Berita Populer

Berita Terbaru

Johnny Jansen Targetkan Tiga Poin Bali United di Laga Perdana
Akhiri Pramusim dengan Kemenangan, Persija Optimistis Tatap Laga Perdana Super League
Optimalkan PAD, Gubernur Terbitkan Surat Edaran Penggunaan Produk dan Jasa Lokal
Drama Balogun Ngambek Bikin 3 Klub Kecewa di Deadline Bursa Transfer
Mahalnya Lini Tengah Man City, Nilainya Hampir Rp 11 Triliun!
Semarak Kemerdekaan dan Literasi, 82 Peserta Ikuti Lomba Menulis

KALBAR

Pemerintah Kembali Kirim Bantuan ke NTT dan Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan

JAKARTA, MP – Pemerintah kembali menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Pada saat yang sama, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan, Senin, 24 Agustus 2026 pagi.

Sebanyak enam pesawat TNI Angkatan Udara (TNI AU) diberangkatkan secara serentak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada pukul 04.30 WIB menuju sejumlah lokasi sasaran.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa enam pesawat tersebut diberangkatkan menuju NTT dan Kalimantan sesuai dengan kebutuhan penanganan di masing-masing wilayah.

“Pagi ini, Senin 24 Agustus 2026 pukul 04.30, kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Tiga pesawat menuju NTT akan mendarat di Labuan Bajo dan Maumere. Tiga pesawat akan mendarat di Kalimantan, tepatnya di Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin,” ujar Seskab Teddy kepada awak media.

Tiga pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, yang terdiri atas makanan siap makan, biskuit, wafer, protein bar, roti, serta berbagai kebutuhan pangan lainnya. Selain bantuan logistik, pemerintah juga mengirimkan perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak.

Sementara itu, tiga pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air. Pengiriman tersebut merupakan respons cepat pemerintah atas permintaan para gubernur di wilayah Kalimantan, sekaligus bagian dari total 2.000 unit mesin pompa air yang diperintahkan Presiden Prabowo untuk segera didistribusikan.

“Hari ini 500 unit mesin pompa air berangkat ke Kalimantan beserta masing-masing pompa air dilengkapi dengan pipa atau selang sepanjang 1 km, yang tujuannya dari mesin ini adalah untuk memadamkan api khususnya di lahan gambut,” jelas Seskab Teddy. (LYS)

Lima Pesawat TNI AU Dikerahkan Perkuat Penanganan Karhutla Kalimantan

JAKARTA, MP – Pemerintah kembali menurunkan lima pesawat dari TNI Angkatan Udara (AU) untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Kelima pesawat itu diberangkatkan pada Jumat (21/8) siang dari Landasan Udara (Lanud) Abdulrachman Saleh, Malang.

“(Diberangkatkan) menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur untuk memperkuat 30 armada BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang telah beroperasi di tiga provinsi di Kalimantan,” demikian dikutip dari akun Instagram @sekretariat.kabinet.

TNI AU juga menyiagakan sejumlah pesawatnya di bandara Halim Perdanakusuma Jakarta untuk siap bergerak menyesuaikan kebutuhan BNPB dan situasi di lapangan.

Laporan BNPB, sebanyak 52 pesawat telah dikerahkan dalam operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi dengan potensi kebakaran yang tinggi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

“Dari jumlah tersebut, 30 pesawat beroperasi di wilayah Kalimantan dan 22 pesawat di wilayah Sumatra,” tulis akun @sekretariat.kabinet.

Penambahan pesawat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, mengurangi dampak kabut asap, serta melindungi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Sebelumnya, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan dukungan pesawat itu sebagai upaya mempercepat penanganan sekaligus mendukung operasi pemadaman yang dilakukan di darat.

“Selain penguatan satgas darat, BNPB juga melakukan penguatan penanganan karhutla melalui satgas udara di enam provinsi prioritas,” ujar Berton dalam keterangan resminya, Jumat (21/8).

Menurut Berton, penanganan karhutla di Pulau Kalimantan masih menjadi prioritas utama pemerintah seiring munculnya sejumlah kejadian karhutla baru, khususnya di Kalimantan Timur.

BNPB mengimbau pemerintah daerah untuk terus memperkuat kesiapsiagaan, pemantauan, dan deteksi dini terhadap potensi karhutla serta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi selama musim kemarau, khususnya karhutla.(**)

1.220 ASN PPPK Provinsi Kalimantan Barat Resmi Dilantik

PONTIANAK, MANDAUPOST– Sebanyak 1.220 ASN PPPK Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 resmi dilantik Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Ria Norsan, MM, MH, di Gedung Terpadu Kantor Gubernur Kalbar pada Selasa (1/7/2025) .

Pada kesempatan tersebut, Ria Norsan menyampaikan bahwa 1.220 orang yang dilantik kali ini merupakan tahap satu formasi Tahun 2024. Nantinya aka nada tahap kedua yang akan dilantik.

“Tahap kedua masih ditahap administrasi, nantinya jika sudah selesai akan langsung dilantik juga,” ucapnya.

Dirinya juga berharap ASN PPPK dapat bekerja dengan baik, layani masyarakat dengan baik, “Layani masyarakat dengan baik, kita ini ASN sebagai pelayan masyarakat, jadi tugasnya mengabdi kepada masyarakat,” ujarnya.

Norsan menegaskan tidak akan mentoleransi dua pelanggaran yang dilakukan oleh ASN Pemprov Kalbar. Yang pertama adalah masalah narkoba dan yang kedua adalah malasah asusila.

“Saya sampaikan jika saya tidak akan mentolerin dua pelanggaran yang dilakukan oleh ASN Pemprov Kalbar. Yang pertama adalah masalah narkoba dan yang kedua adalah masalah asusila,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu ASN PPPK yang dilantik, Ade Septian mengaku sangat senang setelah dilantik sebagai ASN PPPK oleh Bapak Gubernur Kalimantan Barat. “Saya berterima kasih kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat, seluruh perangkat daerah, dan semua yang mendukung pelantikan ASN PPPK hari ini,” ucap ASN Disporapar Kalbar ini.

Ia mengatakan semoga kedepannya semangat kerjanya semakin menyala dan semakin banyak inovasi-inovasi baru yang akan dikembangkan pada program kerja kedepannya.(**)

Pemprov Kalbar Siap Wujudkan Sekolah Rakyat Amanah Presiden

PONTIANAK, MANDAUPOST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini berkomitmen penuh mengikuti instruksi Presiden RI terhadap Sekolah Rakyat guna mencapai anak-anak yang telah putus sekolah dikarenakan ekonomi untuk terus mendapatkan pendidikan yang layak hingga kelulusan.

 Terkait hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. Harisson, M.Kes., dengan didampingi Kepala Perangkat Daerah terkait mengikuti Rapat Koordinasi Klarifikasi dan Pembahasan Persiapan Penambahan Sekolah Rakyat secara virtual di Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar yang diselenggarakan oleh Kemendagri dan Kemensos RI, Senin (23/6/2024).

 Melalui vidcon, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar inisiatif Kementerian Sosial, melainkan buah gagasan Presiden.

“Program Sekolah Rakyat ini program gagasan Presiden, perlu didukung dan di support oleh Pemerintah Daerah,” ujarnya

 Ia menyampaikan bahwa Presiden mencetuskan program ini sebagai respons atas tingginya jumlah anak usia sekolah yang belum atau tidak mengenyam pendidikan.

 “Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat 227 ribu anak usia SD, 499 ribu anak usia SMP, dan sekitar 3,4 juta anak usia SMA yang tidak bersekolah. Kendati pendidikan formal di Indonesia bersifat gratis, mayoritas anak putus sekolah karena kendala ekonomi pendukung seperti biaya transportasi, perlengkapan sekolah, dan seragam,” ungkapnya.

 Saat ini, 100 lokasi rintisan awal telah ditetapkan dan akan memulai pembelajaran pada Juli 2025. Lokasi-lokasi tersebut akan menggunakan gedung dengan sistem pinjam pakai yang telah direnovasi dan akan dikembalikan dalam kondisi layak kepada Pemda. Namun arahan Presiden untuk menambah 100 titik Sekolah Rakyat baru, yang akan menggunakan BLK di seluruh Indonesia, sehingga totalnya menjadi 200 lokasi.

“Pendidikan yang diberikan dalam Sekolah Rakyat akan menerapkan sistem sekolah berasrama (boarding school) dan mengintegrasikan kurikulum nasional dengan penguatan karakter, literasi digital, serta pelatihan keterampilan. Selain fokus pada pendidikan anak, program ini juga menyasar pemberdayaan ekonomi keluarga siswa. Orang tua akan dilibatkan dalam program pengembangan ekonomi dan rumah tidak layak huni milik keluarga siswa akan diperbaiki,” ungkap Robert.

 Robben menegaskan kembali bahwa dukungan pemerintah daerah sangat penting dalam menyukseskan program ini dan pada saat ini sudah ada 357 pemerintah daerah yang bergabung.

 “Kami mengharapkan kepada bapak-Ibu yang belum bergabung untuk segera bergabung,” jelasnya.

 Usai mengikuti Rakor tersebut, Harisson mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar akan siap mengikuti instruksi dari Presiden Republik Indonesia terkait Sekolah Rakyat.

“Jadi nanti Balai Latihan Kerja kita itu akan menjadi tempat Sekolah Rakyat sementara, setelah satu semester baru akan dipindahkan ke sekolah yang nantinya dibangun oleh Kementerian Sosial,” katanya.

 Dirinya menambahkan, telah menyampaikan informasi kepada Kemensos terkait kondisi BLK tersebut sudah dilengkapi dengan asrama namun memang perlu direhabilitasi

“Kemungkinan Asrama BLK tersebut akan direhabilitasi oleh  Kemensos yang nantinya akan dipakai untuk sekolah rakyat. Ini sudah mau masuk Bulan Juli atau tahun ajaran baru dan mudah-mudahan sudah siap dipakai untuk sekolah rakyat,” tambahnya.

 Ia menyebutkan untuk wilayah pembangunan sekolah rakyat akan ada di Kota Pontianak atau Kabupaten Kubu Raya yang berdekatan dengan daerah Ibu Kota Kalimantan Barat.

“Setelah sekolahnya sudah selesai dibangun, anak-anak ini akan dipindahkan dari BLK ke sekolah yang sudah jadi atau dibuatkan oleh Kementerian Sosial,” pungkasnya.

Diakhir penuturannya, Harisson kembali menyebutkan bahwa lokasi BLK untuk sementara berada di BLK Kabupaten Ketapang, namun ia juga sudah mengusulkan untuk BLK Kota Pontianak.

 “Sementara ini sudah dituju di BLK Ketapang, tetapi kita memang juga mengusulkan BLK kita yang di sini (Pontianak),” tutupnya.(**)

Ria Norsan Raih Penghargaan Pembina BUMD Terbaik

JAKARTA, mandaupost – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. berhasil meraih penghargaan The Best Region Head in Professionalism for Region Business Institution pada Forum dan Appreciation The Asian Post The Best Regional Champion 2025 yang mengangkat tema “Masa Depan BUMD di Tangan Kepala Daerah Baru” di Grand Ballroom Shangri-La Hotel Jakarta beberapa waktu lalu.

Seperti kita ketahui Kepala daerah merupakan pemegang saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan menjadi penentu kemajuan BUMD ke depan karena BUMD keuangan yang berkontribusi signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah harus terus dibina dan dikelola dengan baik, serta terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu rencana pencapaian visi Pembangunan.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ria Norsan berharap agar dapat terus meningkatkan kinerjanya, dalam membina BUMD khususnya Bank Pembangunan Daerah.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saya mengucapkan apresiasi kepada Infobank Media Group yang bekerjasama dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah  Daerah (PERBAMIDA) atas terselenggaranya seluruh rangkaian acara pada hari ini. Semoga forum ini menjadi ruang yang produktif untuk bertukar gagasan, membangun sinergi, dan memperkuat peran strategis BUMD dalam mendukung pembangunan daerah,” ucap Norsan.

Lanjutnya, terkait kontribusi BUMD Perbankan yakni PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalbar memiliki saham sebesar Rp. 871,3 milyar atau sebesar 48,91%. Pada Tahun Buku 2024, Bank Kalbar telah mengalami peningkatan laba sebesar Rp. 485,79 milyar dan Dividen bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 127, 69 milyar.

“Beberapa upaya yang dilakukan PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar untuk melakukan inovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi”, timpalnya.

Adapun dalam meningkatkan laba perusahaan serta menjaga posisi Pemegang Saham Pengendali (PSP), dilakukan penyertaan modal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan Penambahan Penyertaan Modal pada Bank Kalbar selama 5 tahun mulai tahun 2025 sd. 2029 sebesar Rp. 375 milyar atau sebesar Rp. 75 milyar setiap tahunnya.

“Dengan penambahan penyertaan modal tersebut diharapkan Bupati/Walikota se Kalimantan Barat dapat mendukung pengembangan usaha Bank Kalbar. Saya juga menyampaikan kepada Dirut Bank Kalbar dan jajarannya supaya selalu mengikuti perkembangan zaman tentang teknologi modern kita jangan sampai ketinggalan dan kemudian tetap berhati-hati di dalam kita menyalurkan kredit,” harapnya.

Dijelaskannya, saat ini Presiden Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan strategis untuk memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan koperasi Desa/Kelurahan dengan memberikan Dana setiap Desa/Kelurahan sebanyak 3 sampai dengan 5 Miliyar.

“Koperasi merah putih akan memberikan pinjaman dari Bank Himbara sebesar antara 3 sampai 5 Miliyar dan saya minta kalau bisa jangan di Bank Himbara atau Bank Lain. Taruhlah dana ini di Bank Pembangunan Daerah, Bank Kalbar,” pintanya.(**)

Gubernur Kalbar Optimis Program DMI Kalbar Berjalan Dengan Lancar

PALNGKARAYA, mandaupost – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. yang juga selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kalimantan Barat menghadiri Rapat Kerja Nasional III dan Halal Bihalal Dewan Masjid Indonesia sekaligus Milad Ke 83 Wakil Presiden Indonesia ke-10 (2004–2009) dan ke-12 (2014–2019) H.M. Jusuf Kalla di Tavia Heritage Hotel Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Dewan Masjid Indonesia adalah organisasi tingkat nasional yang didirikan pada tahun 22 Juni 1972. DMI mempunyai kepengurusan di setiap provinsi dan kabupaten di Indonesia. Pimpinan pusat DMI dipilih secara demokratis setiap lima tahun melalui muktamar nasional.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DMI (Dewan Masjid Indonesia) Pusat, H.M. Jusuf Kalla periode 2024-2029 mengatakan kegiatan ini sekaligus silaturahmi Halal Bihalal dan rapat untuk menilai evaluasi serta membahas apa yang akan dikerjakan dalam memakmurkan Masjid.

“Visi utama kita adalah memakmurkan dan dimakmurkan masjid, memakmurkan bisa berarti tiga yang pertama membangun, mengurus dan berjamaah. Karena walaupun masjid kita bangun tapi tidak ada yang ngurus dan tidak ada yang berjamaah juga tidak makmur artinya,” ungkap Ketua Umum DMI Pusat.

Sementara itu, usai menghadiri Rakernas yang dibuka secara langsung oleh Ketua DMI Pusat, Norsan mengatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan  program – program kepengurusan DMI di Kalimantan Barat mewajibkan setiap masjid untuk bisa melaksanakan Sholat Jum’at berjamaah dan Sholat Subuh disertai Kultum.

“Program sholat subuh yang sering kami adakan adalah sajadah fajar. Jadi setiap subuh keliling masjid untuk melaksanakan sajadah fajar, program ini adalah program yang sudah belasan tahun dilaksanakan dan Alhamdulillah ini merupakan salah satu upaya untuk memakmurkan masjid,” jelas Norsan.

Dirinya juga menyampaikan Program kerja DMI Kalbar (Dewan Masjid Indonesia Kalimantan Barat) bervariasi, mencakup pelatihan untuk kader masjid, khususnya muslimah, serta program masjid ramah anak.

Selain itu, DMI Kalbar juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, seperti membuka puasa bersama dan peluncuran seribu mushaf Al-Qur’an. Kemudian DMI Kalbar juga melakukan Pelatihan Fardhu Kifayah bagi muslimah kader masjid.

“Hal ini menunjukkan komitmen kami dalam mendukung kegiatan keagamaan dan sosial. Selain itu, DMI Kalbar juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sebagai informasi Program Kerja Dewan Masjid Indonesia (DMI) Masa Khidmat 2024-2029. Dewan Masjid Indonesia, oleh H.M. Jusuf Kalla, pada 25 Juni 2024 telah mengumumkan program kerja selama tahun 2024-2029.

“Setelah dilaksanakannya muktamar DMI pada Maret lalu, muncul 12 program unggulan sebagai hasilnya. Pada 7 Juni 2024 dibuatlah draft program kerja”, tambahnya.

Selanjutnya, pada 22 Juni program kerja tersebut telah mendapat persetujuan Ketua Umum yang selanjutnya dilakukanlah pelantikan pengurus DMI.

“Sehingga di akhir Juni 2024 ini telah dilakukan pembagian dan harmonisasi antar bidang pengurus DMI yang mana akhirnya ada 11 program yang akan dijalankan. Semoga program – program  ini berjalan seperti yang diharapkan”, terang Norsan.

Dengan visi “Memakmurkan dan dimakmurkan masjid”, harapannya dapat menyongsong 11 program DMI hingga tahun 2029 mendatang. Adapun 11 Program tersebut adalah: Penataan organisasi dengan digitalisasi; Penataan akustik masjid; Pengembangan ekonomi dan sosial; Pelatihan fungsi kemasjidan; Lingkungan masjid hijau; Masjid ramah jamaah; Masjid bersih dan sehat; Sertifikasi tanah wakaf; Pendidikan dan dakwah; Arsitektur masjid; Wisata religi.(**)

Hadiri ICDN, Rudi Mas’ud Ajak Semua Pihak Sukseskan Pembangunan IKN

PONTIANAK, MP – Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) didaulat menjadi narasumber pada Seminar Nasional Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) dan Pelantikan Dewan Pengurus Nasional ICDN Periode 2025-2030 di Ballroom Hotel Mercure Pontianak, Senin 19/05.

Di hadapan para cendekiawan Dayak dari seluruh Tanah Borneo, Gubernur Harum mengajak masyarakat Dayak bergandeng tangan untuk turut andil membangun Indonesia dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kalimantan harus bersama-sama, bergandeng tangan. Masyarakat Dayak bukan hanya turut serta, tapi harus ikut menentukan masa depan bangsa,” seru Gubernur Harum memberi semangat.

Lebih jauh dijelaskan, luasnya Borneo dan potensi besar Pulau Kalimantan harus terus dirawat dan dijaga. Menurut Gubernur Harum kondisi ini bukan hanya dipandang sebagai tantangan, tapi juga peluang bagi warga Dayak Kalimantan.

“Kita harus kompak bagaimana membangun Tanah Borneo ke depan semakin berakselerasi,” ajak Gubernur disambut aplaus peserta seminar.

Dalam kesempatan yang baik itu, Gubernur Harum juga mengulas kebijakan yang diambil saat memimpin Kalimantan Timur bersama Wagub Seno Aji.

Diakuinya, Kalimantan Timur meski kaya sumber daya alam, kemiskinan masih terjadi. Angkanya mencapai 5,7 persen. Keyakinannya, satu kebijakan yang akan mampu memutuskan rantai kemiskinan itu adalah pendidikan.

“Makanya kita buat Program Gratispol. Bukan hanya gratis biaya pendidikan dari SMA, S1 hingga S3, tapi gratis juga seragam sekolahnya. Saya harap semua provinsi di Kalimantan segera berakselerasi,” harap Gubernur Harum lagi.

Terakhir, Gubernur Harum juga menegaskan pembangunan inklusif tidak boleh meninggalkan siapapun, termasuk warga Dayak.

Apalagi dengan tema seminar nasional “Empowering the Generation, No Dayak Left Behind”, Gubernur Harum menegaskan pembangunan sejati adalah pembangunan yang inklusif, yang tidak boleh meninggalkan siapapun.(**)

Pemprov Kalbar Gandeng Sriwijaya Air Transportasi Udara Jemaah Haji

PONTIANAK, MP – Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., menjalin kerjasama dengan transportasi angkutan udara PT. Sriwijaya Air untuk calon Jemaah Haji Kalbar Tahun 1446 H/2025 M dari rute Pontianak – Batam – Pontianak di Ruang Kerja Sekda Kalbar, Kamis (8/5/2025).

Dalam audiensi tersebut Sekda harapkan pihak PT. Sriwijaya bisa bertindak cepat jika terjadi kendala seperti delay / telat terbang.

“Saya harap jika terjadi delay jangan terlalu lama, tetap utamakan keselamatan para penumpang yang akan menjalani ibadah haji ini,” pesan Harisson.

Diketahui Para calon jamaah haji direncanakan akan berangkat ke Embarkasi batam pada tanggal 22 mei 2025 dan dilanjutkan menuju Mekkah Arab Saudi. Ia memastikan keamanan dan kenyamanan transportasi bagi calon jamaah haji agar sampai di tujuan dengan selamat ke Embarkasi Batam.

“Saya ingin jamaah haji merasakan keamanan dan kenyamanan saat melakukan perjalanan dari Pontianak ke Embarkasi Batam lalu dilanjutkan ke Tanah Suci Mekkah Arab Saudi,” tutupnya.

Sementara itu CEO Sriwijaya Air, Freeman Fang mengatakan akan siap memberikan pelayanan terbaik kepada calon jamaah haji asal Kalbar pada musim haji kali ini.

“Kami berterima kasih kepada Pemprov. Kalbar yang telah menjalin kerjasama dengan PT. Sriwijaya Air yang akan menjadi alat angkutan udara bagi jamaah haji asal Kalbar dan kami akan berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi Jamaah Haji Kalbar,” singkatnya. (Wnd/irm)

Bank Kalbar Siap Salurkan KUR Bagi ASN Purna Tugas

Gubernur Ria Norsan Harap ASN Purna Tugas Tetap Produktif

PONTIANAK, MP – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Ria Norsan MM, MH menyampaikan arahannya pada kegiatan pembekalan menjelang purna tugas ASN di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat, pada Kamis (8/5/20250 di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar.

Pada kesempatan tersebut Gubernur menyampaikan pemerintah daerah membimbing menjelang purna tugas ASN, bersama Bank Kalbar dan Jamkrida, supaya lebih terarah serta dapat menikmati selesainya masa pengabdian.

“Kalau mau usaha, ada kredit usaha ada di Bank Kalbar untuk membantu permodalan. Kita membimbing mereka supaya lebih terarah,” ucap Ria Norsan.

Dirinya juga menyampaikan jika setelah pensiun nanti, jangan banyak diam dirumah. Harus terus berkegiatan yang disukai, seperti ikut pengajian dan lain sebagainya.

“Untuk modal usaha bisa melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang mana bunganya sekitar 6 persen. Misalnya kita pinjam 30 juta, bunganya setahun sekitar 900 ribu.

Ia juga mengingatkan bagi yang ingin terjun kedunia politik, harus diperhitungkan benar-benar dan secara matang.

Dikesempatan yang sama, Direktur Pemasaran dan Unit Usaha Syariah Bank Kalbar, Yuse Chaidi Amzar, mengatakan, Bank Kalbar menunjukkan komitmennya dalam mendukung para pegawai negeri sipil (PNS) yang akan memasuki masa purna tugas agar tetap produktif. Dukungan ini diwujudkan melalui penawaran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan cicilan emas sebagai bentuk investasi masa depan.

 “Selain KUR, Bank Kalbar juga menawarkan program cicilan emas melalui unit syariahnya, sebagai opsi investasi jangka panjang. Ia mencontohkan potensi keuntungan dari investasi emas yang harganya terus meningkat dari sekitar satu juta rupiah per gram pada 2020 menjadi hampir dua juta rupiah pada 2025,” jelasnya.(**)

Otimalkan Pengelolaan Data, Diskominfo Kalbar Jalin Kerjasama FMIPA Untan

PONTIANAK, MP – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Barat menerima kunjungan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Tanjungpura Pontianak pada Kamis (8/5/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin koordinasi awal terkait rencana pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh jurusan Matematika FMIPA. Program PKM ini melibatkan dua program studi, yaitu Program Studi Matematika dan Program Studi Statistika.

Dalam kegiatan PKM ini, tema yang diusung adalah “Analisis dan Visualisasi Data untuk Admin Perangkat Daerah di Bawah Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Barat”. Ketua rombongan dari Universitas Tanjungpura, Dr. Nilamsari Kusumastuti, M.Sc., menyampaikan bahwa tujuan utama program ini adalah memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan data dan visualisasi kepada para admin perangkat daerah.

“Kami mengadakan orientasi awal dan koordinasi dengan Diskominfo, khususnya Bidang Persandian dan Statistik. Harapan kami, kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi pengelolaan data perangkat daerah,” ujar Dr. Nilamsari.

Rombongan dari Universitas Tanjungpura diterima langsung oleh Kepala Bidang Persandian dan Statistik, Maria Wijayanti, S.T., M.T. Dalam sambutannya, Maria Wijayanti menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif FMIPA Universitas Tanjungpura. Ia juga menegaskan kesiapan Diskominfo untuk mendukung pelaksanaan PKM tersebut guna meningkatkan kapasitas admin perangkat daerah dalam pengelolaan data secara lebih efektif.

“Kami menyambut baik kolaborasi ini. Semoga program PKM ini dapat menjadi kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas layanan publik melalui pengelolaan data yang lebih terstruktur dan terintegrasi,” ungkap Maria.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi yang erat antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan analisis data untuk mendukung pembangunan daerah.(**)

Scroll to Top