Berita Populer

Berita Terbaru

Hadapi Tantangan Zaman, Sekprov Pastikan ASN Pemprov Kaltara Lebih Adaptif dan Inovatif
DPRD Kaltara Bentuk Tim Terpadu Awasi BBM, Antisipasi Penyalahgunaan dan Antrean SPBU
Sekprov Dorong ASN Tingkatkan Pelayanan Publik
Lahan Dibakar di Siang Hari, Api Nyaris Merambat ke Permukiman Warga di Tana Tidung
Di Halalbihalal IKAT, Sekda Ajak Masyarakat Jaga Harmoni
Ratusan Pelajar Meriahkan Lomba Olahraga Tradisional PKD Bulungan 2026

KALTIM

Marak Kecurangan Distribusi BBM, Sat Samapta Polres Berau Gelar Patroli Pengawasan SPBU

BERAU, mandaupost – Untuk memastikan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) tetap sesuai aturan dan tidak disalahgunakan, Satuan Samapta Polres Berau melaksanakan patroli pengawasan di sejumlah SPBU yang tersebar di wilayah Kabupaten Berau, Kamis (22 Mei 2025).

Pengawasan berlangsung dari pukul 11.45 hingga 12.30 WITA, dengan menyasar lima lokasi SPBU, yakni yang berada di Jl. H. Isa I, Jl. Bujangga, Jl. Rinding, Jl. Raja Alam Sambaliung, dan Jl. Marsma Iswahyudi Rinding. Tim patroli dipimpin oleh Aipda Koko, didampingi Bripda Arif dan Bripda Arya, menggunakan kendaraan dinas Isuzu D-Max.

Dalam pelaksanaannya, personel mengutamakan pendekatan yang komunikatif dan humanis, dengan memberikan edukasi serta imbauan langsung kepada para pengelola SPBU dan masyarakat pengguna layanan.

Petugas mengingatkan agar pihak SPBU tidak melayani pembeli yang melakukan pengisian BBM dengan cara yang melanggar ketentuan, seperti menggunakan tangki modifikasi, jeriken, atau mengisi berulang kali dalam waktu singkat. Pengendara juga diimbau untuk membeli BBM sesuai dengan kebutuhan agar tidak terjadi kelangkaan dan antrean panjang.

Sat Samapta Polres Berau menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan patroli serupa sebagai langkah preventif menjaga kelancaran dan ketertiban distribusi BBM di wilayah hukumnya.(**)

Berantas Premanisme, Polda Kaltim Amankan 134 Pelaku

BALIKPAPAN, MP — Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Irjen Pol. Drs. Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H., memimpin langsung konferensi pers terkait hasil pelaksanaan Operasi Pekat Mahakam II Tahun 2025 di Mapolda Kaltim, Jumat (23/5).

Dalam konferensi tersebut, Kapolda menyampaikan bahwa selama periode 1 hingga 21 Mei 2025, jajaran Polda Kaltim berhasil mengungkap 91 kasus dan mengamankan 134 tersangka, termasuk 19 Target Operasi (TO) dan 115 Non-TO.

“Operasi ini kami laksanakan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap segala bentuk penyakit masyarakat, khususnya premanisme dan tindak kriminal lainnya yang meresahkan,” ujar Irjen Pol Endar Priantoro di hadapan awak media.

Kapolda menjelaskan bahwa operasi melibatkan total 330 personel, terdiri dari 130 personel Polda dan 200 personel dari jajaran Polres. Kegiatan dilakukan secara terpadu melalui empat satuan tugas utama, yaitu Satgas Preemtif, Preventif, Gakkum, dan Banops, yang secara keseluruhan telah melaksanakan 986 kegiatan sepanjang operasi berlangsung.

Dalam keterangannya, Kapolda Kaltim menyoroti bahwa Satgas Gakkum menjadi garda terdepan dalam upaya penindakan dengan catatan 87 kegiatan, yang menghasilkan penangkapan terhadap ratusan pelaku tindak kriminal. Jenis kasus paling dominan adalah pencurian, sebanyak 33 kasus, yang tersebar di berbagai wilayah hukum Polda Kaltim.(**)

Pemprov Kaltim Raih WTP Ke-12 dari BPK RI

SAMARINDA, MP – Provinsi Kalimantan Timur kembali raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini merupakan WTP ke-12 atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2024.

Hal tersebut disampaikan Anggota VI BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, yang Diwakili Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI, Ahmad Adib Susilo, pada Rapat Paripurna ke-11 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (23/5/2025).

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menjelaskan LHP BPK atas laporan keuangan Pemprov Kaltim Tahun 2024 sebagai masukan atau solusi yang terkait dengan laporan keuangan sehingga memberikan stimulus yang besar bagi kemajuan Pemprov Kaltim.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian, dikatakan Hasanuddin Mas’ud, mencerminkan bahwa laporan tersebut harus berdasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan dalam pengungkapan atas angka-angka laporan keuangan, kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern.

Kendati demikian, pihaknya meminta kepada Pemprov Kaltim agar dapat menindaklanjuti apa saja yang menjadi rekomendasi, saran, dan masukan dari LHP BPK dimaksud agar dapat menjadi perbaikan kedepannya.

Ia menambahkan DPRD Kaltim akan mencermati berbagai hal yang direkomendasikan BPK RI terkait LHP dimaksud, dan DPRD perlu melakukan monitor hal-hal yang telah direkomendasikan sebagai upaya perbaikan pelaksanaan pemerintahan di daerah untuk meningkatkan kinerja dalam upaya memajukan pembangunan dan mensejahteraan rakyat Kaltim.

“Dalam rangka menindaklanjutihasil pemeriksaan keuangan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud harus disampaikan kepada pihak BPK, selambat-lambatnya enam puluh hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” jelasnya.(**)

Pemkot Samarinda Evaluasi Elektronifikasi Transaksi dan PAD Triwulan I 2025

Komitmen Nyata Menuju Pemerintahan Digital

SAMARINDA, MP — Pemerintah Kota Samarinda menggelar High Level Meeting (HLM) untuk mengevaluasi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) triwulan pertama Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Mangkupelas, Balai Kota Samarinda, pada Jumat (23/5/2025).

Dalam kesempatan itu, Wali Kota didampingi Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri, Sekda kota Samarinda Hero Mardanus Satyawan, dan Plt kepala Bapenda Ananta Fathurazzi.

Andi Harun, dalam sambutannya menegaskan bahwa evaluasi ini harus menjadi momen kerja nyata, bukan sekadar seremoni.

Ia menekankan pentingnya pengukuran kinerja secara terukur melalui sejumlah indikator.

“Evaluasi ini harus terukur. Kita tidak hanya melihat capaian, tetapi juga mengidentifikasi hambatan implementasi serta dampaknya terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Menurut Wali Kota, terdapat empat indikator utama dalam menilai kinerja ETPD, yakni Persentase penggunaan transaksi non-tunai pada aspek pendapatan dan belanja daerah, kedua Indeks elektronifikasi transaksi sebagai tolok ukur capaian digitalisasi, ketiga Pemanfaatan sistem pembayaran digital, seperti QRIS dan kartu kredit pemerintah dan keempat Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan sebagai hasil dari implementasi ETPD.

Pada kesempatan itu, Wali Kota juga mengungkapkan bahwa indeks ETPD Kota Samarinda pada semester II tahun 2024 sempat berada di angka 98 persen.

Meski tergolong tinggi, capaian tersebut mengalami penurunan dari periode sebelumnya, sehingga menjadi perhatian khusus untuk ditingkatkan kembali pada semester pertama 2025, guna menghadapi penilaian Championship TP2DD tingkat regional.

Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi lintas perangkat daerah. “Seluruh OPD harus terlibat, karena keberhasilan ETPD sangat ditentukan oleh keterkaitan dan sinergi antar organisasi,” kata Andi Harun.

Dukungan dari Bank Indonesia dan Bank Kaltimtara turut diapresiasi. Wali Kota menyebut keduanya sebagai mitra strategis dalam mempercepat digitalisasi keuangan daerah.

“Bank Indonesia telah memberikan banyak arahan evaluatif, sementara Bank Kaltimtara menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan ETPD di Samarinda,” ujarnya.

Menutup sambutan, Wali Kota mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda yang mencapai 8,6 persen. Ia menyebut capaian tersebut sebagai hasil kerja kolektif seluruh elemen pemerintah daerah.

“Kalau manfaatnya besar bagi masyarakat, maka itu pasti hasil kerja bersama,” pungkasnya.(**)

Gubernur Kaltim Ajak Pengembang Properti Turut Andil Bangun IKN

SAMARINDA, MP – Pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlangsung hingga saat ini di Benua Etam Provinsi Kaltim. Untuk itu, Pemprov Kaltim mengajak seluruh pengembang properti atau perumahan khususnya yang tergabung dalam organisasi Real Estate Indonesia (REI) Kaltim, agar turut serta mengembangkan usahanya di Kaltim, sehingga turut juga berdampak pada pembangunan IKN.

Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) menjelaskan, melalui pengembangan pembangunan IKN saat ini diharapkan dapat menguji atau menantang seluruh pengusaha atau entrepreneur untuk menjadikan kesempatan emas dalam mengembangkan usaha pembangunan perumahan di Kaltim.

“Menurut hemat saya, ini kesempatan bagi entrepreneur di Kaltim, terutama pengusaha perumahan atau properti yang tergabung di REI dapat mengembangkan usaha di Kaltim. Karena itu, pemprov meminta dan mengajak semua pengembang properti turut mendukung pengembangan pembangunan di daerah, dengan harapan IKN juga bisa maju,” pesan Gubernur Harum saat memberikan arahan kepada ratusan pengusaha properti yang tergabung di REI, di Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim.

Apalagi, sambung Gubernur Harum, Presiden RI Prabowo Subianto sudah menjelaskan, bahwa ke depan pusat pemerintahan juga diarahkan ke IKN. Bahkan, saat ini pengembangan IKN sedang pada proses pembangunan infrastruktur eksekutif dan yudikatif.

Gubernur Harum juga menyarankan, agar para pengusaha bisa menginap di IKN. Apalagi, akses menuju IKN juga tidak terlalu jauh, baik dari Balikpapan maupun dari Samboja, Tenggarong, hingga Jembatan Pulau Balang.

“Yang jelas Kaltim memberikan kemudahan untuk berinvestasi. Begitu juga Otorita IKN berupaya memberikan kemudahan-kemudahan untuk berinvestasi. Selanjutnya, harapan saya, ketika Pemprov Kaltim siap membangun sejumlah infrastruktur di daerah, masa anggota REI tak mendukung,” jelas Gubernur Harum.(**)

DPRD Kaltim Turut Awasi Pelaksanaan PSU Mahakam Ulu

UJOH BILANG, MP – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Ekti Imanuel turut hadir dalam kegiatan pengecekan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai bagian dari persiapan pengamanan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kamis (22/05).

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Kapolda Kaltim Brigjen Pol. Endar Priantoro, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Iffa Rosita, serta Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh.

Ekti Imanuel mengatakan, bahwa kehadirannya dalam rangka mendampingi rombongan Gubernur Kaltim dalam kegiatan monitoring persiapan PSU.

“Kita mendampingi Pak Gubernur, Kapolda, dan Pangdam terkait dengan kunjungan monitoring persiapan PSU tanggal 24 Mei di Mahakam Ulu,” tuturnya.(**)

Andi Harun Terima Kunjungan kehormatan Delegasi Malaysia

SAMARINDA, MP – Walikota Samarinda Dr. H. Andi Harun Menerima Kunjungan Kehormatan dari Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan Malaysia yang  dipimpin langsung oleh Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan, Yang Berbahagia  Datuk Seri Noridah binti Abdul Rahim  di ruang Mangkupalas Kantor  Balai Kota Samarinda. Jum’at (23/5/2025).

Turut mendampingi Saefuddin Zuhri Wakil Walikota Samarinda, Hero Mardanus Sekda Kota Samarinda, Ananta Faturozi Kepala BAPERIDA Perwakilan BPKAD, , Dinas DISPORAPAR, Kabag. Kerjasama Sekretariat Balai kota Samarinda.

Disampaikan (YBhg)Datuk Seri noridah sangat  senang bisa bersilaturahmi dengan Walikota Samarinda beserta jajarannya, dan dalam pertemuan ini juga beliau menyampaikan untuk mengundang secara  langsung Walikota Samarinda untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam Borneo Flora Festival 2025,

Datuk Seri Noridah juga menerangkan bahwa Borneo Flora Festival @Labuan 2025 merupakan ajang penting dalam memperkenalkan  keindahan flora lokal Borneo dan warisan lanskap etniknya.”tuturnya.

Borneo Flora Festival @Labuan 2025 rencananya akan digelar di Kompleks Sukan Laut Antarbangsa Labuan mulai 26 hingga 30 Juli 2025.”tambahnya.

Andi Harun  Walikota Samarinda menyambut baik  kunjungan Kehormatan Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan Malaysia (YBhg) Datuk Seri Noridah beserta rombongan.

Saya  sangat senang dengan undangan dari  Pemerintah Malaysia  pada Borneo Flora Festival @Labuan 2025 pada bulan juli 2025 mendatang.”ucap Andi Harun.

Diujung pertemuan Andi Harun mengatakan berencana akan hadir pada undangan Pemerintah Malaysia melalui Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan, (YBhg)  Datuk Seri Noridah binti Abdul Rahim di acara Borneo Flora Festival @Labuan 2025. (Eko/kmf-smr)

Hadiri ICDN, Rudi Mas’ud Ajak Semua Pihak Sukseskan Pembangunan IKN

PONTIANAK, MP – Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) didaulat menjadi narasumber pada Seminar Nasional Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) dan Pelantikan Dewan Pengurus Nasional ICDN Periode 2025-2030 di Ballroom Hotel Mercure Pontianak, Senin 19/05.

Di hadapan para cendekiawan Dayak dari seluruh Tanah Borneo, Gubernur Harum mengajak masyarakat Dayak bergandeng tangan untuk turut andil membangun Indonesia dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kalimantan harus bersama-sama, bergandeng tangan. Masyarakat Dayak bukan hanya turut serta, tapi harus ikut menentukan masa depan bangsa,” seru Gubernur Harum memberi semangat.

Lebih jauh dijelaskan, luasnya Borneo dan potensi besar Pulau Kalimantan harus terus dirawat dan dijaga. Menurut Gubernur Harum kondisi ini bukan hanya dipandang sebagai tantangan, tapi juga peluang bagi warga Dayak Kalimantan.

“Kita harus kompak bagaimana membangun Tanah Borneo ke depan semakin berakselerasi,” ajak Gubernur disambut aplaus peserta seminar.

Dalam kesempatan yang baik itu, Gubernur Harum juga mengulas kebijakan yang diambil saat memimpin Kalimantan Timur bersama Wagub Seno Aji.

Diakuinya, Kalimantan Timur meski kaya sumber daya alam, kemiskinan masih terjadi. Angkanya mencapai 5,7 persen. Keyakinannya, satu kebijakan yang akan mampu memutuskan rantai kemiskinan itu adalah pendidikan.

“Makanya kita buat Program Gratispol. Bukan hanya gratis biaya pendidikan dari SMA, S1 hingga S3, tapi gratis juga seragam sekolahnya. Saya harap semua provinsi di Kalimantan segera berakselerasi,” harap Gubernur Harum lagi.

Terakhir, Gubernur Harum juga menegaskan pembangunan inklusif tidak boleh meninggalkan siapapun, termasuk warga Dayak.

Apalagi dengan tema seminar nasional “Empowering the Generation, No Dayak Left Behind”, Gubernur Harum menegaskan pembangunan sejati adalah pembangunan yang inklusif, yang tidak boleh meninggalkan siapapun.(**)

KPU Mahakam Ulu Simulasikan Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2025 Secara Virtual

MAHAKAM ULU, MP – Dalam rangka menyongsong pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2025, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahakam Ulu menyelenggarakan kegiatan simulasi melalui metode Tactical Floor Game (TFG) secar daring, Senin (19/5).

 

Simulasi ini dirancang untuk menguji kesiapan teknis serta memperkuat koordinasi lintas sektor antara penyelenggara pemilu, jajaran TNI-Polri, dan instansi terkait, agar seluruh tahapan PSU dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan sesuai regulasi.

 

Kegiatan yang dilakukan melalui sambungan Zoom Meeting ini mensimulasikan berbagai potensi skenario di lapangan, mulai dari distribusi logistik pemilu ke wilayah terpencil, pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga penanganan gangguan yang dapat mengganggu jalannya pemungutan maupun penghitungan suara.

 

Melalui pendekatan TFG, setiap unsur yang terlibat dapat memetakan peran dan tanggung jawabnya secara komprehensif. Hal ini penting sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan geografis dan keamanan yang kerap dihadapi di wilayah Mahakam Ulu.

 

Perwakilan dari Polres Kutai Barat yang turut hadir dalam simulasi menyampaikan komitmennya dalam mendukung pengamanan tahapan PSU, demi menjaga stabilitas dan kelancaran proses demokrasi di daerah perbatasan tersebut.

 

KPU Mahakam Ulu berharap kegiatan ini menjadi bagian integral dalam menciptakan Pilkada yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.(**)

Pengurus PELTI Kukar Resmi Dilantik

TENGGARONG, MP – Pelantikan Ketua PELTI Kukar terpilih, Fatlon Nisa, oleh Ketua PELTI Kalimantan Timur, Dr. Ir. H. Zairin Zain, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan bendera pataka.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Dr. H. Sunggono, menghadiri pelantikan dan pengukuhan kepengurusan Persatuan Tenis Lapangan Indonesia (PELTI) Kukar periode 2024-2028. Acara berlangsung di ruang serbaguna Sekretariat DPRD Kukar pada Sabtu (17/5/2025).

Dalam sambutannya yang membacakan amanat Bupati Kukar Edi Damansyah, Dr. H. Sunggono menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus PELTI Kukar yang baru dilantik. Bupati berharap kepengurusan baru ini dapat bekerja dengan dedikasi, semangat, dan kebersamaan, serta mampu merumuskan program unggulan untuk membina atlet berbakat, menyelenggarakan kompetisi berkualitas, dan mempopulerkan tenis lapangan, terutama di kalangan generasi muda.

Bupati Edi Damansyah menekankan bahwa pelantikan ini merupakan momentum penting bagi perkembangan tenis lapangan di Kukar. Ia optimis di bawah kepemimpinan pengurus yang baru, PELTI Kukar akan menjadi organisasi yang solid dan berprestasi di berbagai tingkatan.

Bupati juga berpesan agar pengurus meningkatkan pembinaan dan pengembangan tenis lapangan, meningkatkan prestasi atlet dari usia dini hingga tingkat nasional dan internasional, serta mengorganisir kegiatan tenis lapangan dengan baik, termasuk turnamen, pelatihan, dan sertifikasi pelatih serta wasit.

“Jadikan PELTI sebagai wadah persatuan dan koordinasi, satukan klub, asosiasi, dan pengurus daerah demi sinergi pengembangan tenis, sehingga mampu meningkatkan prestasi dan daya saing atlet di berbagai skala,” pungkas Bupati dalam sambutannya.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar, Aji Ali Husni, dan Ketua KONI Kukar, Chairil Anwar.(**)

Scroll to Top