Berita Populer

Berita Terbaru

KALTIM

KUTAI TIMUR, MANDAUPOST – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman melantik Pejabat Kepala Desa Persiapan Sembulo Mandiri serta mengambil sumpah/janji dua Anggota BPD antar waktu Desa Bangun Jaya dan Desa Bukit Harapan, Kecamatan Kaliorang. Hendra Ciptadi resmi ditunjuk sebagai Pejabat Kepala Desa Persiapan Sembulo Mandiri, yang sudah ditetapkan sejak tanggal 22 Juli 2025, pelantikan tersebut berlangsung di Lapangan Bola Desa Bukit Makmur pada Senin (15/9).

Sementara itu, untuk Anggota BPD antar waktu, Susanti dari Desa Bangun Jaya digantikan oleh Zainal Abidin. Sedangkan dari Desa Bukit Harapan, Rustam digantikan oleh Supian Hadi Kusuma.

Dalam sambutannya, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada 11 desa persiapan dan 4 di antaranya telah dikukuhkan, salah satunya Desa Sembulo Mandiri di Kecamatan Kaliorang.

“Mudah-mudahan Desa Sembulo Mandiri tidak lama lagi bisa menjadi desa definitif. Kita berharap ke depan dapat segera melengkapi seluruh persyaratan dengan baik. Harapan masyarakat tentu sangat besar, namun dari sisi pemerintah baik pusat maupun daerah, pembentukan desa baru harus dipikirkan matang-matang karena menyangkut pembiayaan dan perencanaan anggaran,” ucap Ardiansyah.

Ia juga memberikan arahan khusus kepada Pejabat Kepala Desa Persiapan Sembulo Mandiri untuk segera bekerja dengan baik, menjaga koordinasi bersama masyarakat, serta mengingatkan bahwa anggaran masih berada dalam desa induk, yakni Desa Bukit Makmur.

“Saudara harus terus membangun komunikasi, bagaimana membangun Desa Sembulo Mandiri, karena saat ini anggarannya masih ada di desa induk, belum bisa mendapatkan ADD maupun DD. Untuk itu, koordinasi dengan Desa Bukit Makmur sangat penting,” tegasnya.

Bupati juga menitipkan harapan kepada Desa Bukit Makmur agar turut memperhatikan dan mendukung proses perjalanan Desa Persiapan Sembulo Mandiri. Selain itu, ia juga memberikan arahan kepada Anggota BPD yang baru saja diambil sumpah janjinya, agar menjalankan amanah dengan baik sebagai representasi masyarakat.

“Anggota BPD bertanggung jawab menjadi corong masyarakat, menyampaikan aspirasi dalam pembangunan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Saudara bukan mewakili diri sendiri, melainkan masyarakat. Aspirasi itu dibawa ke musyawarah desa, kemudian ditetapkan dalam APBDes atau Peraturan Desa. Ini pekerjaan yang tidak mudah, namun harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan para pejabat publik agar berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu di ruang publik. Menurutnya, saat ini ruang publik semakin terbuka, sehingga pejabat dituntut bijak dalam berkomunikasi. Bupati menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi antar semua pihak demi kemajuan Kutai Timur, sejalan dengan visi daerah yakni tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Tak lupa ia menyampaikan selamat atas peringatan HUT ke-28 Desa Bukit Makmur.

“InsyaAllah saya akan hadir dalam penutupan HUT Desa Bukit Makmur malam ini, bersama masyarakat merayakan puncak acara,” ungkapnya.

Sementara itu, Camat Kaliorang Rusnomo mengatakan gagasan pembentukan Desa Sembulo Mandiri telah muncul sejak 2008, kembali dibicarakan pada 2015, dan akhirnya terealisasi pada 2025 ini. Ia menyampaikan terima kasih kepada Bupati, Tata Pemerintahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemekaran.

“Dengan adanya Desa Sembulo Mandiri, kini Kecamatan Kaliorang yang semula terdiri dari 7 desa, menjadi 8 desa. Ini tentu tugas besar bagi Pejabat Desa Sembulo Mandiri, namun saya yakin pembangunan akan berjalan pesat karena desa ini terletak di poros Sangkuliran menuju Sangatta, banyak perusahaan di sekitar, dan banyak pendatang. Artinya, banyak potensi yang bisa digarap,” tuturnya.

Lebih lanjut, Rusnomo menjelaskan pembangunan infrastruktur terus digencarkan, salah satunya kantor desa persiapan, termasuk pembangunan sarana pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga menengah pertama dan akan segera difungsikan. Dalam kesempatan itu, dirinya juga mengapresiasi dukungan perusahaan di sekitar Kaliorang yang turut membantu pembangunan desa.

“Kolaborasi dan kerja sama ini harus tetap dijaga agar masyarakat Kaliorang bisa semakin sejahtera,” tambahnya.

Sebagai penutup, kegiatan tersebut ditandai dengan penyerahan bibit pohon ulin oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman kepada warga Desa Bukit Makmur yang menjadi simbol wajah baru Kaliorang. Kegiatan yang dirangkai dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 Desa Bukit Makmur yang dimeriahkan dengan pesta rakyat serta ditutup dengan malam puncak perayaan pada malam harinya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkab Kutim Trisno, Kepala DPMDes Muhammad Basuni, Camat Kaliorang beserta Forkopimcam, Ketua PPK Kutim Kecamatan Kaliorang, Kepala Desa Bukit Makmur serta tamu undangan lainnya.(**)

PASER, MANDAUPOST – Dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan guna mewujudkan visi PASER TUNTAS, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Paser menggelar Pelatihan sertifikasi kejuruan mekanik alat berat yang diikuti 60 orang peserta.

Dengan mengandeng Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) PT. Edukasi Reksa Manjemen sebagai mitra kerja, Pemkab Paser menggelar pelatihan tersbut selama 3 bulan untuk dua angkatan.

Dalam sambutannya, Kepala Disnakertrans Paser, Rizky Noviar, mengatakan peningkatan sumber daya manusia melalui program pelatihan ketrampilan merupakan program prioritas sebagai langkah serius pemerintah daerah menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

Pelatihan ini difokuskan pada pelatihan siap kerja dan berwirausaha. Peserta diupayakan dapat disalurkan untuk bisa langsung kerja, dan siap berwirausaha pasca dibekali ketrampilan.

Menurut Rizky profesi mekanik ini memiliki prospek cerah dan penuh tantangan.

“Jangan jago kendang, setelah selesai pelatihan ada peluang kerja di luar Kabupaten Paser jangan ditolak,” kata Rizky saat membuka pelatihan yang digelar di hotel Zurich Balikpapan, Senin (25/08).

Karena profesi ini cukup menjanjikan, Rizky meminta kepada peserta untuk tidak menolak peluang jika ada tawaran kerja di luar daerah.

 “Ambil kesempatan yang ada untuk mencari pengalaman, kalau sudah memiliki skill dan pengalaman kerja mudah mencari pekerjaan yang diinginkan,” ungkap Rizky.

Selain bisa langsung kerja setelah pelatihan, peserta juga akan diberikan modal usaha dari Pemkab Paser agar bisa berwirausaha.

“Pemerintah daerah bekerjasama dengan Bankaltimtara Tanah Grogot akan memberikan bantuan modal awal bunga nol persen untuk merintis usaha melalui kelompok usaha dan UMKM,” ucap Rizky.

Langkah itu, kata dia, merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah memberikan atensi penuh masalah pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Paser. Ditambahkan Rizky, sedikitnya ada  9 pelatihan sertifikasi kejuruan yang dilaksanakan Disnakertrans Paser pada tahun 2025.

Pelatihan itu, baik yang digelar BLKP Paser maupun dikerjasamakan dengan mitra kerja meliputi pelatihan, sekuriti, mekanik alat berat, teknisi komputer, operator komputer, telepon selular, pengolahan rumput laut, servis sepeda motor sistem injeksi,  dan pemasangan instalasi listrik bangunan biasa.

Pelatihan ini dihadiri Direktur LPK. PT. ERM Adhitia Rakmani Fauzi, Direktur PT. Equitment Reiability Manajemen Dimas Adiiya, Advidsor LPK. PT. ERM Bahrudin Noor dan Komisaris LPK. PT. ERM Helmi Iskandar, dan Direktur Bankaltimtara Kota Balikpapan Yudhi Susatyo.

Sementara Advidsor LPK PT. ERM Bahrudin Noor, meminta kepada peserta untuk mengikuti kegiatan pelatihan dengan serius manfaatkan kesempatan ini untuk memulai karier menjadi calon mekanik yang handal.

“Profesi mekanik memiliki jenjang karier yang jelas dan peluang kerja strategis baik lokal, regional bahkan luar negeri,” katanya.

Ia berpesan kepada peserta pelatihan, untuk gigih belajar dan bekerja agar menjadi mekanik alat berat yang handal dan profesional.

“Sepanjang ada kemauan, kalian bisa mewujudkannya. Karena dengan kriteria itu, akan membuat pekerjaan yang mencari kalian, bukan kalian yang mencari pekerjaan,” ujar Bahrudin.(**)

SAMARINDA, MANDAUPOST – Program rumah subsidi di Kalimantan Timur kini semakin terbuka bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai merealisasikan program bebas biaya administrasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program ini menanggung biaya notaris, balik nama, hingga provisi bank, dengan nilai maksimal Rp 10 juta per unit rumah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda menjelaskan, pemohon hanya perlu melengkapi berkas administrasi rumah dan menyerahkannya ke bank penyalur.

Jadi, mekanisme pengajuan dimulai dari kesepakatan dengan pengembang, lalu calon debitur mengajukan berkas ke bank.

“Bank yang menentukan kelayakan kredit. Kalau sudah disetujui, baru biaya administrasinya ditanggung pemerintah,” jelas Nanda sapaan akrabnya saat diwawancara awak media, Rabu (20/8).

Program ini berjalan berdampingan dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah pusat dengan bunga maksimal 5 persen. Batas penghasilan MBR juga naik dari Rp 7 juta menjadi Rp 11 juta per bulan.

“Kalau penghasilannya kecil, bukan berarti tidak bisa. Asal disiplin menabung, misalnya sejuta per bulan, tetap bisa mencicil rumah,” tambah Nanda.

Menurutnya, pihak bank menjadi penentu utama kelayakan kredit, sementara Pemprov akan menanggung biaya administrasi setelah pengajuan disetujui. Saat ini, sejumlah bank yang sudah bermitra dengan program ini antara lain BTN, BTN Syariah, Mandiri, dan Bank Kaltimtara.

“Selama ada bank-bank itu di kota atau kabupaten, program ini bisa berjalan,” tegas Fitra.

Pembebasan biaya administrasi rumah ini merupakan salah satu dari Enam Program Gratispol Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur, Seno Aji yang mulai terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh warga Benua Etam.(**)

KUTAI KARTANEGARA, MANDAUPOST – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri membuka kegiatan Lanjong Art Festival (LAF) ke-6 Tahun 2025, bertempat di Ladaya Tenggarong, Jumat (22/8).

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, rangkaian kegiatan LAF ke-6 yang dihelat selama sepekan (22-28 Agustus 2025) mencakup kegiatan Eksibisi, Workshop, Sarasehan, Kolaborasi, hingga Kompetisi Teater tingkat Nasional, tentunya dirancang untuk memberikan dampak spesifik, yaitu terciptanya karya-karya pertunjukan yang inovatif dan berkualitas, serta sebagai ruang eksperimentasi dan kolaborasi, dimana proses dan kreatifitas dihargai setinggi hasil akhirnya.

“Festival ini menjadi momentum penguatan kembali ekosistem seni peran dan pertunjukan di Kukar, yang merupakan manifestasi komitmen Yayasan Seni Lanjong Indonesia untuk memantik semangat para seniman untuk terus berkarya, selain itu melalui wadah ini dimana pertemuan antara maestro senior dengan para seniman muda menjadi agenda krusial, yang mana nilai-nilai, filosofi, dan keahlian dapat diwariskan secara langsung, tentu proses ini memastikan bahwa mata rantai kreativitas tidak terputus dan ekosistem seni pertunjukan Kukar terus melahirkan talenta-talenta baru yang siap menjawab tantangan zaman dengan karya-karya yang berakar kuat pada tradisi,” katanya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kukar memiliki komitmen penuh dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi kreatif. Festival seni ini, lanjutnya, menjadi wadah representatif bagi seniman lokal untuk bertukar ide, berinteraksi, dan menjalin kolaborasi, baik dengan pegiat seni dari tingkat nasional maupun internasional.

“Atas nama pemerintah daerah, saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan mendukung penuh terselenggaranya LAF. Harapannya, Kukar dapat semakin dikenal sebagai episentrum kreativitas seni pertunjukan yang diperhitungkan, baik di kancah nasional maupun internasional,” jelasnya.

Tambah Aulia mengatakan penyelenggaraan LAF dapat semakin memperkuat posisi Kukar sebagai destinasi budaya, yang pada gilirannya, hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan para seniman serta masyarakat secara keseluruhan.

Turut mendampingi Bupati Kukar, Plt Kadis Pariwisata Kukar Arianto, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar dan stakeholder terkait.(**)

SAMARINDA, MANDAUPOST – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinnda terus memantapkan progres persiapan sistem kecerdasan buatan (AI) untuk menunjang tata kelola pemerintahan di kota tepian.

Setelah melakukan Paparan Workshop Artificial Intelligence (AI) yang digelar di Hotel Mercure Samarinda pada Juni lalu, pakar tekhnologi yang berdomisili di Singapura, Ainun Najib kembali mempresentasikan progres perkembangan infrastruktur sistem digital tersebut di hadapan Wali Kota Samarinda DR H Andi Harun di gedung PKK Jalan S Parman, pada Jumat (22/8).

Didampingi Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskomimfo) Kota Samarinda Suparmin, Ainun menjelaskan jika sistem AI yang tengah dikembangkan pihaknya tersebut kini telah masuk dalam fitur yang bisa membantu dalam menganalisa anggaran di lingkungan pemerintah.

Sehingga dia berharap, para pegawai di lingkungan Pemkot yang bergelut dalam bidang anggaran bisa melengkapi data yang bisa berkesesuaian dengan sistem tadi.

“Sehingga apabila data yang dibutuhkan sudah terpenuhi yang terkoneksi dengan database, maka keberadaan sistem ini akan mempermudah tim kecil TAPD dalam menyisir RKA 2026 dengan menggunakan teknologi AI,” tuturnya.

Sementara, Wali Kota Samarinda Andi Harun sendiri mengapresiasikan terhadap progres perkembangan peningkatan pembangunan samarinda AI yang digadang menjadi terobosan besar bagi Pemkot Samarinda ini.

Orang nomor wahid di kota tepian ini berharap kehadiran teknologi tersebut bisa menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadirkan transparansi tata kelola keuangan pemerintahannya.

“Setidaknya mesin teknologi ini bisa membantu saya untuk melakukan koreksi terhadap realisasi belanja rutin terkecil di setiap perangkat daerah,” harapnya.

Maka dari itu, dia meminta dalam pengembangannya, sistem ini bisa menyediakan fitur spesifik yang dapat menyajikan rencana pendapatan dan rencana belanja program kegiatan di sebuah perangkat daerah dan juga dilengkapi dengan penggunaan anggarannya.

Tujuannya, supaya pemerintah bisa melakukan mitigasi terhadap tindakan dari oknum-oknum di instansi yang ingin mengakalin penyerapan anggaran belanja rutin melalui dana APBD.

“Kalau sistem ini sudah terbangun saya yakin teman-teman TAPD begitu menggelar rapat penyusunan anggaran APBD tidak perlu sampai lama-lama lagi,” tuturnya.

Supaya pengoperasian sistem teknologi ini tadi bisa segera terealisasi, maka Wali Kota menginstruksikan kepada Diskominfo untuk terus mendorong setiap perangkat daerah di lingkungan Pemkot Samarinda agar melakukan percepatan penginputan data menjadi bahan dasar kerja AI.(**)

KUTAI BARAT, MANDAUPOST Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan menyelenggarakan Lomba Bertutur tingkat SD/MI di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Rabu (20/8).

Kegiatan ini dihadiri Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, Wakil Bupati Nanang Adriani, serta jajaran kepala OPD.

Dalam sambutannya, Bupati Frederick Edwin memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Lomba Bertutur ini bukan hanya ajang berkompetisi, tetapi juga sarana menumbuhkan kecintaan terhadap budaya literasi, memperkaya cerita dongeng nusantara, serta meningkatkan rasa percaya diri anak-anak,” ujar Bupati.

Ia berharap kegiatan pengembangan literasi ini dapat berkelanjutan, sehingga semakin memotivasi masyarakat khususnya generasi muda untuk mencintai budaya lokal dan warisan cerita nusantara.

Sementara itu, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kutai Barat Yosef Stevanson dalam laporannya menyampaikan bahwa lomba tahun ini diikuti 16 peserta dari 12 sekolah. Lomba Bertutur digelar sebagai upaya menumbuhkan minat membaca sekaligus melatih keberanian anak-anak dalam bercerita.

Ia menambahkan, pengembangan literasi di Kutai Barat didukung oleh 382 perpustakaan, yang terdiri atas 304 perpustakaan sekolah, 77 perpustakaan kampung, dan 1 perpustakaan umum.(**)

BONTANG, MANDAUPOST – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, memimpin rapat koordinasi pendataan kemiskinan bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) di Ruang Rapat Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kamis (21/8).

Rapat tersebut membahas keakuratan data kemiskinan yang menjadi dasar intervensi program pemerintah.

Dalam arahannya, Agus Haris menegaskan pentingnya data kemiskinan yang terverifikasi hingga ke tingkat RT. Menurutnya, data yang valid akan memudahkan pemerintah dalam merencanakan program tahun 2026, tanpa harus terbebani masalah pendataan ulang.

Ia juga menekankan perlunya berita acara berjenjang mulai dari RT, Lurah, Kecamatan, hingga ke Dinas Sosial. Wakil Wali Kota menyoroti dinamika data kemiskinan yang selalu berubah seiring kondisi warga.

“Keberhasilan program diukur dari seberapa banyak angka kemiskinan berhasil ditekan. Jika tidak signifikan, artinya intervensi belum tepat sasaran,” tegas Agus Haris.

Lebih lanjut, ia meminta agar data penduduk miskin tidak hanya berupa angka saja, melainkan detail keluarga.

Menurutnya, pengelompokan harus jelas dimana kelompok pertama adalah warga miskin sesuai kriteria Kemensos, sementara kelompok kedua adalah mereka yang membutuhkan intervensi lain, seperti melalui APBD, TJSL, maupun BAZNAS. Kasus warga pensiunan dengan rumah layak tetapi penghasilan minim dijadikan contoh perlunya klasifikasi khusus.

Agus Haris menekankan bahwa data tidak boleh hanya terkumpul di meja, tetapi harus benar-benar diverifikasi langsung.

“Pintu pertama pengendalian data kemiskinan adalah Dinas Sosial. Jika sejak awal salah, maka program berikutnya juga tidak akan tepat sasaran,” ujarnya.(**)

KUTAI TIMUR, MANDAUPOST – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menunjukkan komitmenya untuk terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja di berbagai aspek. Satu diantaranya terkait layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Terbaru, Pemkab Kutim memalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Sekretariat Kabupaten menggelar sosialisasi tindakan mitigasi pengadaan barang dan jasa melalui metode E-Purchasing negosiasi yang berlangsung di Ruang Meranti, kantor Bupati, kawasan Pemerintahan, Bukit Pelangi, Sangatta, Rabu (20/08).

Kegiatan yang diikuti seluruh pejabat pengadaan barang dan jasa Perangkat Daerah se-Kabupaten Kutim ini di buka oleh Bupati Ardiansyah yang diwakili oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Zubair. Turut hadir Kepala Bagian PBJ Masrianto Suriansyah serta narasumber dari PBJ Kutai Kartanegara, Yafri Purnama.

Dalam sambutanya, Asisten Ekobang Zubair mengatakan, ketelitian dan kehati-hatian mutlak dimiliki oleh setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam hal pengadaan barang jasa di lingkup Perangkat Daerah (PD). Mengingat, mereka memliki peran yang sangat penting dalam memastikan kualitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

”Saya harapkan para peserta yang hadir untuk bisa memanfaatkan agenda yang baik ini. Tanyakan hal-hal yang belum sepenuhnya dimengerti kepada narasumber, karena ini bisa membantu kita dalam melaksanakan tugas kita,” ujarnya.

Sebelumnya, ketua panitia Weny Roviana mengatakan, kegiatan yang akan berlangsung sehari efektif ini merupakan bagian dari tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK).

”Jadi bentuk komitmen kita untuk tetap selalu berhati-hati dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat pengadaan barang jasa. Sehingga kegiatan ini kita titik beratkan yaitu PA, KPA, PPK serta PBJ di lingkup Pemkab Kutim,”ujarnya.(**)

PENAJAM, MANDAUPOST – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Waris Muin secara resmi melepas keberangkatan kontingen Jambore Nasional Ke-3 Satuan Komunitas (Sako) Pramuka Hidayatullah. Acara pelepasan berlangsung khidmat di halaman Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten PPU dengan dihadiri jajaran pemerintah daerah, tokoh pendidikan, serta pengurus pesantren, Rabu (20/8).

Sebanyak 116 peserta yang merupakan santri dan pelajar dari berbagai tingkatan pendidikan di bawah naungan Pesantren Hidayatullah PPU, didampingi oleh sembilan pembina dan pendamping, akan mengikuti jambore yang digelar di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak, Balikpapan, pada 20 – 24 Agustus 2025 mendatang.

Dalam arahannya, Wabup Abdul Waris menekankan bahwa kegiatan jambore bukan hanya ajang perkemahan, tetapi juga sarana pembinaan karakter generasi muda. Ia mengingatkan bahwa kata Pramuka berasal dari singkatan Praja Muda Karana, yang berarti “Orang Muda yang Suka Berkarya”.

“Saya berharap adik-adik menjadi generasi muda yang inovatif, penuh semangat, dan mampu menghasilkan karya-karya yang membanggakan, terutama untuk daerah kita tercinta,” ucap Abdul Waris di hadapan para peserta.

Menurutnya, jambore nasional merupakan kesempatan emas bagi peserta untuk menimba pengalaman baru, memperluas wawasan, mempererat persaudaraan lintas daerah, sekaligus mengasah keterampilan baik dalam konteks kepramukaan maupun kehidupan sehari-hari.

Wabup juga berpesan agar para peserta selalu menjaga sikap dan sopan santun di manapun berada, memperkuat ukhuwah Islamiyah serta kebersamaan dengan peserta dari berbagai provinsi, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh semangat dan disiplin, serta mengutamakan kesehatan dan keselamatan.

“Kedisiplinan, semangat, dan sikap positif adalah modal utama yang akan menjadikan pengalaman ini lebih bermakna. Saya minta adik-adik selalu patuh kepada arahan pembina dan panitia selama kegiatan berlangsung,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten PPU, lanjut Abdul Waris, terus memberikan dukungan terhadap kegiatan pembinaan generasi muda, termasuk melalui kegiatan pramuka dan organisasi kepemudaan. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).

“Kami percaya bahwa masa depan daerah ini ada di tangan generasi muda. Melalui kegiatan seperti jambore, nilai-nilai kemandirian, kepemimpinan, dan kebersamaan bisa terus ditanamkan,” jelasnya.

Pelepasan ditandai dengan doa bersama serta pengibaran bendera kontingen. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Wabup Abdul Waris melepas secara resmi kontingen Pramuka Hidayatullah PPU menuju Jambore Nasional Ke-3.

“Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Selamat jalan, semoga membawa pengalaman berharga dan nama baik Kabupaten Penajam Paser Utara,” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara pelepasan tersebut jajaran pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka PPU, Camat Penajam, Ketua Yayasan dan Pembina Pesantren Hidayatullah, para kepala sekolah, ustadz-ustadzah, pelatih, serta para pendamping kontingen. Suasana haru dan penuh semangat tampak dari wajah peserta yang siap berangkat, disertai doa restu dari keluarga dan guru mereka.(**)

SAMARINDA, MANDAUPOST – Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan usulan Raperda yang dinilai strategis bagi arah pembangunan kota. Hal ini dia sampaikan dalam agenda Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda masa persidangan II tahun 2025, Rabu (20/8).

Rapat yang berlangsung di gedung DPRD Kota Samarinda, Jalan Basuki Rahmat ini membahas agenda penyampaian penjelasan eksekutif atas usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di luar Propemperda Kota Samarinda tahun 2025.

Salah satu usulan Raperda yang disampaikan Wali Kota Dihadapan anggota Legislatif ini tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hal ini menurut dia karena adanya perintah dan kewajiban hukum dari pemerintah pusat melalui undang-undang dan peraturan menteri yang bersifat mengikat serta dibatasi tenggat waktu.

“Kita mengusulkan Raperda di luar program legislasi daerah, karena adanya perintah, adanya kewajiban yang disyaratkan undang-undang dan peraturan menteri dalam negeri untuk melakukan penyesuaian terhadap Raperda yang kita usulkan. Sehingga, karena sifatnya ada limitasi waktu dari pusat, maka kita mengajukannya di luar program legislasi daerah,”ungkapnya.

Arahan tersebut muncul setelah DPRD menetapkan program legislasi daerah. Artinya, meski daftar program telah berjalan, tetap ada kewajiban merevisi beberapa Perda agar selaras dengan regulasi yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

“Karena terbitnya arahan ini di belakang, setelah program legislasi daerah ditetapkan oleh DPRD, dalam perjalanannya ada Perda yang harus kita ubah atau revisi. Di UU Pemerintahan Daerah demikian pula dilakukan penyesuaian dengan beberapa perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya tentang pajak dan retribusi,” jelasnya.

Adapun Perda yang direvisi adalah Perda Pajak dan Retribusi Daerah menurut revisi dilakukan karena kategori pajak dan retribusi yang boleh dipungut daerah sudah ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Urusan pemerintahan yang tidak menjadi kewenangan daerah juga tidak bisa lagi diatur dalam Perda.

“Demikian pula yang menjadi urusan pemerintahan di daerah, yang tidak menjadi urusan di pemerintahan daerah, kita tidak atur lagi. Ada beberapa, nanti di perjalanan pembahasannya akan kita sampaikan,” ungkapnya.

Adapun pengajuan baru berada pada tahap awal. Selanjutnya, proses pembahasan akan dilakukan bersama DPRD.

“Kita baru menyampaikan di tahap awal ini, proses selanjutnya antara DPRD dan pemerintah,” Kata Wali Kota menutup.(**)

Scroll to Top