Berita Populer

Berita Terbaru

KALTIM

BONTANG, MANDAUPOST – Aksi tak senonoh seorang pria di Bontang Selatan akhirnya berhasil dihentikan setelah Tim Rajawali Sat Reskrim Polres Bontang menangkap terduga pelaku, Kamis (07/08).

Pria berinisial ‘AR’ (32) diduga melakukan tindakan eksibisionisme dengan sengaja menunjukkan alat vitalnya di sebuah toko aksesoris.

Pelaku berhasil diamankan pada Jumat (8/8) sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Ikan Tuna, Kel.Tanjung Laut Indah. Korban ‘MA’ mengaku kaget saat pelaku yang mengenakan helm dan masker tiba-tiba membuka resleting celananya saat berpura-pura berbelanja.

Dengan bukti rekaman CCTV dan keterangan saksi, polisi melacak dan menangkap ‘AR’ di kediamannya. Beberapa barang bukti seperti hoodie putih, helm putih, dan sandal hitam turut disita. Kini, pelaku menjalani proses hukum di Mako Polres Bontang.

Kasat Reskrim Polres Bontang, AKP Hari Supranoto menegaskan komitmen Polri untuk menindak tegas pelaku kejahatan asusila.

“Masyarakat tidak perlu ragu melapor jika mengalami atau melihat tindakan serupa. Kami akan bertindak cepat demi keamanan bersama,” tegasnya.

Kini pelaku terancam hukuman berdasarkan Pasal 36 Jo Pasal 10 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 281 KUHPidana(**)

SAMARINDA, MANDAUPOST – Ketua Komisili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Abdulloh, menegaskan perusahaan tambang di Kaltim tidak boleh lagi menggunakan jalan umum sebelum membangun jalur sendiri. Hal ini disampaikan usai menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kerusakan jalan akibat aktivitas kendaraan tambang.

Menurutnya, praktik penggunaan jalan umum oleh perusahan tambang selama ini sering menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Jalan rusak, kecelakaan meningkat, hingga konflik sosial tak terhindarkan.

“Jalan umum tidak boleh dipakai sembarangan oleh perusahaan tambang. Sebelum mereka membangun jalan sendiri izin tidak bisa diberikan. Regulasi harus ditegakkan supaya masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.

Dia mencontohkan kasus di Muara Kati Kutai Kartanegara, di mana konflik serius sempat terjadi akibat jalan hancur oleh truk tambang. Hal serupa juga pernah muncul di wilayah operasional KPC (Kaltim Prima Coal).

“itu langkah yang benar. Jangan sampai perusahaan hanya ambil untung, sementara masyarakat yang menanggung  kerugiannya,” sambungnya.

Ia menambahkan, tanah warga yang dilalui jalur tambang juga wajib diganti rugi dengan layak.

“Tidak boleh ada masyarakat yang dirugikan. Tanah yang dipakai perusahaan harus ada ganti ruginya,” ujarnya.

Meski DPRD mendesak ketegasan, Abdulloh mengakui kewenangan teknis terkait jalan nasional ada di tangan BPJN (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional). Karena itu, Komisi III hanya bisa memberikan rekomendasi dan mendesak eksekutif untuk bertindak.

“Kami memberikan masukan dan rekomendasi. Tapi secara teknis kewenangannya ada di BPJN. Walaupun begitu, DPRD akan terus mengawal agar aturan ditegakkan,” katanya.

Ia menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang  tindih aturan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dengan koordinasi yang baik, aturan bisa ditegakkan tanpa merugikan masyarakat maupun investasi.

Dia juga menyinggung, selain soal jalan tambang, DPRD juga tengah mendorong upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui regulasi lain, salah satunya revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang alur sungai.

Ia menegaskan bahwa kedua isu ini, jalan tambang dan alur sungai sama-sama bertujuan melindungi kepentingan publik dan memperkuat kas daerah. Abdulloh berharap langkah tegas ini bisa korban.

Menurutnya, investasi di bidang tambang harus berjalan seiring dengan tanggungjawab sosial dan pembangunan infrastruktur yang adil.

“Kami tidak anti investasi, tapi investasi harus memberi manfaat nyata. Jalan perusahaan wajib dibangun, dan itu haraga mati. Masyarakat sudah terlalu lama menanggung beban,” tegasnya.

DPRD akan terus mengawasi pelaksanaan pembangunan jalan oleh perusahaan tambang, sekaligus mendorong regulasi yang bisa menambah PAD tanpa mengorbankan kepentingan rakyat.(**)

PENAJAM, MANDAUPOST – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bergerak cepat menyambut pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat. Melalui rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar, dibentuklah satuan tugas (Satgas) khusus guna mengawal kesiapan dan implementasi program strategis nasional tersebut pada Kamis (7/8).

Rapat yang digelar di ruang kerja Sekda itu turut dihadiri oleh perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) PPU, menandakan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan MBG secara optimal.

Sekda Tohar menyampaikan bahwa pembentukan Satgas MBG merupakan tindak lanjut atas surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang meminta pemerintah daerah aktif mempersiapkan pelaksanaan program ini, khususnya dalam penyediaan lahan serta teknis pelaksanaan.

“Apa yang kita lakukan hari ini adalah bentuk keseriusan Pemkab PPU dalam menyambut program prioritas nasional. Satgas ini dibentuk untuk memastikan setiap proses berjalan sistematis, terukur, dan terkoordinasi,” jelas Tohar.

Tohar menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG memiliki dua pendekatan: pertama, untuk daerah yang telah memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan siap beroperasi; kedua, untuk daerah baru seperti PPU, yang harus terlebih dahulu mengusulkan lokasi pendirian SPPG.

“Dari empat lokasi yang kami ajukan, tiga di antaranya telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Badan Pangan dan Gizi Nasional. Kami akan terus bekerja agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi,” tambahnya.

Dalam forum tersebut, Sekda juga merinci tugas dan fungsi masing-masing OPD yang tergabung dalam Satgas MBG, untuk menghindari tumpang tindih peran serta memastikan jalannya koordinasi yang efektif.

Berikut pembagian tugas tersebut:

  • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR): Menjamin kesiapan infrastruktur dan aksesibilitas menuju lokasi SPPG.
  • Dinas Kesehatan dan DP3AP2KB: Mengawasi standar gizi dalam menu makanan yang disiapkan SPPG.
  • Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora): Menghimpun data penerima manfaat dari jenjang PAUD hingga SLTA, mencakup seluruh wilayah administratif PPU.
  • Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan): Mengidentifikasi dan memverifikasi lokasi pendirian SPPG.
  • Dinas Pertanian serta Dinas Ketahanan Pangan: Memastikan ketersediaan pasokan bahan baku lokal seperti sayur, ikan, dan sumber protein lainnya.
  • Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD): Menyiapkan administrasi terkait peminjaman dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) untuk mendukung kegiatan SPPG.
  • Kementerian Agama (Kemenag) PPU: Mengkoordinasikan pendataan santri pondok pesantren sebagai calon penerima manfaat MBG.

Selain itu, sejumlah unit kerja lainnya juga dilibatkan, seperti Bappelitbang yang bertugas dalam perencanaan dan korespondensi teknis, Bagian Hukum untuk penyusunan regulasi, dan Bagian Ekonomi sebagai penghubung lintas sektor. Inspektorat Daerah turut berperan sebagai pengawas pelaksanaan program.

“Tugas Inspektorat di sini bukan mengawasi ke dalam, tapi memastikan bahwa setiap OPD melaksanakan fungsi koordinasinya secara akuntabel dan sesuai dengan peran masing-masing,” tegas Tohar.

Dengan terbentuknya Satgas MBG, Pemkab PPU menargetkan seluruh tahapan persiapan dapat diselesaikan tepat waktu. Diharapkan, saat program resmi diluncurkan, pelaksanaannya di daerah dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan gizi masyarakat, khususnya generasi muda.

“Ini bukan sekadar proyek pangan, tetapi investasi jangka panjang dalam membentuk sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas,” pungkas Sekda Tohar.(**)

PENAJAM, MANDAUPOST — Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar kegiatan pembagian bendera merah putih kepada masyarakat, Kamis (7/8).

Sebanyak 4.200 lembar bendera dibagikan secara gratis kepada warga sebagai bagian dari gerakan nasional pemasangan bendera di seluruh penjuru tanah air.  Kegiatan ini dipusatkan di depan Alun-Alun Penyembolum Kecamatan Penajam. Tampak hadir secara langsung Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, Sekretaris Daerah Tohar, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Muhammad Bijak Ilhamdani, Kodim, jajaran kepolisian, serta unsur organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Antusiasme masyarakat pun terlihat tinggi, menyambut simbol-simbol kebangsaan dengan penuh semangat.

Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pembagian bendera ini merupakan bentuk ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan memperingati kemerdekaan RI dengan penuh suka cita.

“Semoga dalam merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, ini kita semua mendapatkan keberkahanya, walaupun dengan usia 80 itu kita tidak mudah mendapatkanya” ujar Waris.

Ia menambahkan, pembagian ribuan bendera ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program nasional Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih yang dicanangkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

“Selain di depan Alun Alun Penyembolum kami juga disalurkan ke empat kecamatan, yakni Penajam, Waru, Babulu, dan Sepaku. Masing-masing kecamatan mendapatkan distribusi bendera”, tambahnya.

Acara pembagian bendera ini berlangsung secara simbolis di depan Alun-Alun Penyembolum, dilanjutkan dengan pembagian langsung kepada masyarakat yang melintas di sekitar area tersebut. Petugas dari Satpol PP, Kesbangpol, jajaran kepolisian dan instansi lainnya turut membantu kelancaran kegiatan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten PPU berharap masyarakat dapat bersama-sama mengibarkan bendera merah putih mulai 1 hingga 31 Agustus 2025 sebagai bentuk cinta tanah air, penghormatan terhadap para pahlawan, dan penyemangat untuk terus berkarya demi kemajuan bangsa.(**)

KUTAI TIMUR, MANDAUPOST – Pemilihan pelajar pelopor keselamatan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun 2025 resmi berakhi. Kegiatan yang menjadi agenda tahunan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) tersebut, menghasilkan tiga pemenang utama dan tiga pemenang juara harapan, Kamis, (07/08).

Adapun nama pemenang tersebut, juara pertama di raih oleh Nurul Aisyah asal SMAN 2 Sangatta Utara, posisi kedua diberikan kepada Zahra Sekar Latinan siswa SMAN 1 Sangatta Utara, juara ketiga di duduki oleh Asilah Fadiyah asal SMAN 2 Sangatta Utara. Sedangkan juara harapan 1 menjadi milik Muhamad Razak Al Hadi, harapan kedua Bunga Fadhlina siswa SMAN 1 Sangkulirang, sementara itu Callista Vivian Zahra dari SMA Plus Budi Luhur Mandiri harus puas menjadi harapan ketiga.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kutim, Joko Suripto melalui Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan, Murni Irawati mengatakan, sebelum melakukan presentasi hasil karya tulis, para para peserta yang berjumlah 40 orang dan merupakan siswa jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat tersebut, mereka mendapatkan materi lengkap dari para narasumber yang berasal dari Dishub Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Polres Kutim, BNNK, Jasa Raharja serta PMI Kutim.

“Sistem penilaianya langsung dan dilakukan secara ketat dan transparan, sehingga berhak menyandang sebagai juara, benar-benar siswa yang memiliki kopetensi dan pengetahuan yang cukup,”ujarnya.

 Selain mendapat penghargaan berupa tropy dan sertifikan, dirinya menyebut, para juara utama juga secara otomatis terpilih mewakili Kabupaten Kutim untuk mengikuti ajang serupa tingkat Provinsi Kaltim yang akan berlangsung pada tanggal 20 hingga 22 Agustus mendatang di Samarinda.

“Melihat potensi anak-anak yang juara pada tahun ini. Kami optimis salah satu dari tiga siswa yang kita kirimkan mampu menembus final dan menjadi salah satu peserta untuk mewakili Kaltim ke nasional,”ujarnya.

Kegiatan yang tahun ini mengusung tema pelopor keselamatan dengan penerapan teknologi dan digitalisasi sebagai instrumen berkelanjutan tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu-lintas dengan melibatkan pelajar untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan transportasi yang lebih aman dan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi. Tema ini bertujuan untuk membantu dan pelajar untuk menjadi bagian dari agen perubahan dalam keselamatan lalu lintas dengan potensi teknologi dan digitalisasi untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.(**)

BERAU, MANDAUPOST – Polres Berau secara resmi memulai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui kegiatan Ground Breaking yang digelar pada Rabu (6/82025) bertempat di Gedung R.E. Widargo, Jl. Pemuda, Tanjung Redeb. Acara ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, didampingi unsur Forkopimda dan sejumlah perwakilan dinas terkait.

Pembangunan SPPG ini merupakan langkah nyata Polres Berau dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. SPPG akan difokuskan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dan pemenuhan gizi bagi pelajar, guna membentuk generasi masa depan yang sehat, kuat, dan produktif.

Dalam sambutannya, Kapolres Berau AKBP Khairul Basyar, menekankan pentingnya pemenuhan gizi sejak usia dini untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul.

“Renovasi SPPG ini adalah bentuk komitmen Polres Berau dalam mendukung program nasional. Kita targetkan dalam waktu satu bulan, dapur dan sarana penunjang SPPG sudah berdiri. Saya minta dibuat timeline dan dilaporkan progresnya secara berkala,” tegas Kapolres.

Gedung serbaguna R.E. Widargo Polres Berau akan direnovasi menjadi SPPG pertama di Kabupaten Berau, yang dibangun di atas lahan seluas 390 m² dengan standar yang mengacu pada ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kapolres juga menginstruksikan Satgas SPPG agar berkoordinasi dengan YKB Cabang Berau dan BGN Kabupaten Berau untuk mendata dan melatih tenaga kerja lokal.  Menjalin kerja sama dengan Pemkab Berau untuk memastikan operasionalisasi SPPG berjalan sesuai standar.  Ia juga berharap SPPG juga dapat berkembang melalui kolaborasi dengan instansi lain maupun pihak swasta untuk memperluas cakupan program MBG ke seluruh wilayah Kabupaten Berau.

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas dalam sambutannya menyatakan dukungan penuh Pemkab terhadap pembangunan SPPG dan menyambut baik renovasi gedung serbaguna R.E. Widargo menjadi pusat pelayanan gizi.

“Kami siap mendukung, bahkan menghibahkan lahan untuk pengembangan SPPG ke depannya. Program ini sejalan dengan visi kami menciptakan manusia yang cerdas dan berbudi luhur. Kita optimalkan SDA Berau seperti ikan dan telur untuk mendukung operasional SPPG,” ungkapnya.

Bupati juga menegaskan bahwa Pemkab telah mencanangkan program makan bergizi gratis di berbagai wilayah termasuk Sambaliung, Gunung Tabur, dan Teluk Bayur. Program ini diyakini akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi berkualitas di masa depan.

Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan potensi lokal Berau, seperti ikan dan telur, sebagai bahan pangan pendukung program gizi ini. Pemkab akan menginstruksikan OPD terkait agar mendukung penuh operasionalisasi SPPG.

Berikut sekolah penerima Program Makan Bergizi Gratis tahap awal akan menjangkau 3.125 siswa dari tujuh satuan pendidikan, yakni:  TK Kemala Bhayangkari – 73 siswa, SDN 002 Tanjung Redeb – 508 siswa, SDN 009 Tanjung Redeb – 210 siswa, SDN 010 Tanjung Redeb – 290 siswa, MTsN Berau – 540 siswa, SMAN 1 Berau – 688 siswa, dan SMKN 1 Berau – 816 siswa.(**)

BALIKPAPAN, MANDAUPOST – Bencana kebakaran kembali terjadi di wilayah Kota Balikpapan. Sejumlah gerobak dagang milik warga yang terletak di kawasan belakang Samsat Drive Thru, Jalan Ruhui Rahayu, Balikpapan Selatan, dilaporkan terbakar hebat pada pukul 02.45 WITA, Senin (4/8).

Begitu menerima informasi dari masyarakat, Tim Respons Bencana Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Kaltim langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian. Tiba sekitar pukul 02.50 WITA, tim langsung berkoordinasi dengan pemadam kebakaran dan elemen terkait untuk melakukan proses pemadaman dan pendinginan area terdampak.

Komandan Batalyon A Pelopor, Kompol Iwan Pamuji, menjelaskan bahwa tim yang diterjunkan merupakan personel dengan kemampuan Search and Rescue (SAR) yang sudah terlatih menghadapi situasi darurat.

“Begitu mendapat laporan, kami langsung menerjunkan personel dari Tim Respons Bencana. Alhamdulillah, api berhasil dikendalikan dalam waktu relatif singkat dan saat ini masih dalam tahap pendinginan,” terang Kompol Iwan.

Ia menambahkan bahwa sejauh ini belum ada laporan korban jiwa, sementara data kerusakan dan penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan dan pendataan oleh pihak berwenang.

Sementara itu, Dansat Brimob Polda Kaltim, Kombes Pol. Andy Rifai, menegaskan bahwa kehadiran Brimob di tengah masyarakat merupakan bentuk nyata komitmen kepolisian dalam memberikan rasa aman, khususnya saat terjadi situasi darurat.

“Setelah menerima laporan dari masyarakat, kami segera mengerahkan personel ke lokasi. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Brimob bersama instansi pemerintah setempat akan terus hadir membantu warga,” tutur Kombes Pol Andy Rifai.

Kegiatan evakuasi dan pengamanan berjalan aman dan kondusif. Polda Kaltim melalui Satbrimob terus memperkuat peran tanggap darurat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kapan pun dan di mana pun dibutuhkan.(**)

PENAJAM, MANDAUPOST — Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, melakukan kunjungan sekaligus temu wicara bersama kelompok tani “Hidup Baru” di Desa Labangka Barat, Kecamatan Babulu. Dalam kesempatan tersebut, Mudyat menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian demi kesejahteraan petani, Minggu (3/8).

Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Dinas Pertanian PPU, Andi Trasodiharto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan PPU, Mulyono, Camat Babulu, Kansip para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan puluhan petani di wilayah itu.

Bupati membuka sambutannya dengan mengapresiasi semangat para petani dan menyatakan kekagumannya atas potensi besar yang dimiliki sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan di wilayah Babulu, khususnya Desa Labangka Barat.

“Kita ingin para petani tidak hanya sekadar menanam dan dapat capeknya saja. Harus ada peningkatan kualitas bibit, teknik tanam yang lebih modern, dan hasil panen yang maksimal,” ujar Mudyat.

Ia menyoroti rendahnya rata-rata hasil panen padi petani di wilayah tersebut, yang hanya berkisar antara 3 hingga 4 ton per hektar. Menurutnya, angka ini masih jauh dari rata-rata nasional sekitar 5,5 ton, bahkan di daerah lain ada yang mampu mencapai 10 hingga 13 ton per hektar.

Dalam upaya mendukung pertanian, Bupati mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten PPU siap memfasilitasi petani melalui pembinaan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) dan dukungan program strategis.

Ia juga menyampaikan bahwa saat ini sudah ada pembentukan satuan khusus “Batalyon Pembangunan” beranggotakan 1.300 personel, yang terdiri dari bidang pertanian, perikanan, kesehatan, dan pembangunan lainnya, sebagai bentuk komitmen Presiden Prabowo terhadap ketahanan pangan nasional.

“Kita punya potensi luar biasa. Tapi kalau tidak mulai sekarang, kapan lagi? Saya ingin desa-desa kita menjadi desa mandiri. Kita juga sudah gandeng akademisi dari UGM, IPB, dan Unmul untuk membangun inovasi di sektor pertanian,” ungkapnya.

Ia juga mengajak masyarakat, terutama generasi muda, untuk tidak malu menjadi petani. Menurutnya, bertani adalah pekerjaan mulia yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan harus dibanggakan.

Bupati menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa semua persoalan pertanian harus dipecahkan secara bersama-sama. Ia berpesan agar petani tidak cepat menyerah dan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten.

“Menjadi petani itu pekerjaan luar biasa. Kita ini pejuang. Jangan bilang kita tidak punya uang dulu, gali dulu potensinya. Di mana ada niat, di situ pasti ada jalan,” pungkasnya di tengah suasana hujan yang disambut sebagai berkah oleh seluruh peserta acara.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian PPU, Andi Trasodiharto, turut menyampaikan bahwa pihaknya telah mendapatkan dukungan dari BPS berupa bantuan irigasi yang saat ini dalam tahap penyelesaian. Ia menyebutkan, keberadaan sumur bor di wilayah tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan air bagi pertanian.

“Namun masih banyak yang perlu dibenahi, salah satunya adalah pembangunan jalan usaha tani. Kami telah berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk melakukan perbaikan infrastruktur secara bertahap,” terang Andi.

Ia juga berharap para petani aktif menyampaikan kebutuhan dan kendala yang dihadapi melalui forum-forum resmi seperti Musrenbang, agar dapat diakomodir dalam skala prioritas pembangunan daerah.

Acara ditutup dengan dialog dan diskusi antara petani, pemerintah desa, dan pihak dinas terkait untuk menindaklanjuti berbagai persoalan dan rencana pengembangan pertanian ke depan serta penyerahan secara simbolis bantuan pemda PPU kepada petani.(**)

SAMARINDA, MANDAUPOST — Bertempat di Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda, berlangsung “Rapat Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota terhadap Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024”. Kegiatan yang digelar secara virtual ini diikuti oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), pada Kamis (31/07).

Dalam rapat tersebut, TPPS Pemkot Samarinda mendapat apresiasi dari Pemprov Kaltim karena berhasil menurunkan angka stunting. Samarinda menjadi salah satu dari empat kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang mencatatkan penurunan angka stunting. Sebaliknya, enam kabupaten/kota lainnya justru mengalami peningkatan.

Wakil Wali Kota Samarinda (Wawali), Saefuddin Zuhri, memaparkan bahwa pada tahun 2022 angka stunting di Kota Samarinda berada di angka 25,3 persen. Angka ini turun menjadi 24,4 persen pada tahun 2023 dan kembali turun menjadi 20,3 persen pada tahun 2024.

“Hal ini merupakan wujud pembelajaran, kerja keras, dan kekompakan dari semua unsur TPPS Pemkot Samarinda dalam melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting,” ujar Saefuddin Zuhri.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Pemkot Samarinda, Isfihani, menjelaskan bahwa TPPS Samarinda telah melaksanakan 29 indikator cakupan layanan, sehingga mampu mencapai penurunan stunting sebesar 4,1 persen dari tahun 2023 ke 2024.

Sementara itu, Ketua Penggerak PKK Kota Samarinda, Rinda Wahyuni Andi Harun, turut menyampaikan berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh PKK dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Ia menyebutkan bahwa sejak tahun 2000, PKK telah membentuk “Posyandu Bayangan” dan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dasar, menengah pertama, serta kampus.

“Penyuluhan yang dilakukan di kampus menyasar mahasiswa dan mahasiswi dengan materi tentang bagaimana mempersiapkan rumah tangga atau keluarga yang sehat, yang dapat mengurangi risiko stunting,” jelas Rinda Wahyuni.

Selain itu, ia juga memaparkan kegiatan bersama ibu-ibu Dasawisma yang diberikan pembelajaran tentang pola asuh anak, termasuk pola pendidikan anak remaja dalam keluarga.

Menutup rapat tersebut, Wawali Saefuddin Zuhri menyampaikan terima kasih atas segala dukungan dan kerja sama yang telah diberikan oleh TPPS Pemprov Kaltim kepada TPPS Pemkot Samarinda selama ini.

“Ia berharap agar ke depannya kerja sama ini semakin terjalin erat,” tutupnya.(**)

BALIKPAPAN, MANDAUPOST — Tim Piket Pammat Direktorat Samapta Polda Kalimantan Timur bergerak cepat merespons laporan kebakaran yang terjadi di kawasan Ruko Bandar, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kamis dini hari (31/7).

Begitu menerima laporan dari warga, tim Pammat segera menuju lokasi kejadian dan langsung berkoordinasi dengan unsur terkait. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 01.25 Wita dan dilanjutkan dengan proses pendinginan untuk mencegah potensi api kembali muncul.

Dalam peristiwa tersebut, yang terbakar adalah area Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di sekitar ruko. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka yang dilaporkan dalam kejadian ini.

Untuk mendukung penanganan kebakaran, Dit Samapta Polda Kaltim menerjunkan satu unit Rantis Karhutla bersama unit gabungan lainnya dari TRC PB, UPT PBD Kota Balikpapan, serta mendapat dukungan penuh dari BPBD, unsur relawan, dan masyarakat sekitar.

Kegiatan penanganan di lapangan berjalan dengan aman, tertib, serta terkendali hingga situasi dinyatakan kondusif. Kehadiran personel Pammat Dit Samapta Polda Kaltim dalam peristiwa ini merupakan bentuk nyata kesiapsiagaan Polri dalam mendukung respons cepat terhadap situasi darurat di wilayah hukum Kalimantan Timur, serta memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait dalam menjaga ketertiban dan keselamatan publik.(**)

Scroll to Top