Berita Populer

Berita Terbaru

KALTARA

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meluncurkan Tim Inspeksi Gabungan untuk memperkuat pengawasan standar ketenagakerjaan di sektor perikanan. Langkah strategis ini merupakan komitmen Pemprov Kaltara dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan para nelayan, serta memajukan industri perikanan di wilayahnya.

Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam upaya provinsi untuk menciptakan kondisi kerja yang layak bagi ribuan nelayan, yang berlangsung di Kota Tarakan, pada Selasa (22/09).

Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang, menekankan pentingnya inisiatif ini bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Sumber daya laut Kaltara memiliki potensi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme pengawasan yang kuat dapat menjadi pendorong utama dalam industri perikanan.

“Bersama-sama, kita dapat mentransformasi sektor perikanan Kaltara, yang mana pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan martabat, keselamatan, dan kesempatan bagi semua nelayan,” kata Zainal.

Sebagai provinsi dengan kekayaan laut melimpah, Kaltara menjadi rumah bagi lebih dari 16.400 nelayan dan 11.117 kapal penangkap ikan. Tim Inspeksi Gabungan ini dibentuk untuk memastikan hak dan kesejahteraan para pekerja, terutama mereka yang bekerja di atas kapal.

Tim interdisipliner ini dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/295/2025 dan beranggotakan pejabat dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi.

Tugas utama Tim Inspeksi Gabungan ini adalah meningkatkan peraturan ketenagakerjaan; melakukan inspeksi bersama secara berkala; .meningkatkan koordinasi antara pengawas perikanan dan ketenagakerjaan; mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi untuk pengawasan yang lebih efisien.

Peluncuran Tim Inspeksi Gabungan ini merupakan bagian dari Program Hak Kapal ke Pantai (Ship to Shore Rights) yang didukung oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Uni Eropa (UE). Inisiatif ini juga sejalan dengan Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan kolaborasi antarkementerian.

Diego Rei, Spesialis Pasar Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan ILO, menyatakan apresiasinya.

“Pembentukan Tim Pengawasan Bersama ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap Konvensi Pengawasan Ketenagakerjaan ILO, 1947 (No. 81). Kami berharap inisiatif ini mendorong kolaborasi yang lebih erat dan mempercepat kemajuan menuju pekerjaan layak bagi semua, terutama di sektor perikanan,” ujarnya.

Dukungan serupa juga disampaikan oleh Denis Chaibi, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam.

“Melalui program ini, Uni Eropa bangga dapat mendukung upaya Indonesia untuk mempromosikan pekerjaan layak bagi nelayan dan mendorong ekonomi biru yang lebih adil dan berkelanjutan,” kata Chaibi.

Setelah peresmian, Tim Inspeksi Gabungan ini dijadwalkan mengikuti pelatihan intensif mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Pelabuhan Perikanan Tarakan. (**)

TARAKAN, Mandaupost – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menjadi Pembina Upacara Penyambutan Purna Tugas Satuan Tugas (Satgas) Kewilayahan Papua Yonif 614/Raja Pandhita berlangsung di Dermaga Kodaeral XIII/Tarakan, Selasa (16/9).

Upacara berlangsung penuh haru dan kebanggaan tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada para prajurit yang telah menyelesaikan tugas negara dalam menjaga kedaulatan dan keamanan di wilayah perbatasan Papua.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kaltara, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh personel Satgas yang telah menyelesaikan tugas negara dengan penuh tanggung jawab,” kata Gubernur Zainal.

Gubernur Zainal menyampaikan rasa syukur dan bangganya, sehingga seluruh personel Yonif 614/Raja Pandhita dapat kembali dalam keadaan sehat dan selamat.

Ia menegaskan melalui pengabdian, pengorbanan, serta kerja keras para prajurit selama bertugas di wilayah Papua merupakan wujud nyata komitmen menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam penugasan di wilayah perbatasan bukanlah hal yang mudah, selain menjaga keamanan, para prajurit juga berperan dalam membangun hubungan harmonis dengan masyarakat setempat, serta menjalin komunikasi lintas batas dengan negara tetangga.

“Keberhasilan dan tuntasnya tugas ini menjadi bukti profesionalisme, disiplin, serta sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat,” terangnya.

Dia juga berpesan agar semangat pengabdian yang telah ditunjukkan selama ini agar dapat terus dijaga. Melalui kedisiplinan, etika, dan sikap profesional sebagai modal utama dalam menjalankan tugas-tugas di masa depan.

Tidak lupa Gubernur mengucapkan terima kasih kepada keluarga para prajurit yang selama ini telah memberikan dukungan dan doa, sehingga dapat menjadi kekuatan besar di balik keberhasilan Satgas dalam menjalankan misi negara.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur Zainal mengajak seluruh prajurit untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat sinergi demi menjaga kedaulatan serta keamanan bangsa, khususnya di wilayah perbatasan Kaltara.

“Pemerintah Provinsi Kaltara berkomitmen untuk terus memberikan dukungan penuh kepada seluruh personel TNI, termasuk Satgas Pamtas Yonif 614/Raja Pandhita. Sinergi ini adalah kunci dalam menjaga keamanan sekaligus membangun kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan,” ucapnya.

Tak hanya itu, Gubernur Kaltara juga menyampaikan doa agar seluruh personel Satgas senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Allah SWT, serta terus menjadi prajurit yang membanggakan rakyat, bangsa dan negara. (dkisp)

BULUNGAN, Mandaupost – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si melaksanakan prosesi peletakan batu pertama pembangunan Rumah Pastori Gereja Toraja Jemaat Gunung Sinai Gerbang Kaltara, di Desa Sajau, Tanjung Palas Timur, Bulungan, Senin (15/9) .

Dalam kapasitasnya mewakili Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., Wagub Ingkong menyampaikan apresiasi atas terlaksananya agenda simbolis tersebut turut dihadiri oleh berbagai perwakilan pemerintah dan tokoh agama.

“Peletakan batu pertama ini tentunya bukan hanya momentum pembangunan fisik semata, melainkan juga wujud nyata iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan bergereja,” ucap Wagub Ingkong dalam sambutannya.

Wagub Ingkong menjelaskan bahwa momen peletakan batu pertama pembangunan Rumah Pastori Gereja Toraja ini menandai awal dari sebuah karya besar yang memiliki makna spiritual yang dalam.

“Ini merupakan awal dari karya besar untuk memperkokoh iman umat dan mempererat kebersamaan dalam melayani Tuhan,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Wagub Ingkong menyampaikan harapannya agar proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa halangan. Ia juga berdoa agar kehadiran gedung baru ini dapat memberikan dampak positif bagi jemaat.

“Semoga pembangunan berjalan lancar, jemaat semakin dikuatkan dalam iman, semakin kokoh dalam persaudaraan, dan semakin tangguh dalam pengabdian,” tutupnya.

Acara yang berlangsung khidmat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan perwakilan organisasi keagamaan. Tampak hadir Wilson Ului, Kepala Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan yang mewakili Bupati Bulungan.

Serta hadir juga perwakilan dari Badan Musyawarah Antar Gereja, Pengurus Ikatan Keluarga Toraja (IKAT), serta Majelis Gereja Jemaat Gunung Sinai Gerbang Kaltara, menunjukkan dukungan dan sinergi yang kuat antara pemerintah dan umat beragama dalam membangun infrastruktur yang menunjang kehidupan rohani masyarakat. (dkisp)///Wagub Peletakan Batu Pertama Rumah Pastori Gereja Toraja Jemaat Gunung Sinai, Desa Sajau, Tanjung Palas Timur

Judul ==>> Wagub Bersama Tokoh Agama Letakkan Batu Pertama Pembangunan Rumah Pastori Gereja Toraja

BULUNGAN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si melaksanakan prosesi peletakan batu pertama pembangunan Rumah Pastori Gereja Toraja Jemaat Gunung Sinai Gerbang Kaltara, di Desa Sajau, Tanjung Palas Timur, Bulungan, Senin (15/9) .

Dalam kapasitasnya mewakili Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., Wagub Ingkong menyampaikan apresiasi atas terlaksananya agenda simbolis tersebut turut dihadiri oleh berbagai perwakilan pemerintah dan tokoh agama.

“Peletakan batu pertama ini tentunya bukan hanya momentum pembangunan fisik semata, melainkan juga wujud nyata iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan bergereja,” ucap Wagub Ingkong dalam sambutannya.

Wagub Ingkong menjelaskan bahwa momen peletakan batu pertama pembangunan Rumah Pastori Gereja Toraja ini menandai awal dari sebuah karya besar yang memiliki makna spiritual yang dalam.

“Ini merupakan awal dari karya besar untuk memperkokoh iman umat dan mempererat kebersamaan dalam melayani Tuhan,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Wagub Ingkong menyampaikan harapannya agar proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa halangan. Ia juga berdoa agar kehadiran gedung baru ini dapat memberikan dampak positif bagi jemaat.

“Semoga pembangunan berjalan lancar, jemaat semakin dikuatkan dalam iman, semakin kokoh dalam persaudaraan, dan semakin tangguh dalam pengabdian,” tutupnya.

Acara yang berlangsung khidmat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan perwakilan organisasi keagamaan. Tampak hadir Wilson Ului, Kepala Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan yang mewakili Bupati Bulungan.

Serta hadir juga perwakilan dari Badan Musyawarah Antar Gereja, Pengurus Ikatan Keluarga Toraja (IKAT), serta Majelis Gereja Jemaat Gunung Sinai Gerbang Kaltara, menunjukkan dukungan dan sinergi yang kuat antara pemerintah dan umat beragama dalam membangun infrastruktur yang menunjang kehidupan rohani masyarakat. (dkisp)

TARAKAN, Mandaupost – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Sinergitas Lintas Sektor dalam Rangka Mewujudkan Bandara Juwata Tarakan sebagai Pintu Gerbang Internasional Kaltara”, digelar Gedung Klasik Terminal Lama Bandara Juwata, Senin (15/9).

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasinya atas terlaksananya kegiatan yang dinilai sangat penting dalam menyatukan persepsi lintas sektor demi kemajuan daerah.

“Forum diskusi ini adalah wadah strategis untuk menyatukan pandangan dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam mewujudkan Bandara Juwata Tarakan sebagai bandara Internasional yang membanggakan,” kata Gubernur Zainal.

Gubernur Zainal menerangkan FGD ini bertujuan sebagai bagian dari langkah strategis pemulihan status Internasional Bandara Juwata Tarakan dan upaya memperkuat konektivitas wilayah perbatasan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2024, status Internasional Bandara Juwata Tarakan sempat dicabut dan dikembalikan sebagai bandara domestik.

“Ini sebagai bagian dari kebijakan nasional pemulihan sektor penerbangan pasca pandemi,” jelasnya.

Menurutnya, terhadap penurunan status “Bandara Internasional’ menjadi “Bandara Domestik” sangat berdampak besar di Provinsi Kaltara, yang kala itu telah lepas dari wabah Covid-19.

Namun Gubernur Zainal tidak tinggal diam, pada Juni 2025 lalu, ia mengirimkan surat resmi kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia serta menyampaikan langsung kepada Wakil Menteri Perhubungan RI agar status “Internasional” Bandara Juwata Tarakan dapat dipulihkan.

Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil, melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025 tanggal 8 Agustus 2025, menegaskan Bandara Juwata Tarakan resmi kembali berstatus Internasional.

Gubernur Zainal menjelaskan bahwa penetapan kembali status Internasional ini selaras dengan visi misi Pemerintah Provinsi Kaltara, khususnya dalam penguatan konektivitas dan peningkatan daya saing daerah.

Adapun sejumlah manfaat yang diharapkan dari status Internasional Bandara Juwata Tarakan yakni penguatan kerja sama bilateral Indonesia – Malaysia (Sosek Malindo), peningkatan perekonomian daerah.

Kemudian juga dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN), kemudahan akses dan konektivitas, hingga penguatan implementasi kebijakan nasional.

Ia menekankan bahwa sinergi semua pihak adalah kunci keberhasilan, dan karena itu pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya dukungan instansi vertikal, pengelola bandara, serta masyarakat.

“Saya mengajak seluruh pihak, khususnya jajaran kepabeanan, ke imigrasian, dan kekarantinaan di Kaltara untuk bahu membahu mendukung operasional Bandara Juwata sebagai bandara internasional yang modern, aman, dan berdaya saing,” ucapnya..

Terakhir, Gubernur Zainal menyampaikan harapannya agar Bandara Juwata Tarakan dapat menjadi pintu gerbang Kaltara ke dunia internasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Dengan kerja sama yang solid, saya yakin bandara juwata tarakan dapat mengangkat nama Kaltara di tingkat nasional maupun internasional,” tutupnya. (dkisp)

JAKARTA, Mandaupost – Setelah mengikuti Tahapan Penulisan Ilmiah, sebanyak 7 orang peserta Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengikuti Tahapan Wawancara di Kemendagri yang berlangsung pada Ahad (14/9).

Dikonfirmasi Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Andi Amriampa, menyatakan seluruh peserta Selter JPT Madya Sekprov Kaltara saat ini telah masuk dalam Tahapan Wawancara.

“Seluruh rangkaian Tahap Selter JPT Madya Sekprov Kaltara termasuk wawancara dengan ketua dan seluruh anggota Pansel telah berjalan dan tentunya dibawah pengawasan BKN,” kata Andi Amriampa.

Andi Amriampa menjelaskan pada Tahapan Wawancara tersebut terdapat empat (4) materi kompetensi yang digali pada peserta yaitu Kompetensi Manajerial, Teknis, Sosio Kultural dan Pemerintahan.

“Selanjutnya dari seluruh hasil tahapan ini akan dibicarakan di Internal Panitia Seleksi,” tambahnya.

Kemudian hasil dari seluruh tahapan tersebut, akan dilakukan evaluasi oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk pengumuman tiga (3) besar JPT Madya Sekprov Kaltara.

Adapun 7 peserta Selter JPT Madya Sekprov Kaltara yaitu Pj. Sekprov Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si., Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si.

Selanjutnya Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kaltara Pollymaart Sijabat, SKM., M.A.P., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara Drs. H. Sanusi, M.Si, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara Denny Harianto, S.E.,M.M dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan Drs. Muhammad Adnan Tahir. (dkisp)

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Polda Kaltara) kembali menunjukkan komitmennya dalam memerangi peredaran narkoba. Sepanjang Juli 2025, aparat berhasil menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis sabu seberat 12.147,55 gram sabu.

Kapolda Kaltara, Irjen Pol Hary Sudwijanto, menyebutkan jika sabu tersebut sempat beredar di masyarakat, maka diperkirakan dapat merusak hingga 242.471 jiwa. Adapun, nilai ekonomis narkotika ini ditaksir mencapai Rp7,8 miliar.

“Pemusnahan ini bukan hanya bagian dari prosedur hukum, tetapi juga bentuk nyata tanggung jawab kami dalam melindungi masa depan masyarakat,” tegasnya, Kamis (7/8).

Selain barang bukti sabu, Polda Kaltara juga berhasil mengamankan dua orang tersangka yang terlibat dalam jaringan peredaran tersebut.

“Dari kasus ini, tim kami telah mengamankan dua orang pelaku berjenis kelamin laki-laki” tambah Kapolda.

Pemusnahan dilakukan berdasarkan surat ketetapan Kejaksaan Negeri Tarakan Nomor: TAP-4012/O.5.15/ENZ.1/07/2025, tertanggal 30 Juli 2025. Dari total keseluruhan sabu yang disita, sebanyak 12.123,55  gram dimusnahkan dan 24 gram disisihkan untuk keperluan uji laboratorium dan pembuktian di persidangan.

Kapolda menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat pengawasan, khususnya di wilayah perbatasan yang rawan dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan narkoba lintas negara.

“Kami tidak akan berhenti. Perang melawan narkoba akan terus kami lanjutkan demi menjaga masa depan bangsa,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi dukungan lintas instansi dan peran serta masyarakat yang sangat membantu atas terungkapnya jaringan peredaran sabu tersebut.(cda/red)

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Menyambut HUT ke-80 RI, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bulungan bersama PWI Nunukan dan Polda Kaltara membagikan bendera merah putih kepada motoris speedboat di Pelabuhan Kayan II dan Pelabuhan Kulteka, Tanjung Selor, Rabu (6/8).

Ketua PWI Bulungan, Fathu Rizqil Mufid mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk nyata menyemarakkan bulan kemerdekaan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme, khususnya di kalangan pelaku transportasi perairan.

“Dalam rangka semarak peringatan bulan kemerdekaan, HUT RI ke-80 Tahun 2025, kita perlu menyambutnya dengan penuh suka cita. Salah satunya melalui simbol-simbol negara, khususnya bendera,” kata Fathu.

Ia menegaskan bahwa bendera merah putih bukan sekadar kain dua warna biasa, tetapi simbol ideologis yang mencerminkan semangat kebangsaan, kedaulatan dan kemerdekaan.

“Bendera merah putih adalah bentuk ideologi bangsa Indonesia, bagian dari substansi bernegara. Penting bagi masyarakat untuk mengetahui makna dari simbol bendera kita,” ungkapnya.

Fathu berharap, pembagian bendera ini menjadi momentum untuk menanamkan kembali nilai kebangsaan dan semangat kemerdekaan, tidak hanya sebagai bentuk euforia tahunan, tetapi sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan.

“Sebagai warga negara, kita perlu terus merawat semangat perjuangan tersebut. Merawat persatuan dan kesatuan, serta terus menebar manfaat bagi sesama anak bangsa,” bebernya.

Sementara itu, Ketua PWI Nunukan, Taslee menambahkan, kegiatan yang digagas bersama Polda Kaltara ini memperkuat sinergi antar pers dan kepolisian dalam membangun nasionalisme di tengah masyarakat.

“Ini menunjukkan komitmen institusi kepolisian untuk lebih dekat dengan masyarakat, bersama-sama merawat dan meningkatkan kecintaan terhadap tanah air,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa sinergitas antar Polda Kaltara dan insan pers se-Kaltara makin solid, tidak hanya dalam hal pemberitaan tetapi juga dalam kegiatan sosial yang berdampak langsung ke masyarakat.

“Semangat ini harus terus dijaga sebagai bentuk pelayanan dan transparansi informasi kepada masyarakat,” pungkasnya. (**)

BULUNGAN, MANDAUPOST – Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan menggelar kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan diikuti sebanyak 54 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bulungan. Penyuluhan ini menjadi salah satu syarat utama bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) yang berlangsung pada Selasa (5/8).

PKP bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pelaku UMKM terkait cara mengelola makanan dengan baik, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyajian, hingga penambahan nilai gizi dan estetika produk. Selain itu, peserta juga dibekali pengetahuan tentang pengemasan dan strategi branding.

Kepala Dinas Kesehatan Bulungan, Imam Sujono mengatakan kegiatan tersebut didukung oleh anggaran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

 “Anggaran yg didukung oleh BPOM ini tidak selamanya, kedepannya Kabupaten Bulungan akan mandiri untuk menyiapkan dana pelaksanaan PKP” ungkapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Bulungan juga menambahkan bahwa penyuluhan ini difokuskan bagi UMKM lokal yang telah memiliki produk, namun belum memiliki izin resmi untuk memasarkan produknya.

“Pengusaha UMKM di Bulungan banyak tapi masih jarang memiliki kesempatan seperti ini” jelas Imam.

Kegiatan PKP ini merupakan bagian dari instruksi Bupati Bulungan yang mendorong pendampingan maksimal terhadap masyarakat, khususnya pelaku UMKM, agar mampu mengembangkan usaha mereka dengan lebih luas.(cda)

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Aliansi Masyarakat Adat Asli Kalimantan Utara yang terdiri dari 29 organisasi masyarakat dan lembaga adat menyatakan penolakan keras terhadap kebijakan program transmigrasi. Pernyataan ini disampaikan dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Senin (4/8).

Dalam aksi demo ini, aliansi menilai program transmigrasi baru menciptakan ketidakadilan sosial bagi masyarakat adat lokal. Para transmigran dari luar Kalimantan Utara dinilai mendapatkan berbagai fasilitas istimewa seperti rumah, lahan bersertifikat, dan tunjangan hidup bulanan. Sementara masyarakat adat tidak memperoleh perhatian yang sepadan dari negara.

“Program transmigrasi menciptakan ketidakadilan sosial bagi masyarakat adat, menyisakan duka dan beban sejarah bagi masyarakat adat,” tegas juru bicara aliansi dalam orasinya.

Adapun tiga poin utama dalam pernyataan sikap aliansi adalah:

  1. Menolak keras program transmigrasi dari luar Kalimantan Utara.
  2. Meminta pemerintah untuk terlebih dahulu memperhatikan kesejahteraan masyarakat adat yang ada di Kalimantan.
  3. Mendukung penuh gugatan terhadap Undang-Undang Transmigrasi di Mahkamah Konstitusi.

Menanggapi aksi tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala menyatakan sepakat dengan penolakan terhadap program transmigrasi, namun menegaskan bahwa pelaksanaannya tetap bergantung pada pemerintah kabupaten/kota.

“Kami di provinsi sepakat untuk menolak program transmigrasi ini. Tapi jika ada kabupaten atau kota yang bersedia, maka mau tidak mau, program tetap akan berjalan,” ujarnya.

Wagub juga menambahkan bahwa saat ini fokus transmigrasi adalah pada pembinaan dan pembangunan transmigrasi yang sudah ada sejak lama, seperti infrastruktur, lahan pertanian, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Aliansi masyarakat adat menegaskan akan terus mengawal isu ini, agar kebijakan pembangunan di Kalimantan Utara tidak hanya menguntungkan pendatang, tetapi juga menjamin keadilan bagi masyarakat yang sudah lama hidup dan menjaga tanahnya.(cda)

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Utara menggelar diskusi publik yang bertajuk “Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Ormas untuk Mendukung Stabilitas Daerah”. Diskusi ini juga mengangkat topik “Sinergi Ormas Kedaerahan dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Masyarakat Lokal pada Program Transmigrasi”, yang dilaksanakan pada Kamis (01/08).

Kegiatan ini merupakan sarana dialog antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk membahas pembangunan daerah, khususnya dalam menunjang program transmigrasi dan menjaga keamanan daerah.

Kepala Kesbangpol Kaltara, Jonilius menekankan pentingnya pemberdayaan ormas guna mewujudkan daerah yang aman dan damai, serta peran mereka dalam mengelola potensi sosial dan mencegah konflik di tengah masyarakat.

“Melalui pemberdayaan yang tepat, ormas dapat membantu pemerintah menjaga stabilitas daerah, mengurangi potensi konflik sosial, dan memperkuat kontribusi masyarakat dalam pembangunan,” ujarnya.

Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala memberikan apresiasi kepada ormas atas keterlibatan nyata dalam membantu tugas pemerintah di masyarakat.

“Pemerintah tentu tidak bisa menjangkau semua kelompok masyarakat secara langsung. Kehadiran ormas ini sangat membantu, dan kami berterima kasih atas peran aktifnya,” katanya.(cda)

Scroll to Top