Berita Populer

Berita Terbaru

KALTIM

BONTANG, MANDAUPOST – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Data yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Bontang dengan mengusung tema “Data Berkualitas sebagai Fondasi Satu Data Indonesia Kota Bontang”. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Hotel Bintang Sintuk pada Selasa (24/6/2025).

Turut hadir dalam acara pembukaan tersebut Asisten Administrasi Umum, Akhmad Suharto, Kepala Dinas Kominfo Bontang, Anwar Sadat beserta jajaran, serta perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bontang dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang.

Dalam sambutannya, Wali Kota Neni menyampaikan apresiasi atas prakarsa Dinas Kominfo dalam menyelenggarakan pelatihan yang dinilai penting dalam memperkuat komitmen bersama menuju terwujudnya Satu Data Kota Bontang.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Dinas Kominfo Bontang beserta seluruh jajarannya. Semoga kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antar unsur penyelenggara data di Kota Bontang,” ungkap Neni.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya sinergi antara Sekretariat Forum Satu Data (Bapperida), Walidata daerah (Kominfo), Pembina Data (BPS), serta seluruh produsen data dari berbagai perangkat daerah.

“Melalui kolaborasi yang kuat, saya yakin kualitas data statistik sektoral kita akan semakin baik dan akurat, menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan berbasis bukti,” jelasnya.

Wali Kota juga menyoroti kebijakan nasional Satu Data Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, serta diperkuat di tingkat daerah melalui Perwali Bontang Nomor 2 Tahun 2024.

Kebijakan ini bertujuan memastikan integritas dan aksesibilitas data yang dihasilkan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk kepentingan publik.

“Data berkualitas bukan sekadar angka. Ia menjadi landasan bagi kebijakan yang efektif, penganggaran yang tepat sasaran, hingga peningkatan mutu layanan publik. Oleh karena itu, keakuratan dan pertanggungjawaban data menjadi keharusan,” tegasnya.

Neni juga mengingatkan pentingnya peran aktif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan stakeholder dalam mendukung tugas walidata.

“Satu Data Kota Bontang tidak hanya tentang pelaksanaan komitmen, tapi juga keberlanjutan dalam menjaga kualitas dan konsistensi data,” tuturnya.

Di akhir sambutan, Neni menyambut baik pemaparan dari Bapperida sebagai Sekretariat Forum Satu Data dan BPS Bontang selaku Pembina Data, yang akan memberikan perspektif dan masukan untuk memperkuat sistem data sektoral Pemkot Bontang.(**)

SANGATTA, MANDAUPOST – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna ke 38 masa persidangan ke 3 tahun 2024/2025 dengan agenda penyampaian nota penjelasan pemerintah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlangsung di Ruang Sidang Utama, Gedung DPRD Kutai Timur (Kutim), Senin (23/6/2025) pagi.

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jimmi dan didampingi Wakil Ketua II Prayunita Utami tersebut, Bupati Ardiansyah Sulaiman membacakan nota pemerintah di hadapan 30 anggota DPRD yang hadir, perwakilan Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah serta undangan lainnya.

Lebih lanjut, Bupati Ardiansyah mengatakan, penjelasan Raperda itu diharapkan dapat segera melaksanakan pembahasan bersama-sama dengan DPRD Kutim. Mengingat Perda tersebut memiliki urgensi. Diantaranya, Pemerintah daerah saat ini telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan setelah penetapan Peraturan Daerah tersebut dilakukan evaluasi oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Daerah yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, terdapat beberapa materi pengaturan yang perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 serta gambaran umum evaluasi Peraturan Daerah.

“Penyempurnaan redaksional sejumlah Pasal. Layanan pada Retribusi Jasa Umum pada pelayanan Kesehatan di RSUD Kudungga yaitu, beberapa layanan direlokasi dan layanan dihapus, layanan pada Retribusi Jasa Umum pada Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D,” bebernya.

Selain itu, perubahan Raperda ini juga berdampak terhadap beberapa layanan direlokasi, diantaranya Retribusi Jasa Umum pada Pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, retribusi Jasa Umum pada pelayanan pasar direlokasi, beberapa layanan pada Retribusi Jasa Usaha pada penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya direlokasi, beberapa layanan pada Retribusi Jasa Usaha pada Pemanfaatan Aset Daerah direlokasi. Struktur dan besaran tarif retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) disempurnakan redaksional serta struktur dan besaran tarif retribusi penggunaan tenaga kerja asing (PTKA) disempurnakan redaksional.

“Kemudian, sesuai dengan amanat Pasal 128 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Bupati Kutai Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kutim, Jimmi mengatakan, sesuai rekomendasi Menteri Keuangan bahwa Perda nomor 1 tahun 2024 perlu dilakukan evaluasi sesuai dengan pasal 99 Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi.

“Berdasarkan rekomendasi tersebut, maka pemerintah agar segera merubah Peraturan Daerah tersebut. Dengan harapan perubahan peraturan daerah tersebut, dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Kutai Timur,” ujarnya.(**)

TENGGARONG, MANDAUPOST – Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin hari ini resmi mengemban amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2025–2030. Pelantikan dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, di Pendopo Odah Etam, Samarinda, pada Senin (23/6/2025).

 

Pelantikan ini sekaligus menandai dimulainya babak baru kepemimpinan di Kukar pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kukar, di mana pasangan Aulia-Rendi berhasil mengungguli dua kandidat lainnya.

Bersamaan dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, turut dilantik pula Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Ketua TP Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), serta Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kukar.

Acara pelantikan ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim dan Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, Anggota DPRD, Kepala Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan harapannya agar Aulia-Rendi menjalankan amanah dengan komitmen tinggi, dedikasi, dan integritas penuh demi kemajuan Kukar. Gubernur secara spesifik meminta perbaikan infrastruktur, terutama ruas jalan yang rusak, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga keharmonisan antara Pemerintah Kabupaten Kukar dan Pemerintah Provinsi Kaltim, mengingat posisi strategis Kukar sebagai wilayah terluas, secara historis merupakan kerajaan tertua, dan kaya akan sumber daya alam. Rudy Mas’ud mendorong agar pembangunan di Kukar berorientasi pada terobosan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Tak lupa, Gubernur juga meminta TP PKK Kukar untuk aktif dan berkontribusi nyata dalam pembangunan melalui pelaksanaan 10 program pokok PKK. Hal serupa diharapkan dari Dekranasda dan Bunda PAUD Kukar, agar menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik guna membantu meningkatkan ekonomi daerah dan mencerdaskan generasi penerus. “Jangan KKN, lakukan kepemimpinan dengan bersih dan akuntabel. Selamat bertugas,” pungkas Gubernur.

Menanggapi pesan Gubernur, Bupati Kukar Aulia Rahman, usai dilantik, menyatakan kesiapannya untuk langsung bekerja. Ia menegaskan bahwa tidak akan ada proses transisi yang berlarut-larut karena visi “Kukar Idaman” dan “Kukar Idaman Terbaik” tidak bertolak belakang, melainkan merupakan penyempurnaan. “Langsung kita gas kerja apa yang dibutuhkan masyarakat. Kenapa langsung? Karena tidak ada proses transisi, pasalnya tidak ada yang bertolak belakang antara Kukar Idaman dengan Kukar Idaman Terbaik tapi sebagai penyempurnaan Kukar Idaman,” jelas Aulia. Ia optimis masyarakat akan mulai merasakan hasil kerja mereka bahkan sebelum 100 hari pertama masa jabatan.

Aulia menegaskan bahwa program-program yang berkelanjutan akan segera direalisasikan, termasuk program bantuan nelayan produktif yang ditingkatkan dari 25 ribu menjadi 100 ribu nelayan. “Intinya program yang sifatnya melanjutkan akan langsung kita laksanakan. Makanya kami tidak melakukan program 100 hari kerja karena kami menyempurnakan Kukar Idaman,” imbuhnya.

Terkait masalah infrastruktur jalan yang disoroti Gubernur, Bupati Aulia mengakui bahwa meskipun pemetaan jalan dari segi status sudah baik, tantangan utama adalah luasnya wilayah Kukar. Untuk itu, pihaknya akan menetapkan skala prioritas dalam menuntaskan permasalahan ini. “Kita komitmen untuk menuntaskan masalah ini, semua komitmen dengan Pemprov akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Komitmen kami tentunya menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” tutup Aulia.(**)

TENGGARONG, MANDAUPOST – Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) terpilih periode 2025-2030, Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin, langsung bertolak ke Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, pada Senin (23/6/2025) untuk mengikuti program retret kepala daerah. Kegiatan ini diselenggarakan di Kampus IPDN Jatinangor segera setelah pelantikan mereka.

Pasangan pemimpin Kukar ini dijadwalkan mengikuti program Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut selama empat hari penuh, mulai dari tanggal 23 hingga 26 Juni 2025. Selama retret, Aulia dan Rendi akan mendapatkan serangkaian pelatihan orientasi kepemimpinan yang esensial untuk menjalankan tugas mereka.

Retret Kepala Daerah ini memiliki tujuan utama untuk memperkuat persatuan bangsa dan memastikan seluruh kepala daerah memahami serta mampu mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat. Diharapkan, melalui program ini, para pemimpin daerah dapat bersinergi lebih baik dengan kebijakan nasional demi kemajuan daerah masing-masing dan stabilitas negara.(**)

SAMARINDA, MANDAUPOST – Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud (Harum) resmi melantik Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2025-2030, Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendy Solihin di Pendopo Lamin Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin 23 Juni 2025.

“Selamat bertugas Pak Bupati Aulia Rahman Basri dan Pak Wakil Bupati Rendi Solihin. Semoga amanah ini dijalankan dengan penuh komitmen, dedikasi dan integritas demi kemajuan Kutai Kartanegara dan kesejahteraan rakyatnya,” kata Gubernur Harum usai pelantikan.

Harapan pertama disampaikan Gubernur Harum kepada duet pemimpin baru Kutai Kartanegara, agar hubungan harmonis dan saling mendukung bisa terus dibangun antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kolaborasi ini penting agar pembangunan di Kukar selaras dengan arah pembangunan Kalimantan Timur secara keseluruhan.

Gubernur Harum menjelaskan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah wilayah yang strategis dan sangat kaya potensi. Bukan hanya kabupaten terbesar, tapi juga yang tertua di Kalimantan Timur, bahkan salah satu yang tertua di Indonesia.

Wilayah ini menyimpan sejarah panjang kerajaan nusantara, dengan kekayaan alam yang melimpah dari migas, pertambangan, pertanian, kehutanan, hingga perikanan dan pariwisata budaya.

Bahkan, sebagian wilayah Kukar telah ditetapkan sebagai bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN). Ini tentu menjadi peluang emas sekaligus tantangan.

“Kami percaya, dengan kepemimpinan yang kolaboratif, inklusif, dan berpihak pada rakyat, Kutai Kartanegara akan menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru Kalimantan Timur,” pesan Gubernur.

Kepada Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kertanegara yang baru, Gubernur Harum juga mengingatkan agar dapat menjalankan tugas dan wewenang dengan penuh tanggung jawab dan keberanian.

“Pastikan program-program daerah berpihak kepada rakyat, menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, infrastruktur (utamanya jalan), dan perlindungan sosial,” tegas Gubernur.

“Sinergikan dengan visi besar kita di provinsi, yaitu Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas, dan pastikan program-program seperti Gratispol serta Jospol bisa dirasakan masyarakat sampai ke desa-desa,” sambungnya.

Pesan penting lain yang dititipkan Gubernur Harum adalah soal korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Satu hal yang ingin saya tekankan secara khusus. Jangan pernah tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan. Jangan lakukan tindakan korupsi, kolusi, atau nepotisme dalam bentuk apa pun,” tegas Gubernur Harum lagi.

Orang nomor satu Kaltim itu menjaga duet pemimpin Kukar itu bisa menjaga kepercayaan rakyat Kukar dengan sebaik-baiknya.

Mantan Anggota Komisi VII dan III DPR RI itu juga mengingatkan bahwa pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel adalah fondasi utama kemajuan.

“Karena itu, jadikan amanah ini sebagai jalan pengabdian, bukan jalan kepentingan pribadi. Lebih baik kita sederhana tapi terhormat, daripada mewah tapi mengkhianati rakyat,” pungkasnya.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara juga dirangkai dengan pelantikan Ketua TP PKK, Ketua TP Posyandu, Ketua Dekranasda dan Bunda PAUD Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan Tahun 2025-2030. Pelantikan tersebut dilakukan oleh Ketua TP PKK Kaltim, Ketua TP Posyandu Kaltim, Ketua Dekranasda Kaltim dan Bunda PAUD Hj Sarifah Suraidah Harum kepada Andi Deska Pradifa Aulia, istri bupati terpilih Aulia Rahman Basri.

Pelantikan dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dan Sekda Kaltim Sri Wahyuni, serta Forkopimda Kaltim dan Kutai Kartanegara. (sul/yans/adpimprovkaltim)

SAMARINDA, MANDAUPOST – Seluruh Kepala Perangan Daerah Kota Samarinda melakukan Presentasi Rencana Program Kerja tahun anggaran 2026 dihadapan Walikota Samarinda Dr. H. Andi Harun di Aula Rumah Jabatan Walikota Jl. S. Parman. Senin (23/6/2025).

Presentasi Program rencana kerja OPD ini bertujuan untuk  mengetahui capaian tunjuan yang akan kita capai dan dapat menjalankan program kegiatan dengan sebaik-baiknya serta  mendorong agar kualitas layanan publik Pemkot Samarinda kembali menunjukan hal yang positif.

Pada arahan Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkot Samarinda Ali Fitri Noor menyampaikan agar dalam penyusunan Program Kerja OPD sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil walikota Samarinda 2025-2030.

Ali Fitri Noor berharap agar seluruh OPD  menyatukan sudut pandang kita untuk Kemajuan kota Samarinda sesuai dengan 6 Program Aksi tahun 2025-2030 sebagai implementasi visi misi walikota dan wakil walikota Samarinda untuk masyarakat kota Samarinda.

Usai memberikan arahan, masing-masing OPD melakukan Presentasi secara bergantian dan akan dinilai oleh  para penilaian diantaranya, Walikota Samarinda, Sekda, Asisten, Baperida Kota Samarinda, Kepala Bidang Adbang Sekretariat kota Samarinda dan  Ketua TWAP kota Samarinda.(**)

SENDAWAR, MANDAUPOST – Brigade Pangan yang sudah terbentuk dan tersebar di kabupaten dan kota se Kalimantan Timur harus menjadi motor penggerak mewujudkan swasembada pangan di Benua Etam.

Harapan itu disampaikan Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud (Harum) usai panen tanaman sayur dan buah hasil demplot Peda XI Petani Nelayan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 di Taman Budaya Sendawar, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Sabtu 21 Juni 2025.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, didukung Pemerintah Pusat dan Brigade Pangan, pada tahun 2025 ini akan melaksanakan program Optimalisasi Lahan seluas 13.972 hektare.

Lahan tersebar di enam daerah, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau dan Kota Samarinda.

Program optimalisasi lahan menurut Gubernur Harum, untuk mewujudkan swasembada pangan lokal, sekaligus mendukung kebijakan nasional dalam target waktu enam bulan ke depan.

“Harapan kami daerah yang ketujuh adalah Kutai Barat untuk ikut mewujudkan swasembada pangan Kaltim,” kata Harum.

Harapan itu lanjut Gubernur Harum, sesuai hasil demplot Peda yang menampilkan berbagai hasil tanaman padi, salah satunya varietas Gogo.

“Padi Gogo sangat bagus untuk Kutai Barat. Sebab sangat cocok kondisi tanah dan endemiknya Kutai Barat, termasuk Mahakam Ulu,” beber Harum.

Gubernur Harum menjelaskan saat Menteri Pertanian melakukan kunjungan kerja ke Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara telah melihat potensi sumber daya lahan dan semangat para petani.

Pemerintah Pusat pun menunjukkan antusiasme tinggi dan berkomitmen untuk memfasilitasi anggaran dalam program optimasi lahan dan pencetakan sawah.

Pemerintah daerah pun diharapkan memperkuat kelembagaan pertanian, termasuk Balai Penyuluhan Pertanian dan kelompok tani.

Terlebih meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis.

“Intinya swasembada pangan harus segera kita wujudkan di Kalimantan Timur,” pungkas Gubernur Harum.

Pembukaan Peda dirangkai penyerahan penghargaan, diskusi/dialog petani nelayan dengan Gubernur Harum, penandatanganan prasasti tugu Peda XI Petani Nelayan 2025, penanaman bibit buah lokal, serta panen tanaman sayur dan buah di demplot gelar teknologi Peda KTNA.(yans/her/adpimprovkaltim)

SAMARINDA, MANDAUPOST –  Setelah dilaksanakan sejak tanggal 19 – 22 juni 2025, Festival Seni Budaya Dayak Kenyah 2025  yang dilaksanakan di desa budaya pam pang kecamatan Samarinda Utara resmi ditutup oleh Wakil Walikota Samarinda Saefuddin Zuhri. Minggu (22/6/2025)

Pada penutupan Festival Seni Budaya Dayak Kenyah 2025 di isi dengan berbagai tarian Budaya Dayak.

Disampaikan ketua Panitia pelaksana, Masyarakat  sangat Antusias untuk menyaksikan Festival Budaya Dayak Kenyah 2025 yang dilaksanakan dalam yang dalam beberapa hari  ini mencapai 4000 orang dan menambah  pemasukan juga buat UMKM di desa Budaya Pampang.

Sebelum menutup Festival Budaya  Dayak Kenyah 2025, Saefuddin Zuhri Wakil walikota Samarinda menyampaikan Festival ini bukan sekadar perayaan saja namun sebagai  bentuk nyata penghormatan atas warisan budaya Dayak Kenyah yang begitu kaya dan mengakar kuat dalam identitas masyarakat Pampang.

Beliau juga mengatakan kembali yang dikatakan oleh Walikota Samarinda Dr. H. Andi Harun pada pembukaan Festival Budaya Dayak Kenyah 2025, Festival ini tidak lagi hanya milik masyarakat Dayak Kenyah, tetapi telah menjadi kebanggaan Samarinda, Kalimantan Timur dan tahun depan akan diadakan lebih besar lagi yang bertaraf internasional.”tambahnya.

Saya berpesan kepada generasi muda Pampang,  jadilah penjaga dan pewaris budaya dengan bangga. Di tengah derasnya arus modernisasi dan digitalisasi, menjaga identitas budaya bukan berarti menolak kemajuan, melainkan menjadikannya kekuatan dalam menciptakan masa depan yang berakar pada jati diri.

Saya juga memberikan apresiasi kepada panitia pelaksana, tokoh adat, dan seluruh warga Pampang atas kerja keras, dedikasi, dan semangat luar biasa dalam menyukseskan acara ini, karena Festival ini juga  berdampak positif pada sektor ekonomi lokal, termasuk UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif.”tuturnya.

Diakhiri Sambutan menyampaikan Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen untuk terus mendukung upaya pelestarian budaya dan pembangunan berbasis kearifan lokal. Desa Budaya Pampang akan senantiasa menjadi perhatian kami dalam hal pengembangan infrastruktur, promosi pariwisata, serta pendidikan budaya bagi generasi mendatang.”tutup wawali.(**)

TENAGGARONG, MANDAUPOST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengikutsertakan sebanyak 90 kontingen pada Pekan Daerah XI Kontak Tani-Nelayan Andalan (PEDA XI KTNA) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2025 di Kutai Barat.

PEDA KTNA yang diikuti kabupaten/kota se Kaltim itu dibuka secara resmi oleh Gubernur H. Rudy Mas’ud (Harum), di Arena Taman Budaya Sendawar, Sabtu (21/6/2025) lalu, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Kegiatan yang diikuti kontingen dari 10 kabupaten/kota se Kaltim ini mengusung tema “Melalui Pekan Daerah KTNA ke XI Tahun 2025 Kita Tingkatkan Produksi dan Daya Saing Petani-Nelayan Menuju Swasembada Pangan di Kalimantan Timur.”

Bupati Kukar Edi Damansyah saat melepas rombongan kontingen Kukar berpesan kepada rombongan peserta agar selama di sana mengikuti kegiatan dengan baik, sehingga ke depan para peserta mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru khususnya yang berkaitan dengan pertanian dalam arti luas.

‎”Harapan khusus saya bahwa pekan PEDA ini tidak sekedar lomba kita menampilkan keterampilan yang sudah kita miliki, tapi yang lebih penting bagaimana ini membuka wawasan, sehingga ada pengetahuan baru yang didapat, ” ucap Edi Damansyah.

Dirinya ingin wawasan maupun ilmu baru yang didapat setelah mengikuti PEDA tersebut ke depan bisa di transformasi maupun disampaikan kepada para petani, Gapoktan, dan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang menjadi binaannya masing-masing.

‎”Melalui momentum PEDA ini dapatkan ilmu setelah itu ada budaya kerja baru ada langkah-langkah kongkrit kita baik kita selaku petani, ketua kelompok maupun kita sebagai pembina, ” ucapnya.

Sementara itu gubernur Harum menegaskan bahwa tema ini bukan sekadar slogan, melainkan cerminan komitmen nyata pemerintah daerah dalam mendukung transformasi ekonomi berbasis pertanian. Hal ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kalimantan Timur 2025-2029, serta sejalan dengan program nasional Swasembada Pangan yang dicanangkan pemerintah pusat.

“Masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah pangan adalah masalah kemerdekaan, masalah pangan adalah masalah survival kita sebagai bangsa. Jika ingin menuju negara maju, pangan harus aman dulu,” ujar gubernur Harum.

Salah satu kebijakan utama pemerintah adalah penetapan harga gabah kering sebesar Rp. 65.00 per kilogram, yang akan dijemput langsung oleh Bulog di lokasi pangan. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani serta menjaga stabilitas ekonomi dan distribusi pangan di seluruh Kalimantan Timur.

“Kami sangat mengharapkan para petani kita untuk bisa mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dan menjaga keseimbangan lingkungan dalam proses produksi,” terang gubernur Harum.

Dalam PEDA KTNA ke XI 2025 ini Kontingen Kukar selain mengikuti berbagai kegiatan perlombaan juga memamerkan berbagai produk UMKM dari anggotanya KTNA, Gapoktan dan anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) di stand pameran bersama peserta kabupaten/kota lainnya.(**)

BALIKPAPAN, MANDAUPOST – Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Seno Aji menyambut kedatangan jemaah haji Kaltim kloter 2 khusus asal Samarinda, kurang lebih 365 jamaah haji, di Embarkasi Haji Balikpapan, Rabu 18 Juni 2025.

Wagub Seno mengucapkan selamat atas kedatangan para jemaah haji asal Kaltim, khususnya Samarinda kembali ke tanah air.

“Ahlan wa sahlan, selamat datang jamaah haji Kaltim khususnya Samarinda. Kami, Pemprov Kaltim mengucapkan syukur para jemaah tiba dengan selamat ke tanah air,” ucap Wagub Seno Aji.

Wagub Seno bersyukur, karena para jamaah dalam keadaan selamat dan sehat. Meski, ada beberapa jemaah yang meninggal dunia setelah menjalani ibadah haji.

Namun demikian, hanya ada kurang lebih dua jemaah haji yang meninggal dunia. Ini menandakan, langkah-langkah preventif dilakukan petugas kesehatan haji sudah baik.

“Terbukti, dari ribuan jemaah haji Kaltim, hanya dua jemaah haji meninggal dunia. Ini menandakan petugas kesehatan sudah bekerja keras. Kita mengapresiasi kerja keras mereka selama mendampingi hingga kepulangan,” ucap Wagub Seno.

Selain itu, Wagub Seno Aji menjelaskan, apa yang dilakukan selama menjalankan ibadah haji, para jemaah tetap istiqomah selama di tanah air.

Bagi Wagub Seno, ibadah haji bukan hanya ibadah rutin, tapi perjalanan spiritual yang menjadi rahasia para jemaah haji.

“Karena itu, setelah kembali, menjadi jemaah haji yang taat. Selanjutnya, kami juga mohon doa dan dukungan para jemaah haji, agar saya bersama Gubernur H Rudy Mas’ud bisa menjalankan amanah memimpin Kaltim,” pesan Wagub Seno.

“Semoga Kaltim menjadi provinsi yang maju dan sukses di masa akan datang,” jelas Wagub Seno.

Kepala Kemenag Kaltim H Abdul Kholiq menjelaskan, Kloter II khusus Kota Samarinda, dengan jumlah 365 jemaah haji.(**)

Scroll to Top