BONTANG, MANDAUPOST – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, memimpin rapat koordinasi pendataan kemiskinan bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) di Ruang Rapat Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kamis (21/8).
Rapat tersebut membahas keakuratan data kemiskinan yang menjadi dasar intervensi program pemerintah.
Dalam arahannya, Agus Haris menegaskan pentingnya data kemiskinan yang terverifikasi hingga ke tingkat RT. Menurutnya, data yang valid akan memudahkan pemerintah dalam merencanakan program tahun 2026, tanpa harus terbebani masalah pendataan ulang.
Ia juga menekankan perlunya berita acara berjenjang mulai dari RT, Lurah, Kecamatan, hingga ke Dinas Sosial. Wakil Wali Kota menyoroti dinamika data kemiskinan yang selalu berubah seiring kondisi warga.
“Keberhasilan program diukur dari seberapa banyak angka kemiskinan berhasil ditekan. Jika tidak signifikan, artinya intervensi belum tepat sasaran,” tegas Agus Haris.
Lebih lanjut, ia meminta agar data penduduk miskin tidak hanya berupa angka saja, melainkan detail keluarga.
Menurutnya, pengelompokan harus jelas dimana kelompok pertama adalah warga miskin sesuai kriteria Kemensos, sementara kelompok kedua adalah mereka yang membutuhkan intervensi lain, seperti melalui APBD, TJSL, maupun BAZNAS. Kasus warga pensiunan dengan rumah layak tetapi penghasilan minim dijadikan contoh perlunya klasifikasi khusus.
Agus Haris menekankan bahwa data tidak boleh hanya terkumpul di meja, tetapi harus benar-benar diverifikasi langsung.
“Pintu pertama pengendalian data kemiskinan adalah Dinas Sosial. Jika sejak awal salah, maka program berikutnya juga tidak akan tepat sasaran,” ujarnya.(**)
