Berita Populer

Berita Terbaru

Gubernur Turun Langsung Padamkan Karhutla di Selimau
WEC 2026: Paruh Kedua Musim Dimulai, Team WRT 32 Lebih Pede
Kaltara Raih Penghargaan Terbaik II Akses Pendidikan
Ibadah Haji Ajarkan Persaudaraan dan Persamaan
Jadi Tamu Kehormatan Utama EEF ke-11, Presiden Prabowo: Pasifik Bukan Pemisah, tapi Jalan Raya Ekonomi Indonesia–Rusia
Timnas Voli Putra dan Putri Indonesia Bidik 8 Besar Asian Games 2026

KALTIM

Bupati Mahakam Ulu Lepas Tujuh Mahasiswa Penerima Beasiswa Indonesia Emas ke China

JAKARTA, MANDAUPOST –  Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Angela Idang Belawan secara resmi melepas tujuh mahasiswa penerima Program Beasiswa Indonesia Emas Luar Negeri (BIE–LN), yang akan melanjutkan pendidikan ke Liaoning Technical University dan Changchun University of Technology, China. berlangsung di Ruang Lemongrass, Hotel Neo+ Airport Jakarta, Jumat (10/10).

Acara pelepasan yang dirangkai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pendidikan internasional pada Program BIE–LN, menjadi langkah strategis dalam penguatan sumber daya manusia (SDM) Mahakam Ulu, sejalan dengan visi daerah “Mahulu Melaju: Maju, Merata, dan Berkelanjutan”.

Ketujuh mahasiswa yang dilepas diantaranya, Perdi Hanyeq asal sekolah SMA Negeri 1 Long Bagun, Klemens Jonathan Hajang asal sekolah SMAS Cor Jesu Malang, Tetho Juanfinlay Pongsumarre asal Sekolah SMA Katolik WR. Soepratman 020 Samarinda, Arsenius Girely Lejiu asal sekolah SMA Negeri 1 Long Apari, Andreas Andrew Carnegi Bahalan asal sekolah SMK Kesehatan Budi Bakti Tering, Regina Corrysa Angin asal sekolah SMA Negeri 1 Long Bagun dan Muhammad Nabiel Kurniawan Nyuk asal sekolah SMA Mamahak Besar.

Dalam sambutannya, Bupati Angela Idang Belawan menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas keberhasilan tujuh mahasiswa Mahakam Ulu yang berhasil lolos program beasiswa luar negeri tersebut.

“Keberhasilan ini bukan hanya milik para mahasiswa dan keluarganya, tetapi juga menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Mahulu. Program ini menjadi bukti nyata bahwa anak-anak dari daerah perbatasan pun mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional,” ujar Bupati.

Bupati juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung program ini, termasuk para orang tua, lembaga pendidikan, serta mitra luar negeri yang berperan dalam perluasan kerjasama pendidikan internasional.

Lebih lanjut, Bupati Angela menegaskan bahwa keberangkatan para mahasiswa ke China bukan hanya sekedar kesempatan menimba ilmu, tetapi juga investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah.

“Para mahasiswa diharapkan menjadi jembatan pengetahuan, membawa pulang pengalaman, ide, dan inovasi untuk kemajuan daerah di bidang teknik mesin dan ilmu komputer. Dua disiplin ilmu ini sangat penting untuk mendukung transformasi industri dan percepatan digitalisasi di Mahakam Ulu,” jelasnya.

Kepada para mahasiswa, Bupati berpesan agar menjaga identitas dan integritas diri sebagai duta Mahakam Ulu dan Indonesia di negeri orang. Ia juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan waktu belajar dengan sebaik-baiknya dan berkomitmen untuk kembali mengabdi setelah menyelesaikan pendidikan.

“Berangkatlah dengan semangat juang, bawalah cahaya Mahulu ke negeri orang, dan kembalilah nanti dengan ilmu yang menerangi masa depan. Pemerintah daerah akan terus berkomitmen memperluas akses pendidikan dan memastikan setiap putra-putri Mahulu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” tegasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Mahulu Stephanus Madang, Staf Ahli Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Bidang Pendidikan, dan Inisiator Program Beasiswa Indonesia Emas Daerah, Himmatul Hassanah, Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara, para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, serta mahasiswa penerima beasiswa.(**)

Komitmen Pemkab Paser Dukung Program TPAKD

JAKARTA, MANDAUPOST – Bupati Paser dr. Fahmi Fadli menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Paser dalam mendukung percepatan inklusi keuangan daerah. Komitmen ini diwujudkan dengan kehadiran beliau dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 di Jakarta.
Rakornas yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dihadiri Para Kepala Daerah se-Indonesia, juga turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan  Setdakab. Paser Adi Maulana. Kegiatan berlangsung di Balai Kartini, Jumat (10/10).
Dalam agenda Rakornas, Bupati Fahmi Fadli menyampaikan bahwa keberadaan TPKAD di Kabupaten Paser memiliki peran strategis untuk memastikan masyarakat setempat tidak hanya menjadi penonton, namun juga merasakan manfaat ekonomi dari pembangunan IKN.
Salah satu puncak acara dalam Rakornas adalah penyerahan TPAKD Award Tahun 2025. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang menunjukkan kinerja dan inovasi terbaik dalam mendorong akses keuangan.
Kehadiran Bupati Paser di Jakarta ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan program TPAKD Paser dengan kebijakan nasional, terutama dalam konteks peran strategis daerah.(**)

MTQ Kecamatan Bontang Utara ke-19 Resmi Dibuka, Jadi Momentum Pembumian Nilai-Nilai Al-Qur’an

BONTANG, MANDAUPOST — Suasana religius dan penuh semangat membalut Aula Gedung SLB Bontang Kuala, Kamis (9/10) malam, saat ratusan peserta dan kafilah dari enam kelurahan memadati lokasi pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Kecamatan Bontang Utara ke-19. Ajang tahunan yang menjadi simbol syiar Islam ini resmi dibuka, menandai dimulainya rangkaian lomba yang akan berlangsung selama enam hari ke depan.

Pemerintah Kota Bontang melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dasuki, hadir mewakili Wali Kota untuk memberikan dukungan penuh. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa MTQ bukan sekadar ajang mencari suara terbaik, melainkan wadah pembinaan iman dan moral masyarakat.

“Melalui MTQ ini, kami berharap masyarakat, khususnya generasi muda, semakin dekat dengan Al-Qur’an dan mampu menerapkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Dasuki.

Tak hanya memberi semangat, Dasuki juga membawa kabar gembira bagi para pelaku dakwah. Pemerintah Kota Bontang, katanya, akan menaikkan insentif penyuluh agama sebesar 100 persen mulai tahun 2025, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam memperkuat kehidupan beragama di masyarakat.

Sementara itu, Ketua Panitia Supriadi melaporkan bahwa tahun ini terdapat 229 peserta yang akan berkompetisi dalam berbagai cabang tilawah, tahfiz, dan cabang-cabang seni baca Al-Qur’an lainnya. Dengan mengusung tema “Menghidupkan Nilai-Nilai Qurani dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara,” MTQ menjadi momentum sinergi antara pemerintah, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ), dan seluruh lapisan masyarakat.

Suasana semakin meriah saat pembukaan ditandai dengan penekanan tombol sirine dan defile kafilah, diiringi lantunan shalawat dan gema takbir. Sorak dan tepuk tangan peserta menambah semangat, seolah menegaskan bahwa dari Bontang Utara akan lahir qari dan qariah terbaik yang bukan hanya berprestasi, tetapi juga berakhlak mulia dan menjadi teladan di lingkungannya.(**)

Hentikan Rantai Kekerasan, DPPA dan DWP Kutim Bangun Kesadaran Perempuan untuk Berani Melapor

KUTAI TIMUR, KTV – Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di berbagai fase kehidupan dan kerap dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Kondisi ini membuat banyak kasus sulit terungkap karena korban enggan melapor.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kutim menggelar Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan, Kamis (9/10), di Ruang Damar Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi, Sangatta.

Sekretaris DPPA Kutim, dAnik Istiandari, yang hadir mewakili Kepala Dinas dalam sambutannya mengatakan, kekerasan terhadap perempuan, baik secara verbal maupun nonverbal dapat berdampak langsung terhadap tumbuh kembang anak dalam keluarga.

“DPPA Kutim sangat peduli terhadap isu kekerasan perempuan. Kami berkewajiban melakukan sosialisasi agar perempuan berani melapor bila mengalami kekerasan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelaporan bisa dilakukan melalui pihak kepolisian atau UPTD PPA DPPA Kutim yang memiliki layanan khusus penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sementara itu, Ketua DWP Kutim melalui Ketua Bidang Sosial Budaya, Ny. Adji Farmila Rachmi Zubair, mengibaratkan kasus kekerasan terhadap perempuan seperti fenomena gunung es.

“Di permukaan tampak kecil, seolah tidak banyak kasus. Namun jika dilihat lebih dalam, jumlahnya sebenarnya besar dan banyak yang belum terungkap,” jelasnya.

Menurutnya, keberanian dari korban maupun keluarga sangat diperlukan agar kasus bisa terungkap dan mendapatkan penanganan yang tepat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat langkah pencegahan kekerasan terhadap perempuan,” tambahnya.

Kegiatan yang akan berlangsung sehari efektif ini diikuti oleh para ibu dari DWP Kutim, TP PKK Kutim, serta UPTD Kebersihan, dengan menghadirkan narasumber, Syarifah Nur Latifah, Psikolog dari UPTD PPA DPPA Kutim.(**)

Bupati Mahulu Buka Presentasi Laporan Akhir Kajian Tarif Penyeberangan

MAHAKAM ULU, MANDAUPOST – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Angela Idang Belawan, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi (Asisten III), Kristina Tening, secara resmi membuka kegiatan Presentasi Laporan Akhir Kajian Tarif Penyeberangan di Kabupaten Mahulu yang digelar di Cafetaria Kantor Bupati, Kamis (09/10).

Kegiatan ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Mahulu dalam memperkuat tata kelola transportasi sungai yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat.

Turut hadir dalam Presentasi Laporan ini Kepala Dishub, Fransiskus Xaverius Lawing, Kabid Lalu lintas dan Angkutan Dishub Papilus Panyu, Narasumber dari ITN Malang dan Tim LPPM ITN Malang, Kepala OPD di lingkup Pemkab Mahulu, Para Camat, Petinggi.

Dalam sambutan Bupati Angela Idang Belawan yang dibacakan Asisten III Kristina Tening, menyampaikan bahwa sekitar 80 persen masyarakat Mahakam Ulu masih mengandalkan jalur sungai sebagai sarana transportasi utama. Kondisi geografis yang didominasi aliran Sungai Mahakam menjadikan moda transportasi air berperan vital dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan publik.

“Fasilitas penyeberangan bukan sekadar sarana transportasi, tetapi juga pendorong utama kegiatan ekonomi dan simbol keterhubungan wilayah serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keberadaan penyeberangan yang aman dan memadai sangat penting untuk memperkuat rantai pasok, mempercepat pertumbuhan kawasan, dan meningkatkan akses masyarakat ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan.

Saat ini, sejumlah fasilitas penyeberangan di Mahulu masih dikelola secara mandiri oleh masyarakat di wilayah Long Bagun–Batu Majang, Long Hubung, Matalibaq, Laham, Long Gelawang, Mamahak Besar, dan Rukun Damai. Ia memberikan apresiasi atas kemandirian tersebut, namun menekankan perlunya kehadiran pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi, pembinaan, serta pengawasan.

“Pemerintah hadir untuk memastikan pengelolaan penyeberangan berjalan tertib, profesional, dan berkeadilan bagi semua pihak,” jelasnya.

Lanjut Menurut Kristina Tening, hal ini menjadi langkah penting dalam memastikan kebijakan tarif yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun sosial. Kajian ini dilakukan untuk menyeimbangkan kepentingan pengguna jasa, pengelola lokal, dan pemerintah sebagai regulator.

Tarif nantinya akan ditetapkan berbasis data dan analisis komprehensif yang mencakup biaya operasional, kemampuan bayar masyarakat, serta kualitas layanan agar tidak memberatkan salah satu pihak, namun tetap menjamin keberlanjutan layanan transportasi publik.

Dijelaskan bahwa kajian ini sejalan dengan Misi ke-3 dari visi “Mahulu Melaju”, yaitu Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan serta peningkatan konektivitas dan utilitas dasar. Kajian ini juga mendukung Program Aksi ke-7 Mahulu Melaju, yakni Pembangunan Kewilayahan, Konektivitas, dan Utilitas Dasar.

“Pembangunan yang merata dan berkelanjutan adalah prinsip utama kita. Semua masyarakat, baik di pusat kecamatan maupun kampung pedalaman, harus menikmati hasil pembangunan,” tegas Asisten III.

Kristina Tening mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat, untuk bersama-sama mendukung dan menindaklanjuti hasil kajian ini.

“Mari kita wujudkan Mahakam Ulu yang maju, merata, dan berkelanjutan sesuai semangat Mahulu Melaju. Dengan semangat kolaboratif, kita perkuat konektivitas wilayah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Dalam Kesempatan ini Kadishub Fransiskus Xaverius Lawing melaporkan bahwa kegiatan kajian ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan. Kajian ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menyusun dokumen panduan dan referensi penetapan tarif penyeberangan yang legal, transparan, serta dapat diterima oleh seluruh pihak.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mewujudkan pelayanan transportasi sungai yang nyaman, tertib, dan aman dengan tetap mengutamakan keselamatan pengguna jasa,” ujarnya

Kajian tarif ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap biaya layanan penyeberangan, serta menjamin efisiensi dan keberlanjutan operasional feri di Kabupaten Mahulu.(**)

Pemkab PPU Gelar Sosialisasi Penguatan Perencanaan dan Pengendalian Risiko Fraud

PENAJAM, MANDAUPOST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) melalui Inspektorat Daerah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan, Penguatan Kualitas Perencanaan, dan Pengendalian Risiko Fraud, bertempat di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU pada Rabu (8/10).

Kegiatan ini diikuti oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU, dengan menghadirkan narasumber Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Edy Suharto.

Dalam sambutannya, Inspektur Daerah Kabupaten PPU, Budi Santoso, menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan wawasan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, strategi pencegahan, deteksi dini, serta tindak lanjut atas temuan pengawasan.

“Perencanaan yang berkualitas harus selalu diiringi dengan pengendalian risiko yang terukur. Berdasarkan hasil evaluasi BPKP, tingkat maturitas SPIP Kabupaten PPU pada tahun 2024 masih berada pada level 2, indeks efektivitas pengendalian korupsi di level 1, dan manajemen risiko di level 2. Oleh karena itu, kegiatan ini sangat penting sebagai upaya kita bersama untuk meningkatkan penilaian pada ketiga aspek tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut Budi menyampaikan bahwa sejumlah langkah telah dilakukan, antara lain bimbingan teknis dan asistensi penelusuran dokumen manajemen risiko, pembangunan zona integritas di RSUD serta rencana pengembangan ke DPMPTSP dan OPD pelayanan publik lainnya, serta perubahan regulasi kepala daerah terkait manajemen risiko sesuai dengan rekomendasi BPKP.

Dengan kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah mampu memahami pentingnya pengawasan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, dapat mengidentifikasi potensi risiko fraud pada unit kerja masing-masing, serta menyusun langkah mitigasi yang realistis dan terukur.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Bapak Tohar, dalam sambutannya menegaskan bahwa setiap pimpinan memiliki fungsi pokok manajemen, salah satunya adalah perencanaan.

“Penilaian SPIP setiap tahun didasarkan pada program dan kegiatan yang berasal dari perencanaan. Perencanaan yang berkualitas adalah perencanaan yang mampu menyelesaikan persoalan sekaligus menjawab kebutuhan unit kerja,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten PPU untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, serta berintegritas, guna mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin baik.(**)

Oktober Penuh Warna! Kutai Timur Siapkan Rangkaian Acara Spektakuler Sambut HUT ke-26

KUTAI TIMUR, MANDAUPOST – Peringatan hari jadi atau Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dipastikan akan berlangsung meriah sepanjang Oktober 2025. Dalam memeriahkan hari bersejarah Kutim tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim telah menyiapkan serangkaian agenda yang akan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dari upacara formal, pameran, hingga beragam lomba olahraga tradisional.

Berdasarkan surat edaran yang di tanda tangani langsung oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman. Sebelum memasuki puncak acara, akan dilaksanakan acara formal. Di antaranya agenda penyerahan SK PPPK, Sidang Paripurna di DPRD pada 10 Oktober, serta penyerahan Satyalancana Karya Satya. Puncak upacara peringatan HUT ke-26 sendiri akan digelar pada tanggal 12 Oktober 2025 di Lapangan Upacara Kantor Bupat Kutim, Bukit Pelangi (BP) Kawasan Pusat Perkantoran Sangatta.

Setelah agenda formal, masyarakat akan disuguhkan berbagai kegiatan budaya dan hiburan. Kutim Expo 2025 menjadi salah satu acara utama yang akan dihelat di Lapangan Halypad Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi. Selain itu, ada pula Kirab Budaya yang akan berlangsung pada tanggal 19 Oktober di Kecamatan Sangatta Utara, yang bertujuan menampilkan kekayaan seni dan tradisi lokal.

Pemda Kutim juga akan menyuguhkan berbagai lomba menarik baik di laksnakan secara langsung maupun daring. Diantaranya lomba Cipta Desain Motif Batik Kutim dan Lomba Cipta Lagu Daerah yang akan berlangsung mulai tanggal 4 hingga 25 Oktober.

Selain itu, Festival Kampung Bahari Pulau Miang, Ekspedisi Pulau Miang, menjadi agenda yang tidak bisa di lewatkan dan di pastikan akan berlangsung cukup meriah. Tak lupa, Lomba Olahraga Tradisional seperti Sumpit, Tarik Tambang, Gasing, memancing udang dan cumi yang menajdi bagian pelestarian budaya lokal juga akan digelar pada tanggal 23-25 Oktober di Lapangan Halypad Bukit Pelangi dan Pantai Kenyamukan Sangatta.

Rangkaian perayaan HUT Kutim kali ini juga akan menyertakan olahraga khusus yang menantang adrenalin, seperti Fun Adventure Sangatta (FAS) Even Trabas Motor Trail (ETMT) pada 1 November 2025. Dari keseluruhan agenda peringatan ini bisa di ikuti dan di nikmati oleh seluruh masyarakat di seluruh wilayah Kutim.

Tiba malam puncak HUT ke -26 Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 26 Oktober 2025, menjadi rangkaian akhir peringatan hari jadi yang tahun ini mengusung tema Kutai Timur Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing. Diharapkan peringatan hari jadi ke 26 ini, menjadi momentum untuk memupuk semangat anatara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kabupaten yang memiliki slogan “Untung Tuah Bumi Banua ini.”(**)

 

Wagub Seno Aji Mendapatkan Gelar “Raden” dari Sultan Kutai

KUTAI KARTANEGARA, MANDAUPOST – Sedikitnya 54 orang menerima gelar kehormatan Kebangsawanan dan Kaula dalam rangkaian adat Erau Kutai Kartanegara Ing Martadipura 2025. Salah satunya, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji yang dianugerahi gelar Raden Seno Aji oleh Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-21, Sultan Aji Muhammad Arifin.

“Ini pemberian gelar yang luar biasa bagi saya,” ungkapnya usai menerima gelar di Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Tenggarong, Minggu (28/9).

Seno Aji bersyukur sekaligus berterima kasih kepada Sultan dan kerabat kesultanan atas amanah tersebut.

Menurutnya, anugerah ini bukan sekadar gelar, tetapi juga tanggung jawab moral sebagai bagian dari keluarga besar Kesultanan Kutai. Gelar tersebut menjadi motivasi untuk terus berbuat terbaik bagi masyarakat Kalimantan Timur dan melestarikan budaya lokal.

“Gelar ini menjadi pengikat hubungan kami dengan masyarakat, pemerintah, dan Kesultanan Kutai,” ujarnya.

Selain Wagub, sejumlah tokoh juga menerima gelar, di antaranya Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, dan Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri. Pemberian gelar disaksikan tokoh adat, pejabat pemerintah, serta kerabat Kesultanan Kutai.(**)

ERAU 2025: Warisan Budaya, Denyut Kehidupan

KUTAI KARTANEGARA, MANDAUPOST – Puncak Erau Adat Kutai 2025 ditandai dengan dua prosesi sakral, Ngulur Naga dan Belimbur, yang menjadi simbol pengikat persaudaraan masyarakat Kutai.

“Pesta ini menegaskan budaya bukan hanya ritual, tetapi nadi kehidupan masyarakat Kutai dan Kalimantan Timur,” ujar Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji saat penutupan Erau di Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Museum Mulawarman, Ahad (28/09).

Prosesi Ngulur Naga melambangkan kebaikan, sementara Belimbur menjadi simbol penyucian diri. Nilai kebersamaan dan gotong royong yang terkandung di dalamnya memperlihatkan Erau sebagai napas peradaban yang terus hidup.

“Erau mampu menjadi motor penggerak pariwisata, ekonomi kreatif, sekaligus promosi budaya Kaltim di mata dunia,” tegasnya.

Pangeran Notonegoro menjelaskan, naga dari Keraton Kutai dibawa menuju Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, untuk dilabuh. Sebelum itu, naga singgah atau bekenyawa di Batang Aji Samarinda Seberang. Setibanya di Kutai Lama (yang dahulu menjadi ibu kota Kesultanan) naga laki dan naga bini dilabuh ke Sungai Kutai Lama. Air dari pelabuhan naga itu, yang disebut Air Tuli, kemudian dibawa kembali ke Keraton Sultan Kutai untuk ritual Belimbur.

Hadir dalam puncak acara, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-21 Sultan Aji Muhammad Arifin, Bunda Ratu Sekar Asih, para raja dan sultan nusantara, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri, jajaran Forkopimda, dan kerabat Kesultanan Kutai Ing Martadipura. Erau pun kembali menegaskan Kaltim sebagai rumah budaya dan superhub ekonomi di masa depan.(**)

Optimalkan Peran TP2DD, Wujudkan Kemandirian Fiskal di Kutai Timur

KUTAI TIMUR, MANDAUPOST – Tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) Kabupaten Kutai Timur menggelar Rapat Koordininasi (Rakor) yang berlangsung di ruang Meranti, Kantor Bupati Kawasan Pemerintahan, Bukit Pelangi Sangatta, Kamis (25/09).

Rakor yang dibuka oleh Asiten Administrasi Umum, Sudirman Latif mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman yang berhalangan hadir turut dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur Agus Taufik, Kepala Bankaltimtara Kutim, Marliansyah, perwakilan Perangkat Daerah, Camat serta undangan lainya.

Asisten Sudirman Latif mengatakan, isu adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH)  membuat sedikit khawatir, terutama bagi daerah yang selama ini masih mengandalkan DBH dari pemerintah pusat untuk mendukung program pembangunan.

“Kenapa ini saya sampaikan, karena untuk mewujudkan visi dan misi yang diusung Bupati dan Wakil Bupati ini hanya bisa diwujudkan apabila, kondisi fiskal kita sehat,” ujarnya.

Sebagai daya dukungnya, Sudirman latif menyebut, dalam mewujudkan program pembangunan yang merata, kegiatan ini menjadi langkah maju yang dilakukan oleh TP2DD untuk menunjukkan peran pemerintah dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi daerah salah satunya dari sektor pajak dan retribusi.

“Dari awal Kabupaten ini berdiri, siapapun Kepala Daerahnya arah pembangunan tertuju pada pengembangan sektor agribisnis dan agroindustri. Dimana kita inginkan bisa unggul di sektor jasa. Dan retribusi dan pajak akan bisa sehat apabila, sektor jasanya sehat. Untuk itu, perlu adanya kolaborasi yang baik oleh seluruh pihak untuk bisa mewujudkan itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Syafur mengatakan, Pembentukan TP2DD Kutim diharapkan dapat berfungsi sebagai exit strategi terhadap permasalahan dalam pelaksanaan elektronifikasi, karena dengan adanya TP2DD akan mempermudah koordinasi berbagai pihak sehingga sinergitas pelaksanaan elektronifikasi dapat tercapai, utamanya dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi Daerah dan khususnya dalam rangka penyediaan kanal pembayaran non tunai bagi masyarakat.

“Sejak tahun 2021 hingga tahun 2025 semester dalam indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) sudah dalah tahap Digital dengan Indeks point sebesar 95,5 persen. Hasil ini semua adalah hasil kerjasama kita bersama sehingga Kabupaten Kutai Timur berada dalam indeks penilaian Digital, sehingga harus kita pertahankan dan ditingkatkan di periode selanjutnya,” ujarnya.

Kegiatan yang akan berlangsung sehari efektif ini juga dirangkai dengan Penandatanganan Memorandum of Understanding (Mou) Update Perjanjian Kerjasama antara Bapenda dengan Bankaltimtara tentang Integrasi Pembayaran Pajak Daerah dan retribusi Daerah melalui sistem Perbankan secara Host to Host Payment (Api Web services) dan penyerahan piagam penghargaan kepada Bankaltimtara dan Bank Indonesia.(**)

Scroll to Top