Berita Populer

Berita Terbaru

Gubernur Turun Langsung Padamkan Karhutla di Selimau
WEC 2026: Paruh Kedua Musim Dimulai, Team WRT 32 Lebih Pede
Kaltara Raih Penghargaan Terbaik II Akses Pendidikan
Ibadah Haji Ajarkan Persaudaraan dan Persamaan
Jadi Tamu Kehormatan Utama EEF ke-11, Presiden Prabowo: Pasifik Bukan Pemisah, tapi Jalan Raya Ekonomi Indonesia–Rusia
Timnas Voli Putra dan Putri Indonesia Bidik 8 Besar Asian Games 2026

KALTIM

Kaltim Raih SPM Awards 2025, Gubernur Harum: Kedepan Akan Lebih Dahsyat Lagi

JAKARTA, MP – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menerima SPM Awards 2025 untuk kategori Provinsi Teraktif dalam Pembinaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota di Daerah, dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penghargaan diserahkan langsung Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud (Harum) pada Penganugerahan SPM Awards 2025 di Gedung Serbaguna Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Jumat (23/5/2025).

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan SPM enam pelayanan dasar harus dipahami betul filosofinya oleh kepala daerah. Karena, suatu negara ada syaratnya empat poin, yaitu pemerintah, rakyat, wilayah pemerintahan dan pengakuan negara lain. Untuk pemerintah dan rakyat ini saling keterkaitan. Karena jika pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan dasar bagi rakyatnya, maka rakyat berhak memutus kontrak dengan pemerintah.

“SPM untuk enam pelayanan dasar kepada rakyat adalah wajib muakkad. Banyak kepala daerah baru yang belum paham benar apa itu standar pelayanan minimal. Tapi ada juga kepala daerah baru yang paham karena memang sering berhubungan dengan daerah, seperti Gubernur Kaltim Pak Rudy Mas’ud, yang sebelumnya menjadi anggota DPR RI,” kata Mendagri Tito Karnavian.

Mendagri Tito Karnavian meminta kepada semua kepala daerah agar berani untuk tidak sekadar hanya mengalokasikan anggaran dan membuat program terkait enam pelayanan dasar, tetapi paling penting adalah outputnya. Dan harus berani membuat terobosan termasuk efisiensi anggaran.

“Penghargaan ini bentuk reward kepada bapak ibu yang beprestasi sesuai kriteria yang ada. Penghargaan ini diberikan guna memotivasi daerah-daerah untuk memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat. Silahkan jika setelah ini berfoto dan di-upload di media sosial, untuk memacu dan memotivasi daerah lain bisa berkinerja sama dengan daerah yang sudah berprestasi dalam penerapan SPM,” ucap Tito.

Gubernur Harum mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan SPM Awards 2025 yang telah diterima Pemprov Kaltim.

“Alhamdulillah ya. Ini kerja dari pada teamwork Pemprov Kaltim. Kedepan akan lebih dahsyat lagi,” ungkap Gubernur Harum.

Selain Pemprov Kaltim, Kota Balikpapan juga meraih SPM Awards 2025 untuk kategori regional Kalimantan. Tampak hadir mendampingi Gubernur Harum, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kaltim Siti Sugiyanti.(**)

Kaltim Halal Festival Ekonomi Syariah 2025

Wagub Seno: KalaFest Wujud Nyata Memperkuat Ekonomi Syariah di Kaltim

SAMARINDA, MP – Ditandai pemukulan gendang bersama, Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Seno Aji, resmi membuka Kaltim Halal Festival Ekonomi Syariah (KalaFest) tahun 2025, yang diselenggarakan Perwakilan Bank Indonesia Kaltim bekerja sama dengan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Kaltim (KDEKS), yang digelar di halaman Masjid Baitul Muttaqien Islamic Center Samarinda, Jumat 23 Mei 2025.

Wagub Seno Aji mengucapkan, atas nama Pemprov Kaltim memberikan apresiasi kepada Perwakilan BI Kaltim dan KDEKS Kaltim yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan KalaFest 2025.

“Kaltim Halal Festival 2025 ini, merupakan wujud nyata dalam upaya memperkuat pengembangan ekonomi syariah di Kalimantan Timur, dan sejalan dengan visi pemprov dan pusat dalam peningkatan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, serta menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia,” kata Seno Aji.

Wagub Seno mengatakan Pemprov Kaltim senantiasa memberikan dukungan, khususnya pada empat program utama yang menjadi fokus, yaitu sektor industri halal yang diwujudkan melalui terobosan kolaboratif oleh Pemprov Kaltim untuk mengejar target 10 juta produk bersertifikat halal serta pengembangan ekosistem rantai nilai halal.

“Kemudian sektor jasa keuangan syariah, diantaranya melalui pengembangan jasa keuangan syariah di Kaltim, serta sektor dana sosial syariah, melalui penghimpunan dana ZISWAF termasuk sektor bisnis dan kewirausahaan syariah, melalui pembangunan ekosistem yang holistik dan berkelanjutan bagi pengembangan sektor bisnis dan usaha syariah,” tandasnya.

Sektor halal di Kaltim, lanjut Seno mengalami perkembangan yang positif, salah satu indikator yang mencerminkan hal tersebut adalah jumlah produk tersertifikasi halal.

“Untuk tahun ini, melalui DPPKUKM Kaltim menyiapkan 1000 kuota sertifikasi halal self-declare. Tidak hanya dalam bentuk sertifikasi halal, penguatan ekonomi syariah dan industri halal juga dapat didukung oleh pondok pesantren yang ada di Kalimantan Timur yang mencapai 234 pondok pesantren,” ujarnya.

Wagub Seno Aji mengharapkan ke depan, diperlukan kolaborasi dan komitmen bersama antara lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas untuk terus mendukung akselerasi ekonomi syariah dan industri halal di Kaltim.

“Hal ini mengingat pentingnya peran industri halal untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperluas basis ekonomi syariah sehingga berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi daerah,” pesan Seno Aji.

Kepala Perwakilan Bank Indonenesia Provinsi Kaltim Budi Widihartanto melaporkan, penyelenggaraan Kalafest 2025 ini merupakan satu sinergi kolaborasi antara Bank Indonesia Provinsi Kaltim bersama KDEKS Kaltim bersama stakholders lainnya di Kaltim termasuk kabupaten kota, maupun perbankan.

“Mudah-mudahan kegiatan KalaFest kedepan akan semakin baik dan semakin memperluas kontribusi dalam pengembangan usaha-usaha halal, melalui pengembangan pesantren, maupun dari universitas di Kaltim,” tandasnya.

Budi Widihartanto juga sangat optimis kegiatan KalaFest akan menjadi salah satu festival halal terbesar di wilayah Kalimantan dan menjadi etalase produk dan jasa halal sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat.

“Untuk kegiatan KalaFest 2025, antara lain menampilkan pameran produk halal, seminar, workshop, serta berbagai hiburan Islami yang terbuka untuk masyarakat umum, baik yang dilaksanakan di Halaman Masjid Islamic Center maupun kegiatan yang digelar di Kantor BI Kaltim,” kata Budi Widihartanto.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan komitmen bersama dan penandatanganan Gerakan Wakaf Digital oleh Wagub Kaltim Seno Aji, Kepala BI Kaltim, Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kaltim Muhammad Kusasi, Ketua MUI Kaltim KH Muhammad Rasyid, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kaltim dan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim Kaltara.(**)

Pemkot Bontang Raih Opini WTP ke-11 dari BPK

BONTANG, mandaupost – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Auditorium Nusantara, Kantor BPK Kaltim, Jalan M. Yamin, Samarinda, Jumat (23/5/2025).

Kali ini, Pemerintah Kota Bontang berhasil mempertahankan capaian meraih Opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari LHP tersebut dan berturut-turut sejak 2015 yang lalu.

Turut hadir dalam agenda tersebut yakni Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlynawati, Inspektur Daerah Enik Ruswati, Kepala BPKAD Bontang,Sonny Suwito dan jajaran OPD lainnya dilingkup Pemerintah Kota Bonatng

 

Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Mochammad Suharyanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah bersinergi dan berkomitmen dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ayat 1,2 dan 3 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Disebutkan bahwa pemeriksaan tidak hanya fokus pada kewajaran laporan keuangan, tetapi juga menilai efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Kami menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan ini penting sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah,” ujar Kepala BPK.

LHP ini diharapkan menjadi acuan dalam pembenahan tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh, serta mendorong perbaikan berkelanjutan..

Usai menerima dokumen LHP, Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menyampaikan terima kasih atas bimbingan jajaran BPK serta kerja keras seluruh jajaran Pemkot Bontang yang telah mendukung proses audit.

Ia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar evaluasi dan perbaikan demi terciptanya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

“Kami berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan demi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kita harus terus berbenah menjadi bagian dari ikhtiar kita membangun pemerintahan yang lebih baik, akuntabel dan profesional,” tuturnya.(**)

Evaluasi 100 Hari Kerja, Walikota Neni Validasi Data Kemiskinan dan Stunting

BONTANG, mandaupost – Jajaran pimpinan Pemerintah Kota Bontang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penting untuk mengevaluasi capaian 100 hari kerja serta memvalidasi data kemiskinan dan stunting.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, yang hadir bersama Wakil Wali Kota, Agus Haris, dan Sekretaris Daerah, Aji Erlynawati, pada Kamis siang (22/5/2025).

Kegiatan yang dihelat di Auditorium Kantor Wali Kota Bontang, Jalan Moeh. Roem, Bontang Lestari ini, diselenggarakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bontang.

Turut hadir dalam rakor tersebut para Asisten, Staf Ahli, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Kepala Bagian, dan Lurah di lingkungan Pemkot Bontang.

Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris. Dalam kesempatan tersebut, dipaparkan pula persentase realisasi capaian dari 17 program prioritas dalam 100 hari kerja Pemerintah Kota Bontang.

Terhadap beberapa program yang realisasinya belum mencapai 100%, Wakil Wali Kota menginstruksikan kepada Kepala OPD terkait untuk segera mengakselerasi dan memaksimalkan pelaksanaannya.

Wakil Wali Kota, Agus Haris, dalam paparannya menjelaskan bahwa sehari sebelumnya, pada Rabu (21/5/2025), telah dilaksanakan rapat khusus membahas progres dan evaluasi pendataan kemiskinan di Kota Bontang, yang dilanjutkan dengan rapat tindak lanjut data kemiskinan dan ketenagakerjaan.

Ia menekankan bahwa landasan utama dalam upaya penanganan kemiskinan adalah percepatan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tingkat kecamatan dan kelurahan, dengan memberikan tambahan waktu untuk penyelesaian proses verifikasi lapangan.

Ia menambahkan bahwa proses rekrutmen tenaga kerja akan disentralisasi melalui satu pintu di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang, dengan data ketenagakerjaan yang diklasifikasikan berdasarkan jenis jabatan dan kualifikasi pendidikan.

 

Sementara itu, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dalam arahannya menyoroti skema bantuan permodalan bagi para pencari kerja yang terdata namun belum berhasil diterima bekerja di perusahaan.

“Bantuan permodalan yang akan disalurkan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini merupakan salah satu upaya sinergis kita untuk menangani masalah kemiskinan dan pengangguran di Kota Bontang. Tidak semua pencari kerja dapat terserap oleh perusahaan, namun mereka memiliki peluang untuk berwirausaha,” ungkap Wali Kota Neni Moerniaeni.

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa program penanganan stunting akan tetap menjadi prioritas dan dilanjutkan secara berkelanjutan setelah periode 100 hari kerja berakhir.

Pada kesempatan itu, Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh OPD atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam melaksanakan Program 100 Hari Kerja.

Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlynawati, turut memberikan arahan dalam rakor tersebut. Ia mengingatkan seluruh OPD untuk segera melakukan penginputan data program dan kegiatan melalui tautan (link) resmi dari Kementerian Dalam Negeri.

Sekda juga kembali mengimbau OPD yang capaian realisasi programnya masih di bawah target agar segera melakukan langkah-langkah percepatan.(**)

Marak Kecurangan Distribusi BBM, Sat Samapta Polres Berau Gelar Patroli Pengawasan SPBU

BERAU, mandaupost – Untuk memastikan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) tetap sesuai aturan dan tidak disalahgunakan, Satuan Samapta Polres Berau melaksanakan patroli pengawasan di sejumlah SPBU yang tersebar di wilayah Kabupaten Berau, Kamis (22 Mei 2025).

Pengawasan berlangsung dari pukul 11.45 hingga 12.30 WITA, dengan menyasar lima lokasi SPBU, yakni yang berada di Jl. H. Isa I, Jl. Bujangga, Jl. Rinding, Jl. Raja Alam Sambaliung, dan Jl. Marsma Iswahyudi Rinding. Tim patroli dipimpin oleh Aipda Koko, didampingi Bripda Arif dan Bripda Arya, menggunakan kendaraan dinas Isuzu D-Max.

Dalam pelaksanaannya, personel mengutamakan pendekatan yang komunikatif dan humanis, dengan memberikan edukasi serta imbauan langsung kepada para pengelola SPBU dan masyarakat pengguna layanan.

Petugas mengingatkan agar pihak SPBU tidak melayani pembeli yang melakukan pengisian BBM dengan cara yang melanggar ketentuan, seperti menggunakan tangki modifikasi, jeriken, atau mengisi berulang kali dalam waktu singkat. Pengendara juga diimbau untuk membeli BBM sesuai dengan kebutuhan agar tidak terjadi kelangkaan dan antrean panjang.

Sat Samapta Polres Berau menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan patroli serupa sebagai langkah preventif menjaga kelancaran dan ketertiban distribusi BBM di wilayah hukumnya.(**)

Berantas Premanisme, Polda Kaltim Amankan 134 Pelaku

BALIKPAPAN, MP — Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Irjen Pol. Drs. Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H., memimpin langsung konferensi pers terkait hasil pelaksanaan Operasi Pekat Mahakam II Tahun 2025 di Mapolda Kaltim, Jumat (23/5).

Dalam konferensi tersebut, Kapolda menyampaikan bahwa selama periode 1 hingga 21 Mei 2025, jajaran Polda Kaltim berhasil mengungkap 91 kasus dan mengamankan 134 tersangka, termasuk 19 Target Operasi (TO) dan 115 Non-TO.

“Operasi ini kami laksanakan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap segala bentuk penyakit masyarakat, khususnya premanisme dan tindak kriminal lainnya yang meresahkan,” ujar Irjen Pol Endar Priantoro di hadapan awak media.

Kapolda menjelaskan bahwa operasi melibatkan total 330 personel, terdiri dari 130 personel Polda dan 200 personel dari jajaran Polres. Kegiatan dilakukan secara terpadu melalui empat satuan tugas utama, yaitu Satgas Preemtif, Preventif, Gakkum, dan Banops, yang secara keseluruhan telah melaksanakan 986 kegiatan sepanjang operasi berlangsung.

Dalam keterangannya, Kapolda Kaltim menyoroti bahwa Satgas Gakkum menjadi garda terdepan dalam upaya penindakan dengan catatan 87 kegiatan, yang menghasilkan penangkapan terhadap ratusan pelaku tindak kriminal. Jenis kasus paling dominan adalah pencurian, sebanyak 33 kasus, yang tersebar di berbagai wilayah hukum Polda Kaltim.(**)

Pemprov Kaltim Raih WTP Ke-12 dari BPK RI

SAMARINDA, MP – Provinsi Kalimantan Timur kembali raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini merupakan WTP ke-12 atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2024.

Hal tersebut disampaikan Anggota VI BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, yang Diwakili Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI, Ahmad Adib Susilo, pada Rapat Paripurna ke-11 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (23/5/2025).

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menjelaskan LHP BPK atas laporan keuangan Pemprov Kaltim Tahun 2024 sebagai masukan atau solusi yang terkait dengan laporan keuangan sehingga memberikan stimulus yang besar bagi kemajuan Pemprov Kaltim.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian, dikatakan Hasanuddin Mas’ud, mencerminkan bahwa laporan tersebut harus berdasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan dalam pengungkapan atas angka-angka laporan keuangan, kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern.

Kendati demikian, pihaknya meminta kepada Pemprov Kaltim agar dapat menindaklanjuti apa saja yang menjadi rekomendasi, saran, dan masukan dari LHP BPK dimaksud agar dapat menjadi perbaikan kedepannya.

Ia menambahkan DPRD Kaltim akan mencermati berbagai hal yang direkomendasikan BPK RI terkait LHP dimaksud, dan DPRD perlu melakukan monitor hal-hal yang telah direkomendasikan sebagai upaya perbaikan pelaksanaan pemerintahan di daerah untuk meningkatkan kinerja dalam upaya memajukan pembangunan dan mensejahteraan rakyat Kaltim.

“Dalam rangka menindaklanjutihasil pemeriksaan keuangan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud harus disampaikan kepada pihak BPK, selambat-lambatnya enam puluh hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” jelasnya.(**)

Pemkot Samarinda Evaluasi Elektronifikasi Transaksi dan PAD Triwulan I 2025

Komitmen Nyata Menuju Pemerintahan Digital

SAMARINDA, MP — Pemerintah Kota Samarinda menggelar High Level Meeting (HLM) untuk mengevaluasi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) triwulan pertama Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Mangkupelas, Balai Kota Samarinda, pada Jumat (23/5/2025).

Dalam kesempatan itu, Wali Kota didampingi Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri, Sekda kota Samarinda Hero Mardanus Satyawan, dan Plt kepala Bapenda Ananta Fathurazzi.

Andi Harun, dalam sambutannya menegaskan bahwa evaluasi ini harus menjadi momen kerja nyata, bukan sekadar seremoni.

Ia menekankan pentingnya pengukuran kinerja secara terukur melalui sejumlah indikator.

“Evaluasi ini harus terukur. Kita tidak hanya melihat capaian, tetapi juga mengidentifikasi hambatan implementasi serta dampaknya terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Menurut Wali Kota, terdapat empat indikator utama dalam menilai kinerja ETPD, yakni Persentase penggunaan transaksi non-tunai pada aspek pendapatan dan belanja daerah, kedua Indeks elektronifikasi transaksi sebagai tolok ukur capaian digitalisasi, ketiga Pemanfaatan sistem pembayaran digital, seperti QRIS dan kartu kredit pemerintah dan keempat Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan sebagai hasil dari implementasi ETPD.

Pada kesempatan itu, Wali Kota juga mengungkapkan bahwa indeks ETPD Kota Samarinda pada semester II tahun 2024 sempat berada di angka 98 persen.

Meski tergolong tinggi, capaian tersebut mengalami penurunan dari periode sebelumnya, sehingga menjadi perhatian khusus untuk ditingkatkan kembali pada semester pertama 2025, guna menghadapi penilaian Championship TP2DD tingkat regional.

Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi lintas perangkat daerah. “Seluruh OPD harus terlibat, karena keberhasilan ETPD sangat ditentukan oleh keterkaitan dan sinergi antar organisasi,” kata Andi Harun.

Dukungan dari Bank Indonesia dan Bank Kaltimtara turut diapresiasi. Wali Kota menyebut keduanya sebagai mitra strategis dalam mempercepat digitalisasi keuangan daerah.

“Bank Indonesia telah memberikan banyak arahan evaluatif, sementara Bank Kaltimtara menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan ETPD di Samarinda,” ujarnya.

Menutup sambutan, Wali Kota mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda yang mencapai 8,6 persen. Ia menyebut capaian tersebut sebagai hasil kerja kolektif seluruh elemen pemerintah daerah.

“Kalau manfaatnya besar bagi masyarakat, maka itu pasti hasil kerja bersama,” pungkasnya.(**)

Gubernur Kaltim Ajak Pengembang Properti Turut Andil Bangun IKN

SAMARINDA, MP – Pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlangsung hingga saat ini di Benua Etam Provinsi Kaltim. Untuk itu, Pemprov Kaltim mengajak seluruh pengembang properti atau perumahan khususnya yang tergabung dalam organisasi Real Estate Indonesia (REI) Kaltim, agar turut serta mengembangkan usahanya di Kaltim, sehingga turut juga berdampak pada pembangunan IKN.

Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) menjelaskan, melalui pengembangan pembangunan IKN saat ini diharapkan dapat menguji atau menantang seluruh pengusaha atau entrepreneur untuk menjadikan kesempatan emas dalam mengembangkan usaha pembangunan perumahan di Kaltim.

“Menurut hemat saya, ini kesempatan bagi entrepreneur di Kaltim, terutama pengusaha perumahan atau properti yang tergabung di REI dapat mengembangkan usaha di Kaltim. Karena itu, pemprov meminta dan mengajak semua pengembang properti turut mendukung pengembangan pembangunan di daerah, dengan harapan IKN juga bisa maju,” pesan Gubernur Harum saat memberikan arahan kepada ratusan pengusaha properti yang tergabung di REI, di Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim.

Apalagi, sambung Gubernur Harum, Presiden RI Prabowo Subianto sudah menjelaskan, bahwa ke depan pusat pemerintahan juga diarahkan ke IKN. Bahkan, saat ini pengembangan IKN sedang pada proses pembangunan infrastruktur eksekutif dan yudikatif.

Gubernur Harum juga menyarankan, agar para pengusaha bisa menginap di IKN. Apalagi, akses menuju IKN juga tidak terlalu jauh, baik dari Balikpapan maupun dari Samboja, Tenggarong, hingga Jembatan Pulau Balang.

“Yang jelas Kaltim memberikan kemudahan untuk berinvestasi. Begitu juga Otorita IKN berupaya memberikan kemudahan-kemudahan untuk berinvestasi. Selanjutnya, harapan saya, ketika Pemprov Kaltim siap membangun sejumlah infrastruktur di daerah, masa anggota REI tak mendukung,” jelas Gubernur Harum.(**)

DPRD Kaltim Turut Awasi Pelaksanaan PSU Mahakam Ulu

UJOH BILANG, MP – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Ekti Imanuel turut hadir dalam kegiatan pengecekan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai bagian dari persiapan pengamanan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kamis (22/05).

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Kapolda Kaltim Brigjen Pol. Endar Priantoro, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Iffa Rosita, serta Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh.

Ekti Imanuel mengatakan, bahwa kehadirannya dalam rangka mendampingi rombongan Gubernur Kaltim dalam kegiatan monitoring persiapan PSU.

“Kita mendampingi Pak Gubernur, Kapolda, dan Pangdam terkait dengan kunjungan monitoring persiapan PSU tanggal 24 Mei di Mahakam Ulu,” tuturnya.(**)

Scroll to Top