski begitu, ia juga menjelaskan untuk menjalankan program SRA ini tentu adan tantangan, terutama menjaga konsistensi dan motivasi para guru serta membiasakan perilaku positif bagi siswa baru.

“Setiap semester kami selalu memberikan edukasi kepada seluruh warga sekolah, baik siswa lama maupun baru, termasuk guru, agar terbiasa dengan budaya positif di sekolah. Misalnya, pembiasaan kegiatan pendidikan karakter sejak pukul 07.00, seperti sholat duha, mengaji, sholat dzuhur bagi siswa Muslim, dan ibadah di tempat ibadah yang disediakan bagi siswa Kristen,” ungkapnya.

Rusmala berharap program SRA tidak hanya sebatas penghargaan formalitas, tetapi benar-benar menjadi budaya dan karakter di sekolah.

“Alhamdulillah, hasil audit hari ini SDN 013 mendapat nilai yang bagus, hanya ada dua poin yang perlu dilengkapi. Insya Allah SDN 013 bisa mewakili Kabupaten PPU ke tingkat nasional dalam program SRA,” pungkasnya.(**)

Kerugian Capai Rp 7,6 Miliar, Polda Kaltim Ungkap Kasus Penggelapan BBM di Loa Janan

BALIKPAPAN, MANDAUPOST – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kaltim menggelar press release pengungkapan kasus tindak pidana penggelapan bahan bakar minyak (BBM), Jumat (19/09).

Dalam pengungkapan ini, Ditreskrimum berhasil mengamankan lima tersangka berinisial DM (52), WA (33), JN (40), JW (22), dan RP (16), dan untuk pelaku lain masih dalam pengembangan.

Direktur Reskrimum Polda Kaltim Kombes Pol Jamaluddin Farti, melalui Kasubdit Jatanras Kompol M. Eko P. Baramula, menjelaskan, kasus ini bermula dari laporan PT. Virgo Kencana Sejati Line terkait hilangnya sebagian muatan BBM yang diangkut dari Tangker Pertamina menuju PT. Bayan Resources Tbk.

Berdasarkan keterangan, pada 12 Agustus 2025, sebanyak 3.036.060 liter solar dikirim menggunakan kapal tongkang Royal 19. Namun saat dilakukan pengecekan pada 15 Agustus 2025, volume BBM berkurang 552.417 liter.

“Dari hasil penyelidikan, diketahui kapal tongkang sempat berhenti di perairan Loa Janan, Samarinda, dan disambangi oleh tiga kapal LCT bernama PSA selama sekitar satu jam. Setelah kejadian, dua kru kapal dan tiga kru perbantuan menghilang dan tidak dapat dihubungi,” ungkapnya.

Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar Rp 7,6 miliar. Sementara itu, berdasarkan pengakuan para tersangka, sebanyak 450.000 liter solar telah dijual dengan harga Rp 10.000 per liter sehingga menghasilkan Rp 4,5 miliar.

Dalam kasus ini, Ditreskrimum turut mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil Honda HRV warna putih, satu unit mobil Mitsubishi Triton warna putih, satu unit sepeda motor Vespa Sprint warna hitam, tiga unit telepon genggam (satu iPhone 16 Pro Max, dua iPhone 16 Pro), satu unit Samsung Galaxy S25 Ultra, satu unit Apple Watch, satu unit headset Apple AirPods, perhiasan emas berupa tujuh cincin, dua kalung, satu gelang, serta uang tunai Rp 1.006.000.000.

Ditreskrimum Polda Kaltim menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan penggelapan BBM ini.

“Kami berkomitmen menindak tegas pelaku kejahatan yang merugikan negara maupun perusahaan, serta memastikan keamanan distribusi energi di wilayah Kaltim tetap terjaga,” tegasnya.(**)

Gerbang Nusantara, Identitas Baru Penajam Paser Utara Resmi Diluncurkan Gubernur Kaltim

PENAJAM, MANDAUPOST – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kini resmi memiliki identitas baru. Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, meresmikan logo dan tagline city branding “Gerbang Nusantara” di Auditorium Gedung 2 Kampus N Universitas Gunadarma, PPU pada Rabu malam (17/9).

Bupati PPU Mudyat Noor dalam sambutannya menegaskan bahwa city branding “Gerbang Nusantara” bukan sekadar logo atau slogan, melainkan semangat baru dalam menempatkan PPU sebagai pintu utama peradaban bangsa.

“Gerbang Nusantara adalah wujud semangat baru, pernyataan jati diri, sekaligus tekad kita untuk menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. PPU bukan lagi sekadar serambi penyambut, melainkan gerbang utama peradaban bangsa, penghubung Kalimantan Timur dengan Nusantara, tradisi dengan modernitas, serta lokal dengan global,” ucap Mudyat.

Ia menjelaskan bahwa elemen-elemen dalam logo memiliki makna filosofis yang dalam. Padi, ikan, dan rusa merepresentasikan kemakmuran, ketahanan pangan, kekayaan bahari, dan kearifan lokal. Lekuk garis mencerminkan harmoni sungai, laut, dan hutan, sementara warna merah, kuning, dan hijau melambangkan keberanian, kemakmuran, dan kesuburan.

Tagline “Gerbang Nusantara” sendiri menegaskan posisi PPU sebagai pintu masuk peradaban baru, wajah depan Ibu Kota Nusantara (IKN), sekaligus simpul penghubung Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud dalam sambutannya menekankan bahwa city branding “Gerbang Nusantara” sejalan dengan visi pembangunan daerah, terutama dalam menyiapkan PPU sebagai pintu gerbang menuju IKN.

“City branding ini bertujuan meningkatkan citra positif daerah serta mewakili semangat, harapan, dan karakteristik masyarakat PPU. Branding ini bukan sekadar promosi, tetapi bagian dari strategi pembangunan jangka panjang yang menegaskan kesiapan PPU sebagai gerbang peradaban baru,” tegas Rudi.

Ia juga menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, bukan hanya pembangunan infrastruktur fisik.

“Membangun daerah tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya alam. Yang kita butuhkan adalah sumber daya manusia berkualitas. Saya memberikan apresiasi kepada Universitas Gunadarma yang hadir di IKN, karena dari sinilah generasi unggul dan berkarakter dapat lahir,” tambahnya.

Rudi mengingatkan bahwa Kalimantan Timur adalah etalase Indonesia, sehingga branding ini juga menjadi pesan kuat bahwa PPU siap memainkan peran strategis menuju Indonesia Emas 2045.

Melalui peluncuran city branding ini, Pemkab PPU bersama Pemprov Kaltim berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi, menyamakan visi, dan bergerak bersama. “Gerbang Nusantara” bukan hanya simbol, melainkan tekad bersama untuk menegaskan peran PPU sebagai gerbang utama peradaban Indonesia.

Acara peluncuran city branding “Gerbang Nusantara” turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Anggota DPR RI Dapil Kaltim Sarifah Suraidah, Rektor Universitas Gunadarma Margianti, Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, Ketua DPRD PPU Raup Muin, Sekda PPU Tohar, Sekretaris PKK PPU Dr. Indrayani, jajaran Forkopimda PPU, serta sejumlah pejabat terkait dari Kaltim maupun PPU.(**)

Kaltim Siapkan Pokja Pembangunan Gender

SAMARINDA, MANDAUPOST – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim mengusulkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Gender untuk membantu penangangan persoalan ketimpangan gender di Benua Etam. Pokja ini akan diisi personel lintas sektor agar rekomendasi kebijakan dan program pembangunan lebih fokus dan tepat sasaran.

Langkah selanjutnya adalah menyiapkan rencana aksi. Dari sini akan jelas, setiap OPD terkait akan mengerjakan apa dalam program kerja mereka.

Pokja nantinya akan terbagi dalam beberapa tim dan setiap tim harus menyiapkan rencana aksi yang didukung dengan rencana kerja anggaran (RKA).

Ke depan, Pemprov Kaltim juga akan melakukan intervensi ke daerah-daerah untuk pembangunan gender ini. Skor IPG dan IKG masing-masing daerah akan menjadi pertimbangan.

“Jadi kabupaten mana, treatment-nya apa? Dan kota apa, treatment-nya apa? Siapa yang paling dominan berdasarkan data ini. Jadi target dan lokusnya jelas,” kata Sekda Sri Wahyuni pada Diseminasi Hasil Survei Indikator Pendukung IPM, IPG, IDG dan IKG di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (18/09).

Pokja ini harus menyusun rencana aksi dengan target jelas, berdasarkan data ketimpangan di tiap kabupaten/kota. Selain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum juga memiliki peran penting. Misal terkait akses jalan menuju fasilitas kesehatan pertama dan sekolah.

Rata-rata lama sekolah di Kaltim baru 10,2 tahun atau belum lulus SMA. Kondisi ini membutuhkan intervensi melalui program Paket C bagi anak usia non-sekolah agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan.

“Program Gratispol menyentuh pelajar yang usia sekolah, nah bagaimana dengan yang bukan usia sekolah. Mungkin program paket-paket itu bisa kita buka lagi,” saran Sekda Sri Wahyuni.

“Dengan rencana aksi yang jelas, kita bisa memastikan intervensi tepat sasaran. Tidak lagi sekadar berdasarkan keinginan penyusun program, tapi berbasis data kesenjangan nyata,” pungkasnya.

Data BPS mencatat IPM Kaltim sebesar 78,83, IPG 87,45, IDG 61,41 dan IKG 0,441.(**)

Evaluasi Probebaya Triwulan III, Pemkot Samarinda Minta Maksimalkan Daya Serap Anggaran

SAMARINDA, MANDAUPOST – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus memantapkan pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya). Termasuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan di Triwulan III Tahun 2025. Evaluasi tersebut dilaksanakan Ruang Rapat Arutala, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Samarinda. Setelah dengan perangkat kecamatan dan kelurahan pada Selasa (16/9) siang, evaluasi yang sama juga dilakukan bersama tim pendamping Probebaya, Kamis (18/9).

Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) Bapperida Kota Samarinda, Nadya Turisna menegaskan pentingnya realisasi dan pemanfaatan anggaran kegiatan Probebaya di setiap kecamatan.

“Kegiatan Probebaya ini sangat mempengaruhi pergerakan ekonomi di Kota Samarinda. Makanya harus dimaksimalkan daya serap anggaran. Karena kalau lambat terserap, maka lambat juga uang yang beredar di tengah masyarakat,” kata Nadya dalam pemaparannya.

Diakui Nadya, realisasi target dan keuangan Probebaya dari setiap kecamatan masih tergolong sangat rendah. Hal itu diketahui dari input laporan keuangan pada aplikasi E-Dalev per 15 September 2026. Padahal, saat ini sudah hampir mendekati akhir tahun.

Sementara Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Samarinda, Mochammad Arif Surochman turut menegaskan keterlibatan pendamping dalam setiap kegiatan Probebaya, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Selain itu, ia juga meminta keterbukaan pendamping untuk dapat segera melaporkan segala permasalahan yang terjadi di lapangan, agar bisa langsung ditindaklanjuti.

“Segera lapor, agar kami bisa langsung turun ke lapangan mengecek. Kalau diam saja, justru akan jadi masalah,” ujar Arif.

Terkait hal tersebut, Arif menjamin kerahasiaan pelapor. Karena itu, para pendamping tidak perlu takut dan ragu melaporkan segala permasalahan yang timbul di lapangan dalam pelaksanaan kegiatan Probebaya.(**)

Wawali Bontang Serahkan Bantuan Dana ke Parpol, Ingatkan Untuk Amanah

BONTANG, MANDAUPOST – Pemkot Bontang kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pilar demokrasi di tingkat lokal. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), bantuan keuangan senilai total Rp735,88 juta disalurkan kepada partai-partai politik (parpol) dalam sebuah acara di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Rabu (17/9).

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, yang hadir langsung untuk menyerahkan bantuan tersebut, memberikan pesan mendalam kepada para perwakilan parpol. Menurutnya, bantuan yang bersumber dari APBD ini bukan sekadar dana operasional, melainkan sebuah amanah besar untuk mencerdaskan masyarakat secara politik.

“Partai politik memiliki peran penting sebagai penghubung aspirasi rakyat sekaligus motor penggerak pendidikan politik di masyarakat. Mari kita manfaatkan bantuan ini secara bertanggung jawab demi memperkuat demokrasi dan mendukung pembangunan Kota Bontang,” ujar Wawali Agus Haris.

Ia menekankan bahwa 60 persen dari dana tersebut wajib dialokasikan untuk program pendidikan politik bagi warga, sementara 40 persen sisanya untuk operasional sekretariat. Pemerintah Kota menaruh harapan besar agar parpol dapat menjadi mitra aktif dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga menyampaikan capaian positif di bidang sosial ekonomi. Data kemiskinan berhasil diverifikasi dan menunjukkan penurunan signifikan, begitu pula dengan angka pencari kerja yang berkurang berkat program penempatan yang lebih terarah.

Kepala Badan Kesbangpol, Deddy Haryanto, melaporkan bahwa penyaluran dana ini telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan besarannya ditentukan berdasarkan perolehan suara sah pada pemilu sebelumnya.

Ia juga mengingatkan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan parpol Bontang tahun sebelumnya diapresiasi oleh BPK sebagai yang terbaik se-Kalimantan Timur, sebuah prestasi yang diharapkan dapat dipertahankan. Acara yang diawali dengan lantunan Pancasila bersama ini menjadi simbol harapan agar sinergi antara pemerintah dan partai politik terus terjalin.

Dengan pengelolaan dana yang transparan dan fokus pada pemberdayaan masyarakat, diharapkan demokrasi di Kota Bontang semakin matang dan mampu menopang pembangunan yang inklusif untuk semua.(**)

Peringatan HUT ke-80 PMI, Bupati Paser Ajak Semua Pihak Rutin Donor Darah

PASER, MANDAUPOST – Bupati Paser Fahmi Fadli mengajak seluruh pihak, baik individu maupun organisasi, untuk rutin mengagendakan donor darah demi memenuhi kebutuhan darah di Kabupaten Paser. Ajakan tersebut ia sampaikan dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Palang Merah Indonesia (PMI), di Halaman Kantor Bupati Paser, Rabu (17/9).

“PMI bukan sekadar organisasi, melainkan simbol kasih sayang dan kepedulian bagi bangsa Indonesia. Pemerintah telah menghadirkan fasilitas layanan transfusi darah yang representatif, mampu menampung dan mengolah darah dalam jumlah besar,” kata Fahmi.

Menurutnya, PMI Kabupaten Paser rutin menggelar donor darah massal, hadir di berbagai kegiatan pemerintahan, bekerja sama dengan instansi vertikal dan perusahaan, serta memiliki agenda donor darah terjadwal. Namun, tingginya kebutuhan darah belum diimbangi jumlah pendonor yang memadai sehingga kerap terjadi kekurangan stok di Unit Donor Darah (UDD) PMI.

Pada kesempatan itu juga, Bupati Fahmi mengimbau organisasi kemasyarakatan, perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, dan swasta untuk menjadwalkan donor darah minimal setahun sekali, khususnya bagi para pengurus dan karyawan.

“Bagi para pendonor rutin yang sudah mendonorkan darah sebanyak 10, 25, 50, 75, dan 100 kali, saya ucapkan terima kasih. Insya Allah darah yang disumbangkan membawa manfaat dan kebaikan,” ujarnya.

Selain layanan donor darah, PMI juga aktif dalam penanggulangan bencana, bantuan korban kecelakaan, kebakaran, penyediaan layanan medis, obat-obatan, ambulans, dan edukasi kesehatan. Para relawan PMI juga menjadi garda terdepan layanan darurat 112 di Kabupaten Paser.

Bupati Fahmi mengapresiasi langkah PMI dalam merekrut dan menyiapkan relawan yang terlatih. Ia meminta kepala sekolah menjadikan Palang Merah Remaja (PMR) sebagai ekstrakurikuler utama agar generasi muda siap menghadapi situasi darurat. Pengawas sekolah diminta memastikan kegiatan PMR berjalan di seluruh sekolah.

“Selamat HUT ke-80 PMI. Semoga PMI terus menebar kebaikan dan berkontribusi bagi masa depan yang lebih sehat guna mewujudkan Paser TUNTAS, yaitu Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil, dan Sejahtera,” pungkas Fahmi.

Hadir dalam kegiatan tesebut, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Para Asisten Sekretariat Daerah Paser, Para Staf Ahli, Para Kepala Perangkat Daerah, Ketua PMI Paser, M. Yatiman beserta pengurus dan Perwakilan Perusahaan.(**)

Scroll to Top