Berita Populer

Berita Terbaru

Gubernur Turun Langsung Padamkan Karhutla di Selimau
WEC 2026: Paruh Kedua Musim Dimulai, Team WRT 32 Lebih Pede
Kaltara Raih Penghargaan Terbaik II Akses Pendidikan
Ibadah Haji Ajarkan Persaudaraan dan Persamaan
Jadi Tamu Kehormatan Utama EEF ke-11, Presiden Prabowo: Pasifik Bukan Pemisah, tapi Jalan Raya Ekonomi Indonesia–Rusia
Timnas Voli Putra dan Putri Indonesia Bidik 8 Besar Asian Games 2026

KALTIM

Gubernur Harum Harap Brigade Pangan jadi Motor Penggerak Swasembada Kaltim

SENDAWAR, MANDAUPOST – Brigade Pangan yang sudah terbentuk dan tersebar di kabupaten dan kota se Kalimantan Timur harus menjadi motor penggerak mewujudkan swasembada pangan di Benua Etam.

Harapan itu disampaikan Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud (Harum) usai panen tanaman sayur dan buah hasil demplot Peda XI Petani Nelayan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 di Taman Budaya Sendawar, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Sabtu 21 Juni 2025.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, didukung Pemerintah Pusat dan Brigade Pangan, pada tahun 2025 ini akan melaksanakan program Optimalisasi Lahan seluas 13.972 hektare.

Lahan tersebar di enam daerah, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau dan Kota Samarinda.

Program optimalisasi lahan menurut Gubernur Harum, untuk mewujudkan swasembada pangan lokal, sekaligus mendukung kebijakan nasional dalam target waktu enam bulan ke depan.

“Harapan kami daerah yang ketujuh adalah Kutai Barat untuk ikut mewujudkan swasembada pangan Kaltim,” kata Harum.

Harapan itu lanjut Gubernur Harum, sesuai hasil demplot Peda yang menampilkan berbagai hasil tanaman padi, salah satunya varietas Gogo.

“Padi Gogo sangat bagus untuk Kutai Barat. Sebab sangat cocok kondisi tanah dan endemiknya Kutai Barat, termasuk Mahakam Ulu,” beber Harum.

Gubernur Harum menjelaskan saat Menteri Pertanian melakukan kunjungan kerja ke Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara telah melihat potensi sumber daya lahan dan semangat para petani.

Pemerintah Pusat pun menunjukkan antusiasme tinggi dan berkomitmen untuk memfasilitasi anggaran dalam program optimasi lahan dan pencetakan sawah.

Pemerintah daerah pun diharapkan memperkuat kelembagaan pertanian, termasuk Balai Penyuluhan Pertanian dan kelompok tani.

Terlebih meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis.

“Intinya swasembada pangan harus segera kita wujudkan di Kalimantan Timur,” pungkas Gubernur Harum.

Pembukaan Peda dirangkai penyerahan penghargaan, diskusi/dialog petani nelayan dengan Gubernur Harum, penandatanganan prasasti tugu Peda XI Petani Nelayan 2025, penanaman bibit buah lokal, serta panen tanaman sayur dan buah di demplot gelar teknologi Peda KTNA.(yans/her/adpimprovkaltim)

Festival Budaya Dayak Kenyah 2025 resmi ditutup

SAMARINDA, MANDAUPOST –  Setelah dilaksanakan sejak tanggal 19 – 22 juni 2025, Festival Seni Budaya Dayak Kenyah 2025  yang dilaksanakan di desa budaya pam pang kecamatan Samarinda Utara resmi ditutup oleh Wakil Walikota Samarinda Saefuddin Zuhri. Minggu (22/6/2025)

Pada penutupan Festival Seni Budaya Dayak Kenyah 2025 di isi dengan berbagai tarian Budaya Dayak.

Disampaikan ketua Panitia pelaksana, Masyarakat  sangat Antusias untuk menyaksikan Festival Budaya Dayak Kenyah 2025 yang dilaksanakan dalam yang dalam beberapa hari  ini mencapai 4000 orang dan menambah  pemasukan juga buat UMKM di desa Budaya Pampang.

Sebelum menutup Festival Budaya  Dayak Kenyah 2025, Saefuddin Zuhri Wakil walikota Samarinda menyampaikan Festival ini bukan sekadar perayaan saja namun sebagai  bentuk nyata penghormatan atas warisan budaya Dayak Kenyah yang begitu kaya dan mengakar kuat dalam identitas masyarakat Pampang.

Beliau juga mengatakan kembali yang dikatakan oleh Walikota Samarinda Dr. H. Andi Harun pada pembukaan Festival Budaya Dayak Kenyah 2025, Festival ini tidak lagi hanya milik masyarakat Dayak Kenyah, tetapi telah menjadi kebanggaan Samarinda, Kalimantan Timur dan tahun depan akan diadakan lebih besar lagi yang bertaraf internasional.”tambahnya.

Saya berpesan kepada generasi muda Pampang,  jadilah penjaga dan pewaris budaya dengan bangga. Di tengah derasnya arus modernisasi dan digitalisasi, menjaga identitas budaya bukan berarti menolak kemajuan, melainkan menjadikannya kekuatan dalam menciptakan masa depan yang berakar pada jati diri.

Saya juga memberikan apresiasi kepada panitia pelaksana, tokoh adat, dan seluruh warga Pampang atas kerja keras, dedikasi, dan semangat luar biasa dalam menyukseskan acara ini, karena Festival ini juga  berdampak positif pada sektor ekonomi lokal, termasuk UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif.”tuturnya.

Diakhiri Sambutan menyampaikan Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen untuk terus mendukung upaya pelestarian budaya dan pembangunan berbasis kearifan lokal. Desa Budaya Pampang akan senantiasa menjadi perhatian kami dalam hal pengembangan infrastruktur, promosi pariwisata, serta pendidikan budaya bagi generasi mendatang.”tutup wawali.(**)

90 Kontingen Kukar Ikuti PEDA XI KTNA Kaltim 2025

TENAGGARONG, MANDAUPOST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengikutsertakan sebanyak 90 kontingen pada Pekan Daerah XI Kontak Tani-Nelayan Andalan (PEDA XI KTNA) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2025 di Kutai Barat.

PEDA KTNA yang diikuti kabupaten/kota se Kaltim itu dibuka secara resmi oleh Gubernur H. Rudy Mas’ud (Harum), di Arena Taman Budaya Sendawar, Sabtu (21/6/2025) lalu, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Kegiatan yang diikuti kontingen dari 10 kabupaten/kota se Kaltim ini mengusung tema “Melalui Pekan Daerah KTNA ke XI Tahun 2025 Kita Tingkatkan Produksi dan Daya Saing Petani-Nelayan Menuju Swasembada Pangan di Kalimantan Timur.”

Bupati Kukar Edi Damansyah saat melepas rombongan kontingen Kukar berpesan kepada rombongan peserta agar selama di sana mengikuti kegiatan dengan baik, sehingga ke depan para peserta mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru khususnya yang berkaitan dengan pertanian dalam arti luas.

‎

‎”Harapan khusus saya bahwa pekan PEDA ini tidak sekedar lomba kita menampilkan keterampilan yang sudah kita miliki, tapi yang lebih penting bagaimana ini membuka wawasan, sehingga ada pengetahuan baru yang didapat, ” ucap Edi Damansyah.

Dirinya ingin wawasan maupun ilmu baru yang didapat setelah mengikuti PEDA tersebut ke depan bisa di transformasi maupun disampaikan kepada para petani, Gapoktan, dan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang menjadi binaannya masing-masing.

‎

‎”Melalui momentum PEDA ini dapatkan ilmu setelah itu ada budaya kerja baru ada langkah-langkah kongkrit kita baik kita selaku petani, ketua kelompok maupun kita sebagai pembina, ” ucapnya.

‎

Sementara itu gubernur Harum menegaskan bahwa tema ini bukan sekadar slogan, melainkan cerminan komitmen nyata pemerintah daerah dalam mendukung transformasi ekonomi berbasis pertanian. Hal ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kalimantan Timur 2025-2029, serta sejalan dengan program nasional Swasembada Pangan yang dicanangkan pemerintah pusat.

“Masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah pangan adalah masalah kemerdekaan, masalah pangan adalah masalah survival kita sebagai bangsa. Jika ingin menuju negara maju, pangan harus aman dulu,” ujar gubernur Harum.

Salah satu kebijakan utama pemerintah adalah penetapan harga gabah kering sebesar Rp. 65.00 per kilogram, yang akan dijemput langsung oleh Bulog di lokasi pangan. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani serta menjaga stabilitas ekonomi dan distribusi pangan di seluruh Kalimantan Timur.

“Kami sangat mengharapkan para petani kita untuk bisa mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dan menjaga keseimbangan lingkungan dalam proses produksi,” terang gubernur Harum.

Dalam PEDA KTNA ke XI 2025 ini Kontingen Kukar selain mengikuti berbagai kegiatan perlombaan juga memamerkan berbagai produk UMKM dari anggotanya KTNA, Gapoktan dan anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) di stand pameran bersama peserta kabupaten/kota lainnya.(**)

Jemaah Haji Kaltim Tiba di Bandara Sepinggan Balikpapan

BALIKPAPAN, MANDAUPOST – Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Seno Aji menyambut kedatangan jemaah haji Kaltim kloter 2 khusus asal Samarinda, kurang lebih 365 jamaah haji, di Embarkasi Haji Balikpapan, Rabu 18 Juni 2025.

Wagub Seno mengucapkan selamat atas kedatangan para jemaah haji asal Kaltim, khususnya Samarinda kembali ke tanah air.

“Ahlan wa sahlan, selamat datang jamaah haji Kaltim khususnya Samarinda. Kami, Pemprov Kaltim mengucapkan syukur para jemaah tiba dengan selamat ke tanah air,” ucap Wagub Seno Aji.

Wagub Seno bersyukur, karena para jamaah dalam keadaan selamat dan sehat. Meski, ada beberapa jemaah yang meninggal dunia setelah menjalani ibadah haji.

Namun demikian, hanya ada kurang lebih dua jemaah haji yang meninggal dunia. Ini menandakan, langkah-langkah preventif dilakukan petugas kesehatan haji sudah baik.

“Terbukti, dari ribuan jemaah haji Kaltim, hanya dua jemaah haji meninggal dunia. Ini menandakan petugas kesehatan sudah bekerja keras. Kita mengapresiasi kerja keras mereka selama mendampingi hingga kepulangan,” ucap Wagub Seno.

Selain itu, Wagub Seno Aji menjelaskan, apa yang dilakukan selama menjalankan ibadah haji, para jemaah tetap istiqomah selama di tanah air.

Bagi Wagub Seno, ibadah haji bukan hanya ibadah rutin, tapi perjalanan spiritual yang menjadi rahasia para jemaah haji.

“Karena itu, setelah kembali, menjadi jemaah haji yang taat. Selanjutnya, kami juga mohon doa dan dukungan para jemaah haji, agar saya bersama Gubernur H Rudy Mas’ud bisa menjalankan amanah memimpin Kaltim,” pesan Wagub Seno.

“Semoga Kaltim menjadi provinsi yang maju dan sukses di masa akan datang,” jelas Wagub Seno.

Kepala Kemenag Kaltim H Abdul Kholiq menjelaskan, Kloter II khusus Kota Samarinda, dengan jumlah 365 jemaah haji.(**)

Diskominfo Kaltim Gelar Sosialisasi Pergub Pengelolaan Media

SAMARINDA, MANDAUPOST – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim gelar sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Media Komunikasi Publik. Kegiatan itu berlangsung di Hotel Five Premiere, Samarinda, Selasa 17 Juni 2025.

Katanya, aturan ini hadir mengingat era digital yang serba cepat. Tentu saja, pemerintah dituntut bisa mengelola komunikasi publik dengan transparan, akurat, dan terkoordinasi.

Hal ini penting agar informasi yang disampaikan  dipercaya, dipahami dengan benar dan mendorong partisipasi publik yang sehat.

“Ini hadir sebagai payung hukum dan pedoman teknis bagi seluruh perangkat daerah di Kaltim dalam mengelola media komunikasi publik, baik media konvensional maupun digital,” jelas Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kaltim, Irene Yuriantini, mewakili Kepala Diskominfo Kaltim.

Irene menambahkan, melalui pengaturan ini, diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyampaian informasi pemerintahan. Tentu saja juga harus memperkuat citra dan reputasi pemerintah daerah, sebagai entitas  profesional, terbuka, dan bertanggung jawab.

Tujuan Sosialisasi

Sosialisasi hari ini bertujuan memastikan seluruh perangkat daerah paham secara menyeluruh isi aturan ini. Sekaligus dapat menyatukan pandangan dalam realisasinya.

“Kita ingin  pengelolaannya tidak lagi bersifat sporadis atau sektoral, melainkan terintegrasi, strategis, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah,” tegas Irene.

Pranata Muda Ahli Muda, Arminiwati, menambahkan kegiatan ini menyajikan penjelasan ihwal ketentuan serta persyaratan kerja sama media dengan pemerintah daerah.

Kegiatan ini diikuti perwakilan perangkat daerah Kaltim, insan pers, media lokal, serta Diskominfo kabupaten dan kota.

Narasumber yang dihadirkan Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim, Irwansyah.

Untuk mengetahui Pergub pengelolaan media, silakan cek di sini Pergub Pengelolaan Media . (**)

Andi Harun Kawal Karyawan RS H Darjad Samarinda Belum Terima Pesangon

SAMARINDA, MANDAUPOST — Pemerintah Kota Samarinda merespons serius aspirasi puluhan karyawan Rumah Sakit H Darjad yang hingga kini belum memperoleh hak-hak mereka pasca rumah sakit tersebut berhenti beroperasi sejak 7 Mei 2024.

Aspirasi disampaikan langsung dalam audiensi resmi bersama Wali Kota Samarinda, Dr H Andi Harun, yang berlangsung Selasa (17/6/2025) pagi di Ruang Rapat Wali Kota, Gedung Balaikota Samarinda.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut pejabat Dinas Ketenagakerjaan dan unsur terkait di lingkungan Pemkot Samarinda.

Para karyawan di dampingi Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPD PPNI) Ade Maria ulfah yang terdiri dari perawat dan tenaga medis lainnya mengungkapkan keluhan mereka terkait hak-hak ketenagakerjaan yang belum dipenuhi, seperti pesangon, uang pisah, BPJS, gaji, dan THR. Mereka juga menyebut telah melaporkan persoalan ini ke staf Wakil Menteri dan mengadu ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam pertemuan tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda menjelaskan bahwa kewenangan terkait uang pesangon dan uang pisah berada di tangan pemerintah daerah. Sementara untuk BPJS, gaji, dan THR berada di bawah pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.

Wali Kota Andi Harun menyampaikan keprihatinannya atas situasi yang dihadapi para tenaga kerja.

Ia menegaskan pentingnya penyelesaian yang komprehensif dan terkoordinasi.

“Masalah ini tidak ringan. Perlu diselesaikan secara menyeluruh dan terstruktur. Kami akan berupaya semaksimal mungkin, sesuai kewenangan yang dimiliki pemerintah kota,” tegas Andi Harun.

Ia juga memberikan semangat kepada para karyawan untuk terus memperjuangkan hak mereka.

“Berjuang sampai titik penghabisan, maju tak gentar,” katanya memberi semangat.

Andi Harun menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini harus menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta memastikan tidak ada hak pekerja yang terabaikan.

Ia menekankan bahwa Pemkot akan aktif mengawal proses penyelesaian bersama instansi terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Dengan keterlibatan Pemkot, kami berharap persoalan ini dapat segera tuntas agar hak-hak tenaga kerja terpenuhi sepenuhnya, pungkasnya.

Program Gratispol Segera Dinikmati Masyarakat Kaltim

SAMARINDA, MANDAUPOST – Program yang sangat ditunggu-tunggu yakni Gratispol, khususnya pendidikan gratis tidak lama lagi akan segera dinikmati masyarakat. Pemprov Kaltim sudah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan 7 perguruan tinggi negeri di Benua Etam untuk kerja sama Program Gratispol ini.

Pemprov Kaltim sudah menyiapkan anggaran bagi para mahasiswa baru (maba). Para mahasiswa baru di 7 perguruan tinggi itu dipastikan bakal bebas dari pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Sementara bagi mereka yang sudah terlanjur membayar, Pemprov Kaltim meminta semua perguruan tinggi mengembalikan uang yang sudah dibayar oleh mahasiswa.

“Saya ingin memastikan program pendidikan gratis di Kaltim berjalan baik. Matang semua persiapannya dan tolong rapikan semua sistemnya,” pesan Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud saat memimpin briefing rutin setiap awal pekan di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/6/2025).

Program pendidikan gratis dipilih karena Gubernur Harum yakin, mata rantai kemiskinan dan pengangguran di Kaltim hanya bisa diputus dengan pendidikan. Sebab itu, Gubernur Harum telah mencanangkan agar anak-anak Kaltim mengenyam pendidikan minimal hingga 16 tahun atau S1.

Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kaltim Dasmiah mengungkapkan keseluruhan mahasiswa baru yang akan ditanggung dalam tahap awal ini sebanyak 16.823 orang. Rinciannya, Universitas Mulawarman 7.714 orang, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda 2.225 orang, Polnes 2.122 orang, Poltekes 997 orang, Politani 465 orang, Poltekba 1.020 orang dan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) 2.280 orang.(**)

Rudy Mas’ud Tegaskan Seluruh Perangkat Daerah Tes Urin

SAMARINDA, MANDAUPOST – Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud (Harum) menginstruksikan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim agar secara rutin melaksanakan tes urine.

Hal itu ditegaskan Gubernur Harum saat Rapat Forum Komunikasi Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) di Ruang Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa, 17 Juni 2025.

“Ini wajib dilakukan secara berkala,” tegas Harum.

Tes urine bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim menurut Gubernur Harum, sangat penting sebagai upaya bersama melakukan pencegahan.

“Jangan sampai terpapar dan terindikasi sebagai pemakai. Apalagi terbukti sebagai pengedar. Saya pastikan akan diberi sanksi berat,” tegas Harum lagi.

Sanksi berat yang dimaksud Gubernur Harum, selain sanksi disiplin dan adminstrasi, juga pencopotan jabatan.

“Bahkan diberhentikan dari ASN,” tambah Harum.

Pemberian sanksi bagi ASN lanjut Gubernur Harum, bentuk komitmen nyata Pemerintah Provinsi Kaltim dalam membangun birokrasi yang bersih dari narkoba.

“Sekaligus upaya preventif menjaga integritas dan keteladanan para aparatur pemerintah kepada masyarakat,” ungkap Harum.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kaltim Brigjen Pol Rudi Hartono mengatakan Kalimantan Timur sampai saat ini menjadi daerah transit sekaligus tujuan (pasar) penyelundupan barang haram (narkotika) di Indonesia.

“Panjang garis pantai kita 3.760 km membentang dari Kabupaten Berau hingga Paser, tapi pos kita hanya ada enam,” sebutnya.

Selain jalur laut yang terbuka, penyelundupan narkotika juga marak melalui jalur udara Kaltim.

“Bandara kita (Balikpapan) dalam enam bulan ini sudah 16 kali terjadi kasus narkotika,” bebernya.(**)

Pemprov Kaltim Akan Normalisasi Sungai Mahakam

SAMARINDA, MANDAUPOST – Pemprov Kaltim siap melakukan normalisasi Sungai Mahakam. Kenapa demikian, sejak puluhan tahun Sungai Mahakam belum pernah dilakukan normalisasi, dengan cara pengerukan sungai tersebut.

Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) menjelaskan normalisasi ini penting dilakukan, agar tidak terjadinya pendangkalan sungai. Sebab, saat ini ketika air pasang disertai hujan deras, Sungai Mahakam mudah meluap, sehingga mengakibatkan banjir dan itu terjadi di sejumlah ruas jalan di Kota Samarinda.

“Untuk itu, kami mohon dukungan semua pihak, karena Pemprov Kaltim siap melakukan normalisasi Sungai Mahakam. Agar sungai kita tidak terjadi pendangkalan yang terlalu lama. Makanya, caranya Sungai Mahakam bisa dikeruk. Jika tidak dilakukan normalisasi, tentu menjadi persoalan kita,” kata Gubernur Harum saat Musrenbang Provinsi Kaltim, baru-baru ini di Pendopo Lamin Etam, di Samarinda.

Untuk itu, Pemprov Kaltim memohon kepada semua pihak tak terkecuali seluruh Forkopimda di tingkat provinsi untuk mendukung program yang rencana dilakukan ini.

Selanjutnya, mendukung program normalisasi Sungai Mahakam, maka Pemprov Kaltim segera berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI. Karena, untuk pelaksanaan tersebut harus juga ada izin dari Kementerian Perhubungan RI, berkaitan dengan alur transportasi air dalam hal ini sungai. Gubernur Harum berharap, komunikasi ini tidak lama dengan Kementerian Perhubungan RI, sehingga Pemprov Kaltim segera bergerak cepat.

“Untuk itu, kami harap semua sepakat kita lakukan normalisasi Sungai Mahakam ini. Bagaimana pengendalian normalisasi ini, tentu segera dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, tak terkecuali Kementerian Perhubungan RI,” jelas Gubernur Harum.(**)

Sambut Hari Bhayangkara ke-79, Polda Kaltim Gelar Bakti Kesehatan

BALIKPAPAN, MANDAUPOST – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79 Tahun 2025, Polda Kalimantan Timur menggelar kegiatan Bakti Kesehatan yang dipusatkan di Gedung Kesenian Balikpapan, Senin (16/6/2025).

Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata pengabdian Polri kepada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan warga.

Acara pembukaan Bakti Kesehatan dihadiri langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol. Endar Priantoro,  Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Dr. H. M. Sabilul Alif, Irwasda Polda Kaltim, para Pejabat Utama Polda Kaltim, Penata Kebijakan Kapolri Madya Tingkat III Polda Kaltim, AKM Tingkat II Itwasda Polda Kaltim, serta Karumkit Bhayangkara Tingkat II Balikpapan.

Bakti Kesehatan ini menargetkan total 500 peserta dengan berbagai layanan yang diberikan, antara lain pelayanan kesehatan bagi pengemudi ojek online (ojol) sebanyak 200 peserta, pengobatan umum, spesialis, skrining TB dan pemeriksaan gigi untuk 190 orang, khitanan massal yang diikuti oleh 25 anak, pelayanan kesehatan untuk 5 penyandang disabilitas, intervensi stunting pada 20 anak, donor darah dengan target 50 kantong yang dihadiri oleh 80 orang, serta pelayanan Keluarga Berencana (KB) untuk 10 peserta.

Kegiatan Bakti Kesehatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara yang tidak hanya berfokus pada kegiatan seremonial, tetapi juga mengedepankan pelayanan dan kontribusi nyata Polri bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, Polda Kaltim berharap dapat mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat, serta membantu meningkatkan kesadaran pentingnya kesehatan bagi seluruh lapisan warga.(**)

Scroll to Top