Berita Populer

Berita Terbaru

KALTIM

SAMARINDA, MP – Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) menerima kunjungan kerja (Kunker) Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Wagub Kaltara) Ingkong Ala beserta rombongan di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda, Selasa 30 Juni 2026.

Gubernur Harum mengapresiasi atas kunjungan kerja yang dilakukan Wagub Kaltara dan rombongan. Kunjungan ini menjadikan silaturahmi dan kolaborasi semakin kuat antara Provinsi Kaltim dengan Kaltara.

“Hubungan Provinsi Kaltim dengan Kaltara tidak erat lagi, tapi tak terpisahkan. Artinya, bukan hanya wilayahnya saja yang saling terhubung, tetapi SDMnya yang juga memiliki hubungan dengan Kaltim,” katanya.

Menurut Gubernur, ada beberapa wilayah Kaltim yang berhubungan langsung dengan Kaltara, yakni Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Berau.

Masyarakat di daerah tersebut saling berinteraksi. Sehingga, komunikasi antara daerah tetap terjaga dengan baik di perbatasan wilayah antara Kaltim dan Kaltara. Seperti masyarakat Apau Kayan, Malinau dengan Mahulu.

“Harapan kita bukan mengenai pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur saja. Tetapi, bagaimana pemerintah wajib hadir di perbatasan pedalaman Kaltim dan Kaltara, sehingga masyarakat mendapatkan akses lebih baik,” jelas Gubernur.

Gubernur Harum mengajak bersama membangun wilayah perbatasan. Pemprov Kaltim menginginkan ke depan adanya perubahan terkait wilayah perbatasan ini. Jika dulu bagian dari halaman belakang provinsi. Ke depan akan menjadi halaman depan Provinsi Kalimantan.(**)

TENGGARONG, MP – Komitmen menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat terus diwujudkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui kolaborasi lintas sektor. Bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama Kapolres Kukar dan Ketua Baznas meresmikan sekaligus meninjau hasil program rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH) hasil kolaborasi Polres Kutai Kartanegara dengan Baznas Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin 29/06.

Program tersebut menyasar tiga penerima manfaat, yakni Ibu Yayuk, warga ekonomi rentan di Gang Bubuhan Blok C, Kelurahan Loa Ipuh Gunung Belah; Ibu Rusdiah, seorang warakawuri Polri di Gang Beringin 2, Kelurahan Loa Ipuh Gunung Belah; serta Ibu Sukarni, warga prasejahtera di kawasan Rapak Nyamuk, Gang Pandai Besi, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu.

Dalam sambutannya, Bupati Aulia Rahman Basri menyampaikan bahwa program rehabilitasi rumah ini merupakan bagian dari implementasi 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik yang kini telah memasuki satu tahun pelaksanaan. Menurutnya, program tersebut menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antarlembaga mampu mempercepat hadirnya manfaat bagi masyarakat.

“Melalui kolaborasi dan kerja sama yang baik, kita terbukti bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dan bermanfaat. Jika hanya Baznas sendiri yang mengerjakan, waktu 19 hari itu tidak akan terkejar. Namun dengan dukungan tenaga dari Polres, prosesnya jauh lebih cepat dan manfaatnya langsung dirasakan warga,” ujarnya.

Ia menjelaskan, gagasan rehabilitasi rumah layak huni ini bermula dari inisiatif Kapolres Kutai Kartanegara yang kemudian mendapat respons cepat dari Baznas Kukar. Sinergi tersebut terbukti efektif mempercepat proses pembangunan berkat keterlibatan personel Polres Kukar dalam pengerahan tenaga di lapangan.

Keberhasilan menyelesaikan rehabilitasi rumah dalam waktu singkat dinilai menjadi contoh konkret pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan tempat tinggal yang aman dan nyaman.

Selain dukungan dari Polres dan Baznas, program tersebut juga mendapat kontribusi dari Bank Kaltimtara yang mengambil bagian dalam pembiayaan pembangunan tiga unit rumah. Dukungan tersebut merupakan hasil koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kukar dengan jajaran Polres Kutai Kartanegara sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap masyarakat.

Bupati Aulia juga mengapresiasi seluruh masyarakat yang telah menyalurkan zakat melalui Baznas. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak lepas dari kepercayaan para muzakki yang mempercayakan pengelolaan zakat kepada Baznas sehingga dapat disalurkan secara tepat sasaran.

“Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengajak seluruh ASN, instansi, dunia usaha, dan masyarakat untuk tidak ragu menyalurkan zakat melalui Baznas. Pengelolaannya semakin baik, transparan, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Ke depan, Pemkab Kukar berencana memperluas kolaborasi serupa dengan melibatkan Kodim melalui program rehabilitasi rumah layak huni. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat sekaligus memperluas jangkauan penerima manfaat di berbagai wilayah Kutai Kartanegara.

Momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi pengingat bahwa sinergi antara pemerintah daerah, Polri, Baznas, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat merupakan kekuatan besar dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

“Upaya ini adalah bagian dari komitmen kita bersama dalam mewujudkan 17 Program Dedikasi Kukar Idaman. Di usianya yang telah satu tahun, secara bertahap kita terus menghadirkan hunian yang lebih baik, lebih layak, dan lebih nyaman bagi masyarakat Kutai Kartanegara,” tutupnya.

TENGGARONG – Indonesia Esports Association (IESPA) Kutai Kartanegara terus mendorong lahirnya ekosistem esports yang sehat, kompetitif, sekaligus mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua IESPA Kutai Kartanegara, Candra Oktavianto, pada Kamis 11 Juni 2026 di Tenggarong.

Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai program pembinaan, penyelenggaraan turnamen, hingga penguatan kolaborasi antar pelaku industri kreatif yang terus berlangsung hingga 2026 di Kutai Kartanegara.

Ketua IESPA Kutai Kartanegara Candra Oktavianto menuturkan bahwa perkembangan esports saat ini telah melampaui fungsi hiburan semata. Menurutnya, esports telah berkembang menjadi sektor yang memiliki potensi besar dalam mencetak prestasi sekaligus membuka peluang di bidang ekonomi kreatif dan digital.

Karena itu, IESPA Kukar terus berupaya menghadirkan ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat serta meningkatkan kapasitas mereka melalui pembinaan yang berkelanjutan.

Ia mengatakan, komitmen tersebut sejalan dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selama beberapa tahun terakhir secara konsisten menghadirkan berbagai kompetisi esports berskala besar. Salah satunya melalui penyelenggaraan Esports Piala Merah Putih Bupati Cup yang rutin digelar sejak 2022 dan menjadi salah satu turnamen terbesar di Kutai Kartanegara maupun Kalimantan Timur. Ajang tersebut tidak hanya menjadi sarana kompetisi, tetapi juga wadah pencarian dan pembinaan atlet-atlet muda potensial dari berbagai daerah.

“IESPA bukan hanya hadir sebagai wadah pembinaan dan pengembangan esports. Kami ingin memastikan bahwa para pemain, komunitas, dan pelaku esports di Kutai Kartanegara memiliki ruang untuk berkembang melalui kompetisi yang sehat dan program pembinaan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, masih banyak masyarakat yang menganggap peran IESPA hanya sebatas membina atlet dan menyelenggarakan turnamen. Padahal, organisasi tersebut juga berfungsi sebagai rumah bersama bagi komunitas esports, penyelenggara kompetisi, pengembang gim, tim esports, konten kreator, hingga pelaku industri kreatif digital lainnya. Dalam praktiknya, IESPA turut menjadi penghubung antara komunitas dengan pemerintah sekaligus mendorong tumbuhnya ekosistem esports yang lebih luas dan berkelanjutan.

“Kami ingin masyarakat memahami bahwa IESPA bukan hanya bicara soal atlet dan kompetisi. Esports hari ini sudah menjadi sebuah ekosistem besar yang melibatkan komunitas, event organizer, konten kreator, caster, pelaku UMKM, industri kreatif, hingga sektor pariwisata dan ekonomi digital. Karena itu, tugas IESPA adalah memastikan seluruh ekosistem tersebut dapat tumbuh bersama dan memberikan manfaat bagi daerah,” jelasnya.

Menurutnya, setiap penyelenggaraan turnamen esports di Kutai Kartanegara tidak hanya berorientasi pada pertandingan semata. Di balik kompetisi tersebut terdapat ruang kolaborasi yang membuka peluang bagi berbagai sektor untuk berkembang, mulai dari komunitas kreatif, pelaku usaha mikro, hingga generasi muda yang ingin meniti karier di bidang digital.

“Ketika kami menggelar Piala Merah Putih Bupati Cup maupun saat ini mempersiapkan Kapolres Kukar Cup Esports Road to Kapolri Cup 2026, yang kami bangun bukan hanya kompetisinya. Kami juga membangun ruang kolaborasi bagi komunitas, membuka peluang ekonomi kreatif, menciptakan hiburan positif bagi masyarakat, sekaligus menyiapkan talenta-talenta digital masa depan Kutai Kartanegara,” tambahnya.

Ke depan, IESPA Kukar menargetkan esports menjadi salah satu instrumen pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi kreatif daerah. Melalui pembinaan yang terarah dan dukungan berbagai pihak, esports diharapkan mampu melahirkan atlet berprestasi sekaligus membuka peluang usaha, lapangan kerja, serta inovasi digital yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kutai Kartanegara.

TENGGARONG – Untuk mengoptimalkan pelayanan publik, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar rapat dengan beberapa OPD pengampu Standar Pelayanan Minimum (SPM). Rapat Penyusunan Raperbup Penerapan SPM dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Akhmad Taufik Hidayat dan diikuti perwakilan dari OPD pelayanan publik yang menjadi pengampu standar pelayanan minimum (SPM) di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Rapat berlangsung di ruang rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra, kawasan Kantor Bupati Kukar, Timbau, Tenggarong pada hari Rabu, 10 Juni 2026.

Rapat tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penerapan SPM sebagai pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan penerapan SPM di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Agenda rapat tersebut adalah pembahasan draft Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang RAD-SPM, review dan diskusi teknis isian data RAD-SPM per urusan SPM, masukan dan saran dari OPD pengampu SPM, dan finalisasi substansi rancangan dan langkah tindak lanjut.

Pemimpin rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra, Akhmad Taufik Hidayat menyampaikan tentang pentingnya landasan hukum dan pelaksanaan SPM sebagai bagian dari pelayanan publik yang menjadi urusan wajib Pemerintah.

“Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029 sangat penting karena akan menjadi acuan atau pedoman dalam pelaksanaan SPM,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut membahas pasal-pasal, standar pelayanan masing-masing OPD pengampu, dan pembahasan tentang pengisian e-spm Kemendagri RI, penyamaan persepsi , hingga aspek bahasa dalam Raperbup RAD SPM. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Inspektorat Daerah, BPBD, Diskominfo, DPMD, Satpol PP, DPK, Dinsos, Dinkes, Disdukcapil, Dinas Perkim, dan Disdikbud Kukar.(**)

TENGGARONG – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Sekretariat Daerah (Setdakab) Kukar menggelar rapat koordinasi persiapan publikasi capaian 1 tahun Program Kukar Idaman Terbaik.

Rapat tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut menjelang genap 1 tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara pada 23 Juni 2026. Kegiatan itu berlangsung di Ruang Rapat Diskominfo Lantai 3, Tenggarong, Senin 8 Juni 2026.

Hadir dalam rapat tersebut Pelaksana Tugas Harian (Plt) Kepala Diskominfo Kukar Solihin, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Kukar Ismed, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kukar, Pranata Humas Ahli Muda Setdakab Kukar, Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Kukar, staf Bidang IKP Diskominfo, Tim Kreatif Prokompim Kukar, Tim Peliputan Diskominfo Kukar, serta Tim Konten Kreator Diskominfo Kukar.

Kehadiran para peserta bertujuan menyusun strategi publikasi dan branding capaian program prioritas pemerintah daerah selama satu tahun terakhir.

Plt. Kepala Diskominfo Kukar, Solihin, mengatakan rapat tersebut difokuskan untuk menginventarisasi berbagai program yang telah dijalankan dalam satu tahun terakhir guna dipublikasikan kepada masyarakat. Menurutnya, publikasi diperlukan agar masyarakat mengetahui perkembangan dan hasil pelaksanaan Program Kukar Idaman Terbaik yang genap berusia 1 tahun pada 23 Juni mendatang.

“Hari ini kita membahas bersama terkait satu tahun Program Kukar Idaman Terbaik yang rencananya akan dipublikasikan. Kita bahas apa saja yang sudah dilaksanakan dan bagaimana perkembangannya, karena pada 23 Juni nanti program ini genap satu tahun,” ujarnya.(**)

TENGGARONG, MP – Pemerintah pusat akan memberlakukan registrasi biometrik nomor seluler secara penuh mulai 1 Juli 2026. Kebijakan yang digagas Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) itu mendapat dukungan penuh dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Tanggapan tersebut disampaikan Kepala Bidang Persandian Diskominfo Kukar, Anggoro Prastowo, Selasa, 2 Juni 2026 di Tenggarong.

Anggoro Prastowo menilai penerapan registrasi biometrik menjadi langkah strategis untuk memperkuat keamanan identitas digital masyarakat sekaligus menekan berbagai bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan nomor seluler dengan identitas palsu. Menurutnya, perkembangan teknologi digital harus diimbangi dengan sistem perlindungan yang semakin kuat agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman di ruang digital.

Ia menjelaskan, selama ini berbagai modus kejahatan seperti penipuan daring, phishing, penyalahgunaan kode OTP, hingga panggilan spam masih sering merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan registrasi biometrik diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan yang memanfaatkan lemahnya validasi identitas pengguna layanan telekomunikasi.

“Registrasi biometrik merupakan langkah positif untuk memperkuat keamanan ekosistem digital nasional. Dengan identitas pelanggan yang terverifikasi lebih akurat, potensi penyalahgunaan nomor seluler untuk tindakan kriminal dapat diminimalkan,” ujar Anggoro.

Ia juga mengimbau masyarakat Kukar agar tidak khawatir terhadap proses registrasi biometrik yang akan diterapkan pemerintah dan operator seluler. Menurutnya, verifikasi biometrik bertujuan meningkatkan perlindungan pengguna serta mendukung terciptanya layanan digital yang lebih aman dan terpercaya.

“Kami mengajak masyarakat Kutai Kartanegara untuk mendukung kebijakan ini dengan melakukan registrasi melalui kanal resmi yang disediakan operator seluler. Jangan mudah percaya kepada pihak yang mengaku sebagai operator atau instansi pemerintah dan meminta data pribadi melalui pesan singkat, tautan mencurigakan, maupun sambungan telepon,” tegasnya.(**)

SAMARINDA,MP — Suasana hangat dan penuh diskusi terlihat di ruang rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda saat jajaran pemerintah daerah bersama sejumlah pihak terkait membahas penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa, Selasa (2/6/2026).

Rapat koordinasi yang diinisiasi oleh Diskominfo Kota Samarinda tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Diskominfo Kota Samarinda, Suparmin, S.E., M.Eng. Hadir pula Plt. Sekretaris Dewan DPRD Kota Samarinda, Eddy Syahrani, S.Sos., Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Idfi Septiani, serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Asran Yunisran, S.E., S.H.

Dalam pertemuan itu, para peserta tampak aktif bertukar pandangan mengenai berbagai hal yang akan menjadi landasan penyusunan Perwali. Mulai dari mekanisme kerja sama publikasi, persyaratan media massa, hingga aspek administrasi dan hukum dibahas secara mendalam demi menghadirkan regulasi yang jelas dan mudah diterapkan.

Suparmin menyampaikan bahwa pedoman ini penting agar kerja sama antara pemerintah daerah dan media massa dapat berjalan lebih tertata serta memiliki kesamaan pemahaman di semua pihak. Menurutnya, media massa memiliki peran strategis dalam menyampaikan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Melalui pedoman ini, kami berharap kerja sama publikasi dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan profesional, sehingga informasi yang diterima masyarakat juga semakin baik dan berkualitas,” ujarnya.

Diskusi berlangsung dalam suasana konstruktif dan penuh semangat kolaborasi. Setiap masukan yang disampaikan menjadi bagian penting untuk menyempurnakan regulasi yang tengah disusun agar nantinya benar-benar mampu menjawab kebutuhan pemerintah daerah maupun insan media.

Penyusunan Perwali ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam memperkuat sinergi dengan media massa sebagai mitra strategis pemerintah. Dengan hubungan yang semakin baik, diharapkan informasi pembangunan, kebijakan, serta pelayanan publik dapat tersampaikan secara akurat, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.(**)

Samarinda, MP – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur berupaya menghubungkan habitat alami orangutan yang masuk dalam kawasan hutan produksi.

“Tantangan utama kita adalah mengajak semua pemangku kepentingan untuk mendukung penuh kegiatan pelestarian ramah satwa,” kata Kepala BKSDA Provinsi Kalimantan Timur M Ari Wibawanto di Samarinda, Jumat (29/05).

Berdasarkan catatan pihaknya, luasan Provinsi Kaltim mencapai dua belas juta hektare dan empat juta hektare di antaranya merupakan areal sebaran alami orangutan.

Wilayah penjelajahan spesies orangutan di Kaltim dipetakan membentang dari perairan utara Sungai Mahakam hingga terus menyusuri daratan sisi selatan Sungai Kelay di Berau.

Namun, BKSDA mencatat hanya sekitar dua puluh persen atau 700 ribu hektare ruang ekologis yang diperuntukkan secara khusus menjadi areal konservasi.

Ketimpangan pembagian wilayah ini, menurut Ari, memaksa 80 persen sisa primata hidup menempati lahan konsesi yang tata kelolanya sangat mudah berubah sesuai orientasi bisnis.

BKSDA kini mulai menelusuri tutupan pohon tersisa demi menciptakan konektivitas antar-habitat untuk menyatukan lanskap agar ruang gerak ekologis kawanan satwa tidak semakin terisolasi.

“Penyambungan koridor ini merupakan syarat penting guna menghindari risiko perkawinan sedarah serta mengawal kestabilan mutu dan kelestarian keragaman orangutan tersebut,” ujar Ari.

Dia menekankan, operasi evakuasi ke lokasi aman memang terus dilakukan, tetapi langkah tersebut tidaklah diakui sebagai sebuah solusi perlindungan yang permanen.

“Walaupun laporan perjumpaan dengan orangutan di perkebunan kerap ditemukan, kami sama sekali belum pernah mendapati temuan tindak pidana kasus perburuan bersenjata,” ungkap Ari.

Aturan baru dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 mengenai pelestarian hayati dinilai pihaknya memberikan kepastian hukum melalui skema penerapan kewajiban pada area konservasi.

“Melalui regulasi tersebut, pengelola lahan usaha harus senantiasa melindungi ekosistem konservasinya, atau mereka harus bersiap menerima sanksi berupa tindakan pencabutan izin operasional,” tegas Ari.(**)

SAMARINDA, MP – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi raihan Opini WTP ke-13 bagi Pemprov Kaltim sejak 2012.

Penyerahan Opini WTP dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kaltim dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2025, di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin (25/5/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota DPRD Kaltim, Forkopimda Kaltim, perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim, akademisi, BUMN/BUMD, dan insan pers.

Mewakili Gubernur Kaltim, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah dan jajaran Pemprov Kaltim atas komitmen, keterbukaan, dan kerja keras dalam menyajikan data secara akurat selama proses pemeriksaan BPK RI.

“Ini merupakan pencapaian monumental, di mana Kalimantan Timur berhasil mempertahankan Opini WTP untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut,” ujar Sri Wahyuni.

Menurut Sri, tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan profesional menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi besar Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas.

Keberhasilan tersebut, lanjut Sri, merupakan hasil sinergi yang harmonis antara Pemprov Kaltim, DPRD, instansi vertikal, serta seluruh elemen masyarakat Kalimantan Timur.

“Kita harus menanamkan pola pikir bahwa Opini WTP bukanlah tujuan akhir. Predikat ini menjadi instrumen motivasi bagi seluruh aparatur untuk terus meningkatkan standar kinerja dan kualitas pelayanan publik. Fokus utama kita bukan sekadar angka-angka akuntansi, tetapi memastikan kesejahteraan masyarakat Kaltim meningkat secara berkelanjutan,” jelasnya.(**)

Nusantara, MP – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, memberikan apresiasi tinggi atas diresmikannya groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batoq Kelo di Long Bagun, Mahakam Ulu, serta pembukaan jalan akses antar-provinsi menuju Kaltara, Senin (25/5).
Megaproyek berbasis energi baru terbarukan berkapasitas 300 Megawatt (MW) ini dinilai sebagai langkah nyata dalam mengentaskan ketertinggalan infrastruktur dan mewujudkan keadilan energi di wilayah hulu Bumi Etam.
Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa kehadiran PLTA bebas emisi ini merupakan jawaban konkret untuk memenuhi hak dasar masyarakat pedalaman, khususnya desa-desa yang selama ini belum teraliri listrik secara optimal.
Sinergi interkoneksi jalan dan ketersediaan daya yang melimpah ini diyakini akan membuka isolasi wilayah, memicu investasi baru, menciptakan lapangan kerja yang luas, serta mendongkrak urat nadi perekonomian warga lokal.
Selain berfokus pada pemenuhan kebutuhan domestik masyarakat hulu, pasokan daya raksasa dari PLTA Batoq Kelo ini nantinya juga diproyeksikan untuk menyokong kebutuhan energi bersih di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Mengakhiri keterangannya, Hasanuddin Mas’ud menyampaikan terima kasih atas gerak cepat Pemerintah Provinsi Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur serta sinergi dari seluruh elemen masyarakat.
DPRD Kaltim berkomitmen penuh untuk terus menjalankan fungsi pengawasan agar proyek strategis ini berjalan lancar dan tepat waktu demi masa depan Kaltim yang lebih cerah dan mandiri energi.(**)
Scroll to Top