Berita Populer

Berita Terbaru

Sekprov Buka Rekonsiliasi Keuangan dan Aset Triwulan I 2026
Integrasikan Data Perangkat Daerah, Kaltara Percepat Transformasi Digital
Kolaborasi CSR, Gubernur Ajak Perusahaan Bangun Kaltara
Pemprov Sosialisasikan SPMB 2026/2027, Tekankan Transparansi dan Akses Merata
Hadapi Tantangan Zaman, Sekprov Pastikan ASN Pemprov Kaltara Lebih Adaptif dan Inovatif
DPRD Kaltara Bentuk Tim Terpadu Awasi BBM, Antisipasi Penyalahgunaan dan Antrean SPBU

KALTIM

Wiwid Mahendra Jabat Ketua SMSI Kaltim Tanpa Voting

SAMARINDA, MP – Musyawarah Provinsi (Musprov) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalimantan Timur menetapkan kepengurusan baru di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, pada Sabtu (11/5/2025).

Forum ini akhirnya mengukuhkan Wiwid Marhaendra Wijaya sebagai Ketua Umum SMSI Kaltim hasil Musprov tanpa Voting.

Musprov SMSI Kaltim ini diawali dengan acara seremonial pembukaan mulai pukul 09.00 di Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda, yang dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Kaltim, Muhammad Faisal. Ratusan peserta dan tamu undangan, baik dari Pemprov Kaltim, utusan Polda Kaltim, Pemkot/Pemkab se-Kaltim, Ketua PWI Kaltim, dan Pimpinan Organisasi Pers tampak antusias mengikuti prosesi pembukaan tersebut. Dari SMSI Pusat yang hadir adalah Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Yono Hartono dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) H. Makali Kumar, SH.

Dalam sambutan Ketua Umum SMSI yang diwakili oleh Sekjen Makali Kumar SH, disampaikan Musprov II SMSI Kaltim ini adalah agenda rutin 4 tahun sekali untuk kepengurusan SMSI ditingkat Provinsi. Dalam Musprov sesuai Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), serta Panduan Organisas (PO)S SMSI, membahas laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya, memilih pengurus baru dan menyusun program kerja SMSI Kaltim periode 2025-2029.

“Sesuai amanat AD/ART dan PO SMSI, maka dalam Muspro ini, kita kedepankan musyawarah mufakat. Terutama dalam memilih Dewan Pimpinan SMSI Kaltim,” ujar Sekjen Makali Kumar.

Dijelaskan Makali, SMSI yang kini telah beranggotakan 2700 Pimpinan Media Siber / Media Online se-Indonesia, terus menjalin sinergi positif dengan pemerintah dan berbagai elemen masyarakat, termasuk di Kaltim, untuk kemajuan bangsa. Sebagai organisasi pers yang besar di Indonesia, SMSI ikut aktif dibidang Pers, menjadi bagian dari pilar pembangunan maupun demokrasi, demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Usai pembukaan, Sekjen Makali Kumar, langsung melanjutkan untuk memimpin Sidang Pleno Musprov SMSI Kaltim, bersama dua orang pimpinan sidang lainnya, utusan peserta. Sebelum pembahasan tata tertib dan agenda utama Musprov, pimpinan sidang mempersilahkan memberikan kesempatan kepada Wakil Ketum Umum SMSI Pusat, Yono Hartono untuk menyampaikan pengarahan dan amanat Ketua Umum SMSI, Firdaus, agar pelaksanaan musprov mengacu pada AD/ART dan PO SMSI, serta mengedepankan musyawarah mufakat.

Gelaran Musprov berlangsung sejak pagi hingga sore dengan dinamika yang cukup tajam. Empat nama diusulkan sebagai kandidat ketua, yakni Wiwid Marhaendra, Indra Teguh, Yakub Anani, dan Jerin. Namun alih-alih melalui voting, mereka memilih menempuh mekanisme musyawarah mufakat.

Gelaran Musprov berlangsung sejak pagi hingga sore dengan dinamika yang cukup tajam. Empat nama diusulkan sebagai kandidat ketua, yakni Wiwid Marhaendra, Indra Teguh, Yakub Anani, dan Jerin. Namun alih-alih melalui voting, mereka memilih menempuh mekanisme musyawarah mufakat.

“Ini sesuai dengan amanah Kongres yang mengedepankan musyawarah dalam menentukan figur ketua. Dengan catatan, dalam tiga bulan ke depan, kinerja harus efektif dan produktif,” kata Sekretaris Jenderal SMSI Pusat, Makali Kumar, usai memimpin sidang.

Hasil dari kesepakatan itu menetapkan Wiwid sebagai Ketua, Indra Teguh sebagai Ketua Harian, Yakub Anani sebagai Sekretaris, dan Jerin sebagai Bendahara. Makali menegaskan bahwa proses tersebut berlangsung terbuka dan tanpa intervensi.

“Demi Allah, saya tidak pernah mengarahkan siapa pun untuk jadi ketua. Semua murni hasil musyawarah mereka sendiri. Bahkan saat mereka berempat rapat, tidak ada intervensi dari saya,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa pelaksanaan Musprov telah sesuai dengan ketentuan organisasi.

“Dengan dinamika yang sangat hidup, tahapan Musprov telah dilalui sesuai dengan AD/ART serta panduan organisasi. Amanah Kongres telah dijalankan dengan baik,” tandasnya.

Sementara itu, Wiwid menegaskan bahwa pencalonannya bukan atas dasar ambisi pribadi, melainkan dorongan dari kolega seprofesi. Ia bahkan membuka ruang evaluasi jika kinerjanya tak sesuai harapan.

“Saya maju karena memang dorongan dari teman-teman. Ini hanya sementara, tiga bulan ke depan. Saya bisa mundur kapan saja jika pemilik suara meminta dan direstui oleh pengurus pusat,” ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya kerja kolektif dan koordinasi antarpengurus untuk menjalankan organisasi secara efektif.

“Saya tidak bisa bekerja sendiri. Ada tim di belakang saya—bendahara, sekretaris, dan lainnya. Koordinasi menjadi hal utama,” ujarnya.

Wiwid juga menyinggung soal sekretariat organisasi, yang menurutnya harus menjadi bagian dari evaluasi ke depan.

“Selama ini kami manfaatkan fasilitas di PWI Kaltim. Tapi ke depan, sekretariat harus ada. Itu menjadi bagian dari evaluasi tiga bulan ke depan,” jelasnya.

Ketua Panitia Musprov, Jerin, mengapresiasi antusiasme peserta dari seluruh kabupaten/kota se-Kaltim. Ia menilai dinamika yang terjadi sebagai tanda organisasi yang berjalan sehat.

“Meskipun ada dinamika kecil, itu wajar. Justru menunjukkan bahwa organisasi ini hidup,” ujarnya.

Jerin juga mengungkap bahwa Kaltim saat ini ditunjuk sebagai wilayah percontohan pengembangan ekosistem media siber oleh SMSI Pusat.

“Kegiatan ini juga mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk Forkopimda, BPK, Polda, hingga Korem,” pungkasnya. (***)

Wali Kota Berharap Kerukunan dan Kesatuan Tetap Terjaga

BONTANG, MP – Suasana penuh keakraban dalam acara Silaturahmi dan Halal Bihalal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Keluarga Minang (IKM) Kota Bontang menjadi momen penting bagi Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. Di hadapan ratusan warga Minang dan tokoh masyarakat di Gedung Auditorium 3D Wali Kota, Senin (11/5).

Neni tidak hanya menyerukan persatuan, tetapi juga memaparkan serangkaian gebrakan dan rencana ambisius untuk lima tahun ke depan.

Acara yang mengusung tema “Basamo Mangko Manjadi” ini turut dihadiri tokoh penting seperti Ketua Komite 1 DPD RI Andi Sofyan Hasdam, perwakilan Kesbangpol Bontang, pengurus DPD IKM Kaltim dan Sangatta, serta ketua-ketua paguyuban se-Kota Bontang.

Momen ini sekaligus menjadi bentuk sinergi IKM dengan program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang periode 2025-2029.

Dalam sambutannya, Wali Kota Neni Moerniaeni menegaskan visinya menjadikan Bontang sebagai Kota Jasa dan Industri yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan sebagai daerah mitra Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, yang paling mencuri perhatian adalah paparan detail mengenai program-program pro-rakyat dan proyek infrastruktur besar.

Neni mengumumkan komitmen kuat pemerintahannya di bidang pendidikan. Bantuan seragam, sepatu, tas, hingga buku gratis akan diberikan kepada pelajar SD, SMP, hingga SMA/SMK yang bekerja sama dengan Pemprov Kaltim, bahkan menyentuh anak-anak TK/PAUD. Program ini melibatkan 165 penjahit lokal, memberdayakan ekonomi setempat. Bantuan juga menyasar para mahasiswa.

“Pemerintah Kota Bontang telah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, seperti STITSyam, STITEK, dan STTIB, untuk membantu biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) mahasiswa,” ungkap Neni.

Bahkan, untuk sekitar 850 mahasiswa Universitas Terbuka, Pemkot akan menanggung penuh biaya UKT mereka.

“Pemerintah Kota Bontang juga menyiapkan beasiswa untuk 2.000 mahasiswa sebesar kurang lebih 21 miliar rupiah,” tambahnya, disambut antusias hadirin.

Program “Wajar 19-21” (Wajib Belajar pukul 19.00-21.00) juga digaungkan untuk meningkatkan kualitas belajar anak.

Di sektor pembangunan, Neni tak kalah ambisius. Rencana pembangunan sirkuit balap di Bontang Lestari dan upaya menarik investor untuk membangun hotel bintang 4 menjadi prioritas untuk menunjang event besar dan status Bontang sebagai penyangga IKN.

“Nanti di 2026 pemerintah akan Membangun urban tourism dengan membenahi Masjid Terapung, juga jalan lingkar dari Selambai ke Tanjung Limau, Bontang Kuala hingga Tanjung Laut dan Berebas Pantai,” jelas Neni.

Pembangunan folder penanggulangan banjir di Tanjung Laut Indah dan Kanaan dengan bantuan APBD Provinsi Kaltim, serta mewujudkan smart city juga masuk dalam agenda.

Di tengah paparan program, Neni secara khusus berpesan kepada keluarga besar IKM untuk menjaga persatuan dan kerukunan.

“Tetap bersatu dan tidak terpecah belah,” pesannya, senada dengan imbauan Andi Sofyan Hasdam untuk saling memaafkan pasca dinamika sosial politik.

Ia berharap IKM dan seluruh masyarakat Minang di Bontang dapat berpartisipasi aktif mendukung program pemerintah demi mewujudkan Bontang yang lebih maju, sejahtera, dan harmonis. (**)

Jaga Stabilitas Keamanan dan Investasi, Pemprov Kaltim Tegas Hadapi Ormas Terafiliasi Premanisme

SAMARINDA, MP – Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud (Harum) bersama Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto melakukan Rapat Monitoring Penanganan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terafiliasi dengan premanisme, di Ruang Rapat Bina Bangsa, Kantor Gubernur Kaltim, Minggu (11/5/2025).

Rapat strategis ini digelar sebagai upaya konkret menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kalimantan Timur, terlebih menjelang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat penting, antara lain Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim Sufian Agus, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar, perwakilan Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Kaltim, tim transisi Gubernur Kaltim, unsur Forkopimda, tokoh agama, adat, masyarakat, serta perwakilan ormas se-Kalimantan Timur.

Gubernur Harum menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan, bukan justru menjadi sumber keresahan sosial melalui praktik-praktik premanisme.

“Sebagaimana kita ketahui, Kalimantan Timur kini menjadi pusat perhatian nasional karena penetapan sebagian wilayahnya sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara. Ini membawa konsekuensi besar bagi kita semua untuk memastikan stabilitas keamanan, keteraturan sosial, dan kepastian hukum tetap terjaga dengan baik,” ujar pria kelahiran Balikpapan tersebut.

Ia juga menambahkan, terdapat dinamika sosial yang menunjukkan indikasi penyimpangan dalam aktivitas beberapa ormas, yang tidak jarang terlibat dalam tindakan premanisme. Hal ini, menurutnya, bukan hanya meresahkan masyarakat tetapi juga merusak citra daerah dan menurunkan tingkat kepercayaan investor.

“Keadaan ini tidak bisa kita biarkan. Kita harus bertindak bersama, secara terpadu, tegas, namun tetap berlandaskan hukum dan keadilan,” tegasnya.

Gubernur Harum menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas inisiatif strategis dari Kemenko Polhukam yang telah memfasilitasi forum strategis ini.

“Forum ini menjadi momentum konsolidasi dan sinergi antara seluruh unsur, baik TNI, Polri, kejaksaan, intelijen, pemerintah daerah maupun masyarakat sipil, dalam menyusun langkah-langkah penanganan yang tepat sasaran, terukur, dan berkeadilan,” tambahnya.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan plakat dan cinderamata, serta dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang dimoderatori langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim, Sufian Agus.

Dalam sesi tersebut, berbagai ormas diberi ruang untuk menyampaikan pandangan serta berdialog terkait peran strategis mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah.(*”)

Menteri Sosial Targetkan Lima Sekolah Rakyat Beroperasi di Kaltim Tahun Ini

SAMARINDA,  MP – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menargetkan 5 (lima) Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur bisa dipersiapkan dan mulai berjalan tahun ini.

Dua di antaranya diusulkan berlokasi di SMAN 16 Samarinda dan SMA Melati Samarinda. Kedua sekolah tersebut akan melalui proses survei terlebih dahulu untuk menilai kelayakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat.

Hal tersebut disampaikan Gus Ipul (sapaan akrab) usai dialog pilar-pilar sosial di Gedung Olah Bebaya, Komplek Rumah Jabatan Gubernur pada Sabtu (10/5/2025).

Menurutnya, Kementerian Sosial telah menerima hampir 300 usulan Sekolah Rakyat dari berbagai daerah di Indonesia. Namun, hanya sekitar 100 titik yang benar-benar siap digunakan. Dari jumlah tersebut, 53 lokasi telah dinyatakan layak dan siap beroperasi mulai Juli 2025, termasuk beberapa lokasi di Kaltim.

“Jadi, yang menentukan layak tidaknya itu adalah Kementerian PU. Kita dorong agar di Kaltim ada lima sekolah rakyat yang siap dimulai tahun ini. Gubernurnya semangat, kita semangat. Sudah mendapat restu dari Pak Gubernur, tinggal menunggu hasil survei,” ujarnya.

Program Sekolah Rakyat dikhususkan untuk anak-anak dari desil 1 dan 2, yaitu kelompok warga paling miskin. Sekolah ini menyediakan fasilitas pendidikan, penginapan, makan hingga alat belajar secara gratis. 

Untuk tingkat SD, SMP, hingga SMA dengan sistem asrama penuh dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Semua pembiayaan program itu berasal dari APBN.

“Semua sesuai arahan Presiden, semua dana dari APBN. Gedung dibangun oleh PUPR dan BUMN, makanan disiapkan oleh Badan Gizi Nasional. Satu Sekolah Rakyat bisa menampung 1.000 siswa SD, SMP dan SMA,” jelasnya. 

Lebih lanjut, dirinya menuturkan di Sekolah  Rakyat, anak-anak akan dibina sesuai dengan kondisi psikologis, sosial dan minat belajarnya. 

Adapun Proses rekrutmen siswa tidak menggunakan sistem seleksi terbuka, melainkan berbasis pada pendataan keluarga miskin. 

“Datangi rumahnya, dalami masalahnya  dan pastikan benar-benar layak untuk bersekolah di Sekolah Rakyat,” tegas Gus Ipul.

Untuk diketahui, beberapa titik lokasi rencana Sekolah Rakyat di Kaltim yakni, SMA 16 dan SMA Melati (Samarinda), Bukit Biru (Tenggarong/Kukar), Gunung Tabur (Berau) dan di Lawe-Lawe (Penajam Paser Utara). (**)

Wagub Ingkong Gelar Exit Meeting Bersama BPK RI Perwakilan Kaltara

TANJUNG SELOR, MP – Bertempat di ruang rapat kerjanya, Wakil Gubenur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si menyambut kedatangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kaltara.

Kedatangan BPK-RI Perwakilan Kaltara pada Jumat (9/5/25) sore tersebut dalam rangka kegiatan Exit Meeting, ini disambut baik Wagub Ingkong juga turut didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos.,M.Si dan Asisten Bidang Administrasi Umum, Pollymaart Sijabat, SKM.,M.AP beserta jajaran kepala perangkat daerah.

Wagub Ingkong dalam arahannya mengucapkan terima kasih atas setiap saran, masukan maupun rekomendasi yang disampaikan oleh Tim BPK-RI Perwakilan Kaltara, tentunya akan segera ditindak lanjuti bersama perangkat daerah terkait.

“Harapan kita juga bisa kerja sama untuk evaluasi tindak lanjut agar segera selesaikan,” kata Wagub Ingkong.

Bebernya, Exit Meeting bersama BPK-RI Perwakilan Kaltara ini adalah salah salah satu prosedur BPK untuk menyerahkan laporannya pemeriksaan yang sifatnya masih produktif dan belum menjadi produk BPK.

Tambahnya, melalui prosedur laporan BPK ini nantinya dapat diberikan tanggapan dan klarifikasi yang disertai bukti pendukung.

Karenanya, ia menginstruksikan para kepala OPD dapat menanggapi serius saran dan rekomendasi BPK-RI Perwakilan Kaltara, dan memanfaatkan waktu yang ada mendiskusikan penjelasan hasil laporan sebelum Exit Plan dan penyerahan tanggal 27 Mei mendatang.

“Kepada kepala OPD maupun biro, saya harap keseriusan dan kesungguhan kita untuk merespon cacatan ini. Gunakan kesempatan yang singkat ini untuk kita menjelaskan dan klarifikasi persoalan ini,” jelas Wagub Ingkong.

Sementara itu, kepala BPK RI Perwakilan Kaltara Dwi Sabardiana mengatakan, penyerahan ini masih sifatnya sementara, serta masih bisa di komunikasikan dan diskusikan.

“Kami mohon jajaran bapak bisa menyediakan waktu untuk berdiskusi dengan kami sekaligus melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi penjelasan ataupun yang masih kami perlukan,” pungkasnya. (dkisp)

Pemkot Balikpapan Pamerkan Produk Unggulan di Indonesia City Expo

BALIKPAPAN, MP – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan turut ambil bagian dalam agenda Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2025 dengan ikut serta dalam ajang pameran Indonesia City Expo yang berlangsung di Grand City Convention Hall, Surabaya, pada Kamis (8/5/2025). 

Berlangsung mulai 8 hingga 10 Mei 2025, stan Pemkot Balikpapan menampilkan beragam produk unggulan daerah, mulai dari produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), olahan pangan, minuman tradisional, pernak-pernik manik khas, batu akik lokal, berbagai hasil kriya, hingga fashion yang mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat Kota Balikpapan.

Sebagai komitmen Pemkot Balikpapan untuk memberdayakan usaha mikro lokal, produk-produk yang dibawa merupakan produk unggulan dari UMKM Binaan Kota Balikpapan.

Keikutsertaan ini menjadi salah satu upaya Pemkot Balikpapan dalam mempromosikan potensi ekonomi kreatif daerah serta mendorong pelaku UMKM agar bisa dikenal lebih luas di kancah nasional. Stan Balikpapan mendapat perhatian pengunjung berkat tampilan yang menarik serta keunikan produk yang ditawarkan.

Kepala Bidang Industri Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (DKUMKP) Kota Balikpapan, Indira Purnama Jaya mengatakan, keikutsertaan Pemkot Balikpapan pada pameran ICE 2025 ini adalah untuk memperkenalkan produk-produk Unggulan Kota Balikpapan sehingga lebih dikenal luas di tingkat nasional.

“melalui Indonesia City Expo, UMKM kami dapat belajar dan melihat perkembangan produk-produk dari kota lain yang dapat diambil manfaatnya untuk mengembangkan produk dan usaha mereka kedepannya,” ujar Indira.

Indira juga mengatakan, dengan turut sertanya Pemkot Balikpapan dalam pameran juga diharapkan dapat terjalin kontak bisnis UMKM antardaerah, serta pembeli dari luar daerah hingga dan terus berkesinambungan.

“Melalui Indonesia City Expo, kami ingin memperkenalkan kekayaan lokal Balikpapan sekaligus membuka peluang kerja sama dan jejaring antardaerah,” ujar salah satu perwakilan Pemkot Balikpapan di lokasi acara.

Indonesia City Expo sendiri merupakan bagian dari rangkaian Munas APEKSI VII yang mempertemukan berbagai pemerintah kota di seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, pengalaman, serta memamerkan potensi unggulan daerah masing-masing.

Acara ini diikuti oleh 180 peserta pameran yang berasal dari 98 kota di Indonesia, BUMN, UMKM, mitra pembangunan, dan kelompok seni. Pembukaan ICE dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, serta sejumlah wali kota dari berbagai daerah.

Wamendagri Bima Arya menyampaikan bahwa ada tiga hal yang selalu ditunggu dalam Musyawarah Nasional APEKSI, yaitu pemilihan Ketua APEKSI dan rekomendasi-rekomendasinya, pawai budaya, dan ICE.

“Dalam ICE terdapat pertarungan adu gagasan, kecerdasan dan kreativitas wali kota melalui stan yang yang ditampilkan,” kata Bima Arya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berharap ICE bisa menjadi ajang kerja sama antarkota sekaligus sarana city branding.

“Semoga pameran ini bisa memberikan dan mewujudkan, bahwa kota-kota di Indonesia memiliki kelebihan dan keunggulan yang bisa dicontoh oleh daerah lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam menambahkan bahwa ICE juga dihadiri mitra pembangunan dari luar negeri, sebagai upaya untuk menginternasionalisasi kegiatan APEKSI. Setelah pembukaan, rombongan pejabat mengunjungi sejumlah stan peserta. (diskominfo/arh)

Wawali Agus Haris Buka Turnamen Pickleball, Dorong Sportivitas dan Promosi Kota

BONTANG, MP – Pemerintah Kota Bontang kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan sektor olahraga dan promosi kota melalui pelaksanaan Turnamen Pickleball Bontang Open 2025, yang secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, pada Sabtu, 10 Mei 2025 di Lapangan Tenis Wali Kota, Jalan Awang Long.

Dalam sambutannya, Agus Haris menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang rekreasi dan hiburan bagi masyarakat. Selain itu, turnamen ini diharapkan mampu meningkatkan suasana hati dan menurunkan tingkat stres masyarakat melalui aktivitas fisik yang menyenangkan.

“Ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Bontang melalui Dispopar untuk memberikan kesempatan kepada para pemain untuk berkompetisi, bersenang-senang, dan menikmati olahraga. Jangan lupa pula untuk mencicipi jajanan dan kuliner khas Bontang,” ucapnya.

Hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, yang juga menjabat sebagai Ketua Indonesia Pickleball Federation (IPF) Kalimantan Timur periode 2025–2029, Ketua IPF Kota Bontang, serta jajaran penyelenggara dari Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Kota Bontang.

Turnamen ini diikuti oleh 695 peserta dari berbagai kategori umur dan kelompok, mencakup peserta lokal dari kabupaten/kota di Kalimantan Timur, serta peserta dari luar daerah seperti Sulawesi Selatan, Surabaya, dan Bali. Bahkan, beberapa atlet berasal dari mancanegara, seperti Kanada dan Amerika Serikat.

Turnamen ini sebagai bagian dari program peningkatan daya saing olahraga dan pembinaan prestasi di tingkat provinsi. Lebih jauh, Agus Haris menyebut bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang terpilih periode 2025–2030, yang menitikberatkan pada penguatan kesehatan mental dan pengembangan olahraga masyarakat.

“Melalui ajang ini, kita berharap muncul atlet-atlet potensial yang kelak mampu mengharumkan nama Kota Bontang di tingkat nasional maupun internasional. Lebih dari itu, kita ingin menanamkan nilai-nilai sportivitas yang kokoh di tengah masyarakat,” pungkasnya. (**) 

Diskusi Bersama Menteri PPPA: Bontang Tawarkan Solusi Nyata Cegah KDRT

BONTANG, MP – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menghadiri pertemuan dan diskusi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Sabtu (10/5/2025).

Kegiatan ini membahas pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Pertemuan turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud, beserta jajaran pejabat Kementerian PPPA dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim.

Sebagai langkah konkret, Wali Kota Bontang mengusulkan beberapa strategi penanganan jangka panjang, yakni:

1. Integrasi pendidikan keluarga dan pengasuhan dalam kurikulum usia dini,

2. Pelaksanaan kelas manajemen emosi bagi anak dan remaja,

3. Penguatan dan pengembangan lembaga pengasuhan anak (daycare) yang ramah anak dan keluarga.

Selain itu, ia juga memaparkan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Bontang yaitu “Tengok Tetangga”, yang dilaksanakan oleh PPATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat).

Program ini terbukti efektif dalam menurunkan angka kekerasan, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta menekan prevalensi stunting melalui pendekatan komunitas dan gotong royong.

Menutup pernyataannya, Bunda Neni menyampaikan harapan besar agar pemerintah pusat dapat meningkatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Menurutnya, tambahan dana tersebut sangat krusial untuk memperkuat daya dukung daerah dalam menjalankan program advokasi dan pendampingan korban kekerasan.

“Jika DAK dapat ditingkatkan, maka pemerintah daerah akan memiliki kapasitas yang lebih besar dalam menciptakan sistem perlindungan yang inklusif dan berkelanjutan bagi perempuan dan anak,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Bontang hadir didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Lukman, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Eddy Forestwanto, beserta jajaran. (**)

Empat Kecamat di Berau Terendam, Aktivitas Warga Lumpuh

BERAU, MP – Sudah sepekan ini, 17 wilayah perkampungan dari 4 Kecamatan di Kabupatan Berau, Kalimantan Timur dilanda banjir besar setinggi 3 meter hasil luapan sungai Kelay.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau, ada sebanyak 3.993 kepala keluarga yang terdampak banjir mengakibatkan aktivitas warga lumpuh. Warga yang terdampak kini memilih mengungsi sementara ke tempat keluarga yang aman dari banjir.

BPBD Berau juga telah mendirikan posko banjir di masing-masing lokasi banjir dan menyiagakan personel untuk melakukan pengawasan. Empat Kecamatan dan 17 Perkampungan yang terdampak banjir diantaranya:

  1. Kecamatan Sambaliung:
  2. Kampung Tumbit Dayak
  3. Kampung Inaran
  4. Kampung Bena Baru
  5. Kampung Long Lanuk
  6. Kampung Pegat Bukur
  7. Kampung Rantau Panjang
  8. Kampung Suaran

  1. Kecamatan Teluk Bayur:
  2. Kampung Labanan Makarti
  3. Kampung Tumbit Melayu

  1. Kecamatan Kelay:
  2. Kampung Panaan
  3. Kampung Mapulu
  4. Kampung Merasa
  5. Kampung Merabu
  6. Kampung Long Keluh
  7. Kampung Long Duhung
  8. Kampung Long Suluy

  1. Kecamatan Segah
  2. Kampung Siduung Indah

Bupati Berau, Sri Juniarsih berkeliling ke tiap lokasi meninjau banjir sekaligus menyerahkan bantuan.

“Bantuan sembako, obat-obatan, air bersih dan keperluan lainnya telah disalurkan warga yang terdampak banjir”, ujar Sri Juniarsih, Jumat, (09/05).

Hingga saat ini, Bupati Sri juga berjanji akan segera memberikan solusi untuk mengatasi banjir ini dengan melakukan peningkatan jalan dan membangun gorong-gorong saluran air tahun ini.

“Kami sudah menyerahkan bantuan kepada korban banjir dan sekaligus meninjau titik-titik banjir pada hari ini. Untuk kedepan kami akan menganggarkan di anggaran ABT tahun 2025 ini, akan dilakukan peningkatan jalan dan pembuatan gotong-gorong-gorong saluran air”, pungkasnya. (rza/red)

Rahmad Mas’ud Dukung Sinergi Visi Misi Pusat dan Daerah

BALIKPAPAN, MP – Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, turut ambil bagian dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2025 yang berlangsung di Grand City Convention Hall, Surabaya, pada Kamis (8/5/2025).

Dengan mengusung tema “Dari Apeksi untuk Negeri”, Munas ini menjadi ajang strategis guna memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan yang berkesinambungan.

Acara pembukaan Munas VII ditandai dengan prosesi simbolik berupa pemukulan alat musik tradisional tambora oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, didampingi oleh Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Eri Cahyadi. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Eksekutif Apeksi Alwis Rustam, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, serta 98 wali kota dari seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya sebagai tuan rumah, Eri Cahyadi menyampaikan nilai kebersamaan harus menjadi fondasi utama dalam membangun kesetaraan antarkota. Ia menekankan bahwa tidak seharusnya ada kesenjangan antara kota yang berkembang pesat dengan yang tertinggal.

Dirinya mendorong seluruh kepala daerah untuk saling mendukung, bukan saling bersaing, demi menciptakan pemerintahan yang harmonis dan selaras dengan arah kebijakan nasional.

“Jadi bukan siapa yang terbaik, bukan mengatakan siapa yang paling harus jadi nomor satu, karena Apeksi ini menjadi satu kekuatan kebersamaan,” tambahnya.

Eri juga menegaskan pentingnya menyelaraskan arah pembangunan kota dengan visi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Salah satu tujuan utama Munas tahun ini adalah menyinergikan program daerah dengan kebijakan nasional, sebagai contoh, prioritas nasional seperti pengentasan stunting yang wajib diimplementasikan oleh para kepala daerah secara konkret, sehingga visi misi dan cita presiden untuk Indonesia dapat terlaksana.

“Setiap wali kota memiliki visi dan misi, maka visi dan misi kita harus sama dengan visi misi Bapak Presiden. Kita memiliki RPJMD, maka RPJMD kita itu adalah RPJMD yang terus menguatkan visi misi presiden yang dituangkan dalam RPJMN,” paparnya.(**)

Scroll to Top