Berita Populer

Berita Terbaru

WamentanTegaskan Izin Pabrik Sawit Dicabut Bila Beli TBS Murah
BKSDA Kaltim Hubungkan Habitat Orangutan di Kawasan Produksi
Iduladha Perdana di Masjid Negara IKN
Pemprov Siapkan 59 Sapi Kurban untuk Iduladha 1447 H, Tersebar di Seluruh Daerah
Kaltara Tetapkan RAD Pangan dan Gizi, Perkuat Ketahanan Pangan Daerah
Temuan Monumental 43 Hiu Gangga di Kaltara, Gubernur Serukan Perlindungan Bersama

KALTARA

112 Koperasi Merah Putih Siap Beroperasi, Kaltara Perkuat Ekonomi Desa

TANJUNG SELOR, MP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui operasionalisasi 112 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang kini siap berjalan di seluruh wilayah Kaltara.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat mengikuti peresmian nasional 1.061 KDKMP secara virtual dari Aula KDKMP Tanjung Selor, Sabtu (16/5).

Dalam laporannya, Wagub Ingkong menyebutkan bahwa sebanyak 112 titik KDKMP di seluruh wilayah Provinsi Kaltara kini telah siap beroperasi penuh.

“Dari total tersebut, 30 titik di antaranya berada di wilayah Kabupaten Bulungan,” kata Ingkong.

Salah satu titik yang menjadi perhatian ialah KDKMP Kelurahan Tanjung Selor Hilir yang diproyeksikan melayani sekitar 35.365 penduduk dan menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Ia menjelaskan pembangunan fasilitas tersebut berjalan sesuai target. Proses konstruksi dimulai pada 11 Januari 2026 dan rampung pada 3 Mei 2026 dengan durasi pengerjaan 113 hari.

Mewakili masyarakat Bulungan dan Kaltara, Ingkong menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI atas dukungan terhadap penguatan ekonomi desa melalui program koperasi.

“Kehadiran KDKMP ini menjadi angin segar yang kami yakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara cepat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Program ini merupakan implementasi kebijakan Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.4.4/4155/SJ yang menginstruksikan dukungan penuh pemerintah daerah hingga tingkat desa dalam mengawal operasional koperasi.

Melalui 112 titik KDKMP tersebut, Kaltara diharapkan mampu memperkuat rantai pasok lokal, mendukung ketahanan pangan nasional dan mempercepat pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. (dkisp)

Hari Perpustakaan Nasional 2026, DPK Kaltara Ajak Masyarakat Perkuat Budaya Literasi

TANJUNG SELOR, MP – Peringatan Hari Perpustakaan Nasional 2026 dimanfaatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk mengajak masyarakat memperkuat budaya literasi sebagai fondasi membangun sumber daya manusia yang unggul di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi digital.

Mengusung tema “Merawat Pustaka, Memartabatkan Bangsa”, DPK Kaltara menegaskan bahwa perpustakaan saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi berkembang menjadi pusat pembelajaran, ruang kreativitas dan wadah pengembangan potensi masyarakat.

Kepala DPK Kaltara, Dr. Ilham Zain, S.Sos., M.PA., mengatakan perubahan zaman menuntut perpustakaan bertransformasi menjadi ruang terbuka yang mendukung masyarakat belajar, berdiskusi, hingga berkolaborasi.

“Perpustakaan bukan lagi hanya tempat meminjam buku, tetapi telah berkembang menjadi pusat informasi, pusat kreativitas, dan ruang pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan budaya literasi,” kata Ilham Zain, Minggu (17/5).

Menurutnya, tantangan era digital saat ini tidak hanya terkait akses informasi yang semakin mudah, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam memilah dan memanfaatkan informasi secara bijak.

Karena itu, budaya membaca dinilai menjadi bekal penting untuk membentuk masyarakat yang kritis, adaptif dan inovatif.

Sebagai upaya memperkuat budaya literasi, DPK Kaltara terus mendorong tumbuhnya komunitas literasi, taman bacaan masyarakat, hingga ruang belajar di berbagai wilayah.

Ruang literasi tersebut diharapkan tidak hanya menumbuhkan minat baca, tetapi juga melahirkan generasi yang terbiasa berdiskusi, berkarya, serta berkolaborasi.

“Literasi yang kuat akan menjadi modal penting dalam menciptakan generasi yang unggul, kreatif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan zaman,” ujarnya.

Ilham Zain berharap momentum Hari Perpustakaan Nasional tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu memperkuat semangat membaca dan belajar masyarakat sebagai bagian dari kemajuan daerah.

“Mari jadikan perpustakaan sebagai jendela ilmu, komunitas literasi sebagai ruang bertumbuh, dan budaya membaca sebagai fondasi kemajuan daerah dan bangsa,” tutupnya. (dkisp)

Gubernur Respons Aspirasi Mahasiswa Kaltara di Makassar, Siap Cari Solusi Rumah Singgah

MAKASSAR, MP – Di tengah agenda kerja di Kota Anging Mammiri, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menerima audiensi mahasiswa asal Kaltara yang tergabung dalam Keluarga Pelajar Mahasiswa Kalimantan Utara (KPMKU) di Makassar, Kamis (14/5) malam.

Pertemuan ini membahas perkembangan kasus mahasiswi Kaltara yang menjadi korban tindak kejahatan serta kebutuhan rumah singgah bagi warga Kaltara di Makassar.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zainal meminta mahasiswa terus mengawal perkembangan kasus sekaligus menjaga solidaritas antar mahasiswa di perantauan.

“Saya harap adik-adik mahasiswa ini terus mengawal kasus ini dan saling menjaga antar sesama mahasiswa di perantauan khususnya di Kota Makassar,” kata Zainal.

Selain membahas kasus tersebut, mahasiswa juga menyampaikan kebutuhan rumah singgah untuk warga Kaltara yang menjalani pengobatan di Makassar dan mengalami kesulitan memperoleh tempat tinggal sementara selama masa perawatan.

Mahasiswa menjelaskan, selama ini kamar di asrama mahasiswa Kaltara kerap dimanfaatkan untuk membantu menampung warga yang membutuhkan, sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga Kaltara.

Mendengar hal tersebut, Zainal meminta agar usulan disertai data pendukung segera diajukan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

“Segera sampaikan suratnya ke pemprov, berikan data-datanya, nanti akan kita coba carikan solusi,” ujarnya.

Menutup pertemuan, ia mengingatkan mahasiswa agar tetap fokus menyelesaikan pendidikan, menjaga solidaritas dan terus membawa nama baik Bumi Benuanta di tanah perantauan. (dkisp)

Gubernur Zainal Beri Dukungan Pemulihan bagi Mahasiswi Asal Kaltara di Makassar

MAKASSAR, MP – Di tengah agenda kerjanya di Kota Makassar, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menyempatkan diri mengunjungi seorang mahasiswi asal Kaltara yang tengah menjalani masa pemulihan pascakejadian yang dialaminya.

Kunjungan tersebut dilakukan di asrama putri, Jumat (15/5), didampingi Kanit Reskrim Polsek Tamalate. Kehadiran Gubernur Zainal menjadi bentuk perhatian dan dukungan moril bagi korban maupun rekan-rekannya.

Dalam pertemuan itu, Zainal menekankan pentingnya menjaga kondisi psikologis korban agar proses pemulihan dapat berjalan dengan baik dan tenang.

Ia mengajak semua pihak, termasuk masyarakat dan media, untuk bersama-sama menjaga privasi korban serta tidak menyebarluaskan informasi yang dapat berdampak pada kondisi mental korban.

“Yang terpenting saat ini adalah bagaimana korban mendapatkan pendampingan dan dukungan untuk pemulihan,” kata Zainal.

Selain itu, Zainal berharap proses penanganan yang dilakukan aparat dapat berjalan lancar dan memberikan rasa aman bagi korban.

Menurutnya, dukungan bersama dari berbagai pihak akan sangat membantu proses pemulihan dan penguatan mental korban ke depan.

“Semoga korban segera pulih dan dapat kembali menjalani aktivitas dengan baik,” tutupnya. (dkisp)

Gubernur Dorong HIPMI Ambil Peluang Investasi dan Pembangunan Strategis

TARAKAN, MP – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mendorong para pengusaha muda yang tergabung dalam Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kaltara untuk mengambil peran aktif dalam memanfaatkan peluang investasi dan pembangunan strategis yang tengah berkembang di daerah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Zainal saat menghadiri kegiatan Sambung Rasa BPD HIPMI Kaltara bersama Calon Ketua Umum BPP HIPMI, Ade Jona Prasetyo, di Gedung Sri Tower, Tarakan, Kamis (14/5).

Dalam sambutannya, Zainal mengatakan HIPMI memiliki peran penting sebagai wadah lahirnya pengusaha muda yang inovatif dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

“HIPMI menjadi wadah bagi anak muda yang berani mengambil peluang, berinovasi, dan menciptakan lapangan kerja baru,” ujar Zainal.

Ia menjelaskan, Kaltara saat ini tengah memasuki fase percepatan pembangunan melalui berbagai proyek strategis nasional yang membuka peluang besar di berbagai sektor usaha.

Menurutnya, keberadaan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning-Mangkupadi, pembangunan PLTA, hingga posisi Kaltara sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi peluang besar yang harus dimanfaatkan pengusaha muda daerah.

“Potensi usaha di Kaltara sangat besar, mulai dari sektor energi, logistik, pangan hingga jasa konstruksi,” katanya.

Karena itu, Zainal mengajak HIPMI Kaltara memperkuat sinergi dengan pemerintah dan investor agar peluang pembangunan tersebut dapat memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan HIPMI dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Zainal bersama jajaran HIPMI Kaltara menyambut kedatangan Ade Jona dan rombongan di VIP Room Bandara Juwata Tarakan. Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan cendera mata dari Gubernur kepada Ade Jona. (dkisp)

Wagub Ajak UMKM dan Pelaku Usaha Garap Pasar Internasional

TARAKAN, MP – Ada optimisme baru yang dibawa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dalam forum Focus Group Discussion (FGD) strategis tentang percepatan ekspor langsung yang digelar di Aula Gedung Sri Tower Tarakan, Rabu (13/5).

Di hadapan peserta forum, Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., berbicara tentang arah baru ekonomi Kaltara yang dinilai harus mulai lepas dari ketergantungan besar terhadap batu bara.

Menurutnya, kondisi ekonomi global yang tidak menentu membuat Kaltara perlu segera memperkuat sektor lain yang lebih berkelanjutan.

Ia menyebut penurunan ekspor nonmigas hingga 45,83 persen pada tahun 2025 menjadi peringatan bahwa daerah ini harus mulai berganti strategi.

“Kaltara tidak boleh hanya menjadi penonton atau sekadar pemasok bahan mentah,” tegas Ingkong.

Ingkong kemudian mengajak peserta melihat potensi besar yang dimiliki Kaltara, terutama dari sektor perikanan dan hasil laut yang selama ini menjadi tumpuan hidup ribuan nelayan dan pembudidaya.

Menurutnya, potensi tersebut harus didukung dengan sistem logistik dan ekspor yang lebih baik.

Karena itu, pemerintah mendorong percepatan pengembangan Pelabuhan Malundung dan Bandara Juwata agar ekspor produk segar bisa berjalan lebih cepat dan efisien.

Tak hanya itu, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga didorong memiliki sertifikasi internasional seperti HACCP dan ISO agar produk lokal mampu bersaing di pasar dunia.

Ingkong juga menekankan pentingnya hilirisasi terhadap komoditas unggulan seperti sawit dan rumput laut supaya tidak lagi dijual dalam bentuk mentah, tetapi menjadi produk olahan bernilai tinggi.

Baginya, keberhasilan ekspor ikan bawal segar dari Tarakan menuju Hong Kong baru-baru ini menjadi tanda bahwa Kaltara sebenarnya memiliki peluang besar menjadi pemain ekspor baru di kawasan perbatasan Indonesia.

Di akhir paparannya, Ingkong mengingatkan bahwa tujuan utama seluruh kebijakan ekspor tetap harus berpihak kepada masyarakat kecil.

“Semua ini harus bermuara pada kesejahteraan nelayan, petani, dan pelaku UMKM di Kaltara,” pungkasnya. (dkisp)

Wagub Dorong Percepatan Ekspor Langsung Komoditas Unggulan

TARAKAN, MP – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., mendorong percepatan ekspor langsung komoditas unggulan daerah melalui jalur laut dan udara sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Membangun Kaltara Bersama dengan Peningkatan Ekspor Langsung Komoditas Unggulan melalui Laut dan Udara” di Sri Tower Tarakan, Rabu (13/5).

Dalam sambutannya, Wagub Ingkong menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum strategis tersebut sebagai ruang memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan sektor ekspor daerah.

“Kaltara tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan mentah. Kita harus fokus pada hilirisasi dan ekspor langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Ingkong.

Ia menegaskan, sebagai gerbang utara Indonesia, Kaltara harus mampu bertransformasi menjadi production hub dan export gateway yang kompetitif.

Menurutnya, penguatan hilirisasi, peningkatan nilai tambah, serta pembukaan akses pasar global menjadi langkah penting dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah.

Karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh pihak untuk memperkuat rantai logistik dan sistem ekspor dari Kaltara.

Salah satu capaian yang menjadi perhatian dalam forum tersebut adalah keberhasilan pengiriman langsung komoditas perikanan unggulan berupa fresh pomfret fish atau ikan bawal segar dan daggertooth pike conger atau ikan malong dari Tarakan menuju Hong Kong.

Atas capaian itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memberikan apresiasi kepada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kaltara yang dinilai berperan penting dalam menjaga kualitas dan keamanan komoditas ekspor daerah.

Ingkong juga mendorong agar pelayanan ekspor dan karantina terus diperkuat melalui sistem yang cepat, transparan, efektif, dan efisien.

“FGD ini harus menjadi ruang bersama untuk melahirkan solusi nyata dalam mempercepat jalur ekspor langsung dari Bumi Benuanta,” pungkasnya. (dkisp)

Coffee Morning Bersama Insan Pers, Pemprov Perkuat Sinergi dan Keterbukaan Informasi

TANJUNG SELOR, MP – Suasana hangat dan penuh keakraban terasa di Gedung Gadis 2, Rabu (13/5), saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Coffee Morning bersama insan pers dan organisasi media di Kaltara.

Pertemuan yang mengangkat tema “Sinergi Membangun Negeri: Media sebagai Mitra Strategis Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Informasi Daerah” ini menjadi ruang diskusi santai antara pemerintah dan media tentang pentingnya komunikasi yang terbuka dan sehat.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., menegaskan bahwa media memiliki peran besar dalam membangun pemahaman publik sekaligus menjaga stabilitas informasi di daerah.

Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi saat ini, media dituntut tetap mengedepankan fakta dan etika jurnalistik.

“Informasi sekarang sangat cepat menyebar. Karena itu kita harus hati-hati agar tidak menyampaikan berita yang belum terverifikasi,” kata Sekprov Denny.

Pemprov Kaltara, lanjutnya, berkomitmen untuk terus memberikan akses informasi yang transparan kepada masyarakat serta memperkuat koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dengan media.

“Saya berharap sinergi media dan Pemprov Kaltara terus berjalan baik karena pembangunan daerah juga membutuhkan peran media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Denny mengatakan pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan yang konstruktif demi perbaikan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Ia juga memastikan ruang komunikasi antara pemerintah dan insan pers akan terus dibuka.

“Pintu kami selalu terbuka untuk teman-teman pers. Kita bisa berdiskusi bersama,” tegasnya.

Selain membahas peran media, Denny juga menyinggung tantangan fiskal yang dihadapi Kaltara. Ia menyebut ketergantungan terhadap transfer pusat masih cukup besar sehingga daerah perlu memperkuat potensi ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Denny menegaskan, pembangunan Kaltara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk media dan dunia usaha.

“Kaltara dibangun bukan hanya oleh pemerintah, tetapi semua pihak memiliki peran penting, termasuk dunia usaha, tentu tetap berada di jalur yang tepat,” pungkasnya.

Turut hadir Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., dan Plt Kepala Biro Hukum Setdaprov Kaltara Iswandi Ibrahimsyah, S.H., M.H.

Kegiatan ini turut dihadiri berbagai organisasi pers seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan wartawan dari berbagai media di Kaltara. (dkisp)

Pemprov Dorong Tenaga Kerja Lokal Jadi Pelaku Utama Pembangunan

TARAKAN, MP – Persoalan kesejahteraan pekerja, perlindungan buruh, hingga kualitas tenaga kerja lokal menjadi perhatian dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Kaltara yang digelar di Hotel Tarakan Plaza, Senin (11/5).

Mewakili Gubernur Kaltara, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., hadir membuka kegiatan yang juga dirangkaikan dengan dialog terbuka ketenagakerjaan tersebut.

Di hadapan peserta, Bustan menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi ruang penting untuk membicarakan masa depan pekerja di Kaltara.

Menurutnya, peringatan Hari Buruh Internasional beberapa waktu lalu menjadi pengingat bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi pekerja, mulai dari jam kerja panjang, upah yang belum layak, hingga perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

“Ini menjadi momentum refleksi bersama terhadap kondisi para pekerja, khususnya di Kaltara,” kata Bustan.

Ia menilai tema “Mewujudkan Hubungan Industrial yang Harmonis, Berkeadilan dan Berkelanjutan di Kalimantan Utara” sangat relevan dengan kondisi daerah saat ini.

Sebagai provinsi perbatasan, Kaltara memiliki peluang besar dari sisi sumber daya alam dan investasi. Namun, di sisi lain, tantangan ketenagakerjaan juga terus berkembang.

Mulai dari dinamika pasar kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, hingga perlindungan hak-hak pekerja menjadi hal yang perlu mendapat perhatian bersama.

Karena itu, Bustan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha agar hubungan industrial tetap berjalan sehat dan seimbang.

Ia juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas tenaga kerja lokal agar masyarakat Kaltara tidak hanya menjadi penonton di tengah pembangunan daerah.

“Kita ingin tenaga kerja lokal menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri,” tegasnya.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, termasuk jaminan sosial dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Menutup sambutannya, Bustan berharap Rakerwil KSBSI dapat melahirkan rekomendasi yang konstruktif dan memberi kontribusi nyata bagi kebijakan ketenagakerjaan di Kaltara ke depan. (dkisp)

Wagub Dorong Penguatan Kemandirian Wilayah Perbatasan Nunukan

NUNUKAN, MP – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelarasan Rencana Aksi Strategis Kebijakan dan Penguatan Kemandirian Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2026 di Ruang Serbaguna Lantai 5 Kantor Bupati Nunukan, Selasa (12/5).

Dalam sambutannya, Wagub Ingkong menegaskan bahwa Kabupaten Nunukan memiliki posisi strategis sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena berbatasan langsung dengan Malaysia.

Ingkong menjelaskan, pembangunan kawasan perbatasan bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara, kesejahteraan masyarakat dan penguatan identitas kebangsaan.

“Pembangunan wilayah perbatasan bukan hanya berbicara tentang pembangunan fisik semata, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara, kesejahteraan masyarakat, serta penguatan identitas,” kata Ingkong.

Ia menyampaikan bahwa pembangunan kawasan perbatasan merupakan bagian dari amanah konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Namun demikian, Ingkong mengakui wilayah perbatasan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi geografis yang berat, keterbatasan infrastruktur dasar, persoalan lintas batas negara, hingga aktivitas ilegal di wilayah darat maupun laut.

Selain itu, karakteristik wilayah Nunukan yang beragam juga membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda dan spesifik, mulai dari kawasan pesisir di Pulau Nunukan dan Sebatik, kawasan perkebunan di Sei Menggaris dan Tulin Onsoi, hingga kawasan pedalaman dataran tinggi Krayan.

Karena itu, ia menegaskan pentingnya pembangunan yang terintegrasi dan saling mendukung antarwilayah.

“Sinergi dan sinkronisasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, akademisi, media massa, serta masyarakat menjadi kunci utama,” tegasnya.

Ingkong juga berharap adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan, mengingat pembangunan di wilayah tersebut membutuhkan biaya besar sementara ruang fiskal daerah masih terbatas.

“Kami berharap adanya pendekatan desentralisasi asimetris, berupa kemudahan regulasi, fleksibilitas kebijakan teknis, hingga penguatan anggaran untuk percepatan pembangunan perbatasan,” jelasnya.

Dalam jangka panjang, kawasan perbatasan Nunukan diharapkan mampu berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus hub strategis antara Indonesia, Malaysia dan Filipina.

Melalui rakor ini, diharapkan lahir rekomendasi strategis yang terukur dan berpihak kepada masyarakat demi mewujudkan Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil dan mandiri. (dkisp)

Scroll to Top