Berita Populer

Berita Terbaru

WamentanTegaskan Izin Pabrik Sawit Dicabut Bila Beli TBS Murah
BKSDA Kaltim Hubungkan Habitat Orangutan di Kawasan Produksi
Iduladha Perdana di Masjid Negara IKN
Pemprov Siapkan 59 Sapi Kurban untuk Iduladha 1447 H, Tersebar di Seluruh Daerah
Kaltara Tetapkan RAD Pangan dan Gizi, Perkuat Ketahanan Pangan Daerah
Temuan Monumental 43 Hiu Gangga di Kaltara, Gubernur Serukan Perlindungan Bersama

KALTARA

Kaltara Genjot PAD, Luncurkan E-SAMSATKU dan SIMPADKU untuk Layanan Pajak Digital 

TANJUNG SELOR, mandaupost.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) meluncurkan dua aplikasi digital, E-SAMSATKU dan SIMPADKU, dalam Rapat Kerja dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibuka Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bustan mewakili Gubernur Kaltara, di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (5/5).

Dalam kesempatan itu, Bustan menyampaikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara atas capaian kinerja, di mana pada triwulan I tahun 2026 realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah berhasil melampaui target.

“Capaian ini patut disyukuri dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja ke depan,” kata Bustan.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kondisi fiskal ke depan menuntut kewaspadaan, mengingat ruang fiskal yang semakin terbatas. Oleh karena itu, optimalisasi PAD menjadi keharusan.

Bustan mendorong evaluasi menyeluruh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, termasuk menjajaki potensi baru seperti perdagangan karbon dari ekosistem mangrove dan gambut.

Ia juga meminta agar seluruh kewajiban wajib pajak dan kontribusi perusahaan dapat dioptimalkan.

“Kita tidak boleh hanya bergantung pada dana transfer pusat, tetapi harus memperkuat kemandirian fiskal daerah,” tegasnya.

Selain itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memperketat tata kelola anggaran dan mempercepat pelaporan agar pengelolaan keuangan semakin akuntabel dan transparan.

Bustan menegaskan bahwa peluncuran E-SAMSATKU dan SIMPADKU menjadi bagian dari transformasi digital pelayanan publik di bidang pendapatan daerah.

E-SAMSATKU memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan melakukan pembayaran pajak kendaraan secara online, terintegrasi dengan Bank Kaltimtara, sehingga lebih aman dan efisien.

Sementara itu, SIMPADKU merupakan platform digital untuk memantau realisasi penerimaan pajak daerah secara real-time, mencakup pajak kendaraan bermotor, BBNKB, pajak air permukaan, hingga pajak alat berat.

“Diharapkan kedua aplikasi ini mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan PAD,” ujarnya.

Di akhir arahannya, Bustan meminta Bapenda Kaltara terus berinovasi serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak.

“Sosialisasikan secara masif kepada seluruh masyarakat Kalimantan Utara, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan langsung,” pungkasnya.(**)

Pemprov Tegaskan Komitmen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK 

TANJUNG SELOR, mandaupost.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmen dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kaltara sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola keuangan daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, dalam kegiatan Exit Meeting bersama tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kaltara yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (5/5).

Gubernur Zainal bersama jajaran perangkat daerah mengikuti pemaparan hasil pemeriksaan awal terinci atas laporan keuangan Pemprov Kaltara Tahun 2025 yang telah dilaksanakan selama 30 hari.

Dalam arahannya, Gubernur Zainal menyampaikan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Ia mengimbau seluruh perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Tindak lanjut ini diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai batas yang telah ditetapkan,” kata Zainal.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik dalam proses penyelesaian tindak lanjut, termasuk apabila terdapat kendala di lapangan.

“Setiap kendala agar dapat segera disampaikan disertai data yang jelas, sehingga dapat dicarikan solusi secara bersama,” jelasnya.

Zainal juga menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK hendaknya dimaknai sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam pengelolaan aset, belanja daerah, hibah dan bantuan, perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa, serta aspek tata kelola keuangan lainnya.

Ia turut mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan keterbukaan dan profesionalisme dalam setiap proses pemeriksaan.

“Melalui keterbukaan, kita dapat mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki untuk peningkatan ke depan,” tegasnya.

Di akhir arahannya, Zainal menyampaikan apresiasi kepada tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kaltara atas pelaksanaan audit yang telah berjalan dengan baik.

“Kami menerima hasil pemeriksaan ini sebagai bagian dari upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya.(**)

PHK dan Outsourcing Disorot, DPRD Kaltara Dorong Kebijakan Berpihak ke Buruh

TANJUNG SELOR, mandaupost.com – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kalimantan Utara tak hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga membuka ruang pembahasan serius antara buruh, pemerintah, dan legislatif terkait berbagai persoalan ketenagakerjaan.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara, Muddain, mengungkapkan bahwa sebagian besar tuntutan buruh sebenarnya berkaitan dengan kebijakan nasional, seperti persoalan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) hingga sistem outsourcing.

“Dari 21 tuntutan itu, hampir seluruhnya merupakan kebijakan nasional, seperti PHI dan outsourcing,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keterbatasan kewenangan daerah juga menjadi kendala, termasuk dalam pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).

“Satgas PHK itu tidak diakomodir dalam undang-undang, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk membentuknya,” jelasnya.

Meski demikian, DPRD tetap mendorong adanya formulasi kebijakan berbasis kearifan lokal, khususnya dalam memperkuat pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Utara.

“Kita mencari formulasi kebijakan lokal, terutama bagaimana pengawasan terhadap PHK sepihak oleh perusahaan bisa berjalan lebih maksimal,” katanya.

Menurut Muddain, substansi utama dari tuntutan buruh sebenarnya terletak pada keterlibatan tenaga kerja lokal dalam dunia industri.

“Intinya bagaimana tenaga kerja lokal benar-benar dilibatkan, termasuk penerapan kebijakan 70-30 persen itu dijalankan oleh perusahaan,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peran Corporate Social Responsibility (CSR) agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di sekitar wilayah operasional.

“CSR harus memberi dampak nyata bagi lingkungan di mana perusahaan itu berada,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD berencana memanggil pemerintah daerah untuk duduk bersama membahas persoalan tersebut, sekaligus mendorong pertemuan lanjutan dengan para pelaku usaha.

“Kami akan merekomendasikan agar gubernur kembali mengundang seluruh pengusaha untuk membicarakan secara serius keterlibatan tenaga kerja lokal,” ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua Partai Buruh Kabupaten Bulungan, Datu Buyung Perkasa, menyoroti realisasi janji pemerintah terkait pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dinilai penting untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.

“Balai latihan kerja itu merupakan janji yang disampaikan sebelumnya, dan kami berharap segera direalisasikan,” ujarnya.

Ia menilai keberadaan BLK menjadi kunci agar tenaga kerja lokal memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Kalau kompetensi tenaga kerja lokal sudah siap, tentu peluang mereka untuk diterima di perusahaan juga semakin besar,” katanya.

Menurutnya, berbagai tuntutan buruh akan terus diperjuangkan hingga benar-benar terealisasi.

“Kalau belum terealisasi tahun ini, maka akan kami dorong kembali di tahun berikutnya,” tegasnya.

Momentum May Day ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat perlindungan buruh serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Kalimantan Utara.(cda)

Pemprov Kaltara Raih Penghargaan Belanja Produk UMK Terbesar di Inabuyer Expo 2026 

JAKARTA, mandaupost.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) meraih penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi dengan Persentase Transaksi Belanja Produk Usaha Mikro Kecil (UMK) Terbesar Tahun 2025 pada ajang Inabuyer B2B2G Expo 2026.

Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto, mewakili Gubernur Kaltara, di Gedung Smesco Indonesia, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (5/5).

Sekprov Denny menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemprov Kaltara dalam mendorong penggunaan produk lokal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya melalui sistem e-Purchasing.

“Kami berterima kasih kepada Kementerian UMKM. Kaltara mendapat penghargaan karena realisasi belanja produk dalam negeri (UMK) mencapai sekitar 85 persen,” kata Denny.

Denny menegaskan bahwa angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi mencerminkan keberpihakan nyata pemerintah daerah terhadap pelaku usaha kecil.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan dari pemerintah pusat tetap dibutuhkan agar pelaku usaha semakin berkembang dan mampu bersaing.

“Selain kami terus mengembangkan UMKM di daerah, kami juga berharap dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Denny berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan penyerapan produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa.

Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM, koperasi, dan sektor ekonomi kreatif secara transparan dan efisien.

Dengan capaian ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM di Kaltara semakin kuat dan berkelanjutan.(**)

Sedang Ngopi, Buronan Kasus Kehutanan Diringkus Tim Tabur di Sekatak

BULUNGAN, mandaupost.com – Sedang asyik ngopi di sebuah warung, buronan kasus kehutanan ini tak berkutik saat tim Tabur Kejati Kalimantan Utara datang. Ahmad Bin Hanapi AT langsung diamankan dalam operasi penangkapan di Sekatak, Senin (4/5) malam.

Penangkapan dilakukan Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara sekitar pukul 23.55 Wita. Pria berusia 50 tahun itu diketahui telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Negeri Bulungan sejak Juli 2025.

Asisten Intelijen Kejati Kaltara, M. Fadlan, mengungkapkan bahwa penangkapan berlangsung lancar tanpa perlawanan.

“Terpidana diamankan saat berada di salah satu warung di wilayah Sekatak. Yang bersangkutan merupakan DPO Kejari Bulungan sejak Juli 2025,” ujarnya.

Ahmad Bin Hanapi AT sebelumnya dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara perambahan kawasan hutan. Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap setelah diputus pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam putusan kasasi Nomor 4239 K/Pid.Sus-LH/2025 tertanggal 3 Juli 2025, ia dijatuhi hukuman pidana penjara selama delapan bulan serta denda sebesar Rp500 juta. Jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.

Setelah ditangkap, terpidana langsung dibawa dan untuk sementara dititipkan di Rumah Tahanan Polresta Bulungan guna menjalani proses lebih lanjut.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara, Yudi Indra Gunawan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penangkapan buronan tersebut.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penangkapan DPO ini dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Kejati Kaltara menegaskan akan terus melakukan upaya penegakan hukum, termasuk memburu para buronan lainnya yang masih berkeliaran, agar seluruh putusan pengadilan dapat dieksekusi sebagaimana mestinya.(cda)

Pemprov Resmikan Pasar Ikan Higienis di Tarakan, Dukung Inflasi dan Kesejahteraan Nelayan 

TARAKAN, mandaupost.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) meresmikan Pasar Ikan Higienis di Pelabuhan Perikanan Tengkayu II, Kota Tarakan, Minggu (3/5), sebagai langkah konkret meningkatkan pelayanan sektor perikanan sekaligus mengendalikan inflasi daerah.

Peresmian dilakukan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Wahyuni Nuzband, yang hadir mewakili Gubernur Kaltara.

Wahyuni menyampaikan bahwa kehadiran pasar ikan higienis ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha perikanan.

“Ini upaya nyata untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di sektor perikanan,” kata Wahyuni.

Ia mengungkapkan sektor perikanan Kaltara terus menunjukkan tren positif. Produksi perikanan tangkap tercatat meningkat dari 32.535 ton pada 2023 menjadi 36.867 ton di 2024, dan kembali naik pada 2025 sebesar 37.988 ton.

“Ini bukti nelayan kita tangguh dan potensi kelautan Bumi Benuanta sangat luar biasa,” ujarnya.

Selain itu, pasar ikan murah yang digelar menjadi bagian dari langkah pengendalian inflasi daerah sesuai kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltara Tahun 2026.

Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat memperoleh ikan segar dengan harga lebih terjangkau, yakni selisih sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram di bawah harga pasar.

Lebih jauh, Wahyuni menyebutkan tingginya minat masyarakat terlihat sejak pagi hari.

“Sejak pukul 6 pagi, pembeli sudah ramai,” ungkapnya.

Berbagai komoditas ikan tersedia, mulai dari bandeng, bawal, kerapu, tongkol, tenggiri, hingga kepiting dan berbagai jenis ikan air tawar.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) yang turut meramaikan kegiatan dengan produk olahan perikanan.

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya membantu daya beli masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas harga, memperlancar distribusi, serta mendukung keberlanjutan usaha nelayan.

“Ke depan, pasar ikan murah ini diharapkan terus menjadi strategi efektif menekan inflasi dan meningkatkan konsumsi ikan masyarakat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Pasar Ikan Higienis permanen ini beroperasi setiap hari mulai pukul 06.00 hingga 21.00 WITA.(**)

Pimpin Upacara Hardiknas 2026, Gubernur Serukan Penguatan Pendidikan Nasional 

TANJUNG SELOR, mandaupost.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 tingkat Provinsi Kaltara yang digelar di Lapangan Agatis, Senin (4/5).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Zainal membacakan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI yang menekankan pentingnya menjadikan Hardiknas sebagai momentum refleksi dan penguatan komitmen terhadap pendidikan nasional.

“Hardiknas adalah waktu untuk refleksi dan menguatkan kembali semangat pendidikan,” kata Zainal.

Zainal menjelaskan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah proses memanusiakan manusia yang dijalankan dengan ketulusan, kasih sayang, dan penghargaan terhadap potensi setiap individu.

Ia juga mengutip nilai dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara melalui sistem among, yaitu asah, asih, dan asuh sebagai fondasi dalam membangun sistem pendidikan yang berkarakter.

Menurutnya, pendidikan merupakan amanat konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, serta bertanggung jawab.

Sejalan dengan visi pembangunan nasional, pendidikan menjadi instrumen strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul menuju Indonesia maju, makmur dan bermartabat.

Zainal menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai kebijakan, seperti pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan serta percepatan digitalisasi pembelajaran.

“Lebih dari 16 ribu satuan pendidikan telah direvitalisasi, dan ratusan ribu sekolah sudah mulai menggunakan perangkat digital,” jelasnya.

Tak hanya itu, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru juga menjadi perhatian melalui bantuan pendidikan dan pelatihan pembelajaran modern seperti coding dan kecerdasan artifisial.

Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif juga terus diperkuat, seiring dengan upaya meningkatkan literasi, numerasi, serta penguatan karakter peserta didik.

Menutup amanatnya, Zainal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama membangun pendidikan yang lebih baik.

“Selamat hari pendidikan nasional 2026. Mari kita perkuat kerja sama mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua menuju Indonesia yang cerdas, maju dan bermartabat,” pungkasnya.

Upacara berlangsung khidmat dan ditutup dengan penyerahan penghargaan bagi Guru Inspiratif serta penampilan Marching Band dan Senam Anak Indonesia Hebat dari para pelajar yang menambah semarak peringatan Hardiknas di Kaltara.(**)

Peringatan OTDA Ke-30, Bupati Bulungan Soroti Efisiensi Anggaran dan Sinkronisasi Program

TANJUNG SELOR, mandaupost.com – Momentum peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-30 dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan sebagai ajang evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, sekaligus memperkuat arah pembangunan agar selaras dengan kebijakan nasional.

Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan bahwa otonomi daerah tidak boleh dimaknai sebatas seremoni tahunan. Menurutnya, peringatan ini harus menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus berbenah.

“Pemerintah daerah diminta menyinkronkan program dengan kebijakan pusat. Ini sudah menjadi arahan dari Mendagri yang harus kita jalankan,” ujarnya.

Ia menilai, penyelarasan program sangat penting agar pembangunan berjalan searah dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat. Di sisi lain, Syarwani juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan dalam mengelola anggaran daerah.

“Dengan kondisi anggaran yang ada, kita harus lebih selektif. Kegiatan yang tidak berdampak langsung sebaiknya dikurangi,” tegasnya.

Tak hanya itu, aspek tata kelola pemerintahan juga menjadi perhatian utama. Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip dalam setiap pelaksanaan program.

“Pemerintahan yang baik itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan manfaatnya jelas dirasakan masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Syarwani turut menyinggung peringatan Hari Pendidikan Nasional yang berdekatan dengan OTDA. Ia menilai sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas yang harus dikawal bersama, terutama dalam memastikan kebijakan pusat dapat diimplementasikan dengan baik di daerah.

“Kebijakan di bidang pendidikan harus kita pastikan berjalan optimal, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh anak-anak kita di daerah,” ungkapnya.

Ia berharap, peringatan OTDA ke-30 ini dapat menjadi titik awal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.

“Harapannya, kinerja kita semakin baik, sinergi dengan pemerintah pusat semakin kuat, dan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” tutupnya.(cda)

Turnamen Tenis Piala Gubernur Kaltara 2026 Resmi Ditutup, Sekprov Raih Juara 1 GPA KU 100 Tahun

TANJUNG SELOR, mandaupost.com – Suasana hangat dan penuh semangat menutup rangkaian Turnamen Tenis Lapangan Piala Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) 2026 di Lapangan Tenis Ahmad Yani, Minggu (3/5). Tak hanya soal kemenangan, ajang ini meninggalkan kesan kebersamaan yang kuat di antara para peserta.

Di antara para atlet yang bertanding, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto, yang berpasangan dengan Alfiansyah berhasil meraih Juara 1 kategori Ganda Putra (GPA) KU 100 Tahun. Selain itu, Denny yang berpasangan dengan Abigail Jusriansyah juga meraih Juara 3 pada kategori GPA KU 90 Tahun.

Penyerahan trofi dan hadiah dilakukan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltara Saiful Bachry, Pada kategori GPA KU 100 Tahun, Juara 2 diraih pasangan H. Saleh dan Tupeng Gawe, sementara Juara 3 Bersama diraih pasangan Sutrisno dan Dian F serta Jayadi dan Iskandar.

Dalam kesempatan tersebut, Sekprov Denny mewakili Gubernur Kaltara menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan turnamen, mulai dari panitia, atlet, hingga masyarakat.

Ia menegaskan bahwa turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan dan silaturahmi.

“Selamat kepada para juara, semoga prestasi ini menjadi motivasi untuk terus berkembang. Kepada yang belum menjadi juara, janganlah kecewa, teruslah berlatih, tunjukkan potensi terbaik untuk berprestasi di even-even mendatang,” ujarnya.

Denny juga mengingatkan bahwa olahraga memiliki peran penting dalam kehidupan, tidak hanya untuk prestasi, tetapi juga untuk kesehatan dan kualitas hidup.

Semangat sportivitas, lanjutnya, harus terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Menutup kegiatan, Denny berharap turnamen seperti ini dapat terus berlanjut dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan terus mendukung lahirnya atlet unggul,” pungkasnya.(**)

Peringati Mayday 2026, Gubernur Tekankan Sinergi untuk Kesejahteraan Pekerja

TANJUNG SELOR, mandaupost.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pekerja dan pengusaha dalam memperingati Hari Buruh Internasional (Mayday) 2026.

Hal ini disampaikannya dalam Diskusi Publik antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dengan Kaum Buruh, di D-Kafetaria Coffee Jalan Lembasung, Jumat (1/5).

Zainal menyampaikan bahwa peringatan Mayday tahun ini mengusung tema “Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja”, yang menekankan pentingnya kerja sama semua pihak dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang sehat dan berkeadilan.

“Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang produktif dan adil,” kata Zainal.

Ia juga mengangkat semangat “Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama” sebagai pengingat bahwa seluruh pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan.

Menurut Zainal, pekerja merupakan aset utama dalam pembangunan daerah karena berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian.

Pemprov Kaltara, lanjutnya, berkomitmen untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pentingnya pembangunan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kaltara. Usulan tersebut telah diajukan sejak 2022 kepada Mahkamah Agung.

“Kehadiran PHI sangat dibutuhkan agar penyelesaian persoalan ketenagakerjaan bisa lebih cepat dan efisien,” ujarnya

Zainal turut mengajak kaum buruh untuk mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasi.

“Daripada di jalan, lebih baik kita duduk bersama, diskusi. Apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara kita, pemerintah akan memfasilitasi dan mengawal,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komunikasi yang baik antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha guna mewujudkan kesejahteraan bersama di Bumi Benuanta.(**)

Scroll to Top