Berita Populer

Berita Terbaru

Hadapi Tantangan Zaman, Sekprov Pastikan ASN Pemprov Kaltara Lebih Adaptif dan Inovatif
DPRD Kaltara Bentuk Tim Terpadu Awasi BBM, Antisipasi Penyalahgunaan dan Antrean SPBU
Sekprov Dorong ASN Tingkatkan Pelayanan Publik
Lahan Dibakar di Siang Hari, Api Nyaris Merambat ke Permukiman Warga di Tana Tidung
Di Halalbihalal IKAT, Sekda Ajak Masyarakat Jaga Harmoni
Ratusan Pelajar Meriahkan Lomba Olahraga Tradisional PKD Bulungan 2026

KALTIM

Polresta Balikpapan Kembali Bekuk Residivis Narkoba

BALIKPAPAN, MANDAUPOST – Satuan Reserse Narkoba Polresta Balikpapan berhasil mengungkap peredaran sabu dan menangkap seorang residivis narkoba. Operasi yang dipimpin Kasat Resnarkoba Kompol Bangkit Danjaya, ini dilakukan setelah menerima laporan masyarakat tentang dugaan peredaran narkotika di wilayah Kec.Balikpapan Selatan tepatnya di Jalan Syarifuddin Yoes, RT 45, Kel.Sepinggan, Jumat (04/07).

Tim berhasil mengamankan seorang pria berinisial DR (37) yang tercatat sebagai residivis kasus narkoba dengan riwayat hukuman penjara tahun 2015-2019.

Dari penggeledahan, polisi menyita barang bukti berupa 5 paket sabu dengan berat bruto 6,64 gram yang terbungkus dalam plastik klip bening dan plastik hitam. Selain itu, turut diamankan 1 bundle plastik klip kosong, 2 sendok plastik dari sedotan bening, serta 1 unit HP Realme C15 warna silver yang diduga digunakan untuk transaksi.

Pengembangan kasus mengarahkan polisi ke rumah DR di Jalan Patriot, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat. Di lokasi kedua ini, tim kembali menemukan alat-alat yang diduga digunakan untuk mengemas narkoba.

Dalam pemeriksaan, DR mengaku menerima sabu tersebut dari seseorang berinisial “C” melalui sistem “jejak” dimana penyerahan dilakukan tanpa pertemuan langsung. Pelaku bersama barang bukti kemudian dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.

Kasi Humas Polresta Balikpapan, Ipda Sangidun menyatakan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat.

“Kami apresiasi kewaspadaan warga yang telah melapor. Aksi cepat ini telah menyelamatkan banyak orang dari jeratan narkoba,” ujarnya.

Ipda Sangidun juga mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif memerangi narkoba dengan melaporkan segala aktivitas mencurigakan, baik langsung ke kantor polisi maupun melalui call center 110. Pengungkapan kasus ini semakin mempertegas komitmen Polresta Balikpapan dalam memerangi peredaran narkoba.(**)

Pemkot Balikpapan Dukung Ketahanan Pangan dan Pertanian

BALIKPAPAN, MANDAUPOST – Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, melakukan peninjauan lapangan ke wilayah pertanian di Jalan Gunung Binjai, RT 15 Gang Persawahan, Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur. Kunjungan tersebut melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, camat, serta lurah setempat untuk melihat langsung potensi lahan pertanian yang ada di wilayah tersebut.

Dalam keterangannya, Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa Balikpapan ternyata masih memiliki lahan persawahan yang cukup luas, yakni sekitar 97 hektare, yang sebagian besar masih mengandalkan irigasi tadah hujan.

“Kita mengunjungi persawahan. Ternyata di Gunung Binjai, Kelurahan Teritip, masih ada lahan persawahan seluas 97 hektare. Namun, baru 25,9 hektare yang sudah mendapatkan saluran irigasi. Sisanya masih menggunakan sistem tadah hujan,” ujar Bagus Susetyo.

Bagus dan dinas terkait akan merencanakan agar irigasi teknis bisa segera diprogramkan agar 60 hektare sisanya bisa dimanfaatkan secara optimal.

“Hal ini setidaknya dapat mengurangi ketergantungan Balikpapan terhadap pasokan beras dari luar daerah,” imbuhnya.

Saat ini, kelompok tani yang dipimpin oleh Ramadhan sudah memanfaatkan sebagian lahan tersebut untuk menanam padi dua kali setahun. DKP3 (Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan) juga telah memberikan dukungan berupa alat mesin pertanian (alsintan), pupuk, benih, hingga dolomit guna menetralkan tingkat keasaman tanah.

Ramadhan mengatakan hasil panen gabah kering dari lahan yang sudah beririgasi bisa mencapai 4,6 ton per hektare dan dihargai Rp6,500 per kilogram.

“Dengan bantuan yang sudah ada, kami berharap sistem irigasi juga dapat segera direalisasikan agar hasil panen bisa lebih maksimal agar dapat mendukung ketahanan pangan,” harapnya.

Selain persawahan, di sekitar kawasan tersebut juga memiliki lahan hortikultura yang ditanami jeruk dan jagung. Pemerintah kota juga meninjau kebutuhan jalan usaha tani guna mendukung distribusi hasil pertanian. Bantuan jalan usaha tani sepanjang 2,5 kilometer direncanakan untuk mendukung aksesibilitas petani.

“Kami melihat langsung tanaman jeruk yang dikembangkan oleh Pak Wahyudi. Tanahnya cukup produktif, dan ini menunjukkan bahwa dengan niat dan usaha yang kuat, hasil baik bisa dicapai. Pemerintah kota siap mendukung mulai dari proses awal hingga pemasaran,” tegas Bagus.

Tinjau Integrated Farming System Kodam VI/Mulawarman

Setelah dari Gunung Binjai, rombongan juga meninjau program Integrated Farming System (IFS) yang dikelola oleh Kodam VI/Mulawarman. Program ini mencakup lahan seluas 90 hektare yang telah dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan ayam, perikanan dengan sistem bioflok, serta hortikultura.

“Saya melihat ini sudah berkembang menjadi pusat agribisnis. Ada peternakan ayam, perikanan lele, cetakan sawah sekitar 15 hektare, dan hortikultura. Ini menjadi role model pengembangan pertanian di kota Balikpapan,” kata Wakil Wali Kota.

Menurut Bagus, program IFS ini selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 22 Tahun 2025 tentang Ketahanan Pangan, yang mewajibkan setiap kabupaten/kota di Indonesia menyiapkan lahan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Ia mengapresiasi keterlibatan Kodam VI/Mulawarman yang juga memberdayakan masyarakat lokal melalui tujuh kelompok tani dengan rata-rata anggota 12 orang per kelompok.

“Yang membanggakan, Kodam juga melibatkan petani lokal. Ini penting, karena program ketahanan pangan tak bisa berjalan tanpa keterlibatan petani. Ini juga mendorong lahirnya petani milenial,” jelasnya.

Kegiatan pertanian di lahan IFS ini bahkan telah menghasilkan komoditas seperti telur ayam dengan produksi mencapai 1.800 butir per hari dan budidaya ikan lele yang terus berkembang.

Aster Kodam VI/Mulawarman, Kolonel Kav M. Arifin, turut menyampaikan bahwa seluruh kegiatan IFS mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Balikpapan.

“Kami disokong penuh oleh pemerintah kota, baik alat pertanian, pembinaan teknis, maupun dukungan dari dinas terkait. Ini memungkinkan kegiatan berjalan lancar dan sesuai rencana,” ungkap Kolonel Arifin.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi dengan para petani.

“Ketahanan pangan tidak akan berjalan tanpa melibatkan petani. Maka, prinsip kami adalah tetap memberdayakan mereka,” pungkasnya.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Balikpapan bersama Kodam VI/Mulawarman berharap dapat mendorong kemandirian pangan, menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian, serta menginspirasi generasi muda untuk terjun menjadi petani modern.

Dekranasda Balikpapan Dorong Pengrajin Lokal Tembus Pasar Global

BALIKPAPAN, MANDAUPOST — Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Balikpapan resmi melantik pengurus baru untuk masa bakti 2025 – 2030 dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Rabu (4/7).

Hj. Nurlena Rahmad Mas’ud, S.E., dilantik menjadi Ketua Dekranasda Kota Balikpapan masa bakti 2025 – 2030. Acara ini sekaligus menjadi momentum menyambut HUT ke-45 Dekranas yang akan digelar pada 9–11 Juli mendatang di Kota Balikpapan dengan tema “Perajin Berdaya Mendunia”.

Ketua Dekranasda Kota Balikpapan periode 2025 – 2030, Hj. Nurlena Rahmad Mas’ud, S.E., menyampaikan bahwa tema HUT ke-45 bukan hanya slogan, melainkan sebuah semangat kolektif untuk mengangkat derajat perajin lokal agar mampu bersaing di kancah internasional.

‘”Perajin Berdaya Mendunia’ adalah semangat besar yang menggambarkan harapan dan tekad kita semua untuk menjadikan para perajin lokal tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan bersaing di pasar global,” ungkap Hj. Nurlena.

Ia menambahkan, menyambut usia ke-45 Dekranas, sinergi dan kolaborasi harus terus diperkuat demi menjadikan produk kerajinan Indonesia dikenal dan berdaya saing tinggi secara global.

“Kita sangat bersyukur Balikpapan terpilih sebagai tuan rumah. Karena jika digilir di antara 514 kabupaten/kota, maka butuh waktu 514 tahun lagi bagi Balikpapan untuk menjadi tuan rumah kembali,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Balikpapan, Dr. H. Rahmad Mas’ud, S.E., M.E., dalam sambutannya memberikan selamat kepada pengurus baru dan menekankan pentingnya peran strategis Dekranasda dalam membina serta memajukan sektor kerajinan dan UMKM lokal.

“Selamat kepada para pengurus yang hari ini resmi dilantik. Semoga dengan amanah baru yang diemban, Dekranasda Balikpapan semakin mantap berkiprah dalam memajukan industri kerajinan di Kota Beriman,” kata Wali Kota.

 

Ia menyoroti bahwa di tengah derasnya arus globalisasi dan tantangan ekonomi digital, sektor UMKM lokal perlu diperkuat agar mampu bersaing, bahkan menembus pasar nasional dan internasional. Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen mendukung geliat UMKM dan sektor kerajinan daerah. Namun, menurutnya, semua itu akan lebih berdampak jika dikerjakan bersama lintas sektor terkait, dengan semangat kolaborasi dan gotong royong.

Rahmad Mas’ud menyampaikan beberapa harapan bagi pengurus Dekranasda masa bakti 2025–2030. Ia berharap Dekranasda dapat memperkuat posisinya sebagai penggerak ekonomi kreatif, serta mampu memberikan ruang yang lebih luas bagi perajin untuk berkembang dan bersaing di pasar global. Selain itu, peningkatan daya saing produk kerajinan lokal yang otentik juga menjadi sorotan penting.

Ia juga mendorong regenerasi perajin dari kalangan generasi muda, serta pembangunan jejaring, kolaborasi, dan partisipasi aktif dengan Dekranasda dari seluruh Indonesia. Tak kalah penting, Rahmad Mas’ud menginginkan adanya promosi dan apresiasi yang lebih luas bagi UMKM dan perajin, sekaligus kontribusi nyata dalam mendorong kemandirian ekonomi nasional.

“Menjadi pengurus bukan sekadar formalitas atau seremonial. Ini adalah kesempatan berbuat baik, memberikan manfaat nyata kepada masyarakat Balikpapan dan pelaku UMKM. Langkah kita hari ini akan menjadi catatan sejarah dalam hidup kita,” imbuhnya.

Pada kesempatannya, mewakili Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Timur, Hj. Syarifah Suraidah Harum, Sekretaris Dekranasda Provinsi Kaltim, Ronny Suhendra, S.T., menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pelantikan ini serta menekankan pentingnya peran Dekranasda dalam menggali potensi kriya lokal.

“Pelantikan hari ini bukan hanya seremoni, tetapi awal dari komitmen besar untuk membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Tugas para pengurus tidak ringan, karena harus menjembatani potensi lokal dengan tantangan pasar global,” ujar Ronny.

Ronny mengajak semua pihak untuk menjaga semangat kolaborasi antara pemerintah daerah, tim penggerak PKK, Dekranasda, BUMN, dunia usaha, dan seluruh lapisan masyarakat demi mendukung tumbuh kembangnya para perajin lokal. (**)

Gubernur Kaltara Harapkan Pengalihan PI 10 Persen Dapat Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah

JAKARTA, MANDAUPOST – Gubernur Kalimantan Utara, Dr H Zainal A Paliwang, SH., M.Hum berharap pengalihan Participating Interest (PI) 10 persen kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Migas Kaltara Jaya dapat memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Zainal saat menyaksikan bersama Walikota Tarakan dr. Khairul, M.Kes., penandatanganan perjanjian pengalihan PI 10 persen pada wilayah kerja Tarakan antara Direktur PT Migas Kaltara Jaya Tarakan Onshore Darmawansyah, dan Direktur PT Medco E&P Tarakan Amri Siahaan, di Kantor Pusat PT Medco Energi Internasional, Senayan, Jakarta Selatan, Jum’at (4/7).

 

Turut menyaksikan momen bersejarah tersebut, Sekretaris SKK Migas Luky Yusgiantoro, Inspektur Migas Kementerian ESDM Asep Herman, Deputi Eksplorasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja Rikky Rahmat Firdaus, Deputi Keuangan dan Komersialisasi Kurnia Chairi, dan Dirut PP Migas Kaltara Jaya Poniti.

 

Gubernur Zainal dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi semua pihak dalam mendukung peningkatan kapasitas daerah di sektor energi.

 

“Penandatanganan ini merupakan langkah penting untuk memperkuat peran daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Kami meyakini kolaborasi ini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara lewat peningkatan pendapatan daerah,’’ kata Gubernur Zainal.

 

“Bagi provinsi Kaltara, khsususnya kota Tarakan sebagai salah satu daerah penghasil migas, kehadiran PI 10 persen ini menjadi sebuah tonggak penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” sambungnya.

 

Lebih lanjut, Gubernur Zainal mengingatkan BUMD sebagai penerima PI harus mampu menunjukkan profesionalitasnya dalam mengelola hak PI ini secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

 

“Tentunya dari hasil PI 10 persen ini, diharapkan mampu menghasilkan lapangan kerja, dukungan pada program-program pemberdayaan masyarakat, kemitraan dengan UMKM lokal, dan yang terpenting juga kontribusi nyata terhadap PAD,” ucapnya.

 

Menurut orang nomor satu di Kaltara tersebut, ia beserta masyarakat Kaltara memiliki harapan besar bahwa program ini dapat mewujudkan peningkatan ekonomi daerah yang kelak berdampak nyata terhadap pembangunan di provinsi ke-34.

 

Gubernur Zainal menegaskan komitmen ini direalisasikan melalui bentuk kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta dalam pengelolaan sumber daya migas, seperti yang ada di Tarakan.

 

“Ini merupakan amanat dari peraturan menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016, yang bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif pemda dalam industri hulu migas, meningkatkan kapasitas ekonomi daerah, serta memperkuat prinsip pemerataan hasil pembangunan nasional,” jelasnya.

 

Perlu diketahui, PI dalam migas, khususnya PI 10 persen adalah bagian kepemilikan dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu migas yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

 

Sementara, itu, Sekretaris SKK Migas Luky A. Yusgiantoro menegaskan bahwa pengalihan PI 10% ini adalah bagian dari komitmen nasional untuk memperluas manfaat kegiatan usaha hulu migas bagi daerah penghasil, dengan tetap menjaga efisiensi dan akuntabilitas operasi.

 

“Ini merupakan wujud komitmen SKK Migas dalam mendorong partisipasi aktif daerah dalam industri hulu migas. Kami mengapresiasi langkah kolaboratif ini untuk mewujudkan tata kelola migas yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

 

Inspektur Migas Kementerian ESDM, Asep Herman mengatakan, Kementerian ESDM mendukung penuh inisiatif yang mendorong tata kelola sektor migas yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan.

“Dengan pelibatan aktif daerah, kami berharap industri hulu migas dapat memberikan kontribusi yang lebih merata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.”terangnya.

 

Senada disampaikan Gubernur Zainal, Walikota Tarakan, Khairul dalam sambutannya menyambut baik kerjasama ini, menyatakan bahwa “Penandatanganan ini bermanfaat bagi seluruh pihak, terutama dalam hal pendapatan daerah. Begitu pula dengan peningkatan kompetensi dari BUMD Kalimantan Utara maupun Kota Tarakan”.

 

Direktur Medco E&P Tarakan, Amri Siahaan menyampaikan bahwa penandatanganan ini menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam mewujudkan tata kelola migas yang berkelanjutan dan inklusif.

 

“Kami menyambut baik kerja sama ini sebagai bagian dari komitmen Medco E&P dalam menjalankan ketentuan PSC, serta berkolaborasi untuk memperkuat kontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal dan ketahanan energi nasional,” bebernya.

 

Turut hadir mendampingi Gubernur Zainal, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setdaprov Kaltara Dr. Taufik Hidayat, S.TP., M.Si., Plt. Kepala Badan Penghubung Kaltara, H. Teddy Kusuma, S.Hut., M.AP., dan Kepala Bidang Geologi Dinas ESDM, Kaltara Trimulbar, S.T. (dkisp).

Bupati Aulia Rahman Basri Resmi Luncurkan “Pantau BPKB Etam”

TENGGARONG, MANDAUPOST – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri secara resmi meluncurkan program “Pantau BPKB Etam” (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) di Taman Pedestrian Tanjung Tenggarong pada Jumat (4/7).

Inisiatif dari Polres Kukar ini bertujuan mempermudah layanan publik, khususnya dalam pengecekan status BPKB kendaraan bermotor. Masyarakat kini dapat mengakses dan memantau proses penerbitan BPKB secara langsung melalui situs resmi Satlantas Polres Kukar, www.satlantaskukar.net, tanpa perlu datang ke kantor polisi.

Bupati Aulia Rahman Basri menjelaskan bahwa pajak kendaraan adalah sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting untuk kemakmuran masyarakat Kukar. Berbagai kemudahan diupayakan untuk memfasilitasi pembayaran pajak kendaraan bermotor.

“Kita semua menyadari bahwa di era transformasi digital saat ini, kebutuhan akan sistem pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel menjadi sebuah keharusan,” ujar Bupati.

Ia menambahkan, masyarakat sering menghadapi kesulitan saat melakukan proses Rubentina (Rubah Bentuk, Nama, Alamat, Nomor Polisi, Sifat, dan BPKB Duplikat). Dengan “Pantau BPKB Etam,” masyarakat tak perlu lagi bertanya-tanya kapan BPKB mereka selesai.

Pemkab Kukar sangat mengapresiasi hadirnya aplikasi ini sebagai inovasi strategis. Aplikasi ini mendukung peningkatan pengelolaan dan pengawasan pembuatan dokumen BPKB, khususnya untuk kendaraan umum dan dinas di lingkungan Pemda.

“Aplikasi ini menjadi wujud nyata sinergi dan kolaborasi antara Polres Kukar dengan seluruh stakeholder, termasuk jajaran Pemda, dalam mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional,” kata Bupati.

Dengan sistem digital terintegrasi, semua proses menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Bupati Aulia mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan dan menyosialisasikan aplikasi “Pantau BPKB Etam” dengan baik.

Turut hadir dalam peluncuran ini Wakapolres Kukar AKBP Dody Surya Putra, Wakil Ketua III DPRD Kukar Aini Faridah, perwakilan Kepala Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar, seluruh Camat, Lurah, Kepala Desa, dan stakeholder terkait.(**)

Balikpapan Jadi Kota Pembangunan Kantor Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup

BALIKPAPAN, MANDAUPOST – Pemerintah kembali menegaskan komitmen menjaga keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan melalui pembangunan Kantor Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Kalimantan, ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) di Balikpapan, Jumat (4/7).

Acara ini dihadiri jajaran Kementerian Lingkungan Hidup diantaranya Deputi Penegakan Hukum, Rizal Irawan, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Rasio Ridho Sani, serta Deputi Tata Lingkungan dan SDA Berkelanjutan, Sigit Wiliantoro. Selain itu hadir Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kaltim, Anwar Sanusi.

Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud, (Harum) menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah pusat yang dinilai telah memberikan perhatian nyata terhadap penguatan kelembagaan lingkungan Kalimantan Timur, menurut Harum, kehadiran kantor Pusdal LH Kalimantan akan menjadi penguat sistem koordinasi, pengawasan, serta pengendalian lingkungan hidup secara lebih terintegrasi.

“Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Kehadiran Pusdal LH ini bukan hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga bagian dari strategi nasional dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, khususnya di Kalimantan termasuk di Kaltim,” ujar Gubernur Rudy Mas’ud.

Gubernur mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di Kalimantan Timur menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab besar dalam menjaga daya dukung ekologis kawasan. Terlebih, Kalimantan dikenal sebagai salah satu benteng terakhir ekosistem tropis Indonesia, dengan hutan hujan, lahan gambut, dan keanekaragaman hayati yang tinggi.(**)

Serasehan Harmoni Mandau: Kolaborasi Lintas Sektor untuk Asih Asah Asuh Menuju Warisan Budaya Tak Benda Dunia

SENDAWAR, MANDAUPOST – Dalam semangat pelestarian warisan budaya Nusantara, Serasehan Harmoni Mandau digelar sebagai forum kolaboratif lintas sektor yang mempertemukan para pelaku budaya, akademisi, pemerintah, Komunitas adat, dan generasi muda.

 

Acara ini menjadi bagian penting dari upaya bersama untuk mendorong pengakuan Mandau senjata tradisional suku Dayak sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dunia UNESCO pada tahun 2025. Yang berlangsung digedung Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Jum’at (4/7/2025).

 

Sebagimana kita ketahui bersama bahwa Mandau adalah senjata tradisional suku Dayak di Kalimantan yang sudah di akui oleh Indonesia. Mandau juga bukan hanya sekadar alat, melainkan sebuah simbol identitas, keberanian, dan kearifan lokal yang kaya akan nilai-nilai sejarah dan spiritual. Keberadaannya melekat erat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat adat Dayak, mulai dari upacara adat, ritual keagamaan, hingga seni pertunjukan.

 

Namun, di tengah gempuran modernisasi dan globalisasi, warisan budaya tak benda seperti Mandau menghadapi tantangan pelestarian yang serius. Kurangnya pemahaman lintas generasi, minimnya dokumentasi yang komprehensif, serta potensi hilangnya pengrajin tradisional adalah beberapa ancaman nyata.

 

Oleh karena itu, penting untuk secara aktif berkolaborasi lintas sektor dalam upaya melestarikan Mandau, tidak hanya sebagai benda mati tetapi sebagai warisan hidup yang harus terus diwariskan dan diakui dunia. Pengusulan Mandau sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dunia oleh UNESCO menjadi sebuah keniscayaan untuk memastikan keberlanjutan dan pengakuan global terhadap kekayaan budaya.

 

Dalam sambutan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyampaikan, Memaknai filosofi mandau secara mendalam dapat mengajarkan kita tentang ketajaman pemikiran, keberanian bertindak, dan keuletan dalam mempertahankan nilai-nilai luhur. Namun, di tengah gempuran modernisasi, kita menghadapi tantangan besar untuk memastikan Mandau tetap hidup, dikenal, dan dihargai oleh generasi mendatang, bahkan oleh dunia.

 

Inilah mengapa saresehan kita hari ini menjadi sangat relevan. Dengan mengangkat tema “Kolaborasi Lintas Sektor untuk Asih Asah Asuh Menuju Warisan Budaya Tak Benda Dunia” ini bisa dijadikan sebagai panggilan sekaligus tantangan bagi kita semua.

 

“Asih” berarti kasih sayang, kepedulian. Kita harus menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian yang mendalam terhadap Mandau, bukan hanya sebagai artefak, tetapi sebagai jiwa yang terus berdetak dalam denyut kehidupan kita. Ini berarti melibatkan generasi muda, menanamkan kebanggaan, dan memastikan cerita serta makna Mandau terus diceritakan.

 

“Asah” berarti mengasah, mengembangkan. Ini adalah tugas kita untuk terus menggali, meneliti, dan mendokumentasikan setiap aspek Mandau. Mulai dari proses pembuatannya, ragam motifnya, hingga kisah-kisah heroik yang menyertainya. “Asah” juga berarti mengembangkan potensi Mandau sebagai inspirasi dalam berbagai bidang, termasuk seni, ekonomi kreatif, dan pariwisata dan “Asuh” berarti membimbing, memelihara. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian Mandau secara fisik dan non-fisik. Ini mencakup perlindungan para empu dan pengrajin Mandau, regenerasi keahlian, serta memastikan ekosistem budaya yang mendukung keberlangsungan Mandau terus berkembang.

 

Sarasehan ini bukan hanya menjadi forum diskusi semata, tetapi juga pemicu lahirnya gerakan nyata dan berkelanjutan dalam pelestarian Mandau.

 

Frederick Edwin berharap kolaborasi lintas sektor yang terjalin semakin kuat, melahirkan inovasi dalam pelestarian, dan memastikan bahwa Mandau tidak hanya menjadi kebanggaan lokal, tetapi juga diakui sebagai warisan berharga bagi seluruh umat manusia.

 

“Semoga dengan kerja keras dan komitmen bersama, Mandau dapat segera tercatat sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dunia oleh UNESCO, menginspirasi daerah lain untuk terus menjaga dan mempromosikan kekayaan budaya mereka”. Ungkapnya

Melalui saresehan ini, “saya berharap kita dapat merumuskan langkah-langkah konkret, menyusun rencana aksi yang terpadu, dan mengidentifikasi potensi kolaborasi yang lebih luas. Mari kita jadikan forum ini sebagai titik tolak untuk memperkuat jaringan, berbagi ide, dan menyatukan energi demi satu tujuan mulia: menjadikan Mandau sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dunia.” Pungkanya. (**)

Polres PPU Ungkap Dua Kasus Penyalahgunaan Narkotika dan Sita Uang Jutaan Rupiah

PPU, MANDAUPOST – Satuan Reserse Narkoba kembali menorehkan prestasi dalam pemberantasan peredaran narkotika di lingkungan Polres PPUdengan mengamankan dua kasus penyalah gunaan narkotika dan menyita uang jutaan rupiah dari 2 lokasi berbeda, Kamis (03/07).

Wakapolres PPU Kompol Awan Kurnianto, S.H., mengungkap dua kasus penangkapan pengedar sabu dalam waktu berdekatan.

“Keberhasilan ini berkat sinergi petugas dan partisipasi aktif masyarakat. Kami sangat menghargai informasi warga yang membantu pengungkapan kasus ini,” terang Kompol Awan.

Kasus pertama terjadi Minggu malam (29/06/25) sekitar pukul 22.00 WITA, ketika tim Opsnal Sat Resnarkoba menangkap ABP (31), warga Desa Tepian Batang, Paser, di depan Pelabuhan Chevron, Penajam. ABP diduga sedang akan melakukan transaksi narkoba.

Dari penggeledahan, polisi menemukan dua paket sabu seberat 10,08 gram yang disembunyikan dalam kotak rokok Sampoerna.

Selain itu, diamankan pula lakban hitam, uang tunai Rp 50.000, dan HP Samsung Galaxy A04s. ABP yang positif menggunakan narkoba berdasarkan tes urin dijerat dengan Pasal 114 dan 112 UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Kasus kedua terjadi pada Selasa malam (17/06/25) sekitar pukul 21.30 WITA, ketika Satresnarkoba menangkap JS (38), warga Kediri yang tinggal di Sepaku, setelah menerima laporan warga tentang aktivitas mencurigakan di sebuah kontrakan.

Dari penggeledahan, polisi menemukan delapan paket sabu seberat 27,77 gram tersembunyi di celana panjang tersangka. Barang bukti lain yang diamankan meliputi dua timbangan digital, plastik klip bening, sekop kecil dari sedotan, uang Rp 3,8 juta, HP Infinix, dan motor Honda Vario tanpa plat. JS yang hanya lulusan SD dan bekerja sebagai buruh harian dijerat dengan pasal yang sama karena menguasai sabu melebihi 5 gram.

Wakapolres menyatakan bahwa penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih besar. Seluruh barang bukti telah diamankan, dan berkas perkara sedang dipersiapkan untuk proses hukum.(**)

Menteri Lingkungan Hidup Peduli Ekosistem Pesut Mahakam

KUTAI KARTANEGARA, MANDAUPOST – Menteri Lingkungan Hidup yang juga Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq melakukan kunjungan kerja ke Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kamis 3 Juli 2025.

Ia hadir untuk melihat langsung kondisi ekosistem Pesut Mahakam dan mengeksekusi langkah  penyelamatan spesies endemik  satwa air yang hampir punah tersebut.

Menteri Hanif Faisol menguraikan kawasan Danau Mahakam merupakan salah satu kawasan yang bernilai penting bagi keanekaragaman hayati karena terdapat spesies endemik yaitu Pesut Mahakam dan ekosistem spesifik yaitu danau dan lahan gambut.

Pesut Mahakam (Orcaella brevirostris) merupakan satwa yang dilindungi, masuk dalam kategori critically endangered (kritis) yaitu pada daftar merah (Red List) IUCN, dan masuk pada daftar Appendiks I CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

“Menteri jauh-jauh datang tidak hanya untuk melakukan seremoni. Menteri jauh-jauh datang untuk mengeksekusi apa yang harus dieksekusi dalam penanganan pelestarian biodiversiti kita,” kata Menteri Hanif Faisol di Gedung BPU Desa Pela di depan puluhan masyarakat desa tersebut.

Hadir dalam kunjungan kerja tersebut Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum), Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri dan Sekda Kaltim Sri Wahyuni.

Sekitar tiga puluh tahun lampau, kata Menteri Hanif Faisol, Pesut Mahakam bisa dengan mudah ditemui di Tepian Mahakam Samarinda. Tapi sekarang, Pesut Mahakam hanya menampakkan diri di sekitar Sungai Pela dan Danau Semayang. Jumlahnya pun diperkirakan tersisa hanya 62 ekor.

Menteri Hanif Faisol menegaskan, penyelamatan spesies endemik ini hanya bisa dilakukan dengan kerja nyata, bukan sekadar retorika, deklarasi dan diksi.(**)

Pemkot Samarinda Petakan Penangan Banjir Jangka Panjang

SAMARINDA, MANDAUPOST – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda gencar dalam menangani masalah banjir secara keseluruhan baik itu secara jangka panjang dan pendek. Salah satunya dengan itens melakukan kunjungan lapangan untuk memantau terhadap kawasan yang dianggap masih rawan terhadap terjadinya genangan air supaya segera diselesaikan.

Wali Kota Samarinda DR H Andi Harun didampingi instansi teknis kembali meninjau kawasan Bengkuring di Kecamatan Samarinda Utara untuk dilakukan penanganan jangka pendek termasuk membongkar bottoneck yang berkaitan dengan tanah warga termasuk bangunan SMK MEDIKA yang halamannya berada diatas saluran air.

Bahkan siang itu, tak sungkan orang nomor wahid di kota tepian ini untuk langsung turun masuk ke saluran drainase demi memastikan penyebab terjadinya aliran air tak menggalir dengan lancar.

“Tadi ada salah satu rumah milik warga di seberang parit yang berpotensi mempersempit aliran air, saya minta Pak Camat dan Lurah supaya melakukan komunikasi dengan pemilik rumah supaya kita bisa melakukan pelebaran saluran air yang berasal dari berbagai arah,”kata Wali Kota kepada awak media Kamis, 03/07.

Dalam kunjungannya tadi, Andi Harun juga mengidentifikasi satu void atau lubang eks tambang yang dianggap luberan airnya sangat berbahaya. Dirinya meminta kepada Camat untuk segera mengecek kepemilikan lahan tersebut karena berdekatan dengan kawasan perumahan.

“Hasil pengecekan, kolamnya tidak dipagar, tidak ada pengaman dan luberan airnya juga bisa masuk ke saluran drainase yang akan kita lebarkan. Keberadaan kolam ini membahayakan keselamatan manusia di masa yang akan datang. Jadi temuan tadi akan menjadi PR yang pekan depan akan segera kita tindak lanjuti,”sebut Wali Kota.

Tak itu saja, Wali Kota juga mengecek proyek pengendalian banjir di jalan terong yang dimana pekerjaannya tinggal menyelesaikan tanggul parit yang dituntaskan hingga tahun depan.

“Semoga proyek ini bisa mengurangi efek genangan yang ada di Bengkuring, karena pekerjaan pengendalian banjir mulai dari kawasan Betapus dan jalur sungai Karangmumus disekitar  Bengkuring terus berlangsung dari tahun ke tahun, jadi untuk menyelesaikan masalah ini tidak bisa mengandalkan satu tahun anggaran maka kita juga butuh bantuan pusat dan provinsi untuk berbaik hati membantu kita menyelesaikan masalah banjir ini,”harapnya.(**)

Scroll to Top