Berita Populer

Berita Terbaru

Pelabuhan Kayan II Mulai Terapkan QRIS, Transaksi Kini Lebih Mudah dan Transparan
Gerakan Indonesia ASRI Digelorakan, Bupati Bulungan Ajak Warga Budayakan Hidup Bersih
Harga Minyakita Bulungan Masih Stabil, Saat Daerah Lain Naik
Kaltara Jadi Tuan Rumah Konreg PDRB Kasulampua, Perkuat Sinergi 19 Provinsi
Bupati Syarwani Raih Penghargaan TOP Pembina BUMD 2026, Dua BUMD Bulungan Ikut Berprestasi
Zero Campak, 25 Suspek di Bulungan Terdeteksi Negatif

KALTIM

Bupati Mahulu Buka Presentasi Laporan Akhir Kajian Tarif Penyeberangan

MAHAKAM ULU, MANDAUPOST – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Angela Idang Belawan, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi (Asisten III), Kristina Tening, secara resmi membuka kegiatan Presentasi Laporan Akhir Kajian Tarif Penyeberangan di Kabupaten Mahulu yang digelar di Cafetaria Kantor Bupati, Kamis (09/10).

Kegiatan ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Mahulu dalam memperkuat tata kelola transportasi sungai yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat.

Turut hadir dalam Presentasi Laporan ini Kepala Dishub, Fransiskus Xaverius Lawing, Kabid Lalu lintas dan Angkutan Dishub Papilus Panyu, Narasumber dari ITN Malang dan Tim LPPM ITN Malang, Kepala OPD di lingkup Pemkab Mahulu, Para Camat, Petinggi.

Dalam sambutan Bupati Angela Idang Belawan yang dibacakan Asisten III Kristina Tening, menyampaikan bahwa sekitar 80 persen masyarakat Mahakam Ulu masih mengandalkan jalur sungai sebagai sarana transportasi utama. Kondisi geografis yang didominasi aliran Sungai Mahakam menjadikan moda transportasi air berperan vital dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan publik.

“Fasilitas penyeberangan bukan sekadar sarana transportasi, tetapi juga pendorong utama kegiatan ekonomi dan simbol keterhubungan wilayah serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keberadaan penyeberangan yang aman dan memadai sangat penting untuk memperkuat rantai pasok, mempercepat pertumbuhan kawasan, dan meningkatkan akses masyarakat ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan.

Saat ini, sejumlah fasilitas penyeberangan di Mahulu masih dikelola secara mandiri oleh masyarakat di wilayah Long Bagun–Batu Majang, Long Hubung, Matalibaq, Laham, Long Gelawang, Mamahak Besar, dan Rukun Damai. Ia memberikan apresiasi atas kemandirian tersebut, namun menekankan perlunya kehadiran pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi, pembinaan, serta pengawasan.

“Pemerintah hadir untuk memastikan pengelolaan penyeberangan berjalan tertib, profesional, dan berkeadilan bagi semua pihak,” jelasnya.

Lanjut Menurut Kristina Tening, hal ini menjadi langkah penting dalam memastikan kebijakan tarif yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun sosial. Kajian ini dilakukan untuk menyeimbangkan kepentingan pengguna jasa, pengelola lokal, dan pemerintah sebagai regulator.

Tarif nantinya akan ditetapkan berbasis data dan analisis komprehensif yang mencakup biaya operasional, kemampuan bayar masyarakat, serta kualitas layanan agar tidak memberatkan salah satu pihak, namun tetap menjamin keberlanjutan layanan transportasi publik.

Dijelaskan bahwa kajian ini sejalan dengan Misi ke-3 dari visi “Mahulu Melaju”, yaitu Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan serta peningkatan konektivitas dan utilitas dasar. Kajian ini juga mendukung Program Aksi ke-7 Mahulu Melaju, yakni Pembangunan Kewilayahan, Konektivitas, dan Utilitas Dasar.

“Pembangunan yang merata dan berkelanjutan adalah prinsip utama kita. Semua masyarakat, baik di pusat kecamatan maupun kampung pedalaman, harus menikmati hasil pembangunan,” tegas Asisten III.

Kristina Tening mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat, untuk bersama-sama mendukung dan menindaklanjuti hasil kajian ini.

“Mari kita wujudkan Mahakam Ulu yang maju, merata, dan berkelanjutan sesuai semangat Mahulu Melaju. Dengan semangat kolaboratif, kita perkuat konektivitas wilayah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Dalam Kesempatan ini Kadishub Fransiskus Xaverius Lawing melaporkan bahwa kegiatan kajian ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan. Kajian ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menyusun dokumen panduan dan referensi penetapan tarif penyeberangan yang legal, transparan, serta dapat diterima oleh seluruh pihak.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mewujudkan pelayanan transportasi sungai yang nyaman, tertib, dan aman dengan tetap mengutamakan keselamatan pengguna jasa,” ujarnya

Kajian tarif ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap biaya layanan penyeberangan, serta menjamin efisiensi dan keberlanjutan operasional feri di Kabupaten Mahulu.(**)

Pemkab PPU Gelar Sosialisasi Penguatan Perencanaan dan Pengendalian Risiko Fraud

PENAJAM, MANDAUPOST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) melalui Inspektorat Daerah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan, Penguatan Kualitas Perencanaan, dan Pengendalian Risiko Fraud, bertempat di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU pada Rabu (8/10).

Kegiatan ini diikuti oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU, dengan menghadirkan narasumber Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Edy Suharto.

Dalam sambutannya, Inspektur Daerah Kabupaten PPU, Budi Santoso, menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan wawasan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, strategi pencegahan, deteksi dini, serta tindak lanjut atas temuan pengawasan.

“Perencanaan yang berkualitas harus selalu diiringi dengan pengendalian risiko yang terukur. Berdasarkan hasil evaluasi BPKP, tingkat maturitas SPIP Kabupaten PPU pada tahun 2024 masih berada pada level 2, indeks efektivitas pengendalian korupsi di level 1, dan manajemen risiko di level 2. Oleh karena itu, kegiatan ini sangat penting sebagai upaya kita bersama untuk meningkatkan penilaian pada ketiga aspek tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut Budi menyampaikan bahwa sejumlah langkah telah dilakukan, antara lain bimbingan teknis dan asistensi penelusuran dokumen manajemen risiko, pembangunan zona integritas di RSUD serta rencana pengembangan ke DPMPTSP dan OPD pelayanan publik lainnya, serta perubahan regulasi kepala daerah terkait manajemen risiko sesuai dengan rekomendasi BPKP.

Dengan kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah mampu memahami pentingnya pengawasan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, dapat mengidentifikasi potensi risiko fraud pada unit kerja masing-masing, serta menyusun langkah mitigasi yang realistis dan terukur.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Bapak Tohar, dalam sambutannya menegaskan bahwa setiap pimpinan memiliki fungsi pokok manajemen, salah satunya adalah perencanaan.

“Penilaian SPIP setiap tahun didasarkan pada program dan kegiatan yang berasal dari perencanaan. Perencanaan yang berkualitas adalah perencanaan yang mampu menyelesaikan persoalan sekaligus menjawab kebutuhan unit kerja,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten PPU untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, serta berintegritas, guna mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin baik.(**)

Oktober Penuh Warna! Kutai Timur Siapkan Rangkaian Acara Spektakuler Sambut HUT ke-26

KUTAI TIMUR, MANDAUPOST – Peringatan hari jadi atau Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dipastikan akan berlangsung meriah sepanjang Oktober 2025. Dalam memeriahkan hari bersejarah Kutim tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim telah menyiapkan serangkaian agenda yang akan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dari upacara formal, pameran, hingga beragam lomba olahraga tradisional.

Berdasarkan surat edaran yang di tanda tangani langsung oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman. Sebelum memasuki puncak acara, akan dilaksanakan acara formal. Di antaranya agenda penyerahan SK PPPK, Sidang Paripurna di DPRD pada 10 Oktober, serta penyerahan Satyalancana Karya Satya. Puncak upacara peringatan HUT ke-26 sendiri akan digelar pada tanggal 12 Oktober 2025 di Lapangan Upacara Kantor Bupat Kutim, Bukit Pelangi (BP) Kawasan Pusat Perkantoran Sangatta.

Setelah agenda formal, masyarakat akan disuguhkan berbagai kegiatan budaya dan hiburan. Kutim Expo 2025 menjadi salah satu acara utama yang akan dihelat di Lapangan Halypad Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi. Selain itu, ada pula Kirab Budaya yang akan berlangsung pada tanggal 19 Oktober di Kecamatan Sangatta Utara, yang bertujuan menampilkan kekayaan seni dan tradisi lokal.

Pemda Kutim juga akan menyuguhkan berbagai lomba menarik baik di laksnakan secara langsung maupun daring. Diantaranya lomba Cipta Desain Motif Batik Kutim dan Lomba Cipta Lagu Daerah yang akan berlangsung mulai tanggal 4 hingga 25 Oktober.

Selain itu, Festival Kampung Bahari Pulau Miang, Ekspedisi Pulau Miang, menjadi agenda yang tidak bisa di lewatkan dan di pastikan akan berlangsung cukup meriah. Tak lupa, Lomba Olahraga Tradisional seperti Sumpit, Tarik Tambang, Gasing, memancing udang dan cumi yang menajdi bagian pelestarian budaya lokal juga akan digelar pada tanggal 23-25 Oktober di Lapangan Halypad Bukit Pelangi dan Pantai Kenyamukan Sangatta.

Rangkaian perayaan HUT Kutim kali ini juga akan menyertakan olahraga khusus yang menantang adrenalin, seperti Fun Adventure Sangatta (FAS) Even Trabas Motor Trail (ETMT) pada 1 November 2025. Dari keseluruhan agenda peringatan ini bisa di ikuti dan di nikmati oleh seluruh masyarakat di seluruh wilayah Kutim.

Tiba malam puncak HUT ke -26 Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 26 Oktober 2025, menjadi rangkaian akhir peringatan hari jadi yang tahun ini mengusung tema Kutai Timur Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing. Diharapkan peringatan hari jadi ke 26 ini, menjadi momentum untuk memupuk semangat anatara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kabupaten yang memiliki slogan “Untung Tuah Bumi Banua ini.”(**)

 

Wagub Seno Aji Mendapatkan Gelar “Raden” dari Sultan Kutai

KUTAI KARTANEGARA, MANDAUPOST – Sedikitnya 54 orang menerima gelar kehormatan Kebangsawanan dan Kaula dalam rangkaian adat Erau Kutai Kartanegara Ing Martadipura 2025. Salah satunya, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji yang dianugerahi gelar Raden Seno Aji oleh Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-21, Sultan Aji Muhammad Arifin.

“Ini pemberian gelar yang luar biasa bagi saya,” ungkapnya usai menerima gelar di Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Tenggarong, Minggu (28/9).

Seno Aji bersyukur sekaligus berterima kasih kepada Sultan dan kerabat kesultanan atas amanah tersebut.

Menurutnya, anugerah ini bukan sekadar gelar, tetapi juga tanggung jawab moral sebagai bagian dari keluarga besar Kesultanan Kutai. Gelar tersebut menjadi motivasi untuk terus berbuat terbaik bagi masyarakat Kalimantan Timur dan melestarikan budaya lokal.

“Gelar ini menjadi pengikat hubungan kami dengan masyarakat, pemerintah, dan Kesultanan Kutai,” ujarnya.

Selain Wagub, sejumlah tokoh juga menerima gelar, di antaranya Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, dan Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri. Pemberian gelar disaksikan tokoh adat, pejabat pemerintah, serta kerabat Kesultanan Kutai.(**)

ERAU 2025: Warisan Budaya, Denyut Kehidupan

KUTAI KARTANEGARA, MANDAUPOST – Puncak Erau Adat Kutai 2025 ditandai dengan dua prosesi sakral, Ngulur Naga dan Belimbur, yang menjadi simbol pengikat persaudaraan masyarakat Kutai.

“Pesta ini menegaskan budaya bukan hanya ritual, tetapi nadi kehidupan masyarakat Kutai dan Kalimantan Timur,” ujar Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji saat penutupan Erau di Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Museum Mulawarman, Ahad (28/09).

Prosesi Ngulur Naga melambangkan kebaikan, sementara Belimbur menjadi simbol penyucian diri. Nilai kebersamaan dan gotong royong yang terkandung di dalamnya memperlihatkan Erau sebagai napas peradaban yang terus hidup.

“Erau mampu menjadi motor penggerak pariwisata, ekonomi kreatif, sekaligus promosi budaya Kaltim di mata dunia,” tegasnya.

Pangeran Notonegoro menjelaskan, naga dari Keraton Kutai dibawa menuju Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, untuk dilabuh. Sebelum itu, naga singgah atau bekenyawa di Batang Aji Samarinda Seberang. Setibanya di Kutai Lama (yang dahulu menjadi ibu kota Kesultanan) naga laki dan naga bini dilabuh ke Sungai Kutai Lama. Air dari pelabuhan naga itu, yang disebut Air Tuli, kemudian dibawa kembali ke Keraton Sultan Kutai untuk ritual Belimbur.

Hadir dalam puncak acara, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-21 Sultan Aji Muhammad Arifin, Bunda Ratu Sekar Asih, para raja dan sultan nusantara, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri, jajaran Forkopimda, dan kerabat Kesultanan Kutai Ing Martadipura. Erau pun kembali menegaskan Kaltim sebagai rumah budaya dan superhub ekonomi di masa depan.(**)

Optimalkan Peran TP2DD, Wujudkan Kemandirian Fiskal di Kutai Timur

KUTAI TIMUR, MANDAUPOST – Tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) Kabupaten Kutai Timur menggelar Rapat Koordininasi (Rakor) yang berlangsung di ruang Meranti, Kantor Bupati Kawasan Pemerintahan, Bukit Pelangi Sangatta, Kamis (25/09).

Rakor yang dibuka oleh Asiten Administrasi Umum, Sudirman Latif mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman yang berhalangan hadir turut dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur Agus Taufik, Kepala Bankaltimtara Kutim, Marliansyah, perwakilan Perangkat Daerah, Camat serta undangan lainya.

Asisten Sudirman Latif mengatakan, isu adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH)  membuat sedikit khawatir, terutama bagi daerah yang selama ini masih mengandalkan DBH dari pemerintah pusat untuk mendukung program pembangunan.

“Kenapa ini saya sampaikan, karena untuk mewujudkan visi dan misi yang diusung Bupati dan Wakil Bupati ini hanya bisa diwujudkan apabila, kondisi fiskal kita sehat,” ujarnya.

Sebagai daya dukungnya, Sudirman latif menyebut, dalam mewujudkan program pembangunan yang merata, kegiatan ini menjadi langkah maju yang dilakukan oleh TP2DD untuk menunjukkan peran pemerintah dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi daerah salah satunya dari sektor pajak dan retribusi.

“Dari awal Kabupaten ini berdiri, siapapun Kepala Daerahnya arah pembangunan tertuju pada pengembangan sektor agribisnis dan agroindustri. Dimana kita inginkan bisa unggul di sektor jasa. Dan retribusi dan pajak akan bisa sehat apabila, sektor jasanya sehat. Untuk itu, perlu adanya kolaborasi yang baik oleh seluruh pihak untuk bisa mewujudkan itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Syafur mengatakan, Pembentukan TP2DD Kutim diharapkan dapat berfungsi sebagai exit strategi terhadap permasalahan dalam pelaksanaan elektronifikasi, karena dengan adanya TP2DD akan mempermudah koordinasi berbagai pihak sehingga sinergitas pelaksanaan elektronifikasi dapat tercapai, utamanya dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi Daerah dan khususnya dalam rangka penyediaan kanal pembayaran non tunai bagi masyarakat.

“Sejak tahun 2021 hingga tahun 2025 semester dalam indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) sudah dalah tahap Digital dengan Indeks point sebesar 95,5 persen. Hasil ini semua adalah hasil kerjasama kita bersama sehingga Kabupaten Kutai Timur berada dalam indeks penilaian Digital, sehingga harus kita pertahankan dan ditingkatkan di periode selanjutnya,” ujarnya.

Kegiatan yang akan berlangsung sehari efektif ini juga dirangkai dengan Penandatanganan Memorandum of Understanding (Mou) Update Perjanjian Kerjasama antara Bapenda dengan Bankaltimtara tentang Integrasi Pembayaran Pajak Daerah dan retribusi Daerah melalui sistem Perbankan secara Host to Host Payment (Api Web services) dan penyerahan piagam penghargaan kepada Bankaltimtara dan Bank Indonesia.(**)

Apresiasi Jambore Kader Posyandu 2025, Wawali Saefuddin: Garda Terdepan Kesehatan

SAMARINDA, MANDAUPOST — Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Kesehatan kembali menyelenggarakan Jambore Kader Posyandu 2025. Kegiatan tersebut menjadi ajang apresiasi bagi 3.865 kader Posyandu yang berperan sebagai garda terdepan kesehatan masyarakat, yang digelar di Hotel Midtown Samarinda, Rabu (24/09).
Acara ini juga dirangkai dengan Penilaian Kader Berprestasi Bidang Kesehatan, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan inisiatif luar biasa para kader. Jambore dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri, didampingi Wakil Ketua TP-PKK Nova Saefuddin Zuhri, Kepala Dinas Kesehatan Ismid Kusasih, serta dihadiri unsur OPD terkait, camat, dan kepala Puskesmas se-Kota Samarinda.
Dalam sambutannya, Wawali menegaskan peran vital kader Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan, mulai dari pendampingan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang balita, hingga pembinaan kesehatan lansia.
“Semoga dengan keikhlasan dan semangat gotong royong para kader, kesehatan masyarakat Kota Samarinda semakin maju, angka stunting terus menurun, dan kesehatan lansia meningkat,” ujarnya.
Jambore tahun ini juga menjadi momen membanggakan, setelah diumumkan salah satu kader asal Samarinda Ulu berhasil meraih juara tingkat nasional. Prestasi tersebut membuktikan bahwa kontribusi kader Posyandu tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional.
Nova Saefuddin Zuhri turut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kader. Ia menekankan bahwa Posyandu merupakan pilar transformasi kesehatan masyarakat, sementara Jambore menjadi penyemangat untuk terus berinovasi.
“Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Semoga kegiatan ini memotivasi kader untuk terus berkarya dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tuturnya.
Ketua Panitia, Budi Trianto Hadi, menjelaskan bahwa Jambore bertujuan meningkatkan kapasitas kader, mengevaluasi program pembinaan, sekaligus memberikan ruang apresiasi bagi kader berprestasi. Tahun ini, kegiatan diikuti 118 kader perwakilan kelurahan, didampingi 26 tenaga promosi kesehatan Puskesmas, serta 10 pendamping dari tingkat kecamatan.
Jambore berlangsung selama tiga hari, 23–25 September 2025, dengan beragam agenda, mulai dari penilaian kader berprestasi, presentasi inspiratif pemenang nasional, lomba drama teatrikal, lomba yel-yel kader, ranking 1, hingga cerdas cermat kader Posyandu.
Lebih dari sekadar lomba, kegiatan ini menjadi wadah berbagi praktik baik, inovasi, dan pengalaman lintas wilayah. Para kader mendapat ruang untuk menularkan ide-ide segar serta pendekatan efektif dalam pelayanan kesehatan berbasis masyarakat.
Pemerintah Kota Samarinda berharap, Jambore ini semakin memperkuat semangat dan pengabdian para kader Posyandu. Apresiasi yang diberikan bukan hanya penghargaan simbolis, melainkan pengakuan atas peran vital kader sebagai agen perubahan di sektor kesehatan masyarakat.(**)

Wakil Wali Kota Balikpapan Sidak Sejumlah Proyek: Ingatkan Kualitas, Estetika, dan Serapan Anggaran

BALIKPAPAN, MANDAUPOST – Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah proyek pembangunan Pemerintah Kota Balikpapan pada Selasa (23/09).

Sidak dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, ketepatan waktu, serta ketercapaian penyerapan anggaran.

Lokasi pertama yang ditinjau adalah pengerjaan drainase dan trotoar di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Gunung Sari Ilir.

Bagus menegaskan pentingnya keselarasan antara dinas teknis, konsultan pengawas, dan kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan. Menurutnya, seluruh pihak harus berpedoman pada spesifikasi dan jadwal pelaksanaan yang disepakati.

“Saya melihat ada beberapa pekerjaan yang mengalami keterlambatan, padahal pekerjaannya sederhana. Misalnya, pemasangan kanstin yang seharusnya muncul 25 cm, ternyata hanya 10 cm. Itu jelas tidak sesuai desain dan harus dibongkar,” ungkapnya.

Selain itu, Bagus menyoroti masalah ketebalan pondasi jalan, gambar kerja (shop drawing), serta keterbatasan jumlah tenaga kerja. Ia mengingatkan agar penyerapan anggaran yang bersumber dari uang rakyat tidak terhambat akibat kelalaian pelaksana proyek.

“Saat ini tenaga kerja hanya 27 orang. Kalau ingin selesai tepat waktu, seharusnya minimal 100 hingga 200 orang. Kalau tidak ditambah, saya yakin proyek ini tidak akan selesai,” tegasnya.

Meski demikian, ia menekankan pendekatan pembinaan dibandingkan pemberian sanksi.

“Kalau masih ada waktu untuk diperbaiki, ya perbaiki saja dulu. Kami ingin mengingatkan bahwa ada aturan dan spesifikasi yang harus dipenuhi,” tambahnya.

Bagus juga menitipkan aspek estetika pada proyek trotoar agar tidak hanya berfungsi, tetapi juga indah dan nyaman bagi masyarakat.

Sidak berlanjut ke proyek pembangunan Wisma Kejaksaan di sekitar Universitas Balikpapan. Bangunan rumah dinas ini disiapkan untuk karyawan Kejaksaan Negeri, khususnya pegawai bujangan, dengan kapasitas 20 kamar. Disana, tidak ada kendala yang berarti.

“Pekerjaannya sederhana, hanya dua lantai. Namun saya minta dilakukan penanganan turap di bagian depan agar tidak terjadi longsor,” jelas Bagus.

Selanjutnya, sidak dilakukan ke Kawasan Olahraga Terpadu (KOT) Gedung Kesenian Balikpapan. Proyek ini merupakan bagian dari masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Yang dikerjakan saat ini masih pekerjaan struktural, terutama beton untuk gardu pandang. Nantinya kawasan ini akan menjadi sarana olahraga terpadu sekaligus ruang rekreasi keluarga, dilengkapi jogging track, taman, hingga fasilitas ramah anak dan lansia,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa proyek ini akan diselesaikan secara bertahap, dengan target maksimal dua tahun ke depan.

“Mudah-mudahan dengan pendapatan kota yang meningkat, penyelesaian taman ini bisa dipercepat,” ujarnya.

Pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu (KOT) Gedung Kesenian ini, tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga tata ruang hijau yang ramah bagi seluruh kalangan masyarakat.

Bagus Susetyo mengungkapkan bahwa kawasan ini akan ditanami berbagai pohon langka dan pepohonan peneduh untuk menciptakan suasana sejuk dan nyaman. Selain itu, ruang terbuka hijau tersebut juga disiapkan sebagai sarana rekreasi dan olahraga.

“Di kawasan KOT rencananya akan ditanami pohon langka dan pohon-pohon yang nantinya membuat area di sini sejuk, sehingga bisa dijadikan sarana wisata keluarga, jogging, maupun tempat bersantai,” jelas Bagus.

Ia menambahkan, konsep pengembangan taman di kawasan tersebut dirancang untuk semua kalangan usia. Mulai dari anak-anak balita, remaja, dewasa, hingga lanjut usia akan mendapatkan ruang dan fasilitas sesuai kebutuhan mereka.

“Konsepnya setiap taman itu untuk semua elemen masyarakat. Balita sudah kita siapkan karena kita menjadikan Balikpapan sebagai kota ramah anak. Lansia juga kita fasilitasi, misalnya untuk olahraga ringan atau penderita stroke. Untuk anak muda, kita siapkan area untuk berdiskusi dan berkumpul agar kreativitas mereka bisa muncul,” terangnya.

Lebih lanjut, Bagus menyebut desain RTH ini juga melibatkan Ikatan Arsitek Indonesia agar tata ruangnya terkonsep dengan baik.

“Mudah-mudahan taman RTH yang kita siapkan bersama ikatan arsitek ini tahun depan sudah bisa kita bangun,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan taman tersebut akan menjadi salah satu tujuan wisata keluarga baru di Balikpapan, sekaligus menambah ruang interaksi sosial masyarakat dengan suasana yang lebih sehat dan asri.

Lokasi berikutnya adalah pembangunan Gedung Puskesmas Sepinggan Baru yang berlokasi di samping Masjid di kawasan KNPI. Dalam sidak ini, progres bangunan ini baru mencapai progres 29 persen.

“Secara kualitas cukup baik, tapi ada keterlambatan pada struktur. Saya minta agar finishing bisa dikerjakan simultan dengan menyiapkan parkir yang memadai,” papar Bagus.

Sidak terakhir dilakukan di proyek pembangunan drainase dan pedestrian di Jalan Ruhui Rahayu. Proyek ini baru berjalan 27 persen sejak Juli, sementara kontrak berakhir pada Desember 2025.

“Progresnya masih kecil, sementara waktunya kurang dari tiga bulan. Kami mendorong kontraktor agar segera menambah tenaga kerja dan menyelesaikan tepat waktu. Jangan saling menyalahkan, yang penting hasilnya baik,” ujar Bagus.

Ia menjelaskan bahwa pedestrian ini akan menjadi bagian dari konsep kawasan perkantoran terintegrasi di Balikpapan. Selain itu, akan ditambah pohon, taman, dan fasilitas disabilitas agar menjadi ikon kota yang indah sekaligus nyaman bagi warga.

Dalam evaluasinya, Bagus menyebut sidak dilakukan untuk memastikan kendala proyek dapat segera diatasi, baik dari sisi teknis maupun serapan anggaran.

“Setiap daerah kini dipantau serapan anggarannya tiap bulan oleh Kementerian Keuangan. Kita tidak ingin pekerjaan terlambat. Semua proyek ini harus selesai sesuai waktu, kualitas, dan anggaran yang ada,” tegasnya.

Seluruh proyek yang ditinjau merupakan satu tahun anggaran dan ditargetkan rampung pada 23-30 Desember 2025. Ia juga memberi peringatan khusus pada proyek bangunan gedung agar mempercepat tahapan arsitektur dan finishing.

“Kalau November nanti masih ada keterlambatan, kita akan turun lagi. Tapi saya optimistis dengan keterbukaan dan komitmen semua pihak, proyek-proyek ini bisa selesai sesuai target,” pungkas Bagus.(**)

Optimalkan Layanan Publik. Kutim Hadirkan MPP

KUTAI TIMUR, MANDAUPOST – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi memiliki Mal Pelayan Publik (MPP). MPP sendiri merupakan layanan dari instansi pemerintah (pusat dan daerah), BUMN, BUMD, dan swasta yang disatukan dalam satu lokasi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan berbagai layanan publik.

Menteri PANRB Rini Widyantini secara virtual meresmikan MPP yang ditandai dengan penandatanganan prasasti yang diikuti oleh sebelas kepala daerah dari kabupaten/kota di indonesia. Tidak terkecuali oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, yang mengikuti kegiatan tersebut di Balikpapan, Rabu (24/09).

Kegiatan yang dirangkai dengan diskusi serta dialog interaktif ini, turut dihadiri oleh Wakil Bupati Mahyunadi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Darsafani, perwakilan perangkat daerah, Forkopimda serta undangan lainnya berlangsung di Kantor DPMPTSP, Kawasan Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta Utara.

Dalam sesi diskusi, Bupati Ardiansyah Sulaiman berkesempatan untuk berdialog bersama Menteri PANRB, Rini Widyantini. Dalam dialog tersebut, Bupati Ardiansyah menyampaikan beberapa layanan publik yang sudah tersedia di MPP.

“Saat ini pelayanan yang banyak diminati oleh masyarakat yaitu persetujuan pembangunan gedung, sertifikat live konfungsi,PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), Perizinan usaha dan tenaga kesehatan. semua sudah dilayani dengan layanan online menggunakan MPP Digital.” ucap Bupati.

Selain itu, dalam paparanya, orang nomor satu di Kutim ini juga menyebut, saat ini MPP Kutim memberikan sebanyak 13 layanan yang berasal dari PD, instansi vertikal, lembaga non Kementrian. BUMN termasuk BUMD. Selain itu, untuk memudahkan masyarakat, MPP Kutim juga hadir menghadirkan layanan online yang bisa diakses kapan saja dan dimana saja.

“Daya dukung lainya, saat ini kami sedang berproses pembangunan gedung MPP yang representatif dan lokasinya juga sangat strategis sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan publik melalui MPP. Kami harap Bu Menteri nantinya bisa meresmikan gedung tersebut apabila sudah siap di gunakan,”ujarnya.

Ditemui usai kegiatan, Wabup Mahyunadi berharap adanya MPP ini bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Selain itu dirinya meminta kepada instansi terkait untuk lebih gencar mensosialisasikan pelayanan tersebut kepada masyarakat.

“Diresmikannya MPP ini yang pertama optimalkan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka tau bahwa sudah ada Mal Pelayanan Publik. Hadirnya MPP ini menjadi langkah maju kita untuk memberikan layanan publik secara optimal kepada masyarakat,” ucap Wabup Mahyunadi.

Kadis DPMPTSP Kutim Darsafani, menambahkan menyampaikan berbagai fasilitas sudah tersedia di MPP diantaranya ruang bermain anak, laktasi, dan akses bagi penyandang disabilitas.

“Meskipun saat ini masih ada perangkat daerah yang belum bergabung, namun secara bertahap mereka (Perangkat Daerah) akan menghadirkan layanannya di MPP. Kami targetkan seluruh layanan akan tersedia di tahun depan,” ucap Darsafani. (**)

Polres Kutim Gelar Konferensi Pers Sampaikan Pengungkapan 2 Kasus Besar, Pelaku Pencurian dan Curas Brilink Berhasil Ditangkap

KUTAI TIMUR, MANDAUPOST – Polres Kutai Timur menggelar konferensi pers terkait pengungkapan dua kasus kriminal menonjol, di Aula Polres Kutim, Selasa (23/09) .

Konferensi Pers dipimpin langsung oleh Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto, didampingi Kasat Reskrim AKP Ardian Rahayu Priatna, yang juga turut dihadiri para Jurnalis Media.

Didepan awak media, Kapolres menjelaskan kronologi kasus pencurian yang dilakukan oleh tersangka berinisial AL (46), warga Gg. Damai, Sangatta Utara. Pelaku merupakan residivis yang baru bebas dari Lapas Bontang. Setelah mengintai rumah, pelaku masuk saat kondisi sepi dengan cara mencongkel menggunakan obeng. Ia beraksi di tiga lokasi berbeda, yakni pada 01 September di Jl.Dayung Desa Singa Gembara, 06 September di Jl. Ilham Maulana, serta 07 September di Jl. Wolter Monginsidi, Sangatta Utara.

“Pelaku ini residivis. Usai bebas dari Lapas Bontang, kembali melakukan aksinya dengan menyasar rumah-rumah warga. Barang yang dicuri mulai dari tas, uang tunai, laptop, HT, emas, jam tangan, ponsel hingga sepeda motor. Setelah aksi terakhir, pelaku sempat kabur ke Samarinda,” ungkap Kapolres.

Kapolres menambahkan, total kerugian korban ditaksir mencapai Rp.1 miliar. Atas perbuatannya, AL dijerat Pasal 363 ayat (2) KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.

Lanjutnya, AKBP Fauzan juga memaparkan kronologi kasus kedua yakni pencurian dengan kekerasan (curas) yang menyasar beberapa agen Brilink di wilayah Kutim. Para pelaku beraksi dengan cara mengancam korban menggunakan parang, mendobrak pintu konter, dan mengambil uang. Aksi dilakukan di tiga lokasi, yaitu Brilink Bengalon, Brilink Galeri Jasa 4 Gg. Rambutan Jl. Yos Sudarso II, serta Brilink Lumintu Gg. Masjid Jl. Yos Sudarso II.(**)

Scroll to Top