Berita Populer

Berita Terbaru

‘Argentina Tak Hormati Sepakbola’
Ketika Lari, Kuliner, dan Musik Dipadukan
Argentina Dikritik usai Membelakangi Podium Juara Piala Dunia 2026
11 Pemain Terbaik Piala Dunia 2026, Ini Daftar Lengkapnya
Gubernur Paparkan Kesiapan Total Sekolah Rakyat di Hadapan Menteri Transmigrasi
Pemprov Resmi Luncurkan SINERGI Kaltara, UMKM Disiapkan Masuk Rantai Pasok Industri

KALTARA

DPRD Nunukan Apresiasi Kepedulian PT PELNI, Salurkan Bantuan Rp35 Juta untuk Pembangunan Masjid Al-Muhajirin

NUNUKAN, MP – Semangat gotong royong dalam membangun daerah kembali ditunjukkan melalui sinergi antara pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan masyarakat. PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI) (Persero) menyalurkan bantuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berupa bahan material bangunan senilai Rp35 juta untuk mendukung pembangunan Masjid Al-Muhajirin di Kabupaten Nunukan.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala PT PELNI Cabang Nunukan, Subjito, yang mewakili Direksi PT PELNI, penyerahan bantuan turut disaksikan unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan Anggota DPRD Kabupaten Nunukan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung pembangunan fasilitas keagamaan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Subjito mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan amanah Direksi PT PELNI sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di wilayah operasionalnya.

“Mewakili Direksi PT PELNI, kami menyerahkan bantuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berupa bahan material senilai Rp35 juta untuk mendukung pembangunan Masjid Al-Muhajirin Kabupaten Nunukan. Kami berharap bantuan ini dapat memperlancar proses pembangunan sehingga masjid dapat segera dimanfaatkan masyarakat dengan lebih nyaman,” ujarnya, Kamis (16/07/2026).

Ia menambahkan, program TJSL merupakan bagian dari komitmen PT PELNI untuk terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak hanya melalui layanan transportasi laut, tetapi juga melalui kontribusi nyata terhadap pembangunan sosial dan lingkungan.

“Kami menitipkan amanah ini kepada masyarakat agar dapat dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Semoga keberadaan masjid ini nantinya semakin memakmurkan kegiatan ibadah dan mempererat kebersamaan masyarakat,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Saddam Husein, menyampaikan apresiasi atas kepedulian PT PELNI yang dinilai telah menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan secara nyata.

Menurutnya, kolaborasi seperti ini menjadi contoh baik bagi perusahaan lain yang beroperasi di Kabupaten Nunukan agar turut mengambil bagian dalam pembangunan daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PT PELNI atas kepeduliannya kepada masyarakat Nunukan. Inilah wujud tanggung jawab sosial perusahaan yang patut diapresiasi. Perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan tempat mereka menjalankan usahanya,” kata Saddam.

Ia berharap semakin banyak perusahaan, baik BUMN maupun swasta, yang mengalokasikan program tanggung jawab sosial untuk mendukung pembangunan daerah.

“Masih banyak sektor yang membutuhkan perhatian, mulai dari pembangunan rumah ibadah, jalan lingkungan, fasilitas pengelolaan sampah, hingga bantuan pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan. Kami berharap apa yang dilakukan PT PELNI dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan lainnya untuk ikut berkontribusi membangun Kabupaten Nunukan,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Nunukan menyambut baik berbagai bentuk kolaborasi yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Sinergi tersebut dinilai menjadi salah satu kekuatan dalam mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui program TJSL ini, PT PELNI kembali menunjukkan bahwa keberadaan perusahaan tidak hanya memberikan layanan transportasi bagi masyarakat, tetapi juga menghadirkan nilai tambah melalui berbagai program sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Nunukan. (**)

Pustu Bina Salam Terima Kunjungan Supervisi dari Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan

SEBATIK BARAT, MP – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan anak, Puskesmas Setabu mengikuti kegiatan sosialisasi Pemeriksaan Kesehatan Anak Terintegrasi (PKAT) yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan, Selasa (14/7/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA), Gizi, Promkes, Imunisasi, dan Bidan Pustu sebagai bagian dari penguatan kapasitas petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada anak.
Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan mengenai pelaksanaan PKAT, mulai dari deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak, pemantauan status gizi, imunisasi, stimulasi tumbuh kembang, hingga edukasi kepada orang tua. PKAT merupakan pendekatan pelayanan kesehatan anak yang terintegrasi dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif agar tumbuh kembang anak dapat dipantau secara optimal.

Melalui kegiatan ini, tenaga kesehatan Puskesmas Setabu memperoleh pembaruan informasi mengenai standar pelayanan, alur pelaksanaan PKAT, serta pentingnya kolaborasi antarprofesi dalam memberikan pelayanan kesehatan anak yang berkualitas sesuai dengan kebijakan Kementerian Kesehatan.

Kepala BLUD UPT Puskesmas Setabu menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan sehingga pelayanan kepada bayi dan balita di wilayah kerja Puskesmas Setabu dapat semakin optimal.

“Dengan adanya sosialisasi PKAT ini, kami berharap seluruh tenaga kesehatan dapat menerapkan pelayanan kesehatan anak yang terintegrasi, berkualitas, dan berpusat pada kebutuhan anak serta keluarga. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung terwujudnya generasi yang sehat, tumbuh optimal, dan berkualitas,” ujarnya.(**)

Diduga Lemas di Sungai Sembakung, Dua Warga Desa Pulau Keras Masih Dalam Pencarian

NUNUKAN, MP – Tim gabungan masih melakukan pencarian terhadap dua warga yang diduga hanyut dan lemas di aliran Sungai Sembakung, wilayah Desa Pulau Keras, Kecamatan Sembakung Atulai, pada Kamis malam sekitar pukul 22.00 Wita.

Korban diketahui merupakan pasangan suami istri, yakni Kuntakan (53) dan Masundi (52), warga Desa Pulau Keras. Keduanya dilaporkan mengalami musibah saat menyeberangi Sungai Sembakung menggunakan perahu untuk menemui anak mereka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, di tengah perjalanan perahu yang ditumpangi pasangan tersebut menabrak sebatang kayu yang berada di aliran sungai. Benturan itu mengakibatkan perahu karam dan kedua korban diduga hanyut terbawa arus.

Setelah menerima laporan dari masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan melalui Pos BPBD Lumbis segera berkoordinasi dengan aparat setempat dan unsur terkait untuk melakukan operasi pencarian. Tim gabungan melakukan asesmen awal di lokasi kejadian sebelum menyisir area di sekitar titik terakhir korban terlihat.

Selain melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai, petugas juga terus berkoordinasi dengan pemerintah desa, aparat keamanan, dan masyarakat setempat guna memperluas area pencarian. Perkembangan operasi pencarian juga terus disampaikan kepada pihak keluarga korban.

Komandan Lapangan Pos BPBD Lumbis, Jamiat, mengatakan bahwa proses pencarian dilakukan dengan mengutamakan keselamatan seluruh personel yang terlibat, mengingat kondisi arus sungai cukup menantang.

“Kami langsung bergerak setelah menerima laporan dari masyarakat. Tim gabungan telah melakukan asesmen dan penyisiran di lokasi terakhir korban diduga tenggelam. Pencarian akan terus dilanjutkan hingga ada perkembangan lebih lanjut. Kami juga mengimbau masyarakat yang beraktivitas di sungai agar selalu mengutamakan keselamatan, menggunakan alat pelampung, dan meningkatkan kewaspadaan terutama saat kondisi arus sungai tidak bersahabat,” ujar Jamiat.

Hingga berita ini diturunkan, kedua korban masih belum ditemukan. Operasi pencarian akan terus dilaksanakan berdasarkan hasil koordinasi BPBD bersama instansi terkait dan dukungan masyarakat setempat dengan harapan kedua korban segera ditemukan. (**)

Gubernur Hadiri Raker APPSI 2026, Bahas Strategi Hadapi Tantangan Daerah

LOMBOK, MP – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026 yang resmi dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto di Aruna Senggigi Resort & Convention, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/7).

Raker yang mengusung tema “Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” ini diikuti 28 gubernur dan wakil gubernur dari seluruh Indonesia.

Gubernur Zainal hadir didampingi Kepala Bapenda, Kepala Disperindagkop dan UKM, Kepala Dinas PUPR Perkim, Kepala Disdukcapil, Kepala Biro Adpim serta Plt. Kepala Biro Hukum di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Kegiatan diawali dengan sambutan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal selaku tuan rumah dan Ketua APPSI Rudi Mas’ud yang juga Gubernur Kalimantan Timur. Keduanya menegaskan pentingnya forum APPSI sebagai ruang berbagi pengalaman, memperkuat kolaborasi, dan mencari solusi atas tantangan yang dihadapi pemerintah daerah.

Dalam arahannya, Wamendagri, Bima Arya menyampaikan bahwa kepala daerah saat ini menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik, penyesuaian kebijakan nasional, pelaksanaan visi dan misi kepala daerah, perkembangan media digital, hingga persoalan hukum.

“Suasana kebatinan seorang kepala daerah memang tidak mudah. Tekanan datang dari berbagai arah, sehingga dibutuhkan ruang untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat kebersamaan,” kata Bima Arya.

Ia mendorong agar APPSI tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran melalui pertukaran pengalaman antar kepala daerah.

Bima Arya juga menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian agar seluruh kepala daerah terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengelolaan anggaran yang efektif, penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Balai Layanan Umum Daerah (BLUD), optimalisasi aset daerah, pengembangan kemitraan, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat.

Selain itu, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah diminta terus memperkuat koordinasi dengan bupati, wali kota, dan seluruh perangkat daerah guna menjaga keselarasan pelaksanaan program pembangunan.

Terkait maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah, Bima Arya mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang berintegritas. Ia juga menekankan agar hubungan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus dibangun secara konstruktif dan sesuai ketentuan hukum.

Di akhir arahannya, Bima Arya meminta seluruh gubernur dan wakil gubernur memberikan perhatian terhadap penyelesaian batas wilayah antardaerah. Kementerian Dalam Negeri, lanjutnya, siap memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut melalui koordinasi yang intensif.

Rangkaian Raker APPSI Tahun 2026 berlangsung pada 15–17 Juli 2026 di Senggigi, Lombok, NTB. Sehari sebelumnya, seluruh peserta mengikuti malam ramah tamah yang diselenggarakan Pemprov NTB. (dkisp)

Sekprov Ajak Apindo Perkuat Kolaborasi Dorong Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

TARAKAN, MP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengajak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkuat kolaborasi dengan pemerintah guna menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Ajakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Kaltara Masa Bakti 2026–2031 di Gedung Graha Angkasa, Terminal Bandara Internasional Juwata Tarakan, Kamis (16/7).

Membacakan sambutan tertulis Gubernur Kaltara, Sekprov Denny mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan baru mampu menjalankan amanah dengan baik serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat perekonomian daerah.

Sekprov Denny mengatakan, kepengurusan Apindo bukan sekadar menjalankan roda organisasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di tengah tantangan perekonomian global, seperti ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, dan pesatnya perkembangan teknologi, Denny menilai kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi semakin penting.

“Sinergi inilah yang menjadi kunci agar Kalimantan Utara mampu terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing yang kuat,” kata Denny.

Ia menjelaskan, Kaltara memiliki potensi besar sebagai wilayah perbatasan sekaligus Kawasan Strategis Nasional, mulai dari sektor hilirisasi industri, energi baru terbarukan, perikanan, pertanian, hingga pariwisata.

Arah pembangunan tersebut, lanjutnya, sejalan dengan hasil Kaltara Investment Forum (KIF) 2026 yang menitikberatkan pada investasi berkelanjutan dan pengembangan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk daerah.

Karena itu, Denny berharap Apindo dapat terus menjadi jembatan antara pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, hubungan industrial yang harmonis, serta mendorong lahirnya berbagai inovasi.

Pemprov Kaltara, katanya, berkomitmen memberikan kemudahan perizinan, meningkatkan infrastruktur dan menghadirkan kepastian hukum guna memberikan rasa aman bagi para investor.

Menutup sambutannya, Denny optimistis kepengurusan Apindo Kaltara periode 2026–2031 mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah melalui kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah dan dunia usaha.

“Mari kita satukan langkah, memperkuat kolaborasi dan bersama-sama mewujudkan Kalimantan Utara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” pungkasnya. (dkisp)

Pemprov Berangkatkan 60 Putra-Putri Petani Perbatasan Kuliah Vokasi di Politeknik Samarinda

TANJUNG SELOR, MP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memberangkatkan 60 calon mahasiswa dari kalangan putra-putri petani wilayah perbatasan untuk menempuh pendidikan vokasi di Politeknik Samarinda.

Pelepasan dilakukan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., mewakili Gubernur Kaltara di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (15/7).

Para calon mahasiswa berasal dari Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau. Mereka merupakan putra-putri terbaik dari berbagai desa di wilayah perbatasan yang akan dipersiapkan menjadi sumber daya manusia unggul di sektor pertanian.

Dalam sambutannya, Sekprov Denny mengapresiasi talenta yang dimiliki generasi muda Kaltara. Ia bahkan memuji kemampuan vokal Christin Aurella Maukar, calon mahasiswa asal Long Beluah, Bulungan.

“Saya kagum dengan suara adik Christin. Bakat seperti ini menunjukkan anak-anak Kaltara memiliki potensi luar biasa yang harus terus dikembangkan,” kata Denny.

Denny menegaskan pembangunan pertanian tidak hanya bergantung pada lahan, sarana, atau teknologi, tetapi juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (sdm).

Menurutnya, pendidikan vokasi menjadi pilihan tepat karena membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis yang sesuai kebutuhan dunia kerja dan perkembangan pertanian modern.

Ia berpesan agar seluruh mahasiswa memanfaatkan kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh, membangun karakter yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, serta menguasai teknologi pertanian modern, mekanisasi, pengolahan hasil, kewirausahaan, hingga smart farming.

“Setelah lulus nanti, kembalilah ke daerah, dampingi para petani, kembangkan pertanian modern, dan jadilah agen perubahan bagi kemajuan Kalimantan Utara,” pesannya.

Pemprov Kaltara juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara, Politeknik Samarinda, serta perusahaan mitra seperti PT Inhutani, PT Adindo, PT Tanjung Makmur, dan PT Citra Sawit Lestari yang telah mendukung program tersebut. (dkisp)

Produk Cokelat Bulungan Bakal Ditampilkan di Apkasi Otonomi Expo 2026

TANJUNG SELOR, MP – Pemerintah Kabupaten Bulungan terus mematangkan persiapan mengikuti Apkasi Otonomi Expo 2026 yang akan digelar pada akhir Agustus mendatang di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bulungan, Errin Wiranda, SE, di Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bulungan, Selasa (14/7).

 

Dalam arahannya, Errin Wiranda menegaskan bahwa Cokelat (Kakao) Bulungan akan menjadi produk unggulan yang ditampilkan pada ajang berskala nasional tersebut. Pemkab ingin memperkenalkan kualitas kakao Bulungan sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah hasil perkebunan agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional.
Menurutnya, promosi kakao tidak hanya menjadi upaya memperkenalkan produk daerah, tetapi juga bagian dari strategi meningkatkan kesejahteraan petani melalui penguatan hilirisasi dan pemasaran produk lokal.
Selain kakao, Bulungan juga akan menampilkan berbagai potensi unggulan dari sektor perikanan dan pertanian. Produk perikanan budidaya maupun hasil tangkap, serta komoditas pertanian dan hortikultura akan diperkenalkan sebagai bukti besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Bulungan. Melalui promosi tersebut, diharapkan terbuka peluang investasi, kerja sama pemasaran, hingga perluasan akses pasar bagi para pelaku usaha dan kelompok tani maupun nelayan.
Pemkab Bulungan juga akan memanfaatkan Apkasi Otonomi Expo sebagai sarana memperkenalkan potensi investasi daerah, termasuk sektor primer dan kawasan industri yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di Bulungan.
Errin menegaskan, seluruh upaya tersebut bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Muara dari seluruh investasi, penguatan data sektor primer, dan promosi kawasan industri (PSN) ini adalah satu, yaitu kesejahteraan riil bagi masyarakat Bulungan,” tegasnya.
Melalui keikutsertaan pada Apkasi Otonomi Expo 2026, Pemerintah Kabupaten Bulungan berharap produk-produk unggulan daerah semakin dikenal luas, memiliki daya saing yang lebih tinggi, serta mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.(**)

Pemkab Bulungan Percepat Dukungan Proyek Karbon Biru M4CR, Wakil Bupati Kilat Tegaskan Kesiapan Tindak lanjuti Arahan Pusat dan Pemprov Kaltara

TANJUNG SELOR, MP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menegaskan komitmennya mendukung percepatan pelaksanaan Proyek Karbon Biru (Blue Carbon) Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) yang menjadikan Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mengembangkan proyek karbon biru berskala internasional berbasis ekosistem mangrove.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Bulungan Kilat, A.Md. saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Penyiapan Proyek Karbon Biru M4CR di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Selasa (14/7/2026). Rapat dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, serta dihadiri Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., Bupati Nunukan, perwakilan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, dan jajaran perangkat daerah terkait.
Rapat koordinasi tersebut membahas percepatan penyelesaian seluruh tahapan administrasi, teknis, dan kelembagaan proyek agar pengembangan Proyek Karbon Biru M4CR dapat berjalan sesuai target dan memperoleh pengakuan pada tingkat nasional maupun internasional.
Dalam paparannya, Nani Hendiarti menjelaskan proyek M4CR memiliki kawasan deliniasi seluas 53.781 hektare yang meliputi kawasan Perhutanan Sosial dan Area Penggunaan Lain (APL) di wilayah pesisir Kalimantan Utara.
Berdasarkan kajian teknis, kawasan mangrove tersebut diperkirakan mampu menyerap sekitar 170.000 ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) setiap tahun selama masa komitmen proyek 35 tahun. Potensi tersebut dinilai menjadi kontribusi penting bagi upaya Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan karbon dunia.
Selain berkontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim, proyek ini juga diharapkan mampu menjaga kelestarian ekosistem mangrove, mengurangi risiko abrasi pantai, melindungi habitat pesisir, serta menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui skema perdagangan karbon yang berkeadilan.
Nani menekankan bahwa percepatan administrasi menjadi kunci keberhasilan proyek. Seluruh dokumen pendukung, termasuk penetapan Lead Project Proponent atau pelaksana utama proyek, harus segera diselesaikan agar dapat didaftarkan pada Sistem Registri Nasional (SRN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memenuhi persyaratan sertifikasi internasional.
“Batas waktu pengunggahan (submit) ke Registry System Kementerian LHK adalah bulan Juli ini. Jika kita melewati bulan ini, proyek tidak akan bisa selesai tepat waktu pada target bulan November nanti. Oleh karena itu, penunjukan Lead Project Proponent atau pelaksana utama proyek, baik berupa mitra kerja maupun BUMD, harus segera diputuskan karena identitas ini sangat krusial untuk didaftarkan ke SRN, SRDK, hingga sertifikasi internasional seperti Verra,” tegas Nani.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang meminta seluruh pemerintah kabupaten yang terlibat, yakni Bulungan, Nunukan, dan Tana Tidung, bergerak cepat menyelesaikan berbagai persyaratan yang masih diperlukan.
Instruksi tersebut meliputi percepatan penetapan Kawasan Ekosistem Mangrove (KEM) pada Area Penggunaan Lain (APL), pembentukan Tim Koordinasi Teknis lintas perangkat daerah, hingga penyusunan Benefit Sharing Plan sebagai dasar pembagian manfaat ekonomi dari hasil perdagangan karbon kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
“Kami menyanggupi target ini. Saya meminta para Bupati, baik dari Bulungan, Nunukan, maupun Tana Tidung, untuk bekerja maraton menuntaskan poin-poin instruksi ini dalam waktu satu minggu ke depan. Apalagi realisasi di lapangan sangat positif, di mana 23 dari 25 desa target sudah menyatakan setuju dan sepakat bergabung dalam proyek karbon ini. Kita harus pastikan semua berjalan adil melalui Benefit Sharing Plan yang sedang disusun konsultan agar manfaat ekonomi dari penjualan karbon ini benar-benar dinikmati oleh daerah dan masyarakat lokal,” ujar Zainal.
Menurut Gubernur, keberhasilan proyek karbon biru tidak hanya diukur dari besarnya potensi penyerapan karbon, tetapi juga dari tata kelola yang transparan serta manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat di sekitar kawasan mangrove.
Sebagai bagian dari penguatan sistem pengukuran ilmiah, pemerintah juga akan membangun Flux Tower, yaitu fasilitas yang berfungsi mengukur emisi dan serapan karbon secara berkelanjutan sehingga data yang dihasilkan memenuhi standar verifikasi internasional.
Apabila seluruh tahapan sesuai peta jalan (roadmap) dapat diselesaikan tepat waktu, termasuk finalisasi Project Design Document (PDD) pada Agustus mendatang, proyek karbon biru pertama di Indonesia tersebut ditargetkan dapat diumumkan kepada dunia pada Conference of the Parties (COP) ke-31 sebagai salah satu bentuk kontribusi Indonesia dalam penanganan perubahan iklim global.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang perluasan kawasan proyek sekitar 8.000 hektare yang mencakup 19 desa tambahan. Namun, perluasan tersebut akan terlebih dahulu melalui proses verifikasi kelayakan (eligibility assessment) sesuai standar proyek karbon internasional.
Wakil Bupati Bulungan Kilat, A.Md. menegaskan kembali bahwa Pemerintah Kabupaten Bulungan siap menindaklanjuti seluruh arahan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara agar target penyelesaian proyek dapat tercapai sesuai jadwal.
Menurutnya, Pemkab Bulungan akan mempercepat penyelesaian seluruh persyaratan administrasi, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta memberikan dukungan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek di lapangan.
“Pemerintah Kabupaten Bulungan siap menindaklanjuti seluruh arahan yang telah disampaikan dalam rapat koordinasi ini. Kami akan segera berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait agar seluruh persyaratan administrasi maupun teknis dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan, sehingga Bulungan dapat berkontribusi maksimal dalam menyukseskan Proyek Karbon Biru M4CR,” tegas Kilat.
Komitmen tersebut menunjukkan kesiapan Pemkab Bulungan mengambil peran strategis dalam menyukseskan Proyek Karbon Biru M4CR, yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pengurangan emisi nasional, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pelestarian ekosistem mangrove, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta memperkuat pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan di Kalimantan Utara.(DKIP_Bulungan)

Nobar Semifinal Piala Dunia Wali Kota Tarakan2026 Bersama Warga

TARAKAN, MP – Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., bersama Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud Is, menyaksikan pertandingan semifinal Piala Dunia FIFA 2026 antara Prancis melawan Spanyol bersama masyarakat Kota Tarakan dalam kegiatan nonton bareng yang digelar di halaman parkir Rumah Jabatan Wali Kota, Rabu (15/7/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Masyarakat memadati lokasi untuk menyaksikan jalannya pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Spanyol atas Prancis dengan skor 2-0, sekaligus mengantarkan Spanyol melaju ke partai final Piala Dunia FIFA 2026.

Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat juga dihibur dengan pembagian berbagai hadiah menarik yang dipersembahkan oleh para sponsor. Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Tarakan turut berpartisipasi dengan membuka stan kuliner dan produk lokal, sehingga semakin memeriahkan suasana nonton bareng.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Tarakan berharap semangat kebersamaan, persatuan, dan silaturahmi antarwarga terus terjalin, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan para pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan publik. (**)

Dishut Kaltara Tegaskan Pengadaan Motor Operasional KPH Malinau Berjalan Sesuai Ketentuan

TANJUNG SELOR, MP – Dinas Kehutanan (Dishut) Kalimantan Utara (Kaltara) menyampaikan bahwa pengadaan tiga unit kendaraan roda dua untuk mendukung operasional kehutanan merupakan kebutuhan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Malinau dan dilaksanakan sesuai mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kepala Dishut Kaltara Nur Laila, S. Hut., M.Si, melalui Kasubbag Perencanaan Dishut Kaltara, Mohammad Toha, menjelaskan bahwa pengadaan tersebut bukan merupakan pengadaan langsung milik Dishut Kaltara, melainkan milik UPTD KPH Kabupaten Malinau.

“Pengadaan tersebut merupakan pengadaan UPTD KPH Malinau, bukan pengadaan Dinas Kehutanan Provinsi,” kata Mohammad Toha.

Mohammad Toha menerangkan, paket pengadaan tersebut tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dishut karena sistem administrasi masih terintegrasi. Sebagai unit kerja di bawah Dishut Kaltara, RUP UPTD KPH Malinau masih berada dalam satu sistem dengan RUP Dinas Kehutanan Provinsi.

Meski demikian, seluruh tahapan pengadaan mulai dari perencanaan hingga pemesanan dilakukan secara mandiri oleh UPTD KPH Malinau melalui mekanisme e-purchasing pada e-Katalog sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saat ini proses pengadaan masih berjalan melalui e-Katalog sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.

Sementara itu, pihak UPTD KPH Kabupaten Malinau melalui Subhan menjelaskan bahwa nilai lebih dari Rp100 juta yang sempat menjadi perhatian merupakan pagu anggaran awal yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Setelah melalui proses belanja elektronik, nilai kontrak pengadaan menjadi lebih efisien. Nilai surat pesanan tercatat sebesar Rp76 juta sebelum pajak, kemudian menjadi Rp83 juta setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen.

Dengan demikian, pengadaan tersebut menghasilkan efisiensi anggaran dibandingkan pagu awal yang telah disiapkan dalam DPA.

Pengadaan kendaraan operasional tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas UPTD KPH Malinau dalam pengelolaan kawasan hutan dan pelayanan kehutanan di wilayah kerjanya. (dkisp)

Scroll to Top