Berita Populer

Berita Terbaru

Sekprov Dorong ASN Tingkatkan Pelayanan Publik
Lahan Dibakar di Siang Hari, Api Nyaris Merambat ke Permukiman Warga di Tana Tidung
Di Halalbihalal IKAT, Sekda Ajak Masyarakat Jaga Harmoni
Ratusan Pelajar Meriahkan Lomba Olahraga Tradisional PKD Bulungan 2026
Pelabuhan Kayan II Mulai Terapkan QRIS, Transaksi Kini Lebih Mudah dan Transparan
Gerakan Indonesia ASRI Digelorakan, Bupati Bulungan Ajak Warga Budayakan Hidup Bersih

KALTIM

Pakar Teknologi Laporkan Perkembangan Infrastruktur Mesin AI Milik Pemkot Samarinda

SAMARINDA, MANDAUPOST – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinnda terus memantapkan progres persiapan sistem kecerdasan buatan (AI) untuk menunjang tata kelola pemerintahan di kota tepian.

Setelah melakukan Paparan Workshop Artificial Intelligence (AI) yang digelar di Hotel Mercure Samarinda pada Juni lalu, pakar tekhnologi yang berdomisili di Singapura, Ainun Najib kembali mempresentasikan progres perkembangan infrastruktur sistem digital tersebut di hadapan Wali Kota Samarinda DR H Andi Harun di gedung PKK Jalan S Parman, pada Jumat (22/8).

Didampingi Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskomimfo) Kota Samarinda Suparmin, Ainun menjelaskan jika sistem AI yang tengah dikembangkan pihaknya tersebut kini telah masuk dalam fitur yang bisa membantu dalam menganalisa anggaran di lingkungan pemerintah.

Sehingga dia berharap, para pegawai di lingkungan Pemkot yang bergelut dalam bidang anggaran bisa melengkapi data yang bisa berkesesuaian dengan sistem tadi.

“Sehingga apabila data yang dibutuhkan sudah terpenuhi yang terkoneksi dengan database, maka keberadaan sistem ini akan mempermudah tim kecil TAPD dalam menyisir RKA 2026 dengan menggunakan teknologi AI,” tuturnya.

Sementara, Wali Kota Samarinda Andi Harun sendiri mengapresiasikan terhadap progres perkembangan peningkatan pembangunan samarinda AI yang digadang menjadi terobosan besar bagi Pemkot Samarinda ini.

Orang nomor wahid di kota tepian ini berharap kehadiran teknologi tersebut bisa menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadirkan transparansi tata kelola keuangan pemerintahannya.

“Setidaknya mesin teknologi ini bisa membantu saya untuk melakukan koreksi terhadap realisasi belanja rutin terkecil di setiap perangkat daerah,” harapnya.

Maka dari itu, dia meminta dalam pengembangannya, sistem ini bisa menyediakan fitur spesifik yang dapat menyajikan rencana pendapatan dan rencana belanja program kegiatan di sebuah perangkat daerah dan juga dilengkapi dengan penggunaan anggarannya.

Tujuannya, supaya pemerintah bisa melakukan mitigasi terhadap tindakan dari oknum-oknum di instansi yang ingin mengakalin penyerapan anggaran belanja rutin melalui dana APBD.

“Kalau sistem ini sudah terbangun saya yakin teman-teman TAPD begitu menggelar rapat penyusunan anggaran APBD tidak perlu sampai lama-lama lagi,” tuturnya.

Supaya pengoperasian sistem teknologi ini tadi bisa segera terealisasi, maka Wali Kota menginstruksikan kepada Diskominfo untuk terus mendorong setiap perangkat daerah di lingkungan Pemkot Samarinda agar melakukan percepatan penginputan data menjadi bahan dasar kerja AI.(**)

12 Sekolah di Kubar Ikuti Lomba Bertutur, Dorong Budaya Literasi Sejak Dini

KUTAI BARAT, MANDAUPOST – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan menyelenggarakan Lomba Bertutur tingkat SD/MI di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Rabu (20/8).

Kegiatan ini dihadiri Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, Wakil Bupati Nanang Adriani, serta jajaran kepala OPD.

Dalam sambutannya, Bupati Frederick Edwin memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Lomba Bertutur ini bukan hanya ajang berkompetisi, tetapi juga sarana menumbuhkan kecintaan terhadap budaya literasi, memperkaya cerita dongeng nusantara, serta meningkatkan rasa percaya diri anak-anak,” ujar Bupati.

Ia berharap kegiatan pengembangan literasi ini dapat berkelanjutan, sehingga semakin memotivasi masyarakat khususnya generasi muda untuk mencintai budaya lokal dan warisan cerita nusantara.

Sementara itu, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kutai Barat Yosef Stevanson dalam laporannya menyampaikan bahwa lomba tahun ini diikuti 16 peserta dari 12 sekolah. Lomba Bertutur digelar sebagai upaya menumbuhkan minat membaca sekaligus melatih keberanian anak-anak dalam bercerita.

Ia menambahkan, pengembangan literasi di Kutai Barat didukung oleh 382 perpustakaan, yang terdiri atas 304 perpustakaan sekolah, 77 perpustakaan kampung, dan 1 perpustakaan umum.(**)

Wawali Bontang Tegaskan Pentingnya Data Kemiskinan

BONTANG, MANDAUPOST – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, memimpin rapat koordinasi pendataan kemiskinan bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) di Ruang Rapat Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kamis (21/8).

Rapat tersebut membahas keakuratan data kemiskinan yang menjadi dasar intervensi program pemerintah.

Dalam arahannya, Agus Haris menegaskan pentingnya data kemiskinan yang terverifikasi hingga ke tingkat RT. Menurutnya, data yang valid akan memudahkan pemerintah dalam merencanakan program tahun 2026, tanpa harus terbebani masalah pendataan ulang.

Ia juga menekankan perlunya berita acara berjenjang mulai dari RT, Lurah, Kecamatan, hingga ke Dinas Sosial. Wakil Wali Kota menyoroti dinamika data kemiskinan yang selalu berubah seiring kondisi warga.

“Keberhasilan program diukur dari seberapa banyak angka kemiskinan berhasil ditekan. Jika tidak signifikan, artinya intervensi belum tepat sasaran,” tegas Agus Haris.

Lebih lanjut, ia meminta agar data penduduk miskin tidak hanya berupa angka saja, melainkan detail keluarga.

Menurutnya, pengelompokan harus jelas dimana kelompok pertama adalah warga miskin sesuai kriteria Kemensos, sementara kelompok kedua adalah mereka yang membutuhkan intervensi lain, seperti melalui APBD, TJSL, maupun BAZNAS. Kasus warga pensiunan dengan rumah layak tetapi penghasilan minim dijadikan contoh perlunya klasifikasi khusus.

Agus Haris menekankan bahwa data tidak boleh hanya terkumpul di meja, tetapi harus benar-benar diverifikasi langsung.

“Pintu pertama pengendalian data kemiskinan adalah Dinas Sosial. Jika sejak awal salah, maka program berikutnya juga tidak akan tepat sasaran,” ujarnya.(**)

Pemkab Kutim Gelar Sosialisasi Mitigasi PBJ Melalui E-Purchasing

KUTAI TIMUR, MANDAUPOST – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menunjukkan komitmenya untuk terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja di berbagai aspek. Satu diantaranya terkait layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Terbaru, Pemkab Kutim memalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Sekretariat Kabupaten menggelar sosialisasi tindakan mitigasi pengadaan barang dan jasa melalui metode E-Purchasing negosiasi yang berlangsung di Ruang Meranti, kantor Bupati, kawasan Pemerintahan, Bukit Pelangi, Sangatta, Rabu (20/08).

Kegiatan yang diikuti seluruh pejabat pengadaan barang dan jasa Perangkat Daerah se-Kabupaten Kutim ini di buka oleh Bupati Ardiansyah yang diwakili oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Zubair. Turut hadir Kepala Bagian PBJ Masrianto Suriansyah serta narasumber dari PBJ Kutai Kartanegara, Yafri Purnama.

Dalam sambutanya, Asisten Ekobang Zubair mengatakan, ketelitian dan kehati-hatian mutlak dimiliki oleh setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam hal pengadaan barang jasa di lingkup Perangkat Daerah (PD). Mengingat, mereka memliki peran yang sangat penting dalam memastikan kualitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

”Saya harapkan para peserta yang hadir untuk bisa memanfaatkan agenda yang baik ini. Tanyakan hal-hal yang belum sepenuhnya dimengerti kepada narasumber, karena ini bisa membantu kita dalam melaksanakan tugas kita,” ujarnya.

Sebelumnya, ketua panitia Weny Roviana mengatakan, kegiatan yang akan berlangsung sehari efektif ini merupakan bagian dari tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK).

”Jadi bentuk komitmen kita untuk tetap selalu berhati-hati dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat pengadaan barang jasa. Sehingga kegiatan ini kita titik beratkan yaitu PA, KPA, PPK serta PBJ di lingkup Pemkab Kutim,”ujarnya.(**)

Wabup PPU Lepas Kontingen Jambore Nasional Ke-3 Pramuka Hidayatullah

PENAJAM, MANDAUPOST – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Waris Muin secara resmi melepas keberangkatan kontingen Jambore Nasional Ke-3 Satuan Komunitas (Sako) Pramuka Hidayatullah. Acara pelepasan berlangsung khidmat di halaman Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten PPU dengan dihadiri jajaran pemerintah daerah, tokoh pendidikan, serta pengurus pesantren, Rabu (20/8).

Sebanyak 116 peserta yang merupakan santri dan pelajar dari berbagai tingkatan pendidikan di bawah naungan Pesantren Hidayatullah PPU, didampingi oleh sembilan pembina dan pendamping, akan mengikuti jambore yang digelar di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak, Balikpapan, pada 20 – 24 Agustus 2025 mendatang.

Dalam arahannya, Wabup Abdul Waris menekankan bahwa kegiatan jambore bukan hanya ajang perkemahan, tetapi juga sarana pembinaan karakter generasi muda. Ia mengingatkan bahwa kata Pramuka berasal dari singkatan Praja Muda Karana, yang berarti “Orang Muda yang Suka Berkarya”.

“Saya berharap adik-adik menjadi generasi muda yang inovatif, penuh semangat, dan mampu menghasilkan karya-karya yang membanggakan, terutama untuk daerah kita tercinta,” ucap Abdul Waris di hadapan para peserta.

Menurutnya, jambore nasional merupakan kesempatan emas bagi peserta untuk menimba pengalaman baru, memperluas wawasan, mempererat persaudaraan lintas daerah, sekaligus mengasah keterampilan baik dalam konteks kepramukaan maupun kehidupan sehari-hari.

Wabup juga berpesan agar para peserta selalu menjaga sikap dan sopan santun di manapun berada, memperkuat ukhuwah Islamiyah serta kebersamaan dengan peserta dari berbagai provinsi, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh semangat dan disiplin, serta mengutamakan kesehatan dan keselamatan.

“Kedisiplinan, semangat, dan sikap positif adalah modal utama yang akan menjadikan pengalaman ini lebih bermakna. Saya minta adik-adik selalu patuh kepada arahan pembina dan panitia selama kegiatan berlangsung,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten PPU, lanjut Abdul Waris, terus memberikan dukungan terhadap kegiatan pembinaan generasi muda, termasuk melalui kegiatan pramuka dan organisasi kepemudaan. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).

“Kami percaya bahwa masa depan daerah ini ada di tangan generasi muda. Melalui kegiatan seperti jambore, nilai-nilai kemandirian, kepemimpinan, dan kebersamaan bisa terus ditanamkan,” jelasnya.

Pelepasan ditandai dengan doa bersama serta pengibaran bendera kontingen. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Wabup Abdul Waris melepas secara resmi kontingen Pramuka Hidayatullah PPU menuju Jambore Nasional Ke-3.

“Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Selamat jalan, semoga membawa pengalaman berharga dan nama baik Kabupaten Penajam Paser Utara,” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara pelepasan tersebut jajaran pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka PPU, Camat Penajam, Ketua Yayasan dan Pembina Pesantren Hidayatullah, para kepala sekolah, ustadz-ustadzah, pelatih, serta para pendamping kontingen. Suasana haru dan penuh semangat tampak dari wajah peserta yang siap berangkat, disertai doa restu dari keluarga dan guru mereka.(**)

Lewat Sidang Paripurna, Wali Kota Andi Harun Ajukan Raperda di Luar Propemperda

SAMARINDA, MANDAUPOST – Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan usulan Raperda yang dinilai strategis bagi arah pembangunan kota. Hal ini dia sampaikan dalam agenda Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda masa persidangan II tahun 2025, Rabu (20/8).

Rapat yang berlangsung di gedung DPRD Kota Samarinda, Jalan Basuki Rahmat ini membahas agenda penyampaian penjelasan eksekutif atas usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di luar Propemperda Kota Samarinda tahun 2025.

Salah satu usulan Raperda yang disampaikan Wali Kota Dihadapan anggota Legislatif ini tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hal ini menurut dia karena adanya perintah dan kewajiban hukum dari pemerintah pusat melalui undang-undang dan peraturan menteri yang bersifat mengikat serta dibatasi tenggat waktu.

“Kita mengusulkan Raperda di luar program legislasi daerah, karena adanya perintah, adanya kewajiban yang disyaratkan undang-undang dan peraturan menteri dalam negeri untuk melakukan penyesuaian terhadap Raperda yang kita usulkan. Sehingga, karena sifatnya ada limitasi waktu dari pusat, maka kita mengajukannya di luar program legislasi daerah,”ungkapnya.

Arahan tersebut muncul setelah DPRD menetapkan program legislasi daerah. Artinya, meski daftar program telah berjalan, tetap ada kewajiban merevisi beberapa Perda agar selaras dengan regulasi yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

“Karena terbitnya arahan ini di belakang, setelah program legislasi daerah ditetapkan oleh DPRD, dalam perjalanannya ada Perda yang harus kita ubah atau revisi. Di UU Pemerintahan Daerah demikian pula dilakukan penyesuaian dengan beberapa perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya tentang pajak dan retribusi,” jelasnya.

Adapun Perda yang direvisi adalah Perda Pajak dan Retribusi Daerah menurut revisi dilakukan karena kategori pajak dan retribusi yang boleh dipungut daerah sudah ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Urusan pemerintahan yang tidak menjadi kewenangan daerah juga tidak bisa lagi diatur dalam Perda.

“Demikian pula yang menjadi urusan pemerintahan di daerah, yang tidak menjadi urusan di pemerintahan daerah, kita tidak atur lagi. Ada beberapa, nanti di perjalanan pembahasannya akan kita sampaikan,” ungkapnya.

Adapun pengajuan baru berada pada tahap awal. Selanjutnya, proses pembahasan akan dilakukan bersama DPRD.

“Kita baru menyampaikan di tahap awal ini, proses selanjutnya antara DPRD dan pemerintah,” Kata Wali Kota menutup.(**)

Gubernur Kaltim Harap Perusahaan Berkontribusi Bangun Rumah Untuk Masyarakat

SAMARINDA, MANDAUPOST – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) berharap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltim bisa berkontribusi nyata mendukung program Gratispol dalam bentuk pembangunan rumah layak huni.

“Perusahaaan tambang maupun perkebunan dapat membangun rumah-rumah layak huni bagi masyarakat,” kata Harum usai Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Bank Penyalur Pemberian Pembiayaan Kepemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Terbatas di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (20/8).

Program itu lanjut Harum, sudah ada perusahaan yang melakukan dengan membungun 30 hingga 50 rumah bekerja sama dengan TNI.

“Program ini bisa terus dikembangkan di semua kabupaten dan kota di Kaltim,” harap Harum.

Saat ini, lanjut Gubernur Harum sedang dilakukan pemetaan lokasi akan dibangun rumah layak huni, karena ini bagian program PPM (Program Pengembangan Masyarakat), juga program TSL (Tanggungjawab Sosial Lingkungan), termasuk CSR (corporate social responsibility) perusahaan yang bekerja di wilayah Kaltim.

Gubernur Harum percaya keberhasilan program Gratispol Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah bagi warga Benua Etam, ini sangat bergantung pada kolaborasi dan sinergi.

“Karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan perusahaan, perbankan, pengembang, dan masyarakat adalah kunci agar program ini benar-benar memberikan manfaat besar,” kata Harum.

Menurut Gubernur, sinergi yang sudah terbangun agar dijaga dan ditingkatkan dan mengajak seluruh pemerintah daerah, perbankan, pengembang, maupun masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan program ini.

“Keberhasilan Gratispol akan menjadi keberhasilan kita bersama dalam menciptakan Kalimantan Timur yang lebih adil dan sejahtera,” ungkap Gubernur.(**)

Gratispol Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah: Pemprov Kaltim Tanggung Rp10 Juta

SAMARINDA, MANDAUPOST – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Bank Penyalur Pemberian Pembiayaan Kepemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Terbatas di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (20/8).

Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) Gratispol Biaya Administrasi Perumahan dilakukan oleh Direktur Utama PT BPD Bankaltimtara HM Yamin, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Bambang Indriatmoko, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Didi Rusliadi dan PT Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk Abdul Firman.

Gubernur Harum menegaskan penandatanganan PKS bukan sekedar seremoni, tetapi komitmen nyata menghadirkan kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat kecil.

Pemerintah Provinsi Kaltim lanjut Harum, ingin memastikan kepemilikan rumah lebih mudah, terjangkau, dan inklusif.

“Kita tanggung biaya administrasi senilai Rp10 juta. Kita gratiskan biaya proses kepemilikan rumah bagi masyarakat Kaltim,” sebut Harum.

Biaya administrasi kepemilikan rumah menurut Gubernur, digratiskan (ditanggung) Pemprov Kaltim, sehingga masyarakat hanya menyicil angsuran kredit rumah per bulan.

Disebutkan Harum, saat ini terdata sekitar 177 ribu orang sebagai warga rentan (penghasilan rendah) yang tersebar di kabupaten dan kota di Kaltim.

“Mereka terdiri petani, nelayan juga ojek, bahkan tidak sedikit anggota TNI dan Polri dengan penghasilan terbatas,” ungkap Harum.

Selain ketidak punyaan rumah, Harum juga menyebut ratusan ribu rumah yang ditempati kategori rumah tidak layak huni.

Tercatat sekitar 60 ribu rumah harus dibenahi, juga 250 ribu rumah tidak layak huni.

“Proses administrasi yang akan kita tanggung untuk rumah senilai Rp180 juta hingga Rp190 juta per unit,” tambah Harum.

Penandatanganan PKS hari ini ungkap Harum, sebagai titik awal dimulainya Program Gratispol Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah bagi warga Benua Etam.(**)

Wali Kota Resmikan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Samarinda

SAMARINDA, MANDAUPOST — Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) menggelar pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 24 di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, pada Jumat (15/8).

Acara yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Syaefuddin Zuhri, ini turut dihadiri Wali Kota Samarinda Andi Harun, Ketua DPRD Kota Samarinda, Kapolresta Samarinda, Dandim 0901/Samarinda, Plt. Asisten I, para kepala perangkat daerah terkait, camat se-Kota Samarinda, serta lurah setempat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Andi Harun menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi berlandaskan prinsip keadilan sosial, yaitu memberikan akses pendidikan gratis kepada semua lapisan masyarakat, terutama warga kurang mampu.

“Tujuan utama kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang inklusif dan berkualitas,” ujarnya.

Model pendidikan ini berbasis asrama (boarding school) dengan fasilitas lengkap seperti ruang belajar, tempat tinggal, makan, seragam, serta pendampingan intensif tanpa biaya. Wali Kota menegaskan, konsep ini berbeda dengan Sekolah Rakyat non-asrama yang hanya fokus pada aspek akademis.

“Kita menyediakan pendidikan holistik yang memadukan akademik, pembinaan karakter, keterampilan hidup, serta penanaman nilai-nilai nasionalisme,” ungkapnya.

Kurikulum yang diterapkan menggabungkan kurikulum nasional dengan penguatan karakter, kepemimpinan, serta soft skills seperti kerja tim dan manajemen waktu. Program ini juga melibatkan guru dan relawan pendidikan, termasuk untuk daerah 3T, demi pemerataan kesempatan belajar.

MPLS yang dibuka hari ini menjadi fase awal pembentukan karakter, semangat belajar, dan jiwa kebangsaan siswa. Para peserta didik diajak beradaptasi, merasa aman, dan menanamkan nilai kebersihan, keamanan, serta kepedulian lingkungan.

Wali Kota Andi Harun menegaskan, Sekolah Rakyat Terintegrasi di Samarinda telah dipersiapkan dengan sangat matang, bahkan setara dengan sekolah maju di luar negeri.

“Semua fasilitas lengkap, bahkan melebihi ekspektasi. Terima kasih kepada Presiden Prabowo dan tiga kementerian yang telah mendukung penuh. Pemkot akan tetap memberikan bantuan jika ada kekurangan, karena keberhasilan program ini harus kita dukung bersama, bukan hanya mengandalkan pemerintah pusat,” tutupnya.(**)

Polsek Bontang Selatan Hadirkan Gerakan Pangan Murah

BONTANG, MANDAUPOST – Dalam rangka membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, Polsek Bontang Selatan, Polres Bontang, Polda Kaltim menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Jalan Pelabuhan Tanjung Laut, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Jumat (15/8).

Kegiatan ini dipimpin Kapolsek Bontang Selatan AKP Muhammad Rakib Rais dan dihadiri Waka Polsek Iptu Supriyadi, Kasi Humas Polres Bontang Iptu Dany Purwanto, Bhabinkamtibmas, personel Polsek serta Polres Bontang, dan Bhayangkari Ranting Bontang Selatan. Antusiasme warga terlihat dari ratusan pengunjung yang memanfaatkan kesempatan untuk membeli sembako dengan harga hemat.

Melalui kerja sama dengan Bulog Cabang Bontang, beras premium SPHP dijual seharga Rp60.000 per kemasan 5 kg, lebih murah dibanding harga pasaran. Selain beras, tersedia pula minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, deterjen, serta paket merdeka yang ditawarkan dengan harga khusus oleh Ramayana Kota Bontang.

Kapolres Bontang melalui Kapolsek Bontang Selatan menyampaikan bahwa GPM ini menjadi salah satu wujud nyata kepedulian Polri terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kebutuhan sehari-hari adalah hal mendasar bagi setiap keluarga. Melalui Gerakan Pangan Murah ini, kami ingin meringankan beban warga dan memastikan mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Polri akan terus berupaya hadir, tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pelaksanaan GPM berjalan lancar, aman, dan tertib hingga selesai, disambut positif oleh warga yang berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara rutin.(**)

Scroll to Top