Berita Populer

Berita Terbaru

Hadapi Tantangan Zaman, Sekprov Pastikan ASN Pemprov Kaltara Lebih Adaptif dan Inovatif
DPRD Kaltara Bentuk Tim Terpadu Awasi BBM, Antisipasi Penyalahgunaan dan Antrean SPBU
Sekprov Dorong ASN Tingkatkan Pelayanan Publik
Lahan Dibakar di Siang Hari, Api Nyaris Merambat ke Permukiman Warga di Tana Tidung
Di Halalbihalal IKAT, Sekda Ajak Masyarakat Jaga Harmoni
Ratusan Pelajar Meriahkan Lomba Olahraga Tradisional PKD Bulungan 2026

KALTIM

Amankan PSU Pilkada Mahakam Ulu, Satbrimob Polda Kaltim Gelar Patroli Skala Besar Bersama TNI

MAHAKAM ULU, mandaupost — Dalam rangka memastikan kelancaran dan keamanan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu, Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur menggelar patroli skala besar bersama jajaran TNI dan instansi pengamanan lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan secara menyeluruh ini menyasar wilayah-wilayah rawan serta titik strategis di seluruh penjuru Mahakam Ulu, Sabtu (24/05/2025).

Dansat Brimob Polda Kaltim, Kombes Pol Andy Rifai, menegaskan, patroli dilaksanakan dengan pendekatan terintegrasi dan koordinasi lintas sektor, mencakup pengawasan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), jalur distribusi logistik, serta area publik yang dinilai berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Kehadiran aparat gabungan di lapangan menjadi wujud kesiapsiagaan dalam menjaga stabilitas selama proses demokrasi berlangsung.

“Komitmen kami dalam menciptakan situasi yang kondusif dan aman. Kami telah mengerahkan personel dan sarana terbaik untuk menjamin PSU berlangsung damai dan tertib. Segala bentuk gangguan akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kombes Andy Rifai menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan selama PSU. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta menjaga persatuan serta menggunakan hak pilih secara bijak dan bertanggung jawab.

“Kami harap tidak ada yang terprovokasi oleh isu yang menyesatkan. Mari sukseskan PSU ini sebagai bagian dari pesta demokrasi yang sehat dan damai,” imbuhnya.

Tak hanya patroli fisik, langkah preventif juga dilakukan melalui edukasi langsung ke masyarakat. Satbrimob Polda Kaltim menyampaikan imbauan kamtibmas dan sosialisasi tata cara pelaksanaan PSU, guna mencegah kesalahpahaman dan menciptakan suasana yang tertib dan terkendali.

Operasi ini mencerminkan sinergi kuat antara Polri, TNI, penyelenggara pemilu, serta masyarakat. Seluruh pihak diharapkan dapat berperan aktif demi terwujudnya proses pemungutan suara yang demokratis, aman, dan menghasilkan pemimpin daerah yang legitimate serta dapat diterima seluruh lapisan masyarakat Mahakam Ulu.(**)

Dosen UT, Andi Harun Sampaikan Mata Kuliah PIH

SAMARINDA, mandaupost – Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun kembali menjalankan rutinitasnya sebagai dosen mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PIH). Pada pertemuan pekan ini, Sabtu (24/05/2025) siang,

Andi Harun menyampaikan materi mendalam mengenai jenis-jenis kekosongan hukum, dampak yang ditimbulkan, serta dasar-dasar pembentukan hukum kepada mahasiswa Universitas Terbuka (UT) Samarinda.

Selain diikuti oleh para mahasiswa dan mahasiswi UT, perkuliahan ini juga dihadiri sejumlah pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang ingin memperluas wawasan serta pemahaman mereka tentang ilmu hukum.

Kehadiran pegawai Pemkot Samarinda, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, bersifat sukarela. Meskipun kegiatan ini berlangsung pada hari libur kerja, tidak sedikit pegawai yang antusias mengikuti perkuliahan tersebut.

Sebagai pengajar, Andi Harun menaruh harapan besar agar ilmu yang disampaikan dapat dipahami dan dihayati oleh para mahasiswa. Ia menekankan bahwa pemahaman terhadap hukum sangat penting, baik dalam dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari.

Khusus untuk pegawai pemerintah, ia menegaskan pentingnya memiliki pengetahuan dasar tentang hukum, terutama yang berkaitan dengan bidang tugas di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. Menurutnya, meskipun tidak harus menguasai secara menyeluruh, minimal para pegawai mengetahui dan memahami prinsip-prinsip dasarnya.

Penyampaian materi dilakukan dengan gaya yang serius namun tetap diselingi canda ringan, menciptakan suasana perkuliahan yang santai dan menyenangkan. Andi Harun pun sempat berseloroh bahwa ia memahami jam kuliah siang sering kali membuat peserta mengantuk, karena bertepatan dengan waktu istirahat.

Dengan pendekatan yang komunikatif dan menyenangkan, materi yang disampaikan terasa lebih mudah dipahami, membuat perkuliahan hari itu berjalan lancar dan penuh antusiasme.(**)

Pengedar di Bontang Ditangkap Saat Serahkan Sabu ke Intel Polisi

BONTANG, mandaupost – Upaya Polres Bontang dalam memberantas peredaran narkotika kembali membuahkan hasil. Dalam rentang waktu yang sama, Jumat (23/05/2025).

Tiga orang pria terduga pengedar narkotika jenis sabu berhasil diringkus di lokasi berbeda oleh jajaran Sat Resnarkoba Polres Bontang dan Unit Reskrim Polsek Bontang Selatan.

Penangkapan pertama dilakukan terhadap pria berinisial MSAK (32) di Jln. Selat Karimata 2 RT 26, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan. Ia tertangkap tangan menyerahkan dua bungkus sabu kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli.

Penangkapan berlangsung sekitar pukul 17.30 Wita dan dilakukan tanpa perlawanan. Dari penggeledahan di lokasi, polisi menyita sabu seberat 2,55 gram, alat hisap (bong), plastik klip, sedotan modifikasi, satu unit handphone, dan uang tunai Rp450.000.

Selanjutnya, pada malam harinya sekitar pukul 21.25 Wita, Tim Sat Resnarkoba Polres Bontang mengamankan pria berinisial MS (39) di kawasan Jl. Raden Patah RT.01, Kelurahan Berbas Pantai. Penangkapan bermula dari laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut.

Saat dihentikan oleh petugas, MS mencoba membuang satu bungkus plastik bening berisi sabu seberat 0,37 gram. Ia juga kedapatan membawa satu unit handphone android yang diduga digunakan dalam transaksi. Dari keterangan awal, Ms mengaku mendapatkan sabu dari seseorang berinisial IG.

Berbekal informasi tersebut, petugas kemudian melakukan pengembangan dan menangkap MT (40), warga Tanjung Laut, di rumah kontrakannya di Kelurahan Berbas Pantai. Dalam penggeledahan, ditemukan 15 bungkus plastik bening berisi sabu seberat total 5,62 gram yang disembunyikan di dalam panci listrik dan sebuah helm hitam. Selain itu, turut diamankan satu unit handphone dan uang tunai sebesar Rp700.000 yang diduga hasil transaksi.(**)

Berau Pertahankan Opini WTP ke-8 Kali Berturut turut dari BPK RI

BERAU, mandaupost – Kabupaten Berau kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Timur.

 

 

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, Kepada Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, dan Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto, dalam acara resmi di Auditorium Nusantara, Gedung BPK RI Perwakilan Kaltim, Samarinda, Jumat (23/5).

 

 

Capaian ini menjadi opini WTP ke-12 yang diraih Kabupaten Berau, dan ke 8 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2017.

 

 

Turut hadir dalam kesempatan tersebut wakil Bupati Berau Gamalis,Sekretaris Daerah Kabupaten Berau Muhammad Said, Kepala Inspektorat Berau, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Kehadiran jajaran ini menunjukkan kekompakan dan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

 

 

Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, menyampaikan apresiasinya atas komitmen pemerintah daerah yang mendukung kelancaran proses pemeriksaan. Ia juga mengingatkan bahwa meski opini WTP diraih, terdapat beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti. “Laporan hasil pemeriksaan disampaikan tepat waktu, dan kami berterima kasih atas dukungan Kepala daerah serta DPRD. Beberapa rekomendasi kami harap menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.

 

 

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, dalam keterangannya, menyampaikan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP ini adalah hasil dari komitmen bersama seluruh unsur pemerintah daerah yang terus bekerja keras dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

 

 

“Ini adalah buah dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas seluruh perangkat daerah. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menunjukkan integritas, sinergi, dan profesionalisme,” ucap Bupati.

 

 

Ia menambahkan bahwa WTP bukan hanya simbol keberhasilan administratif, tetapi bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat.

 

 

“Capaian ini bukan akhir, melainkan menjadi tolok ukur untuk terus memperbaiki diri. Kami tidak boleh lengah. Rekomendasi dari BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai wujud komitmen kami terhadap tata kelola yang bersih dan berorientasi pelayanan publik,” tegasnya.

 

 

Sementara itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis, menambahkan bahwa capaian opini WTP ini tidak boleh membuat jajaran pemerintah daerah lengah. “Ini adalah hasil kerja bersama yang patut disyukuri, namun sekaligus menjadi tantangan untuk terus memperbaiki diri. Kami di jajaran pimpinan daerah akan terus memperkuat pengawasan dan pembinaan ke seluruh OPD,” kata Gamalis.

 

 

Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto, juga menyampaikan apresiasi dan menegaskan komitmen legislatif dalam mengawal pengelolaan anggaran. Ia menyebut opini WTP sebagai simbol kepercayaan publik yang harus dijaga. “DPRD akan terus mendukung dan memastikan bahwa rekomendasi dari BPK ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh OPD,” tegasnya.

 

 

Selain Kabupaten Berau, BPK RI Perwakilan Kaltim juga menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada kepala daerah dan ketua DPRD dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.(**)

Wabup Mahyunadi Tekankan Transparansi dan Sinergitas dengan JMSI

SANGATTA, mandaupost – Pengurus Cabang Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kutai Timur (Kutim) periode 2025-2030 resmi dilantik. Kegiatan ini  dilakukan di Hotel Royal Victoria Sangatta, jumat (23/5/2025) siang.

JMSI Kutim dinakhkodai oleh Fantriansyah, dengan sekretaris Muhammad Ardhan serta Bendahara Furjianto ini dikukuhkan langsung oleh ketua JMSI Provinsi Kaltim Mohammad Sukri..

Hadir dalam acara pelantikan, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, Anggota DPRD Kutim Akbar Tanjung, perwakilan Forkopimda, Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Staper Lisa Komentin, Pengurus JMSI Kaltim dan Kukar, Ketua PWI Kutim Dedy, Ketua AJKT Raymon Chauda serta undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Wabup Kutim Mahyunadi merasa senang, karena di Kutim Kembali terbentuk organisasi jurnalistik yaitu JMSI. Terkait tema yang diusung yaitu “Menguatkan Sinergi Media Siber Profesional, Ber Integritas dan Mendorong Transparasi Pembangunan Daerah Untuk Kutim Hebat.” Dirinya menyebut ada dua hal penting Sinergi dan Transparansi.

“Kami Pemkab Kutim akan transparansi kepada seluruh masyarakat Kutim. Kenapa perlu transparansi karena kita butuh dukungan masyarakat dalam melakukan pembangunan,” ujar Wabup Mahyunadi.

Lebih lanjut ia menyebut, wujud transparansi pemerintah itu harus betul-betul didukung oleh penggiat media, termasuk media yang tergabung di JMSI ini. “Jangan pemerintah saja yang transparan tapi insan media tidak transparan karena ada kepentingan. Makanya kita kencangkan sinergitas bersama,” harapnya.

Terakhir Wabup Kuti mini berharap JMSI yang baru saja dilantik ini bisa membawa kemajuan bagi anggotanya dan bisa membawa kemajuan bagi Kutim.

Ketua JMSI Kutim terpilih Fantriansyah i mengatakan perusahaan pers yang tergabung di JMSI kutim akan didorong menjadi media yang profesional, agar perusahaannya terverifikasi dan terdaftar di Dewan Pers.

Dirinya menambahkan media siber dapat menjadi jendela dunia bagi masyarakat, menyebarkan informasi yang akurat dan objektif, serta berperan dalam mengontrol pemerintah.

“Saya berharap agar anggota JMSI Kutim dapat terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam menyajikan informasi. Mari kita jaga etika jurnalistik, bertanggung jawab dalam menyajikan berita, dan selalu berupaya untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Ifan panggilan akrabnya.

Sementara itu, Ketua JMSI Kaltim Mohammad Sukri usai melantik kepengurusan asosiasi ini berpesan agar JMSI Kutim terus bersinergi dan mempererat hubungan baik dengan masyarakat maupun pemerintahan. Menurut Sukri tidak ada salahnya media siber  yang tergabung dalam JMSI Kutim ikut berpartisipasi mempublikasikan informasi pembangunan daerah yang positif.

“Tidak ada salahnya kita memberikan kritikan yang membangun, serta memberitakan hal-hal baik demi mendukung pembangunan daerah,” ucap Sukri.(**)

Raih WTP, Bupati Ardiansyah Minta seluruh PD Segera Tindaklajuti Rekomendasi BPK

SANGATTA, mandaupost – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menyebut, raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) tidak menjadi tujuan akhir dari sebuah proses. Melainkan awal dari perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

 

“Hasil ini (WTP) tidak boleh membuat kita lengah, saya minta seluruh Perangkat Daerah (PD) segera tindak lanjuti rekomendasi yang sudah disampaikan oleh BPK,” tegas Bupati Ardiansyaht.Jumat, (23/5/2025).

 

 

Penegasan  orang nomor satu di Kutim tersebut, menjadi bentuk respon cepat untuk bisa sesegera mungkin melakukan perbaikan serta melengkapi kekurangan berdasarkan arahan serta rekomendasi atas LHP yang disampaikan oleh BPK RI sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

 

“Jika melihat tenggat waktu, kita hanya memiliki 60 hari sejak diterimanya LHP. Saya memerintahkan semua PD terkait untuk segera menindaklanjutinya. Jangan sampai terlambat. Dan saya juga meminta agar Inspektorat Wilayah melakukan review internal untuk memudahkan koordinasi antara Perangkat Daerah,” ujarnya.(**)

Kaltim Raih SPM Awards 2025, Gubernur Harum: Kedepan Akan Lebih Dahsyat Lagi

JAKARTA, MP – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menerima SPM Awards 2025 untuk kategori Provinsi Teraktif dalam Pembinaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota di Daerah, dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penghargaan diserahkan langsung Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud (Harum) pada Penganugerahan SPM Awards 2025 di Gedung Serbaguna Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Jumat (23/5/2025).

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan SPM enam pelayanan dasar harus dipahami betul filosofinya oleh kepala daerah. Karena, suatu negara ada syaratnya empat poin, yaitu pemerintah, rakyat, wilayah pemerintahan dan pengakuan negara lain. Untuk pemerintah dan rakyat ini saling keterkaitan. Karena jika pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan dasar bagi rakyatnya, maka rakyat berhak memutus kontrak dengan pemerintah.

“SPM untuk enam pelayanan dasar kepada rakyat adalah wajib muakkad. Banyak kepala daerah baru yang belum paham benar apa itu standar pelayanan minimal. Tapi ada juga kepala daerah baru yang paham karena memang sering berhubungan dengan daerah, seperti Gubernur Kaltim Pak Rudy Mas’ud, yang sebelumnya menjadi anggota DPR RI,” kata Mendagri Tito Karnavian.

Mendagri Tito Karnavian meminta kepada semua kepala daerah agar berani untuk tidak sekadar hanya mengalokasikan anggaran dan membuat program terkait enam pelayanan dasar, tetapi paling penting adalah outputnya. Dan harus berani membuat terobosan termasuk efisiensi anggaran.

“Penghargaan ini bentuk reward kepada bapak ibu yang beprestasi sesuai kriteria yang ada. Penghargaan ini diberikan guna memotivasi daerah-daerah untuk memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat. Silahkan jika setelah ini berfoto dan di-upload di media sosial, untuk memacu dan memotivasi daerah lain bisa berkinerja sama dengan daerah yang sudah berprestasi dalam penerapan SPM,” ucap Tito.

Gubernur Harum mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan SPM Awards 2025 yang telah diterima Pemprov Kaltim.

“Alhamdulillah ya. Ini kerja dari pada teamwork Pemprov Kaltim. Kedepan akan lebih dahsyat lagi,” ungkap Gubernur Harum.

Selain Pemprov Kaltim, Kota Balikpapan juga meraih SPM Awards 2025 untuk kategori regional Kalimantan. Tampak hadir mendampingi Gubernur Harum, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kaltim Siti Sugiyanti.(**)

Kaltim Halal Festival Ekonomi Syariah 2025

Wagub Seno: KalaFest Wujud Nyata Memperkuat Ekonomi Syariah di Kaltim

SAMARINDA, MP – Ditandai pemukulan gendang bersama, Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Seno Aji, resmi membuka Kaltim Halal Festival Ekonomi Syariah (KalaFest) tahun 2025, yang diselenggarakan Perwakilan Bank Indonesia Kaltim bekerja sama dengan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Kaltim (KDEKS), yang digelar di halaman Masjid Baitul Muttaqien Islamic Center Samarinda, Jumat 23 Mei 2025.

Wagub Seno Aji mengucapkan, atas nama Pemprov Kaltim memberikan apresiasi kepada Perwakilan BI Kaltim dan KDEKS Kaltim yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan KalaFest 2025.

“Kaltim Halal Festival 2025 ini, merupakan wujud nyata dalam upaya memperkuat pengembangan ekonomi syariah di Kalimantan Timur, dan sejalan dengan visi pemprov dan pusat dalam peningkatan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, serta menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia,” kata Seno Aji.

Wagub Seno mengatakan Pemprov Kaltim senantiasa memberikan dukungan, khususnya pada empat program utama yang menjadi fokus, yaitu sektor industri halal yang diwujudkan melalui terobosan kolaboratif oleh Pemprov Kaltim untuk mengejar target 10 juta produk bersertifikat halal serta pengembangan ekosistem rantai nilai halal.

“Kemudian sektor jasa keuangan syariah, diantaranya melalui pengembangan jasa keuangan syariah di Kaltim, serta sektor dana sosial syariah, melalui penghimpunan dana ZISWAF termasuk sektor bisnis dan kewirausahaan syariah, melalui pembangunan ekosistem yang holistik dan berkelanjutan bagi pengembangan sektor bisnis dan usaha syariah,” tandasnya.

Sektor halal di Kaltim, lanjut Seno mengalami perkembangan yang positif, salah satu indikator yang mencerminkan hal tersebut adalah jumlah produk tersertifikasi halal.

“Untuk tahun ini, melalui DPPKUKM Kaltim menyiapkan 1000 kuota sertifikasi halal self-declare. Tidak hanya dalam bentuk sertifikasi halal, penguatan ekonomi syariah dan industri halal juga dapat didukung oleh pondok pesantren yang ada di Kalimantan Timur yang mencapai 234 pondok pesantren,” ujarnya.

Wagub Seno Aji mengharapkan ke depan, diperlukan kolaborasi dan komitmen bersama antara lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas untuk terus mendukung akselerasi ekonomi syariah dan industri halal di Kaltim.

“Hal ini mengingat pentingnya peran industri halal untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperluas basis ekonomi syariah sehingga berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi daerah,” pesan Seno Aji.

Kepala Perwakilan Bank Indonenesia Provinsi Kaltim Budi Widihartanto melaporkan, penyelenggaraan Kalafest 2025 ini merupakan satu sinergi kolaborasi antara Bank Indonesia Provinsi Kaltim bersama KDEKS Kaltim bersama stakholders lainnya di Kaltim termasuk kabupaten kota, maupun perbankan.

“Mudah-mudahan kegiatan KalaFest kedepan akan semakin baik dan semakin memperluas kontribusi dalam pengembangan usaha-usaha halal, melalui pengembangan pesantren, maupun dari universitas di Kaltim,” tandasnya.

Budi Widihartanto juga sangat optimis kegiatan KalaFest akan menjadi salah satu festival halal terbesar di wilayah Kalimantan dan menjadi etalase produk dan jasa halal sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat.

“Untuk kegiatan KalaFest 2025, antara lain menampilkan pameran produk halal, seminar, workshop, serta berbagai hiburan Islami yang terbuka untuk masyarakat umum, baik yang dilaksanakan di Halaman Masjid Islamic Center maupun kegiatan yang digelar di Kantor BI Kaltim,” kata Budi Widihartanto.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan komitmen bersama dan penandatanganan Gerakan Wakaf Digital oleh Wagub Kaltim Seno Aji, Kepala BI Kaltim, Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kaltim Muhammad Kusasi, Ketua MUI Kaltim KH Muhammad Rasyid, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kaltim dan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim Kaltara.(**)

Pemkot Bontang Raih Opini WTP ke-11 dari BPK

BONTANG, mandaupost – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Auditorium Nusantara, Kantor BPK Kaltim, Jalan M. Yamin, Samarinda, Jumat (23/5/2025).

Kali ini, Pemerintah Kota Bontang berhasil mempertahankan capaian meraih Opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari LHP tersebut dan berturut-turut sejak 2015 yang lalu.

Turut hadir dalam agenda tersebut yakni Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlynawati, Inspektur Daerah Enik Ruswati, Kepala BPKAD Bontang,Sonny Suwito dan jajaran OPD lainnya dilingkup Pemerintah Kota Bonatng

 

Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Mochammad Suharyanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah bersinergi dan berkomitmen dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ayat 1,2 dan 3 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Disebutkan bahwa pemeriksaan tidak hanya fokus pada kewajaran laporan keuangan, tetapi juga menilai efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Kami menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan ini penting sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah,” ujar Kepala BPK.

LHP ini diharapkan menjadi acuan dalam pembenahan tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh, serta mendorong perbaikan berkelanjutan..

Usai menerima dokumen LHP, Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menyampaikan terima kasih atas bimbingan jajaran BPK serta kerja keras seluruh jajaran Pemkot Bontang yang telah mendukung proses audit.

Ia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar evaluasi dan perbaikan demi terciptanya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

“Kami berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan demi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kita harus terus berbenah menjadi bagian dari ikhtiar kita membangun pemerintahan yang lebih baik, akuntabel dan profesional,” tuturnya.(**)

Evaluasi 100 Hari Kerja, Walikota Neni Validasi Data Kemiskinan dan Stunting

BONTANG, mandaupost – Jajaran pimpinan Pemerintah Kota Bontang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penting untuk mengevaluasi capaian 100 hari kerja serta memvalidasi data kemiskinan dan stunting.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, yang hadir bersama Wakil Wali Kota, Agus Haris, dan Sekretaris Daerah, Aji Erlynawati, pada Kamis siang (22/5/2025).

Kegiatan yang dihelat di Auditorium Kantor Wali Kota Bontang, Jalan Moeh. Roem, Bontang Lestari ini, diselenggarakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bontang.

Turut hadir dalam rakor tersebut para Asisten, Staf Ahli, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Kepala Bagian, dan Lurah di lingkungan Pemkot Bontang.

Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris. Dalam kesempatan tersebut, dipaparkan pula persentase realisasi capaian dari 17 program prioritas dalam 100 hari kerja Pemerintah Kota Bontang.

Terhadap beberapa program yang realisasinya belum mencapai 100%, Wakil Wali Kota menginstruksikan kepada Kepala OPD terkait untuk segera mengakselerasi dan memaksimalkan pelaksanaannya.

Wakil Wali Kota, Agus Haris, dalam paparannya menjelaskan bahwa sehari sebelumnya, pada Rabu (21/5/2025), telah dilaksanakan rapat khusus membahas progres dan evaluasi pendataan kemiskinan di Kota Bontang, yang dilanjutkan dengan rapat tindak lanjut data kemiskinan dan ketenagakerjaan.

Ia menekankan bahwa landasan utama dalam upaya penanganan kemiskinan adalah percepatan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tingkat kecamatan dan kelurahan, dengan memberikan tambahan waktu untuk penyelesaian proses verifikasi lapangan.

Ia menambahkan bahwa proses rekrutmen tenaga kerja akan disentralisasi melalui satu pintu di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang, dengan data ketenagakerjaan yang diklasifikasikan berdasarkan jenis jabatan dan kualifikasi pendidikan.

 

Sementara itu, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dalam arahannya menyoroti skema bantuan permodalan bagi para pencari kerja yang terdata namun belum berhasil diterima bekerja di perusahaan.

“Bantuan permodalan yang akan disalurkan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini merupakan salah satu upaya sinergis kita untuk menangani masalah kemiskinan dan pengangguran di Kota Bontang. Tidak semua pencari kerja dapat terserap oleh perusahaan, namun mereka memiliki peluang untuk berwirausaha,” ungkap Wali Kota Neni Moerniaeni.

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa program penanganan stunting akan tetap menjadi prioritas dan dilanjutkan secara berkelanjutan setelah periode 100 hari kerja berakhir.

Pada kesempatan itu, Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh OPD atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam melaksanakan Program 100 Hari Kerja.

Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlynawati, turut memberikan arahan dalam rakor tersebut. Ia mengingatkan seluruh OPD untuk segera melakukan penginputan data program dan kegiatan melalui tautan (link) resmi dari Kementerian Dalam Negeri.

Sekda juga kembali mengimbau OPD yang capaian realisasi programnya masih di bawah target agar segera melakukan langkah-langkah percepatan.(**)

Scroll to Top