Berita Populer

Berita Terbaru

KALTARA

JAKARTA, MP – Komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini terus diperkuat. Bunda PAUD Kabupaten Nunukan, Andi Annisa Muthia Irwan, S.E., melakukan audiensi dengan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kamis (16/7/2026), guna memperkuat sinergi dan dukungan program PAUD di wilayah perbatasan.

Dalam audiensi tersebut, Andi Annisa Muthia didampingi Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Bambang, SSTP, serta Wakil Sekretaris Pokja Bunda PAUD Kabupaten Nunukan, Tuti Yuliati, S.S. Rombongan diterima langsung oleh Direktur PAUD, Kurniawan, S.T., M.B.A., bersama jajaran Direktorat PAUD.

Pada kesempatan itu, Bunda PAUD Kabupaten Nunukan Annisa memaparkan berbagai program prioritas yang telah dan akan dilaksanakan untuk meningkatkan mutu layanan PAUD. Diantaranya, rencana program beasiswa bagi guru PAUD serta program bedah rumah tidak layak huni bagi para pendidik PAUD sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam membina generasi penerus bangsa.

Andi Annisa Muthia mengatakan, guru PAUD memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter dan tumbuh kembang anak di masa emasnya. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan dan peningkatan kapasitas guru PAUD harus menjadi prioritas bersama.

“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak di Kabupaten Nunukan, termasuk yang berada di wilayah perbatasan, mendapatkan layanan PAUD yang berkualitas. Untuk itu, kami terus berupaya menghadirkan berbagai program yang tidak hanya berfokus pada peserta didik, tetapi juga memberikan perhatian kepada para guru PAUD yang selama ini menjadi ujung tombak pendidikan anak usia dini,” ujarnya.

Ia menambahkan, tantangan geografis sebagai daerah perbatasan tidak boleh menjadi penghalang dalam menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata.

“Melalui audiensi ini, kami berharap terjalin sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah pusat sehingga berbagai kebutuhan dan tantangan penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Nunukan dapat memperoleh dukungan yang optimal. Pendidikan anak usia dini adalah investasi besar untuk masa depan generasi kita,” tambahnya.

Selain memaparkan sejumlah program, audiensi juga menjadi ruang diskusi mengenai berbagai tantangan penyelenggaraan PAUD di wilayah perbatasan, mulai dari penguatan kapasitas pendidik, peningkatan kualitas satuan PAUD, pemerataan akses layanan pendidikan, hingga pengembangan program-program inovatif yang berpihak kepada guru dan anak usia dini.

Direktur PAUD Ditjen Dikdasmen, Kurniawan, S.T., M.B.A., menyampaikan apresiasinya atas komitmen Bunda PAUD dan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mengembangkan layanan PAUD di daerah perbatasan.

“Kami sangat mengapresiasi berbagai inisiatif yang telah disampaikan oleh Bunda PAUD Kabupaten Nunukan. Program yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan guru PAUD merupakan langkah yang sangat baik dan patut didukung,” ungkapnya.

Menurut Kurniawan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas dan inklusif di seluruh Indonesia.

“Daerah perbatasan memiliki tantangan tersendiri, sehingga membutuhkan perhatian dan dukungan yang berkelanjutan. Direktorat PAUD siap terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan pendidikan anak usia dini yang lebih baik bagi seluruh anak Indonesia,” katanya.

Melalui audiensi tersebut, diharapkan terbangun kerja sama yang semakin erat antara Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui peran aktif Bunda PAUD dan Direktorat PAUD dalam mendukung berbagai program pengembangan PAUD. Sinergi ini menjadi langkah nyata untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi jenjang pendidikan berikutnya, khususnya bagi anak-anak di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan.(**)

JIMBARAN, MP – Sorak tepuk tangan memenuhi ruangan saat nama Kalimantan Utara (Kaltara) diumumkan sebagai salah satu penerima penghargaan dalam ajang Indonesia Public Service Excellence Award (IPSEA) 2026 di Platinum Hotel Jimbaran Beach Bali, Jumat (17/7) malam. Penghargaan itu menjadi pengakuan atas upaya membangun wilayah perbatasan yang terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Dalam ajang tersebut, Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum. menerima dua penghargaan sekaligus.Provinsi Kaltara meraih penghargaan kategori Excellence in Borderland Infrastructure Development, Strategic Economic Growth, and Public Service Inclusivity, sementara Gubernur Zainal memperoleh penghargaan The Supreme Leader Excellence in Borderland Infrastructure Development and Strategic Economic Growth.

Bagi Gubernur Zainal, penghargaan itu bukanlah capaian pribadi. Ia memilih mempersembahkannya kepada seluruh masyarakat dan jajaran Pemprov Kaltara yang selama ini bersama-sama membangun daerah.

“Penghargaan ini bukan untuk saya, melainkan hasil kerja bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Penghargaan ini untuk masyarakat Kalimantan Utara, agar menjadi semangat bagi kami untuk terus bekerja membangun daerah,” katanya.

Tahun ini, IPSEA mengangkat tema “Transformasi Digital, Pelayanan Humanis Menuju Birokrasi yang Inklusif”, yang menyoroti pentingnya pelayanan publik yang adaptif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi.

Melalui ajang tersebut, Seven Media Asia memberikan apresiasi kepada kepala daerah, instansi pemerintah, dan tokoh masyarakat yang dinilai mampu menghadirkan inovasi pelayanaan publik serta mendorong pembangunan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (dkisp)

TARAKAN, MP – Kerukunan Keluarga Pinrang (KKP) diharapkan terus menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, dan mendukung pembangunan di Kalimantan Utara (Kaltara).

Harapan itu disampaikan Asisten Bidang Administrasi Umum, Dr. Taufik Hidayat, STP., M.Si., saat mewakili Gubernur Kaltara menghadiri pelantikan Badan Pengurus Wilayah (BPW) KKP Kaltara, Badan Pengurus Daerah (BPD) KKP Kota Tarakan, dan Ikatan Wanita Pinrang (IWP) Kota Tarakan Masa Bakti 2026–2031 di Hotel Tarakan Plaza, Sabtu (18/7).

Dalam sambutannya, Taufik menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik sekaligus mengapresiasi panitia dan keluarga besar KKP yang telah menyukseskan pelantikan tersebut.

Menurutnya, organisasi kedaerahan seperti KKP memiliki kontribusi penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat sekaligus memperkuat nilai gotong royong dan toleransi yang menjadi modal sosial pembangunan di Kalimantan Utara.

Mengusung tema “Dengan Semangat Mali Siparappe, Rebba Sipatokkong, Malilu Sipakainge, Kita Perkuat Sinergi Kerukunan di Antara Semua Untuk Mewujudkan Organisasi yang Maju, Inklusif, Harmonis dan Berdaya Guna untuk Kalimantan Utara”, Taufik mengatakan filosofi Bugis tersebut mengajarkan pentingnya saling membantu, saling menguatkan, dan saling mengingatkan ketika menghadapi berbagai tantangan.

“Nilai-nilai inilah yang harus terus dijaga sebagai modal sosial dalam membangun daerah,” ujar Taufik.

Ia berharap kepengurusan yang baru mampu melahirkan program-program yang inovatif, memperkuat pembinaan generasi muda, memberdayakan kaum perempuan melalui Ikatan Wanita Pinrang, serta membangun kolaborasi yang semakin erat dengan pemerintah daerah.

Taufik juga menegaskan bahwa Kaltara merupakan rumah bersama bagi masyarakat yang berasal dari berbagai suku, agama, budaya, dan latar belakang sehingga keberagaman harus terus dijaga sebagai kekuatan daerah.

Karena itu, ia mengajak seluruh keluarga besar KKP menjadi pelopor persatuan, menjaga kondusivitas daerah, serta berkontribusi dalam pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan pelestarian budaya.

“Saya yakin dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang menjadi ciri khas masyarakat Pinrang, organisasi ini akan semakin maju dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Kota Tarakan maupun Provinsi Kalimantan Utara,” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara ini di antaranya Anggota DPD RI Dapil Kaltara, Herman, S.H., Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, S.T., Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltara dan Kota Tarakan, serta tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda. (dkisp)

TANJUNG SELOR, MP – Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Bulungan menggelar silaturrahim dan halal bihalal paska pemulangan haji 1447 H di Aula BKPSDM di Jl Agathis, Tanjung Selor pada Sabtu (18/7). Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H Jamal, SH, MAP berharap, segenap jemaah haji yang telah kembali dapat memperoleh haji yang mabrur dan hajjah yang mabrurah.

“Alhamdulillah Bapak Ibu telah kembali ke Tanah Air dalam keadaan sehat dan selamat. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah dilaksanakan diterima oleh Allah SWT, diampuni segala dosa,” ucap Asisten I. DIlanjutkan, nilai-nilai yang diperoleh selama berada di Tanah Suci hendaknya terus dipelihara dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemabruran haji bukan tercermin dari gelar yang disandang melainkan dari perubahan sikap, ahlak dan kepedulian sosial yang semakin baik setelah kembali ke tengah masyarakat.
“Saya berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat,” pesannya. Asisten I turut menyampaikan apresiasi kepada Pengurus Daerah IPHI Bulungan yang terus menjaga tali silaturrahim di antara para alumni haji.(**)
TANJUNG SELOR, MP – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H Jamal, SH, MAP mengukuhkan serta membuka bimbingan teknis (bimtek) bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kecamatan Tanjung Selor pada Kamis (16/7).
Asisten I berharap, melalui kegiatan ini, segenap anggota Satlinmas semakin memahami tugas, fungsi dan tanggungjawabnya secara profesional, sigap dan humanis.
“Peningkatan kapasitas ini sangat penting agar Satlinmas mampu beradaptasi dengan perkembangan situasi dan tantangan di lapangan,” ucapnya dalam kegiatan yang digelar Badan Kesbangpol Bulungan di BPU Kantor Camat Tanjung Selor. Asisten I turut menyampaikan apresiasi atas komitmen seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan kegiatan. Ditegaskan, sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan dan masyarakat merupakan kunci utama terciptanya kondisi aman dan kondusif di Bulungan. (**)

NUNUKAN, MP – Mewakili Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Drs. H. Raden Iwan Kurniawan menghadiri Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 DPRD Kabupaten Nunukan dengan agenda Penyampaian Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Nota Penjelasan Bupati Nunukan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan, dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Nunukan, Hj. Andi Maryati, Jumat (17/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Sekda membacakan jawaban Pemerintah Daerah atas pandangan umum seluruh fraksi DPRD. Pemerintah Kabupaten Nunukan menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, saran, kritik, serta dukungan yang diberikan fraksi-fraksi sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi sejumlah fraksi terhadap keberhasilan Kabupaten Nunukan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 11 kali berturut-turut. Capaian tersebut dinilai merupakan hasil sinergi yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam jawabannya, Pemerintah Daerah menjelaskan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD, di antaranya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas belanja daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan pengawasan proyek, penyelesaian persoalan lahan dan aset daerah, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan BUMD, hingga penguatan inovasi dan digitalisasi pemerintahan.

Pemerintah Daerah menegaskan bahwa capaian PAD Tahun Anggaran 2025 yang melampaui target akan terus ditingkatkan melalui perbaikan tata kelola, digitalisasi layanan, serta intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan tanpa menambah beban masyarakat maupun dunia usaha.

Sementara itu, terkait realisasi belanja daerah yang belum optimal, Pemerintah menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya kebijakan efisiensi belanja nasional, kondisi geografis wilayah perbatasan, cuaca, serta penyesuaian proses pengadaan barang dan jasa. Ke depan, Pemerintah Daerah berkomitmen mempercepat proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar penyerapan anggaran lebih optimal dan berkualitas.

Menanggapi berbagai masukan mengenai pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan seperti Krayan, Lumbis, Sembakung, Sebatik, hingga wilayah pedalaman lainnya, Pemerintah Daerah menegaskan pembangunan tetap menjadi prioritas secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan akan terus diperkuat melalui sinergi dengan Pemerintah Pusat.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan dan administrasi kependudukan, melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan sistem pengawasan, serta berbagai inovasi pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Selain itu, berbagai persoalan yang menjadi perhatian DPRD seperti penyelesaian aset dan lahan sekolah, rehabilitasi sarana pendidikan, penanganan anak putus sekolah, pemberian beasiswa, pengawasan kualitas pembangunan jalan, hingga peningkatan kinerja BUMD turut mendapat penjelasan dan menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Daerah untuk terus melakukan pembenahan.

Melalui jawaban tersebut, Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap sinergi yang telah terjalin antara eksekutif dan legislatif dapat terus diperkuat dalam proses pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang semakin efektif, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan.(**)

TARAKAN, MP – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Juwata Tarakan mengungkap hasil analisis penyebab terjadinya hujan es yang disertai petir dan angin kencang di Kecamatan Krayan dan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan, Kamis (16/7/2026).

Fenomena tersebut dipastikan merupakan dampak dari kondisi atmosfer yang sangat labil sehingga memicu pertumbuhan awan Cumulonimbus secara cepat.

Forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Juwata Tarakan, Muhammad Hermansyah, mengatakan analisis yang dilakukan menunjukkan tidak hanya satu faktor yang memicu cuaca ekstrem tersebut, sejumlah parameter meteorologi secara bersamaan menciptakan kondisi yang ideal bagi terbentuknya hujan lebat, petir, angin kencang hingga hujan es.

“Hasil analisis menunjukkan suhu muka laut di perairan Kalimantan Utara berada pada kisaran 30 hingga 32 derajat Celsius dengan anomali positif 0,5 hingga 1 derajat Celsius. Kondisi ini meningkatkan suplai uap air yang kemudian memperkuat pertumbuhan awan konvektif,” katanya dalam rilis resmi BMKG, Jumat (17/7/2026).

Selain suhu muka laut yang hangat, BMKG juga mendeteksi adanya daerah konvergensi atau perlambatan angin pada lapisan 925 hPa. Kondisi tersebut menyebabkan massa udara terkumpul di wilayah Kalimantan Utara sehingga memperbesar peluang terbentuknya awan hujan.

Muhammad Hermansyah menjelaskan, faktor lain yang turut berkontribusi adalah aktifnya Gelombang Kelvin yang melintasi Kalimantan Utara. Meski Madden-Julian Oscillation (MJO) saat itu tidak memberikan pengaruh signifikan, kombinasi konvergensi, kelembapan udara yang tinggi, serta kondisi atmosfer yang labil sudah cukup untuk memicu cuaca ekstrem.

“Kelembapan udara pada lapisan 925 hingga 700 milibar mencapai 80 sampai 100 persen, sedangkan pada lapisan 500 milibar berkisar 70 sampai 80 persen. Kandungan uap air yang melimpah menjadi bahan utama pembentukan awan Cumulonimbus,” jelasnya.

Berdasarkan citra satelit cuaca, pertumbuhan awan mulai terpantau di wilayah Krayan sekitar pukul 16.00 WITA. Dalam kurun waktu sekitar satu jam, awan berkembang sangat cepat dengan suhu puncak mencapai minus 69 derajat Celsius.

Sementara radar cuaca mencatat peningkatan reflektivitas yang menunjukkan intensitas hujan terus menguat hingga sekitar pukul 16.57 WITA sebelum akhirnya melemah pada pukul 17.34 WITA.

BMKG juga mencatat Stasiun Meteorologi Yuvai Semaring merekam curah hujan kategori lebat dengan kecepatan angin maksimum mencapai 18 knot.

Cuaca ekstrem tersebut mengakibatkan satu rumah warga tertimpa pohon tumbang, beberapa atap rumah dan bangunan tempat ibadah di Desa Long Katung terlepas akibat terjangan angin, pagar rumah roboh, serta tiang radio SSB tumbang, hingga laporan diterbitkan belum ada korban jiwa.

Muhammad Hermansyah menegaskan, secara keseluruhan kejadian hujan es di Krayan dipicu oleh kombinasi faktor global, regional, dan lokal yang saling mendukung pembentukan awan Cumulonimbus.

BMKG memperkirakan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Utara dalam tujuh hari ke depan.

Oleh karena itu, masyarakat diminta terus memantau informasi cuaca resmi BMKG dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta dampak lain akibat cuaca ekstrem.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mengabaikan peringatan dini cuaca yang disampaikan BMKG. Informasi tersebut menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko terhadap keselamatan maupun kerugian akibat cuaca ekstrem,” tutup Muhammad Hermansyah. (**)

NUNUKAN, MP – Operasi pencarian terhadap korban kedua kecelakaan sungai (laka sungai) di aliran Sungai Sembakung, wilayah Desa Pemukiman, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, resmi dihentikan setelah korban berhasil ditemukan pada Jumat (17/7/2026) sekitar pukul 09.00 WITA.

Korban diketahui bernama Kuntakan (52), yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat insiden di aliran Sungai Sembakung. Korban ditemukan oleh warga dalam kondisi meninggal dunia sekitar 25 kilometer dari lokasi awal kejadian.

Setelah ditemukan, proses evakuasi dilakukan bersama oleh masyarakat dengan melibatkan personel BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), pemerintah setempat, serta warga sekitar. Jenazah kemudian dibawa menuju rumah duka sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dengan ditemukannya korban kedua tersebut, operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan sungai di Sungai Sembakung resmi dinyatakan selesai.

Komandan Pos BPBD Lumbis sekaligus Komandan Lapangan, Jamiat, menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam proses pencarian, khususnya masyarakat yang turut membantu sejak hari pertama operasi berlangsung.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel gabungan, pemerintah desa, dan masyarakat yang telah bekerja sama selama proses pencarian. Meskipun hasil yang didapat bukan yang kita harapkan, seluruh upaya telah dilakukan secara maksimal hingga akhirnya korban kedua berhasil ditemukan. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi pencarian secara resmi kami hentikan,” ujar Jamiat.

Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di sungai, terutama ketika kondisi arus sedang deras atau cuaca kurang bersahabat.

“Kami mengingatkan masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melakukan aktivitas di sungai. Gunakan perlengkapan keselamatan apabila menggunakan perahu dan hindari menyeberang ketika debit air meningkat demi mencegah kejadian serupa terulang kembali,” tambahnya.

Adapun unsur yang terlibat dalam operasi pencarian meliputi BPBD Kabupaten Nunukan, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), pemerintah setempat, dan masyarakat.

BPBD Kabupaten Nunukan menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban serta mengapresiasi solidaritas seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam proses pencarian hingga operasi dinyatakan selesai. (**)

TARAKAN, MP – Pencegahan maladministrasi menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui keikutsertaan dalam Entry Meeting Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 yang digelar Ombudsman Republik Indonesia (RI) di Aula Asrama Haji Transit Tarakan, Jumat (17/7).

Mewakili Gubernur Kaltara, Asisten Bidang Administrasi Umum Dr. Taufik Hidayat, S.TP., M.Si., menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai langkah awal penilaian maladministrasi tahun 2026 sekaligus sosialisasi indikator yang akan digunakan Ombudsman RI.

Ia juga menyampaikan selamat datang kepada Anggota Ombudsman RI, Robet Na Endi Jaweng, S.IP., M.AP., yang hadir langsung di Kaltara.

“Kehadiran kita hari ini mencerminkan komitmen bersama untuk mencegah maladministrasi dan memastikan seluruh penyelenggara pelayanan publik memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan,” kata Taufik.

Taufik menjelaskan pelayanan publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatur pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pelayanan barang, jasa, maupun administrasi. Karena itu, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas, mudah diakses dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, penyelenggaraan pelayanan publik harus berpedoman pada standar pelayanan yang jelas. Standar tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas layanan sekaligus mengukur tingkat kepuasan masyarakat.

“Standar pelayanan menjadi janji penyelenggara kepada masyarakat untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau dan terukur,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Taufik berharap kegiatan ini semakin memperkuat komitmen seluruh penyelenggara pelayanan publik di Kaltara untuk terus memperbaiki tata kelola pelayanan, mencegah maladministrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kaltara Maria Ulfah, S.E., M.Si., beserta jajaran Ombudsman RI Perwakilan Kaltara. (dkisp)

TANJUNG SELOR, MP – Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, Kilat, A.Md secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), di Gedung PKK Lantai II Jl Kolonel Soetadji Tanjung Selor pada Kamis (16/7). Sosialisasi yang dilaksanakan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) ini bertujuan mendorong setiap peserta didik mulai jenjang PAUD hingga SMP memiliki rekening tabungan sebagai sarana belajar mengelola keuangan secara bijak.
Diketahui, per 8 Juli 2026 telah dikeluarkan Surat Edaran (SE) Bupati Bulungan Nomor 500/163/EK.TU tentang Implementasi Program Satu Rekening Satu Pelajar. SE ini menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Serta SE Gubernur Kalimantan Utara Nomor 400.3.3/2431/DISDIKBUD/GUB tentang Impementasi Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
Wabub) menegaskan, pogram KEJAR merupakan langkah strategis untuk menanamkan budaya menabung dan meningkatkan literasi keuangan sejak usia dini di kalangan pelajar.
“Melalui program ini, kita ingin membangun generasi yang terbiasa menabung, disiplin dalam mengelola keuangan, dan mengenal layanan keuangan formal sejak dini,” terang Wabup. Dilanjutkan, keberhasilan program membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, orangtua dan lembaga perbankan.
Wabup mengajak seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik untuk aktif mendorong peserta didik agar memanfaatkan rekening tabungan pelajar sebagai media pembelajaran keuangan yang aman dan bertanggung jawab.
“Kita berharap, melalui program KEJAR, seluruh pelajar di Bulungan dapat memiliki akses terhadap layanan keuangan formal sekaligus menumbuhkan kebiasaan menabung sebagai bekal menghadapi masa depan,” pesannya(**)
Scroll to Top