Berita Populer

Berita Terbaru

Tak Terima Kalah, Fans Argentina Buat Petisi Online Final Diulang
Men’s World Tennis Championshop: Rifqi Fitriadi Tembus Semifinal
Atlet Muda Indonesia Sabet Perak di World Climbing Youth Championship 2026
China Open 2026: Bangkit dari Tekanan, Jojo Tembus Perempat Final
Jadwal China Open 2026 Hari Ini: 4 Wakil Indonesia Berebut Tiket Semifinal
RSUD Jusuf SK Siapkan Layanan Radioterapi, Bidik jadi Pusat Rujukan Kanker Regional Kalimantan

KALTARA

Pemprov Tuntaskan Legalitas Lahan BPVP, Pembangunan Pusat Pelatihan Vokasi Segera Dimulai

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mempercepat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembangunan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di Tanjung Selor.

Sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., seluruh proses administrasi dan koordinasi pembangunan BPVP kini semakin dimatangkan bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia (RI).

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Asnawi, S.Sos., M.Si., melaksanakan audiensi di Gedung Vokasi Kemenaker RI, Jakarta, Senin (15/6).

Dalam pertemuan tersebut, Asnawi bertemu Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Andri Susila, S.T., M.Si., untuk membahas percepatan operasional dan pengembangan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri di Kaltara.

“Sesuai arahan Bapak Gubernur, Pemprov Kaltara berkomitmen mempercepat seluruh proses yang diperlukan agar pembangunan fasilitas pelatihan ini segera terealisasi dan dapat dimanfaatkan masyarakat,” kata Asnawi.

Ia menjelaskan, diskusi juga difokuskan pada penyusunan program kejuruan yang relevan dengan kebutuhan tenaga kerja dan perkembangan sektor industri yang tumbuh di Kaltara.

Sebagai bagian dari penyelesaian administrasi pembangunan, Asnawi juga melakukan pertemuan dengan Kassubag Rumah Tangga dan Perlengkapan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan BPVP Bulungan, Jagad Prayogo, S.T., M.M.

Dalam kesempatan itu, Pemprov Kaltara menyerahkan Sertifikat Lahan BPVP kepada pihak Kemenaker RI yang disertai penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan.

“Penyerahan sertifikat dan BAST lahan ini menjadi bukti bahwa seluruh aspek legalitas lahan telah tuntas. Dengan demikian, proses pembangunan fisik dapat dilaksanakan tanpa kendala administrasi,” tegas Asnawi.

Saat ini pembangunan BPVP masih berada pada tahap perhitungan awal berupa penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan berbagai persiapan teknis lainnya. Dalam rangka mendukung proses tersebut, Pemprov Kaltara juga telah menyerahkan dokumen Standar Satuan Harga (SSH) Pemprov Kaltara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan kepada pihak Kemenaker RI sebagai bahan penyusunan kebutuhan anggaran pembangunan.

Setelah dokumen RAB selesai disusun, Kemenaker RI menargetkan proses tender terbuka pembangunan BPVP akan dilaksanakan pada awal Juli 2026. Selanjutnya, pekerjaan fisik pembangunan dapat segera dimulai setelah penyedia jasa atau pelaksana pekerjaan ditetapkan berdasarkan hasil proses tender tersebut.

Dengan rampungnya proses penyerahan dokumen tersebut, pembangunan gedung BPVP di Tanjung Selor diharapkan dapat berjalan sesuai jadwal dan menjadi sarana strategis dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja serta produktivitas masyarakat Kaltara. (dkisp)

Bupati Bulungan Lantik 5 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Bulungan, MP – Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd, M.Si melantik dan mengambil sumpah jabatan 5 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemerintah Kabupaten Bulungan di Aula Benuanta BKPSDM di Jl Agathis, Tanjung Selor pada Senin siang (15/6/2026).

Sebanyak 5 pejabat yang dilantik hasil seleksi terbuka terdiri Dyah Astutik, SE, MAP selaku Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia, Muhammad Saleh, SE selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Leni Ernalina, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Sayid Abdurahman Saleh, ST, M.Sc selaku Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Serta Ir M Fakhruddin, ST selaku Kepala Dinas Pertanahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dalam arahannya, Syarwani menegaskan bahwa pelantikan merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus penguatan kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Para pejabat yang baru dilantik diminta segera melakukan konsolidasi di lingkungan kerja masing-masing agar program dan kegiatan dapat berjalan optimal.

“Segera lakukan konsolidasi di perangkat daerah yang dipimpin. Bangun komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan efektif dan sesuai target yang telah ditetapkan,” pesan Bupati.

Selain itu, Bupati juga mengingatkan agar amanah yang diberikan dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

“Jaga kepercayaan yang telah diberikan. Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja, integritas, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.(Ira/red)

Sekprov Sambut Kloter 7, Jemaah Haji Kaltara Kembali dengan Selamat

BALIKPAPAN – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., menyambut langsung kepulangan Jemaah Haji Provinsi Kaltara Kloter 7 di Asrama Haji Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (16/6).

Suasana penyambutan berlangsung penuh rasa syukur dan haru. Para jemaah disambut hangat oleh keluarga, petugas haji, serta jajaran pemerintah daerah yang turut hadir menyambut kedatangan mereka.

Dalam sambutannya, Sekprov Denny mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji seluruh jemaah asal Kaltara. Ia berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji dan hajah yang mabrur serta membawa pulang nilai-nilai kebaikan yang diperoleh selama menjalankan ibadah.

“Alhamdulillah kami turut bersyukur atas kelancaran ibadah yang telah dilalui. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah Bapak dan Ibu serta menjadikan semuanya haji dan hajah yang mabrur,” kata Denny.

Denny juga mengajak para jemaah untuk terus menjaga semangat spiritual yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci dan mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, selaku Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kaltara, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji, baik dari Kementerian Agama, tenaga kesehatan, maupun Petugas Haji Daerah (PHD) yang telah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah.

“Berkat kerja sama dan dedikasi para petugas, pelayanan kepada jemaah dapat berjalan dengan baik. Kami berharap para jemaah dapat menjadi teladan dengan menebarkan semangat kebaikan, persatuan, dan kebersamaan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, kepulangan jemaah haji Kaltara masih akan berlanjut. Rombongan yang tergabung dalam Kloter 8 dijadwalkan tiba di Balikpapan pada 18 Juni mendatang, melengkapi kepulangan jemaah asal Kaltara dari musim haji tahun 2026. (dkisp)

Bupati Syarwani Sampaikan 3 Raperda ke DPRD

BULUNGAN, MP – Bupati, Syarwani, S.Pd, M.Si menyampaikan nota penjelasan 3 rancangan peraturan daerah (raperda) dalam sidang paripurna di DPRD Bulungan pada Senin (15/6).

Tiga Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2025, raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat serta raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025, Bupati mengungkapkan opini hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 dari BPK RI Perwakilan Kaltara yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK dapat disimpulkan bahwa penyusunan LKPD Pemkab tahun anggaran 2025 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan yang melebihi toleransi ambang batas materalitas,” ujar Bupati.

APBD Bulungan 2025 terdiri Pendapatan Rp1,9 triliun, Belanja Rp2,5 triliun, Pembiayaan Rp579,3 miliar dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp508,8 miliar. Kemudian aset Pemkab per 31 Desember 2025 sebesar Rp7,03 triliun.

Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat menjadi penyempurnaan dari Perda Nomor 25 Tahun 2002 tentang Ketertiban dan Kebersihan Lingkungan dalam Wilayah Kabupaten Bulungan yang saat ini dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat srta perkembangangan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan ketertiban umum, raperda ini memiliki ruang lingkup tertib jalan dan angkutan jalan, sosial kemasyarakatan dan penyakit masyarakat, lingkungan, jalur hijau, taman dan fasilitas umum, sungai, drainase dan sumber air, usaha tertentu, PKL, reklame, bangunan, tata ruang, beribadah, tempat hiburan dan keramaian, usaha dagang malam hari serta tertib keadaan darurat bencana.

Kemudian raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya.

“Untuk mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni,” imbuh Bupati.(lra/red)

Jaga Kekompakan dan Kinerja, Pesan Sekprov Denny untuk ASN Kaltara

TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., menegaskan pentingnya disiplin, etika dan efisiensi kerja bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltara saat membuka Rapat Koordinasi “Coffee Morning Keluarga Besar Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara”, di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Senin (15/6).

Dalam arahannya, Sekprov Denny mengingatkan seluruh ASN untuk tetap mengikuti apel pagi secara tertib serta menjaga kerapian dan kedisiplinan sebagai bagian dari budaya kerja pemerintahan.

Ia juga menekankan pentingnya etika dalam penggunaan media sosial, termasuk penggunaan atribut dan pakaian dinas yang harus sesuai ketentuan. Menurutnya, setiap pelanggaran akan menjadi perhatian pimpinan.

“Seluruh pegawai agar menjaga kebersamaan, kekompakan, dan semangat kerja sama dalam mendukung pencapaian target organisasi,” kata Denny.

Selain itu, Denny meminta seluruh pegawai menjaga kebersihan, kerapian, dan keamanan ruang kerja sebagai bagian dari upaya efisiensi. Sebelum meninggalkan kantor, pegawai diwajibkan memastikan seluruh fasilitas dalam kondisi aman, termasuk peralatan listrik dan perangkat kerja lainnya.

Ia juga mengingatkan pegawai yang bekerja lembur hingga melewati pukul 21.00 WITA agar melaporkan identitas diri kepada petugas Satpol PP yang bertugas sebagai bagian dari prosedur pengamanan kantor.

Terkait kebijakan Work From Anywhere (WFA), Denny menyebut kebijakan tersebut telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi penggunaan air dan listrik di lingkungan perkantoran.

Meski demikian, pegawai yang melaksanakan WFA tetap diwajibkan aktif, responsif, dan dapat dihubungi selama jam kerja.

Dalam kesempatan itu, Denny turut memaparkan kondisi fiskal daerah yang saat ini membutuhkan pengelolaan anggaran secara lebih efisien. Penyesuaian Dana Transfer ke Daerah (TKD) serta meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, termasuk pembiayaan lebih dari 2.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.

“Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta melakukan efisiensi, termasuk memaksimalkan pelaksanaan rapat secara daring,” ujarnya.

Denny juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tetap mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tanpa pengurangan. Namun, sistem pemberian TPP akan terus disempurnakan agar lebih tepat sasaran dan berbasis kinerja.

“Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pembayaran Gaji Ketiga Belas tidak dapat memasukkan komponen TPP,” jelasnya.

Di akhir kegiatan, Denny memperkenalkan pejabat yang baru dilantik di lingkungan Setdaprov Kaltara dan berharap dapat segera beradaptasi dengan tugas serta tanggung jawab yang diemban.

Turut hadir mendampingi Sekprov Denny, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. Sapi’i, S.T., M.A.P., serta Asisten Bidang Administrasi Umum Dr. Taufik Hidayat, S.TP., M.Si. (dkisp)

Bupati  Syarwani Ajak Masyarakat Lestarikan Kearifan Lokal

BULUNGAN – Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.SI menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 Desa Naha Aya di Kecamatan Peso Hilir pada Sabtu pagi (13/6).

Bupati menyampaikan selamat dan berharap Desa Naha Aya terus berkembang, maju, serta tetap menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh para leluhur.

Bupati menjelaskan, kearifan lokal merupakan aset berharga yang harus terus dijaga dan dilestarikan di tengah perkembangan zaman. Pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan tokoh adat, tetapi juga harus dimulai dari lingkungan keluarga dengan menanamkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda.

“Kearifan lokal harus tetap dilestarikan. Dimulai dari anak-anak kita sebagai generasi penerus, karena budaya dan tradisi yang kita miliki merupakan warisan leluhur yang sangat berharga,” ujar Bupati.

Seluruh masyarakat diajak untuk terus menjaga persatuan, semangat gotong royong, serta mempertahankan tradisi yang menjadi ciri khas Desa Naha Aya. Bupati menegaskan, kemajuan pembangunan harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga identitas budaya daerah.(**)

Menuju Pemerintahan Lebih Terbuka, KI Kaltara Perluas Jangkauan Evaluasi

TANJUNG SELOR – Komitmen mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan transparan di Kalimantan Utara (Kaltara) terus menunjukkan perkembangan positif. Dari tahun ke tahun, semakin banyak badan publik yang ikut berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi yang digelar Komisi Informasi (KI) Kaltara.

Perkembangan tersebut menjadi salah satu sorotan saat Ketua KI Kaltara, Fajar Mentari, S.Pd., C.Med., Sp.AP, mewakili Gubernur Kaltara membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengisian Kuesioner Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026, digelar dua tempat di gedung Perpustakaan Provinsi Kaltara untuk Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan dan di Kantor KI Kaltara lantai 2 Gedung Gadis secara virtual, Kamis, (11/6).

Fajar Mentari menjelaskan, pelaksanaan Monev tahun ini merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan KI Kaltara sejak lembaga tersebut berdiri pada 2018. Ia menilai kesadaran badan publik terhadap pentingnya keterbukaan informasi terus menunjukkan tren positif.

Pada 2024, dari target 221 badan publik, tingkat partisipasi baru mencapai 43,9 persen. Angka tersebut meningkat signifikan pada 2025, di mana dari 256 badan publik yang menjadi sasaran, sebanyak 204 badan publik berhasil mendaftar dan terverifikasi atau mencapai 79,6 persen.

“Peningkatan ini menunjukkan semakin tumbuhnya kesadaran badan publik terhadap pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel,” kata Fajar.

Ia menerangkan, pada 2024 peserta monev hanya mencakup perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. Kemudian pada 2025 diperluas dengan melibatkan penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu.

Memasuki tahun 2026, KI Kaltara kembali melakukan pengembangan dengan menambah badan publik vertikal sebagai objek monitoring dan evaluasi.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen KI Kaltara dalam mendorong penerapan keterbukaan informasi yang lebih merata, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Fajar juga mengapresiasi capaian badan publik di Kaltara. Pada 2024, BKAD Kaltara berhasil meraih peringkat pertama kategori badan publik tingkat provinsi. Sementara pada 2025, Dinas Kesehatan Kaltara berhasil mencapai tahap akhir presentasi monev dan memperoleh predikat “Menuju Informatif”.

Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh badan publik untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

“Semoga keberhasilan yang telah dicapai dapat menjadi inspirasi bagi seluruh perangkat daerah dan badan publik lainnya untuk terus berinovasi dan memperbaiki tata kelola informasi,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Fajar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di Kaltara.

“Semoga upaya yang kita lakukan bersama dapat semakin memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Utara,” pungkasnya. (dkisp)

Pemprov dan TVRI Gelar Nobar Gratis, Gubernur Ajak Warga Nikmati Piala Dunia

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Kaltara menggelar nonton bareng (nobar) pembukaan Piala Dunia 2026 secara gratis di Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (12/6). Kegiatan ini menjadi ruang hiburan sekaligus mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.

Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., hadir langsung menyapa warga yang memadati lokasi nobar. Kehadirannya menarik perhatian masyarakat karena tampil santai mengenakan jersey kuning tim nasional Brasil.

Di sela kegiatan, Gubernur Zainal mengungkapkan dukungannya kepada Brasil sebagai tim favoritnya pada Piala Dunia tahun ini.

Menurutnya, Brasil memiliki sejarah panjang dan tradisi kuat sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sepak bola dunia.

“Brasil memiliki sejarah sepak bola yang sangat kuat dengan lima gelar juara dunia. Melihat kualitas skuad yang dimiliki saat ini, saya optimistis Brasil bisa kembali menjadi juara,” katanya.

Pada laga pembukaan, masyarakat Kaltara disuguhkan pertandingan antara Meksiko dan Afrika Selatan yang disaksikan bersama hingga larut malam.

Zainal menegaskan bahwa penyelenggaraan nobar ini bukan hanya untuk menikmati pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi sarana memperkuat silaturahmi dan kebersamaan masyarakat.

“Ini bentuk pelayanan dan hiburan yang kami fasilitasi untuk masyarakat. Melalui sepak bola, kita bisa berkumpul bersama dan mempererat hubungan antara pemerintah dan warga,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang hadir dan tetap menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.

“Saya berterima kasih atas antusiasme masyarakat yang luar biasa dan tetap tertib selama mengikuti kegiatan ini,” pungkasnya. (dkisp)

Investasi Kaltara Tembus Rp11 Triliun, Pemprov Dorong Pembangunan Jalur Kereta Api Logistik

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat kemitraan dengan dunia usaha guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hingga triwulan I tahun 2026, realisasi investasi di Kaltara telah mencapai Rp11 triliun.

Komitmen ini disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pembangunan Infrastruktur Strategis Jaringan Kereta Api di Kaltara yang berlangsung di Aula Pertemuan Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (11/6).

Gubernur Zainal menjelaskan, forum ini merupakan tindak lanjut dari audiensi yang sebelumnya dilakukan bersama PT. Indonesia Transit Synergy (INTRA).

Menurutnya, rencana pembangunan jaringan kereta api logistik menjadi peluang besar dalam mendukung efisiensi distribusi hasil pertambangan dan perkebunan kelapa sawit di Kaltara.

“Bagi pengusaha tambang maupun kelapa sawit nantinya dapat memanfaatkan kereta api ini sehingga biaya angkut menjadi lebih murah menuju kawasan industri maupun pelabuhan,” kata Zainal.

Ia menilai keberadaan jalur kereta api logistik akan menjadi solusi jangka panjang dalam menghubungkan kawasan produksi di Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Malinau hingga Nunukan.

Selain meningkatkan efisiensi distribusi, moda transportasi berbasis rel juga dinilai mampu mengurangi beban lalu lintas dan kerusakan pada jalan umum akibat mobilitas angkutan barang berkapasitas besar.

Zainal berharap FGD ini dapat menghasilkan kesepahaman awal antara PT. INTRA dengan perusahaan-perusahaan yang nantinya akan menjadi pengguna jasa atau off-taker.

“Semoga pertemuan ini membuka peluang kerja sama jangka panjang yang memberikan manfaat bagi semua pihak,” ujarnya.

Lebih jauh, ia berharap pembangunan jaringan kereta api tidak hanya difokuskan untuk distribusi komoditas unggulan daerah, tetapi juga berkembang menjadi moda transportasi penumpang yang menghubungkan berbagai wilayah di Kalimantan hingga negara tetangga.

“Mudah-mudahan nanti ada rel kereta api untuk barang dan rel kereta api untuk penumpang. Kami juga sudah menjalin komunikasi dengan Brunei terkait rencana jalur kereta api Kalimantan, Malaysia, dan Brunei,” tutupnya. (dkisp)

Gubernur Zainal Dorong Percepatan Pembangunan Lewat Penguatan Birokrasi

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., resmi melantik dan mengambil sumpah janji 41 pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama serta 23 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Kamis (11/6).

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemprov Kaltara dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan bahwa jabatan yang diberikan merupakan bentuk kepercayaan atas dedikasi, kerja keras, dan komitmen yang telah ditunjukkan para pejabat selama menjalankan tugas.

“Pelantikan ini adalah hasil dedikasi, kerja keras, dan komitmen yang saudara tunjukkan selama ini. Semoga amanah dan tanggung jawab ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi membawa Kalimantan Utara semakin Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” kata Zainal

Ia menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis sebagai aparatur pemerintahan sekaligus pelayan masyarakat yang mendukung jalannya pembangunan daerah.

Karena itu, setiap ASN dituntut untuk menjunjung tinggi integritas, loyalitas, profesionalisme, serta menjalankan tugas secara akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Zainal menjelaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil uji kesesuaian kompetensi atau job fit yang telah dilaksanakan sebelumnya.

“Tadi kita lantik sekitar 41 orang pejabat. Sekitar 20 persen masih menduduki jabatan yang sama dan ada juga 23 pejabat fungsional,” ujarnya.

Kepada para pejabat yang baru dilantik, ia berpesan agar menjadikan amanah tersebut sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi maupun pembangunan daerah.

“Harapan saya mereka dapat bekerja dengan baik, melayani masyarakat dengan cepat, dan mampu bersinergi dengan OPD terkait untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara,” pungkasnya. (dkisp)

Scroll to Top