Berita Populer

Berita Terbaru

KALTIM

‎TENGGARONG, MP – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, mendampingi Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, saat meninjau lokasi pascabencana kebakaran serta menyalurkan bantuan kepada warga terdampak di Jalan Adji Muhammad Alimuddin, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kamis (8/10/2026).

‎

‎Peninjauan yang menyasar titik permukiman, posko dapur umum, dan fasilitas penampungan sementara ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, Kepala Dinas Sosial Rinda Desianti, Kepala Dinas Perkim M. Aidil, Kabag Prokompim Ismed, Plt. Camat Tenggarong Isnaniah, serta Lurah Melayu M. Hafidz.

‎

‎Sinergi lapangan ini dilakukan untuk memastikan penanganan tanggap darurat serta pemulihan pascabencana bagi 75 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak berjalan cepat dan tepat sasaran.

‎

‎​Dalam kesempatan tersebut, Wagub Kaltim Seno Aji menyampaikan rasa prihatin mendalam sekaligus mengapresiasi langkah responsif Bupati Kukar beserta jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), aparat kecamatan, kelurahan, dan kesiapsiagaan warga yang bahu-membahu memadamkan api serta mendirikan posko bantuan logistik.

‎

‎Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyepakati langkah taktis pascabencana dengan memfokuskan pemulihan kawasan melalui pengalokasian bantuan perbaikan tempat tinggal.

‎

‎”Lewat program Rumah Layak Huni (RLH). Tim teknis dari Dinas PUPR Kabupaten Kukar dan Dinas PUPR Provinsi Kaltim dijadwalkan segera turun ke lapangan untuk memetakan penataan kembali kawasan permukiman tersebut,” jelasnya.

‎​Selain menyerahkan bantuan logistik berupa bahan pokok dan pakaian, Pemprov Kaltim bersama Pemkab Kukar merancang langkah mitigasi jangka panjang guna mencegah musibah serupa berulang di kawasan padat penduduk.

‎

‎Pemkab Kukar akan membangun fasilitas sumur bor dan jaringan hidran di beberapa titik strategis wilayah RT 33 Kelurahan Melayu. Kehadiran jaringan hidran dan sumber air terdekat ini diharapkan dapat meningkatkan respons cepat pencegahan kebakaran secara mandiri di tingkat lingkungan. (**)

Kukar, MP – Wakil Gubernur Kalimantan Timur Dr H Seno Aji didampingi Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menyerahkan bantuan secara simbolis kepada korban kebakaran sekaligus meninjau lokasi eks kebakaran dan dapur umum di Jalan AM Alimuddin, Kelurahan Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kukar, Kamis (8/10/2026).

Wagub Seno Aji menyampaikan rasa prihatin dan duka mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat. Menurutnya, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat merupakan bentuk kepedulian sekaligus komitmen untuk membantu warga menghadapi masa sulit.

“Kehadiran kami bersama Bupati Kukar hari ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat, khususnya ketika masyarakat sedang menghadapi musibah,” ujarnya.

Wagub  Seno mengatakan, bantuan yang diserahkan pemerintah tidak akan mampu mengganti seluruh kerugian yang dialami para korban. Namun, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban serta memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat selama masa pemulihan.

Pada kesempatan itu, Wagub juga mengapresiasi langkah cepat Bupati Kukar beserta jajaran, BPBD, Dinas Sosial, TNI dan Polri, relawan, dunia usaha serta masyarakat yang turut membantu penanganan bencana.

“Semangat gotong royong seperti inilah yang harus terus kita jaga. Ketika ada masyarakat yang mengalami kesulitan, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bersama-sama memberikan dukungan,” tegasnya.

Wagub berpesan kepada para korban dan keluarga terdampak agar tetap tabah, sabar dan kuat menghadapi cobaan tersebut, dan setiap musibah akan memberikan hikmah dan selalu ada jalan keluar yang lebih baik.

“Pemprov Kaltim bersama Pemkab Kukar akan terus berkoordinasi untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani sesuai kewenangan dan kemampuan pemerintah,” katanya.

Lebih lanjut Wagub mengatakan, setelah tahap tanggap darurat, pemerintah akan memasuki proses normalisasi dan perbaikan kawasan terdampak. Pemprov Kaltim bersama Pemkab Kukar juga akan membahas pembangunan kembali rumah warga yang terdampak agar dapat dihuni secara layak.(**)

SAMARINDA, MP – Berdasarkan hasil uji petik kunjungan kerja lapangan yang dilakukan oleh Pansus Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah( LLPADS ) DPRD Kalimantan Timur terkait monitoring infrastruktur KEK Maloy, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK).

Pansus menekankan pentingnya pembentukan Badan Pengelola (BP) KEK Maloy yang diisi oleh kalangan profesional dan berpengalaman. Kehadiran badan ini krusial karena perjanjian kerja sama operasional dengan pihak ketiga atau investor swasta hanya dapat diteken secara resmi oleh BP KEK Maloy, agar kawasan Ini bisa bermanfaat lebih untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya untuk bisa masuk kedalam Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS).

Dalam kunjungan kali Ini, pansus LLPADS terus mendorong agar pengelolaan bisnis kawasan industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)   Ini dapat berjalan optimal serta profesional Agar Bisa menyumbang PAD.

Mengenai Pelabuhan Maloy Pansus berharap  pelabuhan Ini dapat dimaksimalkan secara penuh untuk kegiatan logistik,  berperan sebagai infrastruktur utama untuk memfasilitasi pengiriman seperti komoditas minyak sawit mentah (CPO) dan produk pangan hasil hilirisasi kelapa sawit serta Melayani arus bongkar muat logistik dan distribusi bahan baku industri lain di kawasan KEK MBTK, termasuk pengolahan kayu, mineral, batubara, hingga gas bumi.

Setelah Meninjau pelabuhan di kawasan (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)

Pansus (LLPADS) Juga melakukan  peninjauan ke Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Maloy (Intake Maloy) Pansus berharap proyek utilitas air bersih ini bisa diprioritaskan untuk memastikan pasokan air bersih stabil. adapun Kesiapan SPAM sangat krusial, bukan hanya untuk menyuplai tenant di dalam KEK Maloy, melainkan juga untuk menjawab krisis air bersih bagi masyarakat pesisir di sekitar kecamatan Kaliorang dan Sangkulirang.(**)

JAKARTA, MP – Pemerintah kembali menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Pada saat yang sama, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan, Senin, 24 Agustus 2026 pagi.

Sebanyak enam pesawat TNI Angkatan Udara (TNI AU) diberangkatkan secara serentak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada pukul 04.30 WIB menuju sejumlah lokasi sasaran.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa enam pesawat tersebut diberangkatkan menuju NTT dan Kalimantan sesuai dengan kebutuhan penanganan di masing-masing wilayah.

“Pagi ini, Senin 24 Agustus 2026 pukul 04.30, kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Tiga pesawat menuju NTT akan mendarat di Labuan Bajo dan Maumere. Tiga pesawat akan mendarat di Kalimantan, tepatnya di Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin,” ujar Seskab Teddy kepada awak media.

Tiga pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, yang terdiri atas makanan siap makan, biskuit, wafer, protein bar, roti, serta berbagai kebutuhan pangan lainnya. Selain bantuan logistik, pemerintah juga mengirimkan perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak.

Sementara itu, tiga pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air. Pengiriman tersebut merupakan respons cepat pemerintah atas permintaan para gubernur di wilayah Kalimantan, sekaligus bagian dari total 2.000 unit mesin pompa air yang diperintahkan Presiden Prabowo untuk segera didistribusikan.

“Hari ini 500 unit mesin pompa air berangkat ke Kalimantan beserta masing-masing pompa air dilengkapi dengan pipa atau selang sepanjang 1 km, yang tujuannya dari mesin ini adalah untuk memadamkan api khususnya di lahan gambut,” jelas Seskab Teddy. (LYS)

JAKARTA, MP – Pemerintah kembali menurunkan lima pesawat dari TNI Angkatan Udara (AU) untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Kelima pesawat itu diberangkatkan pada Jumat (21/8) siang dari Landasan Udara (Lanud) Abdulrachman Saleh, Malang.

“(Diberangkatkan) menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur untuk memperkuat 30 armada BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang telah beroperasi di tiga provinsi di Kalimantan,” demikian dikutip dari akun Instagram @sekretariat.kabinet.

TNI AU juga menyiagakan sejumlah pesawatnya di bandara Halim Perdanakusuma Jakarta untuk siap bergerak menyesuaikan kebutuhan BNPB dan situasi di lapangan.

Laporan BNPB, sebanyak 52 pesawat telah dikerahkan dalam operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi dengan potensi kebakaran yang tinggi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

“Dari jumlah tersebut, 30 pesawat beroperasi di wilayah Kalimantan dan 22 pesawat di wilayah Sumatra,” tulis akun @sekretariat.kabinet.

Penambahan pesawat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, mengurangi dampak kabut asap, serta melindungi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Sebelumnya, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan dukungan pesawat itu sebagai upaya mempercepat penanganan sekaligus mendukung operasi pemadaman yang dilakukan di darat.

“Selain penguatan satgas darat, BNPB juga melakukan penguatan penanganan karhutla melalui satgas udara di enam provinsi prioritas,” ujar Berton dalam keterangan resminya, Jumat (21/8).

Menurut Berton, penanganan karhutla di Pulau Kalimantan masih menjadi prioritas utama pemerintah seiring munculnya sejumlah kejadian karhutla baru, khususnya di Kalimantan Timur.

BNPB mengimbau pemerintah daerah untuk terus memperkuat kesiapsiagaan, pemantauan, dan deteksi dini terhadap potensi karhutla serta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi selama musim kemarau, khususnya karhutla.(**)

SAMARINDA, MP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan meraih 5 penghargaan dalam rangkaian Peringatan Hari Pengayoman ke-81, yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Samarinda, Rabu (19/8).
Lima penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja Pemkab Bulungan dalam mendukung penguatan reformasi hukum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
Penghargaan yang diterima meliputi Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, yang diberikan oleh Badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Jakarta pada 3 Agustus 2026.
Selanjutnya, Wakil Bupati Bulungan, Kilat, A.Md menerima Piagam Penghargaan Mitra Kerja dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan atas dukungan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah melalui koordinasi kebijakan yang bersinergi dalam meningkatkan efektivitas program dan memperkuat pelayanan publik.
Penghargaan Mitra Kerja juga diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bulungan, sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dalam peningkatan kapasitas desa melalui program pemberdayaan serta sinergi dalam meningkatkan pembangunan desa untuk memperkuat kemandirian desa.
Prestasi berikutnya diraih Posbankum Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, yang mendapatkan penghargaan sebagai Posbankum Desa/Kelurahan/Kampung Teraktif di Provinsi Kalimantan Utara. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur berdasarkan SK Kakanwil Kemenkumham Kaltim Nomor W.18-3412.OT.01.02 Tahun 2026.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bulungan juga meraih Peringkat II dengan Predikat A (Sangat Baik) dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2025 di tingkat Provinsi Kalimantan Utara, dengan nilai 82. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada 26 Mei 2026.
Kelima penghargaan tersebut menunjukkan komitmen Pemkab Bulungan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun sinergi dengan berbagai pihak.
Capaian ini sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bulungan untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(**)

SAMARINDA, MP – Pemerintah Kota Tarakan kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola pemerintahan. Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., secara langsung menerima penghargaan atas Capaian Terbaik Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 di Samarinda, Rabu (19/8/2026).

Penerimaan penghargaan bergengsi tersebut berlangsung khidmat bertepatan dengan pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026. Acara ini dipusatkan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur dan dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah serta instansi hukum terkait.

Apresiasi tingkat wilayah ini diberikan atas keberhasilan Pemerintah Kota Tarakan dalam memperkuat reformasi hukum di tingkat daerah. Penilaian IRH mencakup berbagai indikator ketat, khususnya konsistensi pemerintah daerah dalam menghasilkan regulasi yang harmonis, transparan, dan akuntabel.

Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah bekerja keras menyelaraskan seluruh regulasi lokal. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil dari kerja kolektif yang konsisten.

“Alhamdulillah, penghargaan Capaian Terbaik Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 ini adalah bukti komitmen bersama seluruh jajaran Pemkot Tarakan. Kami terus berupaya memastikan setiap produk hukum daerah lahir secara berkualitas, tepat sasaran, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional,” ujar dr. Khairul usai prosesi penyerahan.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa reformasi hukum bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif, melainkan fondasi penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta iklim investasi yang sehat di Kota Tarakan.

Melalui capaian ini, Pemerintah Kota Tarakan bertekad untuk terus mempertahankan standar tinggi dalam penyusunan regulasi. Penguatan tata kelola berbasis hukum diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

KUBAR, MP – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar kembali mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah keberagaman Indonesia.

Menag Nasaruddin Umar bahkan tidak ragu mengatakan bahwa Indonesia  adalah lukisan terindah yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini.

Menurut Menag, lukisan indah itu bukan karena bingkai emas, tapi latar putih yang menjadi indah karena warna merah, hijau, kuning, jingga dan beragam warna kontras lainnya.

“Indonesia adalah lukisan Tuhan yang  paling indah, paling cantik di muka bumi. Karena itu jangan ada yang merusak  lukisan ini,” pesan Menag Nasaruddin saat mengisi acara Dialog Kebangsaan dalam rangka Harlah ke-34 Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning, Kutai Barat, Sabtu 4 Juli 2026.

Sebaliknya, Menag Nasaruddin Umar mengajak seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus Kalimantan Timur dan Kutai Barat untuk  menjadikan Indonesia sebagai contoh elaborasi semua umat beragama.

Hal yang membanggakan kata Menag, sejak merdeka, Indonesia sukses mencapai puncak kerukunan pada tahun 2025-2026 dengan skor 87.

“Tidak ada negara yang paling plural dan heterogen, selain Indonesia. Ribuan pulau, berbeda budaya, adat dan agama. Tapi bisa menampilkan kedamaian dan kerukunan. Negara yang paling rukun di dunia adalah Indonesia,” puji Menag lagi.

Pesan lain disampaikan Menag Nasaruddin Umar agar pondok pesantren dan masjid bukan hanya menjadi tempat belajar dan tempat ibadah, tapi juga rumah bagi kemanusiaan, bukan hanya rumah umat Islam.

“Semua anak Indonesia adalah bersaudara.

Masjid juga harus menjadi rumah besar bagi kemanusiaan,” pesan Menag Nasaruddin Umar.(**)

SAMARINDA, MP – Suasana Kampus Pusjar LKPP LAN RI di Jalan H M Ardans, Samarinda, tampak berbeda pada Jumat (3/7/2026). Sejumlah pejabat teras Pemkot Samarinda berkumpul untuk memaparkan gagasan-gagasan segar mereka dalam Seminar Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan X Tahun 2026.

Wakil Wali Kota Samarinda H Saefuddin Zuhri turut hadir dalam forum tersebut, bukan sekadar sebagai tamu, melainkan mengemban peran sebagai mentor bagi para peserta yang mempresentasikan rancangan proyek perubahan mereka.

Seminar dibuka dengan paparan dari Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, yang mengangkat proyek bertajuk Transformasi Ekosistem Regulasi Samarinda (TERAS Samarinda).

Giliran berikutnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda, Cahya Ernawan, memaparkan Transformasi Tata Kelola Pendapatan Daerah. Tak kalah menarik, Kepala BKPSDM Kota Samarinda, Fiona Citrayani, memperkenalkan AKSANA Talenta, sebuah strategi untuk mempercepat penataan karier ASN berbasis talenta.

Ketiga paparan itu mendapat sorotan tajam dari penguji sesi pertama, Dr Muhammad Aswad, M Si Dalam catatannya, ia mengingatkan bahwa setiap proyek perubahan tak boleh berhenti pada gagasan indah semata. Harus ada indikator yang jelas, tegasnya, sekaligus kemampuan pemimpin untuk merangkul banyak pihak agar mau bergerak bersama mengikuti arah transformasi yang dirancang.

Memasuki sesi kedua, giliran Kepala Disnaker Kota Samarinda, Yuyum Puspitaningrum, tampil dengan gagasan Si Jempol Naker Sistem Jemput Bola Lowongan Kerja dan Auto Matching Ketenagakerjaan. Disusul Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, Muhammad Arif Surochman, yang memperkenalkan SAPA Disabilitas, strategi aksi perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas.

Tak ketinggalan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda, Joshua Laden, membawa gagasan SIAGA Samarinda (Sentral Informasi Ancaman Geospasial dan Analisis Samarinda), sebuah upaya memperkuat sistem informasi dan analisis demi mendukung pengambilan kebijakan daerah yang lebih tepat sasaran.

Penguji sesi kedua, Dr Hari Nugraha, SE MPM tak segan memberikan apresiasi atas gagasan-gagasan inovatif yang dipaparkan. Menurutnya, pelatihan kepemimpinan semacam ini diharapkan menjadi pemantik percepatan perubahan dan inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Di penghujung seminar, Wakil Wali Kota Samarinda H Saefuddin Zuhri menyampaikan rasa bangganya terhadap jajaran pejabat yang telah menghadirkan program-program inovatif dan solutif demi kemajuan daerah.

Namun ia menitipkan pesan penting: seluruh rancangan proyek perubahan itu jangan hanya berhenti di atas kertas. Ia berharap gagasan-gagasan tersebut benar-benar terealisasi, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dan kualitas pelayanan publik di Kota Samarinda pun kian meningkat.(**)

SENDAWAR, MP – Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) kembali melakukan kunjungan kerja ke wilayah tengah yakni Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Barat (Kubar).

Kunjungan dilakukan untuk melihat kondisi sosial dan infrastruktur di daerah khususnya wilayah tengah.

“Semoga perjalanan kita lancar dari berangkat hingga selesai. Utamakan keselamatan dan pengguna jalan lainnya,” pesan Gubernur Harum melalui saluran radio rangkaian, Jumat 3 Juli 2026.

Kunjungan diawali dengan meninjau Lapas Wanita Tenggarong, dilanjutkan meresmikan Rumah Produksi Bersama Pakan Ternak di Desa Loleng, Kukar dan berdiskusi dengan pelaku UMKM setempat.

Menempuh jalur darat ini, Gubernur Rudy Mas’ud dan rombongan diperkirakan sampai di Melak, Kutai Barat pada malam hari.

Keesokan harinya, Gubernur Harum akan meninjau penanganan ruas poros jalan Asa – Juaq Asa. Proyek ini bersumber dari bantuan keuangan TA 2025 dengan panjang penanganan 2 km rigid beton.

Gubernur Harum juga akan meresmikan SMK 3 Sendawar dan bersilaturahmi bersama Menteri Agama RI Profesor Dr H Nasaruddin Umar.

Sedangkan pada hari ketiga Gubernur Harum dan rombongan juga akan meninjau kegiatan rehab rumah tidak layak huni (RTLH) di Tanjung Isuy dan Muara Tae.

Gubernur Harum akan menutup kunjungannya dengan datang langsung ke tiga desa yang masih terisolir di Kaltim yakni Tanjung Soke, Deraya dan Gerunggung.(**)

Scroll to Top