Berita Populer

Berita Terbaru

Kolaborasi CSR, Gubernur Ajak Perusahaan Bangun Kaltara
Pemprov Sosialisasikan SPMB 2026/2027, Tekankan Transparansi dan Akses Merata
Hadapi Tantangan Zaman, Sekprov Pastikan ASN Pemprov Kaltara Lebih Adaptif dan Inovatif
DPRD Kaltara Bentuk Tim Terpadu Awasi BBM, Antisipasi Penyalahgunaan dan Antrean SPBU
Sekprov Dorong ASN Tingkatkan Pelayanan Publik
Lahan Dibakar di Siang Hari, Api Nyaris Merambat ke Permukiman Warga di Tana Tidung

KALTIM

MK Perintahkan Gubernur Kaltim Mediasi Ulang Status Kampung Sidrap

 Neni Murnaeni Sambut Baik Putusan Sela Mahkamah Konstitusi

JAKARTA, MP – Mahkamah Konstitusi  (MK) dalam pembacaan putusan sela atas permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan beberapa daerah di Kaltim, termasuk Bontang, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000.

Permohonan tersebut tercatat dalam perkara Nomor 10/PUU-XXII/2024. Permohonan diajukan oleh Pemkot Bontang karena belum jelasnya batas wilayah, khususnya wilayah Sidrap.

Hakim MK Arief Hidayat dan Suhartoyo, Mahkamah menyatakan bahwa proses mediasi sebelumnya belum berjalan optimal.

Oleh karena itu, MK memerintahkan Gubernur Kaltim memfasilitasi mediasi ulang antara Pemkot Bontang, Pemkab Kutim, dan Pemkab Kukar dalam waktu maksimal tiga bulan.

“Hasil mediasi harus dilaporkan kepada MK dalam tujuh hari kerja setelah masa mediasi berakhir,” ungkap Suhartoyo pada Rabu (14/5/2025) siang.

Kementerian Dalam Negeri ditugaskan mengawasi proses mediasi dan turut menyampaikan laporan hasil secara baik dan benar

MK menegaskan pentingnya itikad baik dari seluruh pihak yang terlibat untuk mencapai solusi damai atas konflik batas wilayah.

Keputusan akhir akan diambil setelah Mahkamah menerima dan menilai hasil mediasi tersebut.

 

 

Sementara itu, Wali Kota Bontang, Nenj Moerniaeni merespon dengan baik atas putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

Keputusan itu, terkait batas wilayah Kampung Sidrap di Bontang dengan Pemkab Kutim.

Neni Moerniaeni, bersama Wakil Wali Kota Agus Haris dan Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, hadiir dalam sidang tersebut.

“Persoalan ini bukan soal siapa yang kalah dan menang, tapi bagimana pelanan publik bagi warga Sidrap,” kata Neni.

Untuk itu, dia berharap dengan putusan sela, Gubernur Kaltim dapat mencari solusi terhadap sengketa batas wilayah Kampung Sidrap. (**)

Longsor Samarinda Telan Empat Korban Jiwa

SAMARINDA, MP – Musibah longsor yang melanda warga Jalan Belimau Lempake mengakibatkan korban jiwa meninggal dunia empat orang, menjadi keprihatinan mendalam Pemerintah Provinsi Kaltim.

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Seno Aji bersama sejumlah pejabat Pemprov Kaltim langsung meninjau dan memotivasi keluarga korban yang meninggal dunia akibat tertimbun longsor.

“Yang sabar ya ibu-ibu. Khususnya keluarga korban meninggal juga sabar ya. Insyaallah Pemprov Kaltim siap membantu,” ucap Wagub Seno Aji saat meninjau lokasi longsor, di Jalan Belimau Lempake, Gang Bulutangkis, Rabu 14 Mei 2025.

Usai meninjau dan memberikan bantuan paket sembako serta sejumlah uang santunan kepada seluruh korban yang terdampak longsor, Wagub Seno menjelaskan, bantuan yang diberikan sebagai bentuk kepedulian Pemprov Kaltim kepada keluarga korban.

“Mungkin bantuannya tak seberapa. Tapi, diharapkan dapat memotivasi semangat untuk keluarga korban agar bisa beraktivitas seperti biasa,” pesan Wagub Seno, didampingi Asisten Perekonomian dan  Administrasi Pembangunan Sekda Provinsi Kaltim Ujang Rachmat.

Wagub Seno menjelaskan, jika melihat kondisi lokasi longsor lahan tidak layak huni.Tentu akan dilakukan mitigasi bencana oleh ahli geologi.

Setelah kejadian Senin lalu, Wagub Seno mengkonfirmasi kepada ahli geologi dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia Kaltim untuk melakukan mitigasi bencana.

Diharapkan hasilnya bisa disampaikan segera kepada BPBD Kaltim maupun Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kaltim.

“Kita berharap tidak ada warga atau penduduk yang bermukim di lokasi rawan longsor,” jelas Wagub Seno.

Terhadap keluarga korban yang meninggal dan terdampak longsor memiliki lahan, maka Pemprov Kaltim siap membantu pembangunan rumahnya.

“Jika mereka mempunyai lahan, maka Pemprov Kaltim siap membangunkan rumah layak huni untuk mereka,” pesan Wagub Seno.

Hadir mendampingi Kepala Dinas PUPR Kaltim AM Fitra Firnanda, Kadis Sosial Andi Muhammad Ishak yang juga membantu paket sembako kepada korban terdampak.

Tampak hadir Sekretaris BPBD Kaltim Yasir, Forkopimcat, camat, lurah serta ketua RT setempat.(**)

Audiensi BKKBN, Rudy Mas’ud Sebut Infrastruktur Dasar Masih Tertinggal

SAMARINDA, MP – Secara khusus Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud (Harum) menerima kunjungan jajaran Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Timur di ruang kerja Gubernur Kaltim, Rabu 14 Mei 2025.

Rombongan audiensi dipimpin Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur dr Nurizky Permanajati, didampingi Sekretaris Perwakilan BKKBN Kaltim Al Khafid Hidayat, Ketua Tim Kerja Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga Aris Ananta, Subtim Humas Irda Triani Putri, Subtim Bina Ketahanan Remaja Ni Nyoman Laksmi Puspalingga, Della dan Muhammad Sidik Pamungkas, serta Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DP3A Kaltim Syahrul.

Gubernur Harum mengapresiasi kolaborasi dan sinergi yang dibangun Perwakilan BKKBN Kaltim dengan Pemerintah Provinsi Kaktim, serta kabupaten dan kota di Benua Etam dalam pengembangan program kependudukan dan pembangunan keluarga.

“Kita harus terus berakselerasi dan bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Kaltim,” kata Gubernur Harum.

Gubernur Harum pun menyebutkan luasan wilayah (geografis) Kaltim yang sama dengan luas Pulau Jawa yang terdapat lima provinsi didalamnya.

“Kaltim dengan luas 127.000 kilometer per segi hanya berpenduduk empat juta jiwa, lebih banyak penduduk Kabupaten Bogor Jawa Barat. Sedangkan Pulau Jawa mencakup 60 persen penduduk Indonesia,” sebutnya.

Permasalahan utama Kaltim yang dikenal provinsi kaya sumber daya alam adalah infrastruktur dasar masyarakat yang masih tertinggal, meski pendapatan warganya cukup tinggi.

“Tantangan masalah sosial untuk program kependudukan dan pembangunan keluarga harus menjadi fokus kita, terutama kawasan pinggiran dan pedesaan, walaupun perkotaan juga tetap menjadi perhatian bersama,” beber Gubernur Harum.

Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim dr Nurizky Permanajati menjelaskan BKKBN kini telah bertransformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga).(**)

Wagub Seno Minta Paguyuban Dayak Kenyah Bantu Sukseskan Program Gratispol

SAMARINDA, MP – Wakil Gubernur Kaltim H Seno Aji menerima audiensi dan silaturahmi pengurus dan Ketua Kerukunan Dayak Kenyah Kaltim Djiu Hardi diruang kerja Wagub Kaltim, Rabu, 14/05.

Wagub Seno mengucapkan terima kasih atas audiensi dan silaturahmi yang dilakukan, dan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan warga Dayak.

“Setelah dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, tentu saja kami  ingin merealisasikan janji kempanye, yaitu Program Gratispol  dalam upaya  pemerataan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” kata Wagub Seno Aji.

Wagub Seno berharap dan mengajak semua pihak, terkhusus Kerukunan Dayak Kenyah Kaltim untuk bersama-sama  menyukseskan program Gratispol.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat Kaltim untuk bersinergi dalam pelaksanaan program Gratispol,  agar manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat Kaltim,” harapnya.

Wagub Seno juga mengapresiasi Kerukunan Dayak Kenyah yang sudah berpartisipasi dalam pembangunan  Kaltim, dan selalu menjaga kondusifitas daerah.

“Ini merupakan bagian dari proses mekanisme kerukunan yang sudah terbentuk berdasarkan ikatan kekuatan bersama, tentunya ini harus dijaga dengan baik,” ungkapnya.

Ketua Kerukunan Dayak Kenyah Kaltim  Djiu Hardi menyampaikan terima ksasih dan apresiasi  kepada Wakil Gubernur Seno Aji yang telah meluangkan waktu menerima audiensi dan silaturahmi ini.

“Hari ini, merupakan hari istimewa, karena selain bertemu langsung Bapak Gubernur Rudy Mas’ud, juga Bapak Wagub Seno Aji. Kami siap mendukung dan menyukseskan program Gratispol,” tegas Djiu Hardi.(**)

Pengaruh Efisiensi, Sejumlah Pekerjaan Tidak Terselesaikan di Kaltim Tahun 2025

SAMARINDA, MP – Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur Norhayati Usman menghadiri rapat identifikasi pekerjaan yang berpotensi tidak dapat dilaksanakan atau tidak selesai pada tahun 2025.

Pertemuan rapat dalam rangka pengendalian pelaksanaan pekerjaan sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (14/5/25).

Rapat dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltim ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Pemprov Kaltim Sri Wahyuni didampingi Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltim Ujang Rachmad, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov Kaltim Irhamsyah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov. Kaltim Yusliando.

Pada kesempatannya, Sri Wahyuni menyampaikan bahwa target kinerja tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk itu melalui pertemuan ini Ia ingin mengetahui apa yang menjadi kendala atau permasalahn yang ada di masing-masing OPD.

“Kita ingin mengetahui mengapa target kinerja kita sampai pada minggu ini baru di 9%. Ini sangat jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Memang kita sudah ada penyesuaian yang pertama efisiensi dan yang kedua ada pergeseran,” ucap Sri Wahyuni. (**)

Perkuat Mitigasi Banjir, Wawali Samarinda Ajak Warga Jaga Kebersihan

SAMARINDA, MP – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus mengintensifkan upaya penanggulangan banjir dengan menekankan pentingnya kebersihan sungai sebagai salah satu langkah preventif. Sungai Karang Mumus, sebagai anak Sungai Mahakam yang membentang di jantung Kota Samarinda, memegang peranan strategis dalam sistem pengendalian air dan pencegahan banjir.

Wakil Wali Kota Samarinda (Wawali), H. Saefuddin Zuhri, S.E., M.M., menyoroti pentingnya menjaga kebersihan Sungai Karang Mumus dalam upaya mempercepat aliran air dari drainase dan parit menuju Sungai Mahakam. Ia menilai bahwa peran sungai ini tidak hanya terbatas sebagai jalur transportasi, tetapi juga sebagai alur utama untuk mengalirkan air dari berbagai titik di kota, Rabu (14/05).

Saefuddin Zuhri menekankan bahwa kebersihan sungai sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti folder, drainase, dan pemeliharaan anak-anak sungai. Seluruh sistem ini bermuara ke Sungai Karang Mumus, yang akhirnya terhubung langsung ke Sungai Mahakam.

Wawali juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di aliran-aliran air. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dinilai sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengurangi risiko banjir.

Dalam kesempatan yang sama, Saefuddin memberikan apresiasi kepada para aktivis lingkungan yang telah berkontribusi menjaga ekosistem Sungai Karang Mumus. Salah satunya adalah Misman, seorang penggiat lingkungan asal Samarinda, yang pada tahun 2023 lalu menerima penghargaan Kalpataru untuk kategori Perintis. Selama belasan tahun, Misman secara konsisten menjaga keberlangsungan sungai agar tetap bersih dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Saefuddi Zuhri menegaskan bahwa penanganan banjir akan terus menjadi prioritas Pemkot Samarinda. Kelancaran aliran air dari sistem drainase hingga ke Sungai Mahakam merupakan faktor utama agar genangan dapat segera surut pascahujan.

Terkait banjir yang terjadi pada awal pekan ini, ia menyampaikan bahwa kondisi tersebut dipicu oleh curah hujan tinggi yang bertepatan dengan periode pasang air Sungai Mahakam. Akibatnya, air hujan yang sudah tertampung di bendungan, folder, dan saluran air tidak dapat langsung dialirkan karena tertahan oleh naiknya permukaan sungai.(**)

Jadi Penguji Doktor Pascasarjana Unmul, Andi Harun Tantang Penelitian Sedimentasi Waduk Benanga

SAMARINDA, MP – Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun, S.T., S.H., M.Si., mendapat kehormatan untuk bertindak sebagai penguji eksternal dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Studi Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Mulawarman, yang berlangsung di Ruang Seminar Gedung A35, Rabu (14/5/2025).

Dalam sidang yang dimulai pukul 10.00 hingga 13.15 WITA tersebut, Muhammad Dahlan Balfas dinyatakan lulus dengan nilai akhir 90,3 setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Dinamika Sedimentasi dan Sejarah Kontaminasi Sebagai Kerangka untuk Merekonstruksi Evolusi Sedimen Waduk Benanga.”

Kehadiran Wali Kota sebagai penguji eksternal dinilai sangat relevan dengan substansi kajian disertasi, yang beririsan langsung dengan isu strategis pengelolaan lingkungan dan pengendalian banjir di Samarinda.

Direktur Pascasarjana Unmul sekaligus Ketua Sidang, Dr. Ndan Imang, menyebut bahwa keikutsertaan Wali Kota dalam sidang tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap keberhasilan kepemimpinannya dalam dua tahun pertama masa jabatan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir yang berkelanjutan.

“Pemilihan Pak Wali Kota sebagai penguji eksternal bukan hanya untuk memperkuat perspektif praktis, tetapi juga sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan capaian nyata dalam memimpin Kota Samarinda,” ujar Dr. Ndan.

Sidang tersebut turut melibatkan tim penguji internal yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. Zulkarnain, M.S., Dr. Ir. Henny Paporay, M.Si., dan Dr. Ir. H. Triyono Sudarmadji, M.Afr. Adapun promotor dan co-promotor masing-masing adalah Prof. Dr. Ir. Tamrin, S.T., M.T. dan Prof. Dr. Ir. Erwin Akkas, S.Si., M.Si.

Dalam sambutan seusai pengumuman hasil sidang, Andi Harun menantang Muhammad Dahlan Balfas yang juga mantan Dekan Fakultas Teknik Unmul tersebut, untuk melanjutkan riset terkait Waduk Benanga bersama mahasiswa teknik.

“Saya juga berkomitmen untuk menyiapkan pendanaan terhadap penelitian-penelitian lanjutan yang disampaikan tadi, termasuk kajian lebih mendalam terhadap sedimentasi Waduk Benanga yang tiap tahun menerima anggaran pengerukan dari pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai,” ujar Wali Kota.

Andi Harun mendorong adanya kajian ilmiah mengenai efektivitas dana yang dialokasikan untuk pengerukan, dikaitkan dengan laju sedimentasi yang terjadi setiap tahun.

Menurutnya, hasil penelitian tersebut bisa menjadi dasar untuk merekomendasikan kepada Kementerian agar anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.

“Selain itu, bisa juga diteliti apakah sedimen di dasar waduk dapat dimanfaatkan lebih lanjut, misalnya untuk pupuk organik atau bahan bangunan seperti batako. Pemerintah dapat menyediakan peralatan bagi masyarakat sekitar agar proses pemanfaatan tidak memberatkan,” tambahnya.

Wali Kota juga menyampaikan kesiapan Pemerintah Kota Samarinda untuk mendukung pendanaan penelitian-penelitian lanjutan yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah.

“Selain itu juga penelitian-penelitian aplikatif lainnya yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan pemerintah. Kita akan dukung,” tegas Wali Kota.

Sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam merumuskan kebijakan publik berbasis sains, khususnya dalam isu strategis lingkungan dan pengendalian banjir yang selama ini menjadi perhatian utama di Kota Samarinda.(**)

DPRD Berau Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPj Bupati Tahun Anggaran 2024

Bupati Berau Sri Juniarsih

BERAU MP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Berau Tahun Anggaran 2024.

Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Berau ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Berau Dedy Okto Nuryanto dan dihadiri oleh Bupati Berau Sri Juniarsih, unsur Forkopimda, para anggota dewan, serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.

Dalam rapat tersebut, melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPj Wakil Ketua I DPRD menyampaikan sejumlah catatan, evaluasi, serta rekomendasi strategis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2024. Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil pembahasan intensif Pansus bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta hasil kunjungan lapangan.

Ketua DPRD Kabupaten Berau dalam sambutannya menyampaikan bahwa rekomendasi yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Berau.

“Rekomendasi ini merupakan bentuk tanggung jawab dan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja eksekutif, serta bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Berau menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas masukan dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh DPRD. Ia berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebagai dasar perbaikan kebijakan dan program kerja pemerintah daerah di tahun-tahun mendatang.

Beberapa poin penting dalam rekomendasi DPRD antara lain menyangkut efektivitas penyerapan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta akselerasi pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman dan pesisir.

Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen rekomendasi DPRD kepada Bupati Berau sebagai tindak lanjut atas LKPj Tahun Anggaran 2024.(**)

Andi Harun Wujudkan Transformasi Pendidikan di Samarinda

SAMARINDA, MP – Pemerintah Kota Samarinda terus menunjukkan komitmen serius dalam membangun sistem pendidikan terpadu berstandar internasional. Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkot Samarinda dengan Yayasan Kasih Mentari dan PT Global Zerone Digital pada 23 April 2025 lalu, Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun, kembali memimpin rapat lanjutan untuk memantau perkembangan rencana pendirian sekolah terpadu.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Lantai II, Gedung Balai Kota, pada Rabu (14/05/2025) sore tersebut dihadiri jajaran Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Samarinda.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Asli Nuryadin, dalam laporannya menyampaikan bahwa persiapan penerimaan peserta didik baru untuk jenjang TK, SDN 028 Sungai Kunjang, SMPN 16 Samarinda, dan SMA Prestasi Samarinda telah selesai.

“Seluruh persiapan telah rampung. Proses penerimaan murid baru, termasuk seleksi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan akan dimulai dari 14 Mei hingga 9 Juni 2025,” ungkap Asli.

Ia juga menyampaikan adanya surat dari Kementerian Sosial RI tertanggal 6 Mei 2025 kepada Dirjen Prasarana Strategis Kementerian PUPR, yang mencantumkan Samarinda pada urutan ke-45 dari total 71 lokasi yang diusulkan sebagai calon penyelenggara Sekolah Rakyat (SR).

Wali Kota Andi Harun dalam arahannya menyoroti pentingnya percepatan legalitas pendirian Yayasan Pendidikan “Samarinda Emas” sebagai pengelola resmi SMA Prestasi Samarinda. Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan akan kepastian sistem pendidikan terpadu serta menjamin kesinambungan pendidikan dari jenjang SMP ke SMA dalam satu ekosistem yang sama.

“Pembentukan yayasan ini berlandaskan pada UU No. 28 Tahun 2004 sebagai perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan mendirikan yayasan pendidikan,” ujar Andi Harun.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembiayaan rutin dan pemeliharaan Sekolah Terpadu Samarinda harus tetap berada dalam struktur anggaran Pemerintah Kota. Untuk jenjang SDN dan SMPN, pendanaan akan dikelola melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Sementara untuk jenjang SMA Prestasi Samarinda, pengelolaannya akan dikoordinasikan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota.

“Yayasan ini milik pemerintah, namun tetap bekerja berdasarkan regulasi yang diatur melalui Peraturan Wali Kota (Perwali). Sistemnya akan seperti pengelolaan KONI, PKK, atau Pramuka, di mana pemerintah daerah tetap menjadi instrumen hukum utama,” jelasnya.

Di penghujung rapat, Wali Kota Samarinda menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Asli Nuryadin, untuk segera melakukan koordinasi intensif dengan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek guna memastikan kejelasan dan kepastian lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, antara pilihan lahan SMA Melati atau alternatif lahan yang ditunjuk oleh Pemkot.

“Untuk Kepala Disdikbud, segera berangkat ke Jakarta bersama jajaran guna meluruskan informasi terkait usulan lokasi Sekolah Rakyat sebagaimana tertuang dalam surat dukungan survei lokasi dari Kemensos RI. Ini penting agar kita memiliki kepastian lokasi yang benar,” tegas Andi Harun.(VE/KMF-SMR/HIR/DOKPIM)

Scroll to Top