Berita Populer

Berita Terbaru

KALTIM

KUTAI TIMUR, MANDAUPOST – Program Gratispol internet desa yang menjadi bagian dari progam unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menyediakan akses internet secara gratis bagi masyarakat hadir di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Sebanyak 31 desa di Kutim menerima bantuan internet berupa peralatan modem internet Orbit yang secara simbolis di serahkan oleh Plt Kepala Bidang TIK dan Persandian Diskominfo Kaltim, Bambang Kukilo kepada perwakilan perangkat desa yang turut di saksikan Kepala Diskominfo Staper, Ronny Bonar H Siburian yang berlangsung di ruang rapat Diskominfo Staper Kutim, Sangatta, Kamis (16/10) pagi.

Plt Kepala Bidang TIK dan persandian Diskominfo Kaltim, Bambang Kukilo, menyebut, hadirnya program ini bertujuan  untuk mendukung percepatan pemerataan akses internet di wilayah pedesaan, khususnya di Kabupaten Kutim.

Dengan adanya akses internet yang memadai, desa-desa diharapkan mampu mengoptimalkan pelayanan publik, pendidikan, serta pembangunan berbasis digital.

“Kami harapkan masyarakat di desa dapat terlayani dan mudah dalam akses layanan internetnya,” ujarnya.

Selain itu, dengan adanya program ini. Di harapkan menjadi lompatan besar menuju pelayanan publik digital. serta mendorong pemanfaatan digitalisasi dalam pengembangan potensi dan branding desa, serta promosi pariwisata dan UMKM.

Sementara itu,  Kadis Kominfo Staper Kutim, Ronny Bonar, memberikna apresiasi kepada pemerintah Provinsi Kaltim yang menghadirkan trobosan yang menurutnya juga mampu membantu untuk memperluas jangkauan layanan program digitalisai publik bagi masyarakat yakni program Merdeka Sinyal yang di gagas oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Mahyunadi.

“Dengan adanya program ini kami sangat terbantu. Mengingat  dalam era digitalisasi kita tidak bisa terlepas dengan kondisi adanya jaringan telekomunikasi dan jaringan internet,” ujar Ronny.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga berpesan kepada desa yang sudah menerima bantuan untuk mengoptimlkan program tersebut untuk membantu mengembangkan dan mempromosikan seluruh potensi sumber daya yang di miliki. Baik itu sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif lainya.

“Kedepannya kami juga akan menghadirkan website bagi desa yang bisa membantu dalam menyebarluaskan informasi. Sehingga apa yang di hasilkan dan yang di lakukan pemerintah bisa diketahui oleh masyarakat,”pungkasnya.(**)

SAMARINDA, MANDAUPOST — Aula Arutala Kantor Bapperida Samarinda, Kamis (16/10), dipenuhi suasana hangat dan antusias. Sekitar 300 peserta yang terdiri dari orang tua murid PAUD, pendidik, dan perwakilan instansi pendidikan mengikuti Seminar Parenting bertema “Kesehatan Gizi Anak Usia Dini dan Orang Tua Siaga untuk Kesehatan Anak.”

Bunda PAUD Kota Samarinda Hj. Rinda Wahyuni Andi Harun hadir membuka kegiatan secara resmi dan menyampaikan pesan menyentuh tentang peran orang tua dalam membentuk karakter dan kesehatan anak.

“Tidak ada kebahagiaan yang lebih indah daripada melihat anak-anak kita tumbuh sehat, ceria, dan percaya diri. Dan itu semua berawal dari kehadiran orang tua yang siaga dan penuh cinta,” ucapnya membuka sambutan.

Rinda menegaskan, masa anak usia dini merupakan masa emas kehidupan, di mana 80 persen perkembangan otak terjadi pada usia 0–6 tahun. Karena itu, perhatian terhadap asupan gizi, lingkungan, serta keteladanan dari orang tua sangat menentukan arah tumbuh kembang anak.

“Anak-anak belajar bukan dari nasihat panjang, tapi dari keteladanan yang mereka lihat setiap hari. Cara kita berbicara, menanggapi, dan menunjukkan kasih sayang, semuanya direkam oleh hati mereka yang masih jernih,” ujar ketua TP PKK kota Samarinda ini.

Dalam kesempatan itu, Rinda menekankan pentingnya berhati-hati dalam berucap kepada anak. Ia mengingatkan, setiap kata dari mulut seorang ibu bisa menjadi doa yang menembus langit.

“Jangan bilang ‘nakalnya anak ini’ atau ‘cengengnya anak ini’. Ucapkan yang baik, karena doa seorang ibu bisa sampai ke langit ketujuh. Kalau ingin anak kita baik, ucapkanlah kebaikan tentang mereka,” pesannya disambut tepuk tangan peserta.

Rinda menambahkan, kesehatan dan gizi anak bukan hanya soal makanan bergizi, melainkan juga suasana rumah yang penuh kasih dan kedamaian.

“Kita sering berpikir anak cukup asal kenyang. Padahal tubuh dan otak mereka butuh gizi seimbang. Anak yang sehat bukan hanya karena makanan, tapi juga karena lingkungan yang penuh cinta,” kata Rinda yang juga ketua Forum Kota Sehat (Forkots) Samarinda.

Melalui seminar ini, Rinda berharap para orang tua dan pendidik dapat memperkaya wawasan tentang pola asuh dan pendidikan anak yang tepat.

Kita belajar dari ahlinya, bukan sekadar dari katanya. Agar langkah kita mendidik anak semakin tepat dan terarah,” ujarnya.

Ia juga berbagi kisah sederhana tentang Wali Kota Samarinda Andi Harun yang selalu meluangkan waktu untuk anak-anaknya di tengah kesibukan.

“Pak Wali sesibuk apapun, setiap malam tetap menyempatkan diri ke kamar si bungsu, mencium dahinya, dan membacakan doa. Karena anak itu bukan sekadar harta, tapi aset masa depan kita,” ungkap istri wali kota Samarinda ini.

Seminar yang digagas oleh Bunda PAUD Kota Samarinda ini menghadirkan dua narasumber, yakni Nanan Surya Perdana, yang membawakan materi Kesehatan Anak Usia Dini, serta Widarwati, Psikolog dengan topik Membentuk Mental Anak yang Kuat dan Sehat.

Peserta berasal dari lima kecamatan—Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Sungai Pinang, Samarinda Kota, dan Samarinda Ilir—serta sejumlah pendidik PAUD dari berbagai lembaga pendidikan di Samarinda.(**)

KUTAI BARAT, MANDAUPOST – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Barat menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan, dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Kominfo Aspiah Nur, yang berlangsung diruang rapat, Kantor Diskominfo Informatika Kutai Barat, pada Kamis (16/10).

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari perwakilan perangkat daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga pelaku media lokal. Dalam forum tersebut, Diskominfo memaparkan rancangan standar pelayanan pada sejumlah bidang layanan, seperti layanan informasi publik, pengelolaan website dan media sosial pemerintah daerah, serta pengelolaan data dan aplikasi internal.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Barat, Aspiah Nur, yang mewakili Kepala Dinas, menyampaikan bahwa pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini merupakan salah satu bentuk komitmen Diskominfo dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap instansi penyelenggara pelayanan publik wajib mengadakan FKP sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi standar pelayanan.

Aspiah menegaskan bahwa pelaksanaan FKP kali ini merupakan tindak lanjut dari amanat tersebut, khususnya dalam rangka penyempurnaan standar pelayanan di lingkungan Dinas Kominfo Kabupaten Kutai Barat. Melalui forum ini, Diskominfo berupaya memastikan bahwa setiap standar pelayanan yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak hanya diukur dari kecepatan layanan, tetapi juga dari sejauh mana layanan tersebut memberikan kemudahan dan kepuasan bagi masyarakat. Maka melalui forum ini akan memperoleh berbagai pandangan, kritik dan saran yang konstruktif dari seluruh peserta forum.

“Harapan kami, hasil diskusi dalam forum konsultasi publik ini dapat menjadi masukan berharga untuk perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan publik, sehingga Dinas Kominfo Kutai Barat dapat terus berbenah dalam memberikan palayanan yang transparan, akuntabel,efektif dan berkeadilan,” pungkasnya

Peserta forum diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan serta masukan secara langsung terhadap rancangan standar pelayanan yang dipresentasikan. Semua tanggapan yang diterima akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dokumen final Standar Pelayanan Diskominfo Tahun 2025.(**)

BERAU, MANDAUPOST – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Berau menyelenggarakan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Peran Media Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah, Selasa (14/10), di Ruang Rapat Sangalaki Setda Berau.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Berau, M. Hendratno, dan dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah, organisasi perempuan, serta insan media dari berbagai platform lokal.

Dalam sambutannya,  M. Hendranto menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan media dalam mempercepat pemahaman masyarakat mengenai kesetaraan gender.

“Media memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender. Melalui pemberitaan dan konten yang berperspektif gender, media dapat membantu menghapus stereotip serta memperkuat kesadaran bahwa pembangunan yang berkeadilan harus melibatkan semua pihak,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah berharap media lokal dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengarusutamakan gender, baik melalui publikasi informasi yang edukatif maupun dalam pemantauan pelaksanaan kebijakan yang responsif gender.

Sosialisasi ini juga bertujuan memperkuat strategi integrasi isu gender dalam kebijakan pembangunan daerah, serta mendorong percepatan implementasi PUG di semua bidang pembangunan — mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi.

Dengan kolaborasi antara pemerintah dan media, diharapkan pembangunan di Kabupaten Berau dapat berjalan lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.(**)

KUTAI KARTANEGARA – Ketua Kelompok Kerja Pokja Bunda Paud Kukar Hj Maria Ester membuka kegiatan sosialisasi kelas Parenting PAUD Kukar. Kegiatan ini mengambil Thema “Wajib 1 Tahun Paud, Fasilitasi PAUD HI” Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan untuk mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini yang bermutu” Yang berlangsung di Balai Pertemuan Umum BPU Kecamatan Kota Bangun, Rabu (15/10).

Kegiatan ini diikuti Bunda Paud yang ada di kecamatan Kota Bangun dan Kecamatan Kota Bangun Darat. Tampak hadir dalam acara tersebut Camat Kota Bangun Abdul Karim, Bunda Paud Kukar Andi Deezca Pravidhia Aulia Rahman, Plh Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kukar Pujianto, Kabid Paud dan PNF Ida Wahyu Sayekti, Kepala UPT Layanan Kependidikan, Ketua PP Paud, IGTKI, Himpaudi, K3S, pengawas sekolah, penilik, kepala sekolah, guru, seluruh organisasi mitra serta sejumlah undangan lainnya.

Hj Maria Ester mengatakan kelas parenting ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak kita. Melalui acara ini, kita dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana mendidik anak-anak dengan baik dan efektif. Paud merupakan jenis pendidikan yang ditujukan untuk anak-anak berusia 0-6 tahun, dengan tujuan mengembangkan kemampuan potensi anak sejak dini, antara lain : mengembangkan kemampuan dasar anak, seperti kemampuan koknitif, bahasa, motorik, dan sosial. Meningkatkan kesiapan sekolah, Paud membantu anak-anak untuk siap masuk sekolah dasar dengan memiliki kemampuan dasar yang kuat. Mengembangkan kepribadian/karakter anak, seperti kemampuan untuk berbagi, bekerjasama, dan mengembangkan emosi yang seimbang.

Untuk mendukung terwujudnya program wajib belajar 13 tahun, mulai dari 1 tahun di Paud, dengan memastikan anak usia 5-6 terlayani di layanan Paud dengan baik dan mendukung program kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Program Kukar Idaman Terbaik, yang fokus pada pembanguan sumber daya manusia berkarakter. Terkait dengan itu Bunda Paud Kabupaten Kukar telah membuat inovasi anak etam adalah aksi nyata dan kolaborasi tangguh majukan Paud bermutu dan telah dilounching pada hari senin, 13 oktober 2025 lalu.

Dengan inovasi ini, Bunda Paud Kukar ingin mengajak, mari kita bersama – sama : mendukung terwujudnya program wajib belajar 13 tahun, mulai dari 1 tahun di Paud, dengan memastikan anak usia 5-6 terlayani di layanan Paud dengan baik. Mendorong transisi Paud ke SD yang menyenangkan, agar anak-anak belajar dengan gembira sesuai tahap perkembangannya. Membangun sinergi dengan pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan keluarga, menggerakkan masyarakat agar lebih peduli pada tumbuh kembang anak sejak usia dini. Memberikan pertolongan kepada anak-anak kita yang membutuhkan perhatian khusus seperti anak yang berkebutuhan khusus, anak yang mengalami gangguan pertumbuhan atau stunting, dan anak dari keluarga yang kurang mampu, anak-anak yang ada dalam situasi rentan yang membutuhkan perlindungan.

Ia berharap acara ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, terutama bagi anak-anak, untuk menciptakan generasi unggul yang cerdas, berahklak mulia, tangguh dan berprestasi melalui Paud yang bermutu, jelas Hj Maria Ester.

Sedangkan bertindak selaku narasumber dalam acara tersebut Hermawanti Puspitasari, Sekretaris II Pokja Bunda Paud Kukar dengan judul ” Orang Tua, Sahabat Sekolah, Membangun Sinergi Untuk Pendidikan optimal. Dengan peserta tercatat sebanyak 300 ( tiga ratus) orang.(**)

KUTAI TIMUR, MANDAUPOST — Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo Staper) Kabupaten Kutai Timur kembali menggelar kegiatan sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Bagi masyarakat di Desa Suka Maju, Kecamatan Kongbeng, pada Selasa (14/10).

KIM sendiri merupakan sebuah wadah atau kelompok masyarakat yang dibentuk secara mandiri dan kreatif untuk mengelola serta menyebarkan informasi kepada publik, terutama di Kecamatan, desa atau kelurahan.

Sosialisasi yang berlangsung di Ruang Pertemuan Kantor Desa Suka Maju tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Suka Maju, Muhammad Usman, perwakilan Kecamatan Kongbeng, serta masyarakat Desa Suka Maju yang berjumlah sekitar 75 orang peserta.

Kepala Diskominfo Staper Ronny Bonar H Siburian melalui, Pranata Humas Ahli Muda, Aji Wardhana mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital serta memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan dan penyebaran informasi publik di tingkat desa.

“KIM memeliki peran yang cukup strategis, karena bisa membantu menyampaikan program, kebijakan, dan kegiatan yang di laksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah di pahami. Begitu juga sebaliknya, KIM bisa menyampaikan aspirasi, ide, dan keluhan masyarakat kepada pemerintah,”ucapnya.

Kepala Desa Suka Maju, Muhammad Usman, menyampaikan apresiasi kepada Diskominfo Staper yang menggelar kegiatan tersebut. Ia menilai bahwa kehadiran KIM sangat penting bagi masyarakat desa untuk membantu memajukan potensi lokal, terutama dalam hal publikasi dan promosi potensi yang di miliki, baik itu wisata maupun produk usaha kuliner maupun kreatif yang ada di Desa Suka Maju.

“Kegiatan ini sangat baik dan bermanfaat bagi kami. Dengan terbentuknya KIM, masyarakat memiliki wadah untuk belajar mengelola informasi secara benar sekaligus mempromosikan potensi desa. Terima kasih kepada Dinas Kominfo yang telah mendampingi kami dalam pembentukan KIM ini,” ujar Usman.

Desa Suka Maju sendiri, sambung Usman memiliki potensi wisata unggulan yakni Embung Banyu Langit. Sebuah area wisata buatan yang saat ini menajdi salah satu destinasi favorit masyarakat di sekitar Kongbeng dan telah meraih berbagai apresiasi di tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

Terkahir, dirinya berharap, melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin aktif dan kreatif dalam memanfaatkan teknologi digital, untuk membantu memperkenalkan potensi lokal serta beragam kegiatan positif yang di lakukan oleh masyarakat setempat.

Sebagai hasil dari kegiatan ini, telah terbentuk tiga Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Desa Suka Maju, yaitu KIM Pokdarwis EBL, KIM Teratai Sukma, dan KIM Harmonia Sukma. Dari hasil pembentukan tiga KIM ini menjadi langkah maju akan pentingnya kehadiran program yang sebelumnya bernama Kelomencapir (Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa) tersebut di tengah perkembangan dan kemajuan zaman saat ini. Dimana program tersebut diharapkan mampu membantu mewujudkan masyarakat informatif dan berdaya digital. Khususnya di Kutim

Melalui pembinaan yang di lakukan secara berkelanjutan oleh Diskominfo Staper, diharapkan KIM menjadi motor penggerak dalam menyebarkan informasi positif, memperkuat literasi digital, serta mendukung promosi potensi desa secara berkelanjutan.(**)

SAMARINDA, MANDAUPOST — Pemerintah Kota Samarinda melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Draft Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kota Samarinda Tahun 2027, di Arutala Ballroom, Jalan Dahlia No. 81 Samarinda, Rabu (15/10).
Kegiatan yang dihadiri seluruh perangkat daerah, camat se-Kota Samarinda, serta jajaran Bapperida ini membahas arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2027 sebagai tindak lanjut dari visi dan misi RPJMD 2025–2029, yaitu “Samarinda Maju untuk Kaltim Maju — Mandiri, Adil, Berjaya, dan Unggul.”
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapperida Samarinda, Narulita Haidinawati Ibay, menjelaskan bahwa penyusunan Ranwal RKPD 2027 tidak lepas dari visi-misi kepala daerah serta berorientasi pada kesinambungan program pembangunan yang inovatif dan partisipatif.
“Rancangan awal ini berpijak pada visi-misi kepala daerah dan mengacu pada RPJMD. Arah pembangunan tahun 2027 disusun dengan prinsip kesinambungan, inovasi, dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” ujar Narulita dalam paparannya.
Tema pembangunan tahun 2027 ditetapkan “Penguatan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Didukung oleh SDM dan Infrastruktur yang Inovatif, Inklusif, dan Berkelanjutan untuk Samarinda Maju.” Tema ini menitikberatkan pada diversifikasi ekonomi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan budaya inovasi, transparansi pelayanan publik, serta penyediaan infrastruktur kota dan layanan dasar yang lebih merata.
Narulita menambahkan, Ranwal RKPD 2027 juga memuat enam program unggulan daerah yang menjadi fokus pembangunan. Program tersebut mencakup kelanjutan dan penyempurnaan Probebaya sebagai program pemberdayaan warga berbasis lingkungan RT, pembangunan sekolah terpadu bertaraf internasional, peningkatan pengendalian banjir, penanggulangan masalah sosial, penguatan Badan Usaha Milik RT, serta penataan tepian sungai dan ruang publik berbasis kewilayahan.
“Probebaya tetap menjadi program prioritas karena terbukti efektif memberdayakan masyarakat di tingkat akar rumput. Pemerintah berkomitmen memperkuat pelaksanaannya agar manfaatnya semakin luas,” tegasnya Narulita dalam kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Bapperida Samarinda Susy Sukmawati.
Ia menjelaskan proses penyusunan Ranwal RKPD dilakukan secara partisipatif, teknokratis, dan bottom-up, dengan mengakomodasi hasil Musrenbang, pokok pikiran DPRD, serta masukan dari konsultasi publik. Selanjutnya, tahapan akan berlanjut ke forum lintas perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan dokumen RKPD oleh Wali Kota Samarinda pada pertengahan 2026.
“Kami berharap setiap perangkat daerah dapat menyelaraskan rencana kerja masing-masing agar RKPD 2027 menjadi dokumen perencanaan yang implementatif dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Samarinda,” pungkas Narulita.(**)

BONTANG, MANDAUPOST – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang meluncurkan program beasiswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai kado istimewa bagi masyarakat di momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kota Bontang. Program ini resmi diluncurkan di Ballroom Hotel Grand Mutiara, Bontang Barat, Selasa (14/10) malam.

Peluncuran ditandai dengan penekanan tombol secara simbolis oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, didampingi Ketua Komite 1 DPD RI Andi Sofyan Hasdam, Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlinawaty, serta Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam.

Dalam sambutannya, Wali Kota Neni Moerniaeni menyebut program ini sebagai kado ulang tahun bagi masyarakat Bontang.

“Di usia ke-26 ini, sudah semestinya Pemkot Bontang berbenah dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas SDM. Investasi pendidikan adalah pondasi awal menuju kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Program beasiswa ini terdiri atas beberapa kategori. Sebanyak 10 penerima beasiswa tuntas akan dibiayai hingga lulus, terdiri dari 5 mahasiswa program S1 Kedokteran, 2 mahasiswa sarjana Tafsir, dan 3 mahasiswa Tahfiz.

Selain itu, 734 mahasiswa akan menerima beasiswa UKT dengan nilai Rp10 juta per tahun. Bantuan tersebut digunakan untuk pembayaran UKT selama dua semester.

Tak hanya itu, Pemkot juga menyiapkan beasiswa stimulan luar daerah bagi 1.123 mahasiswa, yang akan diseleksi berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi.

Secara simbolik, bantuan beasiswa UKT diserahkan langsung kepada perwakilan mahasiswa penerima di sela acara peluncuran.

Wali Kota Neni berharap, program ini mampu membuka akses pendidikan tinggi yang lebih luas bagi generasi muda Bontang.

“Harapan kami, anak-anak Bontang bisa kuliah tanpa beban biaya. Karena masa depan kota ini bergantung pada kualitas sumber daya manusianya,” tutupnya.

Peluncuran program UKT ini menjadi rangkaian menuju puncak peringatan HUT ke-26 Kota Bontang yang jatuh pada Rabu (15/10/2025), ditandai dengan pelaksanaan upacara resmi di Lapangan Langlang Besai Berinta.(**)

KUTAI TIMUR, MANDAUPOST Wakil Bupati Kutim Mahyunadi mengatakan ada 4 faktor penyebab kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat melalui Koperasi. Tidak hanya sulit berkembang, namun banyak dari Koperasi yang mengalami kesulitan dan berakhir bangkrut.

“Pertama adalah trust (kepercayaan),Inovasi, permodalan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,”ujar Wabup Mahyunadi saat memberikan sambutan sosialisasi perundang-undangan peraturan koperasi dan sistem informasi gerak cepat dan tepat (Sigap) Koperasi Kutai Timur, di ruang Tempudau, kantor Bupati, Kawasan Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta Selasa (14/10).

Mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang mengatur sistem ekonomi Indonesia pada Ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Secara eksplisit bisa di gambarkan bahwa usaha yang di maksud di terjemahkan melalui usaha Koperasi. Namun pada kenyataanya, saat ini usaha waralaba mendominasi pasar ekonomi nasional.

Untuk itu, menurut orang nomor dua di Kutim ini, perlu langkah kongkret untuk menghidupkan kembali Koperasi agar bisa menjadi salah satu motor penggerak ekonomi masyarakat.

“Saya juga sudah mengintruksikan kepada beberapa Kepala Perangkat Daerah terkait untuk bisa mengkaji kerjasama antara pemerintah dengan Bank yang berafiliasi dengan kita (pemerintah) yakni BPR dan Bankaltimtara agar bisa memberikan modal yang cukup untuk para pengusaha kita yang lemah untuk kita dorong bisa bangkit,” bebernya.

Berkaitan dengan kegiatan yang juga menghadirkan narasumber dari Dinas Perindustrian dan Koperasi Kaltim ini, Wabup Mahyunadi berharap mampu menjadi semangat baru untuk terus memajukan perekonomian masyarakat melalui Koperasi.

Sementaa itu, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Dinas Koperasi Kutim, Firman Wahyudi mengatakan, Sigap merupakan sebuah layanan informasi berbasis website yang menyajikan penjelasan secara rinci terkait Koperasi yang ada di Kutim dan bisa di akses secara luas oleh masyarakat.

“Dalam website tersebut akan menampilkan secara lengkap informasi terkait Koperasi mulai jumlah pengurus dan anggota, jenis kelamin, jenis usaha termasuk melihat aktifitas perputaran ekonomi yang sedang berlangsung di Koperasi tersebut. Hal ini memudahkan bagi siapun untuk melihat perkembangan maupun informasi yang di butuhkan di Koperasi tersebut,” ujar Firman.

Hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Diskop Kutim Teguh Budi Santoso, perwakilan beberapa Koperasi di Kutim dan undangan lainya.(**)

KUTAI KARTANEGARA – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono, mendampingi Anggota DPD-MPR RI Adji Mawarni mengunjungi Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) Jl. Mayjend Panjaitan Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong, Selasa (14/10) pagi.

Adji Mawarni yang juga Wakil Ketua Panitia Perancang Undang Undang (PPU) di Senayan Nusantara Jakarta, mengatakan kedatangannya ke Kabupaten Kukar dalam rangka mengunjungi dapur MBG, dan Sekolah sekolah yang sudah mendapatkan program MBG dari pemerintah.

“Harapan kita ingin terus mendukung pemerintah dalam program ini, karena memang ini adalah program kerakyatan yang harus terus didukung,” ujarnya.

Namun, kata putri asli Kukar tersebut ketika banyak pemberitaan pemberitaan yang miring terkait program MBG ini, salah satunya keracunan makanan dan ini sangat mempengaruhi program pemerintah.

Oleh sebab itu, sebagai perwakilan daerah (rakyat) turun kelapangan dalam rangka memperkuat pengawasan, agar tidak terjadi hal hal seperti keracunan makanan, dan segala macamnya.

Kemudian, disisi lain juga ingin menyusun penguat regulasi untuk program MBG ini, supaya lebih baik lagi kedepannya dan masyarakat semua bisa menerima MBG.

“Setelah kita mengunjungi dapur MBG dan sekolah dasar 003 dan 001 Tenggarong, program MBG ini harus di dukung dengan keberadaan Koperasi Merah Putih.yang juga program pemerintah,” harap anggota DPD RI Dapil Kaltim tersebut.

Yang nantinya sebagai pemasok agar perputaran ekonomi kerakyatan, akan terus berjalan. Artinya hulunya dari Koperasi Merah Putih memasok bahan MBG, dan anak anak yang menerima manfaatnya dari bahan bahan lokal.

Sunggono, atas nama pemerintah daerah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Adji Mawarni dan tim yang hari ini, mengadakan evaluasi/monitoring terhadap pelaksanaan program MBG di Kukar.

Ia menegaskan, bahwa di Kabupaten Kukar alhamdulillah sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG sampai ke tingkat Kecamatan, yang esensinya berharap agar pelaksanaan program ini benar benar bisa terkawal secara masif dan struktural.

Kemudian yang lain, yang bisa di informasikan bahwa di Kukar saat ini sudah 10 dapur MBG yang sudah berjalan, termasuk dalam proses persetujuan dan akan segera beroperasi sekitar ada 4 atau 6 dapur MBG.

Meskipun dari hasil diskusi dengan koordinator wilayah wilayah, Kukar masih perlu beberapa kebijakan wilayah, yang secara khusus perlu penanganan karena Kukar sangat luas.

“Yang perlu kita adakan kebijakan khusus dan mudah mudahan pada saatnya nanti, bisa kita formulasikan bersama dengan Satgas di tingkat kecamatan.

Karena Satgas di kecamatan di ketuai oleh Camat yang juga nanti membawahi tingkat desa, seperti apa distribusi, dan kebijakan terhadap MBG ini bisa kita realisasikan dan kita koordinasikan bersama.(**)

Scroll to Top