Berita Populer

Berita Terbaru

KALTARA

JAKARTA, mandaupost.com – Percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dengan melibatkan kontribusi aktif perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Silaturahmi dan Deklarasi Gubernur Kaltara Bersama Para Pemimpin Perusahaan yang digelar di Lumire Hotel, Jakarta, Senin (20/4). Kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kaltara.

Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, menegaskan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah dan dunia usaha dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah dan dunia usaha punya tujuan yang sama, yaitu membangun Kalimantan Utara yang lebih maju dan berkembang,” kata Zainal.

Ia menjelaskan, sejumlah kebutuhan prioritas masyarakat, khususnya perbaikan jalan, perlu segera ditangani karena berdampak luas terhadap distribusi hasil bumi dan pemenuhan kebutuhan pokok.

Beberapa ruas jalan yang menjadi perhatian di antaranya Tanjung Selor – Tanah Kuning yang kondisinya cukup parah, serta jalur Gunung Seriang menuju Kecamatan Peso yang menjadi akses utama masyarakat di wilayah hulu Sungai Kayan.

Selain itu, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan juga menjadi perhatian, sebagaimana disampaikan oleh kepala daerah masing-masing.

Zainal mengajak seluruh pimpinan perusahaan untuk berkomitmen dan berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing dalam mendukung pembangunan daerah.

“Melihat kondisi tersebut, selain kita bersilaturahmi, saya mengajak pimpinan perusahaan untuk berdiskusi, berkomitmen, berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing kepada masyarakat Kalimantan Utara,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajak daerah serta menempatkan modal pada bank yang beroperasi di Kaltara.

Dalam forum itu, masing-masing perwakilan sektor usaha seperti perkebunan, pertambangan dan kehutanan menyampaikan program CSR yang telah berjalan. Mereka juga menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan pemerintah daerah.

Diskusi yang dipandu oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Bustan, itu menjadi ruang terbuka untuk menyatukan gagasan dan rencana ke depan.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kaltara berencana membentuk Forum CSR tingkat provinsi. Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi yang lebih terarah dalam mendukung pembangunan, terutama pada sektor layanan dasar masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala, Ketua DPRD Kaltara, Bupati Bulungan Syarwani, serta Wakil Bupati Nunukan Hermanus, dan Wakil Bupati Tana Tidung Sabri, bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Pertemuan ini kemudian ditutup dengan penandatanganan deklarasi bersama. Sebanyak 41 pimpinan perusahaan, bersama unsur pemerintah daerah dan DPRD, menyatakan komitmen mereka untuk ikut serta membangun Kaltara.(**)

TANJUNG SELOR, mandaupost.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) melaksanakan Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027 untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB), dengan menekankan prinsip transparansi, keadilan dan pemerataan akses pendidikan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Gabungan Dinas 2, Senin (20/4), dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, menyampaikan bahwa SPMB merupakan sistem baru yang menggantikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dengan tujuan menghadirkan proses seleksi yang lebih terbuka dan merata.

“SPMB dirancang agar proses penerimaan murid lebih transparan, adil dan bisa diakses semua kalangan,” kata Datu Iqro.

Ia menjelaskan, pengembangan SPMB berfokus pada tiga pilar utama, yaitu digitalisasi dan efisiensi, akuntabilitas, serta inklusivitas.

Menurutnya, digitalisasi dan efisiensi bertujuan mempermudah akses pendaftaran tanpa prosedur yang rumit. Sementara akuntabilitas memastikan setiap calon murid dinilai secara objektif sesuai aturan. Adapun inklusivitas memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk memperoleh pendidikan berkualitas.

“Sosialisasi ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah,” jelasnya.

Di tengah perubahan ini, Datu Iqro juga menegaskan pentingnya koordinasi dan sinergi antar pihak agar pelaksanaan SPMB berjalan tertib, transparan dan akuntabel.

Ia mengimbau seluruh pihak untuk menyosialisasikan SPMB dengan baik kepada masyarakat serta menjalankan prosesnya secara jujur dan penuh tanggung jawab, serta menjunjung tinggi integritas.

“Mari jadikan momentum ini sebagai langkah bersama untuk menghadirkan layanan pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas bagi seluruh anak-anak di provinsi Kaltara,” tegasnya.

Turut hadir Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kaltara, Maria Ulfah, dan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltara, Andrianus Hendro Triatmoko.(**)

TANJUNG SELOR, mandaupost.com – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Denny Harianto, mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVI yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia (RI) secara virtual, Senin (20/4).

Kegiatan tersebut diikuti dari ruang kerja Sekprov di Kantor Gubernur Kaltara dan dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) LAN RI, Tri Widodo Wahyu Utomo, dari Jakarta.

Pelatihan ini diikuti peserta dari berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Denny menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan pejabat yang akan maupun telah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II.

“Saya mengikuti pelatihan ini dengan semangat dan melihat antusiasme peserta yang sangat baik,” ujar Denny.

Ia menilai, keberagaman generasi dalam birokrasi menjadi tantangan sekaligus peluang, terutama dengan dominasi generasi muda di sejumlah perangkat daerah.

“ASN saat ini terdiri dari berbagai generasi, termasuk Gen Z dan milenial dan itu harus bisa disinergikan,” katanya.

Lebih jauh, Denny berharap pelatihan ini dapat mendorong lahirnya inovasi dan aksi perubahan nyata dalam meningkatkan kinerja birokrasi yang profesional dan berkualitas.

Ia juga mengapresiasi metode pelatihan yang mendorong peserta aktif berdiskusi dan berinisiatif menyampaikan gagasan sesuai kompetensi masing-masing.

“Peserta didorong aktif berbagi pengetahuan sesuai keahliannya agar bermanfaat bagi semua,” jelasnya.

Ke depan, Denny menegaskan akan membentuk tim efektivitas untuk mendukung pelaksanaan PKN Tingkat I serta memotivasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara agar terus meningkatkan kualitas pelayanan dan birokrasi.(**)

TANJUNG SELOR, mandaupost.com – DPRD Kalimantan Utara bersama sejumlah pihak terkait mulai bergerak mengantisipasi potensi antrean panjang di SPBU akibat meningkatnya selisih harga BBM subsidi dan non-subsidi.

Langkah ini dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang turut melibatkan instansi teknis dan pihak Pertamina. Salah satu keputusan utama adalah pembentukan tim terpadu untuk memperketat pengawasan distribusi BBM di lapangan.

Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain, mengatakan lonjakan disparitas harga menjadi perhatian serius karena berpotensi memicu penyalahgunaan.

“Kalau sebelumnya selisih harga hanya sekitar Rp2.000 sampai Rp3.000 per liter, sekarang untuk Dexlite bisa mencapai Rp10.000. Ini tentu rawan dimanfaatkan oleh oknum,” ujarnya, Senin (20/4).

Menurutnya, kondisi tersebut bisa berdampak pada penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Ia juga mengingatkan bahwa antrean di SPBU sudah sering terjadi bahkan sebelum selisih harga meningkat.

“Ini yang kami antisipasi. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru kesulitan mendapatkan BBM,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD bersama stakeholder sepakat membentuk tim terpadu yang akan bekerja selama tiga bulan ke depan untuk mengawasi distribusi BBM subsidi maupun non-subsidi.

Selain itu, DPRD juga menyoroti sistem QR Code dalam pembelian BBM subsidi yang dinilai masih memiliki celah penyalahgunaan, seperti ketidaksesuaian data kendaraan hingga penggunaan berulang.

“Ada laporan QR Code tidak sesuai dengan pelat kendaraan atau STNK. Bahkan satu kode bisa dipakai berkali-kali,” tambahnya.

Sementara itu, Sales Branch Manager Fuel Kaltara, Muhammad Naufal Athiyah, memastikan bahwa dari sisi ketersediaan, stok BBM di wilayah Bulungan dalam kondisi aman.

“Untuk stok, rata-rata di setiap lembaga penyalur berada di atas lima hari. Jadi secara supply tidak ada kendala,” jelasnya.

Ia menegaskan, antrean yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan stok, melainkan lebih kepada tingginya aktivitas pembelian dan adanya indikasi penyalahgunaan di lapangan.

Naufal juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan melalui sistem digital, termasuk mendeteksi kendaraan dengan tangki modifikasi maupun pembelian berulang.

“Kalau terindikasi, nomor kendaraan bisa langsung diblok di sistem. Itu sudah kami lakukan,” katanya.

Namun demikian, ia mengakui pengawasan tidak bisa hanya dilakukan satu pihak. Diperlukan kolaborasi lintas instansi untuk menindak praktik yang terjadi, terutama di tingkat pengecer.

Dalam waktu dekat, Pertamina bersama pemerintah daerah dan aparat terkait akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pengecer BBM yang diduga menjadi salah satu sumber permasalahan.

“Kami juga akan menyusun sistem pengawasan yang lebih ketat, termasuk kemungkinan pemisahan distribusi BBM subsidi dan non-subsidi ke depan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, rencana penindakan terhadap pengecer nakal juga sedang disiapkan melalui regulasi yang akan melibatkan pemerintah daerah.

Dengan langkah bersama ini, diharapkan distribusi BBM di Kalimantan Utara bisa lebih tertib, tepat sasaran, dan antrean di SPBU dapat ditekan.(cda)

TANJUNG SELOR, mandaupost.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam menindaklanjuti aduan masyarakat secara cepat dan tuntas.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto, saat memimpin apel pagi di lingkungan Pemprov Kaltara di Lapangan Agatis, Senin (20/4).

Dalam arahannya, Denny menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus responsif terhadap laporan masyarakat sehingga dapat ditangani secara optimal.

Ia juga mengingatkan bahwa kondisi global, seperti ekonomi dan geopolitik turut berdampak pada daerah. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), menurutnya, akan memengaruhi berbagai sektor, mulai dari anggaran daerah hingga kondisi masyarakat.

Terkait itu, Denny meminta ASN untuk bijak dalam menggunakan fasilitas negara, khususnya kendaraan dinas di luar jam operasional.

“Saya minta ASN menggunakan kendaraan dinas secara bijak dan sesuai aturan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Denny mengingatkan 38 pejabat eselon II untuk mengikuti uji kompetensi, serta pelaksanaan evaluasi kinerja bagi 3 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama sesuai ketentuan yang berlaku.

Menjelang peringatan Hari Kartini pada 21 April 2026, Denny mengajak seluruh ASN untuk meneladani semangat perjuangan Kartini dalam menjalankan tugas.

“Selamat Hari Kartini 2026, mari kita hargai jasa beliau dan teladani semangatnya,” tutupnya.(**)

TANJUNG SELOR, mandaupost.com – Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai kegiatan halalbihalal Ikatan Keluarga Toraja (IKAT) Tanjung Selor yang digelar pada Sabtu (18/4) malam.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Denny Harianto, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi dan harmoni antarwarga, khususnya keluarga besar IKAT di Bumi Benuanta.

Ia mengapresiasi panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan dengan baik sehingga berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan.

“Halalbihalal tidak hanya sekadar tradisi, tetapi juga menjadi media untuk mempererat silaturahmi dan persaudaraan. IKAT memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai kekeluargaan, budaya, serta kebersamaan,” ujar Denny.

Menurut dia, nilai-nilai luhur masyarakat Toraja seperti Sipakatau (saling memanusiakan), Sipakalebbi (saling menghargai), dan Sipakainge (saling mengingatkan) sangat relevan dengan semangat persatuan.

Ia berharap nilai-nilai tersebut terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Kaltara yang majemuk.

“Momentum ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kebersamaan, toleransi, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Denny juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk warga IKAT, untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, pembangunan di Kaltara akan berjalan optimal jika didukung oleh kolaborasi yang solid antara pemerintah, paguyuban, dan masyarakat.

“Saya berharap semangat kebersamaan dan persatuan terus terjaga untuk membangun Kaltara yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” ucapnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kaltara Hj Sipta Meylina Denny, tokoh IKAT dari tingkat provinsi dan kabupaten, serta tokoh agama dan masyarakat di Kabupaten Bulungan.(**)

BULUNGAN, mandaupost.com – Upaya melestarikan warisan budaya terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Salah satunya melalui Kompetisi Olahraga Tradisional/Permainan Rakyat dalam rangka Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) 2026 yang resmi dibuka Bupati Bulungan, Syarwani, Sabtu (18/04/2026) di Kebun Raya Bundayati.

Kegiatan yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan ini mengangkat tema “Kearifan Lokal Untuk Hidup Berkelanjutan, Cerlang Nusantara, Pandu Masa Depan” dan diikuti pelajar tingkat SD dan SMP dari seluruh kecamatan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulungan, Suparmin, menjelaskan kompetisi tersebut merupakan langkah konkret menjaga eksistensi permainan tradisional di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

“Perkembangan teknologi telah mengubah perilaku masyarakat, khususnya anak-anak. Melalui PKD ini, kita dorong agar permainan tradisional kembali dimainkan dan diwariskan,” ujarnya.

Ia menyebutkan, sebanyak 331 peserta dari 10 kecamatan ambil bagian dalam kompetisi ini. Adapun cabang yang diperlombakan meliputi egrang, gasing, dan menyumpit.

“Tujuannya untuk menumbuhkan kecintaan terhadap permainan rakyat, membentuk karakter sportif, serta mengembangkan bakat dan minat peserta didik,” tambahnya.

Dalam sambutannya, Bupati Syarwani menegaskan pentingnya menjaga olahraga tradisional sebagai bagian dari identitas budaya daerah.

“Kegiatan ini adalah upaya kita menjaga warisan leluhur agar tetap hidup dan dilestarikan oleh generasi sekarang,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang datang dari seluruh kecamatan. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar kompetisi, tetapi juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antar pelajar.

“Ini menjadi ruang bagi anak-anak untuk saling mengenal sekaligus memperkuat persatuan,” katanya.

Lebih lanjut, Bupati menekankan peran penting guru dalam mendampingi perkembangan anak, khususnya di tengah tantangan era digital.

“Pendampingan sangat penting agar anak-anak tidak terpengaruh konten negatif yang dapat merusak karakter,” ujarnya.

Usai membuka kegiatan, Bupati turut mencoba olahraga tradisional menyumpit dan berhasil mencetak poin yang cukup baik. Ia kemudian berbaur bersama peserta dan mengabadikan momen melalui foto bersama.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bulungan berharap olahraga tradisional tetap lestari serta mampu menjadi sarana pembentukan karakter generasi muda sekaligus memperkuat identitas budaya daerah.(cda)

BULUNGAN, mandaupost.com – Pemerintah Kabupaten Bulungan bersama Bank Indonesia resmi melakukan soft launching sistem pembayaran digital SIAP QRIS di Pelabuhan Kayan II, Jumat (17/4). Peluncuran ini menjadi langkah awal dalam mendorong digitalisasi transaksi di sektor pelayanan publik, khususnya di kawasan pelabuhan.

Bupati Bulungan, Syarwani, menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Kalimantan Utara serta seluruh pihak yang terlibat dalam mewujudkan sistem pembayaran berbasis digital tersebut.

“Saya mengapresiasi Kepala Bank Indonesia Kalimantan Utara, jajaran perbankan, serta pengelola Pelabuhan Kayan II. Hari ini kita bersama-sama mewujudkan soft launching aplikasi SIAP QRIS, sehingga seluruh aktivitas transaksi di pelabuhan ini sudah mengarah ke digitalisasi pelayanan,” ujar Syarwani.

Ia menegaskan, penerapan QRIS di Pelabuhan Kayan II merupakan bagian dari upaya memperluas ekosistem digital keuangan di Kabupaten Bulungan. Menurutnya, sistem ini tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Dengan sistem digital, setiap transaksi retribusi dapat dipertanggungjawabkan. Ini penting agar pendapatan daerah benar-benar tercatat dengan baik dan bisa digunakan untuk pembangunan,” jelasnya.

Selain itu, Syarwani juga menekankan pentingnya digitalisasi untuk meminimalisir potensi kesalahan dalam pengelolaan keuangan oleh aparatur.

“Kita tidak ingin ada petugas atau ASN yang bermasalah secara hukum karena kesalahan dalam pengelolaan retribusi. Dengan sistem digital, semuanya lebih tertib dan transparan,” tambahnya.

Ke depan, Pemkab Bulungan berencana memperluas penerapan sistem serupa ke sejumlah fasilitas publik lainnya, seperti Pelabuhan Ferry Ancam dan Pasar Induk.

“Kita ingin ke depan ada inovasi serupa di Pelabuhan Ferry Ancam hingga pasar induk, sehingga akses pelayanan dan transaksi masyarakat semakin mudah dan modern,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Hasiandi Ginsar Manik, menjelaskan bahwa digitalisasi pembayaran tidak terbatas pada QRIS saja, tetapi juga mencakup berbagai metode non-tunai lainnya.

“Digitalisasi itu tidak melulu QRIS. Bisa juga menggunakan e-money, transfer, atau metode non-tunai lainnya. Yang penting adalah memberikan alternatif pembayaran yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” jelas Hasiandi.

Ia juga mengingatkan bahwa meski memiliki banyak kelebihan, transaksi digital tetap memiliki risiko sehingga diperlukan edukasi kepada masyarakat.

“Dalam penggunaan QRIS, masyarakat harus memastikan rekening tujuan benar dan tidak ada manipulasi. Edukasi terkait modus kejahatan digital akan terus kami lakukan,” katanya.

Hasiandi menambahkan, pertumbuhan penggunaan QRIS di Kalimantan Utara menunjukkan tren positif yang cukup signifikan.

“Tahun lalu pertumbuhan QRIS di Kalimantan Utara meningkat lebih dari 100 persen, baik dari sisi nilai, volume, maupun jumlah pengguna. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat cukup tinggi terhadap transaksi digital,” ungkapnya.

Ia menyebut, soft launching ini menjadi tahap awal sebelum dilaksanakannya grand launching yang direncanakan pada Juni mendatang.

“Soft launching ini untuk mengukur kesiapan dan komitmen semua pihak. Nanti saat grand launching, kami berharap dapat menghadirkan pimpinan Bank Indonesia serta seluruh kepala daerah di Kalimantan Utara,” pungkasnya.

Dengan hadirnya SIAP QRIS di Pelabuhan Kayan II, diharapkan masyarakat semakin terbiasa dengan transaksi non-tunai, sekaligus mendorong efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam sistem pembayaran di daerah.(cda)

TANJUNG SELOR, mandaupost.com – Upaya membangun budaya hidup bersih dan sehat terus digencarkan di berbagai daerah. Di Kabupaten Bulungan, semangat tersebut diwujudkan melalui peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang dipusatkan di Pasar Induk, Kamis (16/4).

Kegiatan ini menjadi tindak lanjut arahan Presiden kepada seluruh kepala daerah untuk memperkuat budaya hidup bersih dan sehat di masyarakat.

Bupati Bulungan, Syarwani menegaskan bahwa gerakan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi akan dijadikan agenda rutin di seluruh perangkat daerah hingga tingkat kecamatan dan desa.

“Jadi hari ini memang saya sudah menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Presiden, adanya satu gerakan Indonesia ASRI, aman, sehat, resik dan indah, dan tentu ini kita tindaklanjuti di Kabupaten Bulungan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan gerakan dilakukan secara serentak di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, hingga kelurahan. Para kepala perangkat daerah diminta memimpin langsung kegiatan di wilayah masing-masing.

Tidak hanya terfokus di Pasar Induk, ke depan gerakan ini akan menyasar berbagai ruang publik lainnya.

“Ke depan kita bisa bergeser ke beberapa kawasan publik lainnya, termasuk di pelabuhan, Pujasera, maupun lingkungan rumah sakit,” kata Bupati.

Bupati juga mengajak dunia pendidikan untuk turut ambil bagian dalam gerakan ini. Ia berharap sekolah-sekolah dapat menjadwalkan kegiatan serupa secara rutin guna membentuk karakter peduli lingkungan sejak dini.

“Saya menghimbau kepada kepala sekolah SD dan SMP agar bisa menjadwalkan gerakan ASRI di sekolahnya masing-masing, sehingga ini bisa membangun budaya anak-anak kita untuk mencintai lingkungan yang bersih,” jelas Syarwani.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti pentingnya pengelolaan sampah, khususnya di Pasar Induk. Ia menyebutkan bahwa ke depan hanya sekitar 20 persen sampah yang akan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sementara sisanya akan dikelola melalui pemilahan dan daur ulang.

“Kita ingin ada pengelolaan dan pemilahan sampah, terutama limbah plastik yang bisa didaur ulang dan memiliki nilai ekonomis,” ungkapnya.

Pemkab Bulungan saat ini juga tengah membangun fasilitas pemilahan sampah terpadu di TPA untuk menangani produksi sampah yang mencapai kurang dari 80 ton per hari di wilayah Tanjung Selor dan Tanjung Palas.

“Insya Allah paling lambat Agustus atau September sudah bisa fungsional,” tambah Bupati.

Lebih lanjut, Bupati mengajak para pedagang di Pasar Induk untuk turut menjaga kebersihan lingkungan dengan menyediakan kantong sampah di lapak masing-masing.

“Minimal satu sampai dua jam kita bisa membantu menjaga kebersihan, sehingga memudahkan petugas dalam mengangkut sampah ke TPA,” kata Syarwani.

Ia juga mendorong pemerintah desa untuk menggerakkan masyarakat melalui kegiatan kerja bakti secara rutin dengan melibatkan RT, karang taruna, hingga kelompok perempuan.

“Paling tidak bisa dilaksanakan satu kali dalam sebulan atau dua bulan sekali, agar ini menjadi budaya bersama di lingkungan masyarakat,” tutupnya.(cda) 

TANJUNG SELOR, mandaupost.com – Kenaikan harga bahan kemasan plastik mulai memengaruhi harga minyak goreng di sejumlah wilayah. Meski demikian, harga Minyakita di Kabupaten Bulungan masih terjaga dan tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pimpinan Perum Bulog Cabang Bulungan, Oktavianur, memastikan bahwa distribusi Minyakita dari Bulog ke para pedagang mitra masih sesuai ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah.

“Penyaluran Minyakita dari Bulog ke mitra pedagang tetap mengikuti HET, yakni Rp15.700 per liter,” jelasnya, Rabu (15/4).

Ia menerangkan, penyaluran dilakukan melalui 13 mitra yang beroperasi di Pasar Induk Tanjung Selor. Skema ini diterapkan untuk menjaga ketersediaan minyak goreng di tingkat masyarakat tetap aman dan merata.

Saat ini, stok Minyakita yang tersedia mencapai sekitar 10.000 liter. Jumlah tersebut diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir April.

Untuk mengantisipasi peningkatan permintaan, Bulog juga telah mengajukan tambahan pasokan dalam waktu dekat.

“Kami sudah mengusulkan penambahan minimal 20.000 liter sebelum akhir April,” ujarnya.

Selain minyak goreng, Bulog turut memastikan kondisi stok beras di wilayah Bulungan dalam keadaan aman. Ketersediaan beras saat ini tercatat sekitar 2.500 ton, yang diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat hingga enam bulan ke depan.

Sebagai langkah antisipasi, Bulog juga merencanakan penambahan stok beras sekitar 1.000 hingga 1.500 ton. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kestabilan pasokan di tengah fluktuasi harga bahan pokok di pasaran.

Dengan berbagai langkah tersebut, Bulog berupaya memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dan harga tetap terkendali.(cda)

Scroll to Top