Berita Populer

Berita Terbaru

Gubernur Turun Langsung Padamkan Karhutla di Selimau
WEC 2026: Paruh Kedua Musim Dimulai, Team WRT 32 Lebih Pede
Kaltara Raih Penghargaan Terbaik II Akses Pendidikan
Ibadah Haji Ajarkan Persaudaraan dan Persamaan
Jadi Tamu Kehormatan Utama EEF ke-11, Presiden Prabowo: Pasifik Bukan Pemisah, tapi Jalan Raya Ekonomi Indonesia–Rusia
Timnas Voli Putra dan Putri Indonesia Bidik 8 Besar Asian Games 2026

KALTIM

Gubernur Kaltim Harap Perusahaan Berkontribusi Bangun Rumah Untuk Masyarakat

SAMARINDA, MANDAUPOST – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) berharap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltim bisa berkontribusi nyata mendukung program Gratispol dalam bentuk pembangunan rumah layak huni.

“Perusahaaan tambang maupun perkebunan dapat membangun rumah-rumah layak huni bagi masyarakat,” kata Harum usai Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Bank Penyalur Pemberian Pembiayaan Kepemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Terbatas di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (20/8).

Program itu lanjut Harum, sudah ada perusahaan yang melakukan dengan membungun 30 hingga 50 rumah bekerja sama dengan TNI.

“Program ini bisa terus dikembangkan di semua kabupaten dan kota di Kaltim,” harap Harum.

Saat ini, lanjut Gubernur Harum sedang dilakukan pemetaan lokasi akan dibangun rumah layak huni, karena ini bagian program PPM (Program Pengembangan Masyarakat), juga program TSL (Tanggungjawab Sosial Lingkungan), termasuk CSR (corporate social responsibility) perusahaan yang bekerja di wilayah Kaltim.

Gubernur Harum percaya keberhasilan program Gratispol Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah bagi warga Benua Etam, ini sangat bergantung pada kolaborasi dan sinergi.

“Karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan perusahaan, perbankan, pengembang, dan masyarakat adalah kunci agar program ini benar-benar memberikan manfaat besar,” kata Harum.

Menurut Gubernur, sinergi yang sudah terbangun agar dijaga dan ditingkatkan dan mengajak seluruh pemerintah daerah, perbankan, pengembang, maupun masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan program ini.

“Keberhasilan Gratispol akan menjadi keberhasilan kita bersama dalam menciptakan Kalimantan Timur yang lebih adil dan sejahtera,” ungkap Gubernur.(**)

Gratispol Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah: Pemprov Kaltim Tanggung Rp10 Juta

SAMARINDA, MANDAUPOST – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Bank Penyalur Pemberian Pembiayaan Kepemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Terbatas di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (20/8).

Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) Gratispol Biaya Administrasi Perumahan dilakukan oleh Direktur Utama PT BPD Bankaltimtara HM Yamin, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Bambang Indriatmoko, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Didi Rusliadi dan PT Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk Abdul Firman.

Gubernur Harum menegaskan penandatanganan PKS bukan sekedar seremoni, tetapi komitmen nyata menghadirkan kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat kecil.

Pemerintah Provinsi Kaltim lanjut Harum, ingin memastikan kepemilikan rumah lebih mudah, terjangkau, dan inklusif.

“Kita tanggung biaya administrasi senilai Rp10 juta. Kita gratiskan biaya proses kepemilikan rumah bagi masyarakat Kaltim,” sebut Harum.

Biaya administrasi kepemilikan rumah menurut Gubernur, digratiskan (ditanggung) Pemprov Kaltim, sehingga masyarakat hanya menyicil angsuran kredit rumah per bulan.

Disebutkan Harum, saat ini terdata sekitar 177 ribu orang sebagai warga rentan (penghasilan rendah) yang tersebar di kabupaten dan kota di Kaltim.

“Mereka terdiri petani, nelayan juga ojek, bahkan tidak sedikit anggota TNI dan Polri dengan penghasilan terbatas,” ungkap Harum.

Selain ketidak punyaan rumah, Harum juga menyebut ratusan ribu rumah yang ditempati kategori rumah tidak layak huni.

Tercatat sekitar 60 ribu rumah harus dibenahi, juga 250 ribu rumah tidak layak huni.

“Proses administrasi yang akan kita tanggung untuk rumah senilai Rp180 juta hingga Rp190 juta per unit,” tambah Harum.

Penandatanganan PKS hari ini ungkap Harum, sebagai titik awal dimulainya Program Gratispol Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah bagi warga Benua Etam.(**)

Wali Kota Resmikan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Samarinda

SAMARINDA, MANDAUPOST — Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) menggelar pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 24 di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, pada Jumat (15/8).

Acara yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Syaefuddin Zuhri, ini turut dihadiri Wali Kota Samarinda Andi Harun, Ketua DPRD Kota Samarinda, Kapolresta Samarinda, Dandim 0901/Samarinda, Plt. Asisten I, para kepala perangkat daerah terkait, camat se-Kota Samarinda, serta lurah setempat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Andi Harun menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi berlandaskan prinsip keadilan sosial, yaitu memberikan akses pendidikan gratis kepada semua lapisan masyarakat, terutama warga kurang mampu.

“Tujuan utama kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang inklusif dan berkualitas,” ujarnya.

Model pendidikan ini berbasis asrama (boarding school) dengan fasilitas lengkap seperti ruang belajar, tempat tinggal, makan, seragam, serta pendampingan intensif tanpa biaya. Wali Kota menegaskan, konsep ini berbeda dengan Sekolah Rakyat non-asrama yang hanya fokus pada aspek akademis.

“Kita menyediakan pendidikan holistik yang memadukan akademik, pembinaan karakter, keterampilan hidup, serta penanaman nilai-nilai nasionalisme,” ungkapnya.

Kurikulum yang diterapkan menggabungkan kurikulum nasional dengan penguatan karakter, kepemimpinan, serta soft skills seperti kerja tim dan manajemen waktu. Program ini juga melibatkan guru dan relawan pendidikan, termasuk untuk daerah 3T, demi pemerataan kesempatan belajar.

MPLS yang dibuka hari ini menjadi fase awal pembentukan karakter, semangat belajar, dan jiwa kebangsaan siswa. Para peserta didik diajak beradaptasi, merasa aman, dan menanamkan nilai kebersihan, keamanan, serta kepedulian lingkungan.

Wali Kota Andi Harun menegaskan, Sekolah Rakyat Terintegrasi di Samarinda telah dipersiapkan dengan sangat matang, bahkan setara dengan sekolah maju di luar negeri.

“Semua fasilitas lengkap, bahkan melebihi ekspektasi. Terima kasih kepada Presiden Prabowo dan tiga kementerian yang telah mendukung penuh. Pemkot akan tetap memberikan bantuan jika ada kekurangan, karena keberhasilan program ini harus kita dukung bersama, bukan hanya mengandalkan pemerintah pusat,” tutupnya.(**)

Polsek Bontang Selatan Hadirkan Gerakan Pangan Murah

BONTANG, MANDAUPOST – Dalam rangka membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, Polsek Bontang Selatan, Polres Bontang, Polda Kaltim menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Jalan Pelabuhan Tanjung Laut, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Jumat (15/8).

Kegiatan ini dipimpin Kapolsek Bontang Selatan AKP Muhammad Rakib Rais dan dihadiri Waka Polsek Iptu Supriyadi, Kasi Humas Polres Bontang Iptu Dany Purwanto, Bhabinkamtibmas, personel Polsek serta Polres Bontang, dan Bhayangkari Ranting Bontang Selatan. Antusiasme warga terlihat dari ratusan pengunjung yang memanfaatkan kesempatan untuk membeli sembako dengan harga hemat.

Melalui kerja sama dengan Bulog Cabang Bontang, beras premium SPHP dijual seharga Rp60.000 per kemasan 5 kg, lebih murah dibanding harga pasaran. Selain beras, tersedia pula minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, deterjen, serta paket merdeka yang ditawarkan dengan harga khusus oleh Ramayana Kota Bontang.

Kapolres Bontang melalui Kapolsek Bontang Selatan menyampaikan bahwa GPM ini menjadi salah satu wujud nyata kepedulian Polri terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kebutuhan sehari-hari adalah hal mendasar bagi setiap keluarga. Melalui Gerakan Pangan Murah ini, kami ingin meringankan beban warga dan memastikan mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Polri akan terus berupaya hadir, tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pelaksanaan GPM berjalan lancar, aman, dan tertib hingga selesai, disambut positif oleh warga yang berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara rutin.(**)

Tim Rajawali Sat Reskrim Polres Bontang Gerak Cepat Ringkus Pelaku Eksibisionis

BONTANG, MANDAUPOST – Aksi tak senonoh seorang pria di Bontang Selatan akhirnya berhasil dihentikan setelah Tim Rajawali Sat Reskrim Polres Bontang menangkap terduga pelaku, Kamis (07/08).

Pria berinisial ‘AR’ (32) diduga melakukan tindakan eksibisionisme dengan sengaja menunjukkan alat vitalnya di sebuah toko aksesoris.

Pelaku berhasil diamankan pada Jumat (8/8) sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Ikan Tuna, Kel.Tanjung Laut Indah. Korban ‘MA’ mengaku kaget saat pelaku yang mengenakan helm dan masker tiba-tiba membuka resleting celananya saat berpura-pura berbelanja.

Dengan bukti rekaman CCTV dan keterangan saksi, polisi melacak dan menangkap ‘AR’ di kediamannya. Beberapa barang bukti seperti hoodie putih, helm putih, dan sandal hitam turut disita. Kini, pelaku menjalani proses hukum di Mako Polres Bontang.

Kasat Reskrim Polres Bontang, AKP Hari Supranoto menegaskan komitmen Polri untuk menindak tegas pelaku kejahatan asusila.

“Masyarakat tidak perlu ragu melapor jika mengalami atau melihat tindakan serupa. Kami akan bertindak cepat demi keamanan bersama,” tegasnya.

Kini pelaku terancam hukuman berdasarkan Pasal 36 Jo Pasal 10 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 281 KUHPidana(**)

Komisi III DPRD Kaltim Desak Perusahaan Tambang Bangun Jalan Sendiri

SAMARINDA, MANDAUPOST – Ketua Komisili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Abdulloh, menegaskan perusahaan tambang di Kaltim tidak boleh lagi menggunakan jalan umum sebelum membangun jalur sendiri. Hal ini disampaikan usai menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kerusakan jalan akibat aktivitas kendaraan tambang.

Menurutnya, praktik penggunaan jalan umum oleh perusahan tambang selama ini sering menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Jalan rusak, kecelakaan meningkat, hingga konflik sosial tak terhindarkan.

“Jalan umum tidak boleh dipakai sembarangan oleh perusahaan tambang. Sebelum mereka membangun jalan sendiri izin tidak bisa diberikan. Regulasi harus ditegakkan supaya masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.

Dia mencontohkan kasus di Muara Kati Kutai Kartanegara, di mana konflik serius sempat terjadi akibat jalan hancur oleh truk tambang. Hal serupa juga pernah muncul di wilayah operasional KPC (Kaltim Prima Coal).

“itu langkah yang benar. Jangan sampai perusahaan hanya ambil untung, sementara masyarakat yang menanggung  kerugiannya,” sambungnya.

Ia menambahkan, tanah warga yang dilalui jalur tambang juga wajib diganti rugi dengan layak.

“Tidak boleh ada masyarakat yang dirugikan. Tanah yang dipakai perusahaan harus ada ganti ruginya,” ujarnya.

Meski DPRD mendesak ketegasan, Abdulloh mengakui kewenangan teknis terkait jalan nasional ada di tangan BPJN (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional). Karena itu, Komisi III hanya bisa memberikan rekomendasi dan mendesak eksekutif untuk bertindak.

“Kami memberikan masukan dan rekomendasi. Tapi secara teknis kewenangannya ada di BPJN. Walaupun begitu, DPRD akan terus mengawal agar aturan ditegakkan,” katanya.

Ia menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang  tindih aturan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dengan koordinasi yang baik, aturan bisa ditegakkan tanpa merugikan masyarakat maupun investasi.

Dia juga menyinggung, selain soal jalan tambang, DPRD juga tengah mendorong upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui regulasi lain, salah satunya revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang alur sungai.

Ia menegaskan bahwa kedua isu ini, jalan tambang dan alur sungai sama-sama bertujuan melindungi kepentingan publik dan memperkuat kas daerah. Abdulloh berharap langkah tegas ini bisa korban.

Menurutnya, investasi di bidang tambang harus berjalan seiring dengan tanggungjawab sosial dan pembangunan infrastruktur yang adil.

“Kami tidak anti investasi, tapi investasi harus memberi manfaat nyata. Jalan perusahaan wajib dibangun, dan itu haraga mati. Masyarakat sudah terlalu lama menanggung beban,” tegasnya.

DPRD akan terus mengawasi pelaksanaan pembangunan jalan oleh perusahaan tambang, sekaligus mendorong regulasi yang bisa menambah PAD tanpa mengorbankan kepentingan rakyat.(**)

Pemkab PPU Bentuk Satgas Khusus, Siap Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

PENAJAM, MANDAUPOST – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bergerak cepat menyambut pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat. Melalui rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar, dibentuklah satuan tugas (Satgas) khusus guna mengawal kesiapan dan implementasi program strategis nasional tersebut pada Kamis (7/8).

Rapat yang digelar di ruang kerja Sekda itu turut dihadiri oleh perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) PPU, menandakan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan MBG secara optimal.

Sekda Tohar menyampaikan bahwa pembentukan Satgas MBG merupakan tindak lanjut atas surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang meminta pemerintah daerah aktif mempersiapkan pelaksanaan program ini, khususnya dalam penyediaan lahan serta teknis pelaksanaan.

“Apa yang kita lakukan hari ini adalah bentuk keseriusan Pemkab PPU dalam menyambut program prioritas nasional. Satgas ini dibentuk untuk memastikan setiap proses berjalan sistematis, terukur, dan terkoordinasi,” jelas Tohar.

Tohar menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG memiliki dua pendekatan: pertama, untuk daerah yang telah memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan siap beroperasi; kedua, untuk daerah baru seperti PPU, yang harus terlebih dahulu mengusulkan lokasi pendirian SPPG.

“Dari empat lokasi yang kami ajukan, tiga di antaranya telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Badan Pangan dan Gizi Nasional. Kami akan terus bekerja agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi,” tambahnya.

Dalam forum tersebut, Sekda juga merinci tugas dan fungsi masing-masing OPD yang tergabung dalam Satgas MBG, untuk menghindari tumpang tindih peran serta memastikan jalannya koordinasi yang efektif.

Berikut pembagian tugas tersebut:

  • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR): Menjamin kesiapan infrastruktur dan aksesibilitas menuju lokasi SPPG.
  • Dinas Kesehatan dan DP3AP2KB: Mengawasi standar gizi dalam menu makanan yang disiapkan SPPG.
  • Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora): Menghimpun data penerima manfaat dari jenjang PAUD hingga SLTA, mencakup seluruh wilayah administratif PPU.
  • Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan): Mengidentifikasi dan memverifikasi lokasi pendirian SPPG.
  • Dinas Pertanian serta Dinas Ketahanan Pangan: Memastikan ketersediaan pasokan bahan baku lokal seperti sayur, ikan, dan sumber protein lainnya.
  • Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD): Menyiapkan administrasi terkait peminjaman dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) untuk mendukung kegiatan SPPG.
  • Kementerian Agama (Kemenag) PPU: Mengkoordinasikan pendataan santri pondok pesantren sebagai calon penerima manfaat MBG.

Selain itu, sejumlah unit kerja lainnya juga dilibatkan, seperti Bappelitbang yang bertugas dalam perencanaan dan korespondensi teknis, Bagian Hukum untuk penyusunan regulasi, dan Bagian Ekonomi sebagai penghubung lintas sektor. Inspektorat Daerah turut berperan sebagai pengawas pelaksanaan program.

“Tugas Inspektorat di sini bukan mengawasi ke dalam, tapi memastikan bahwa setiap OPD melaksanakan fungsi koordinasinya secara akuntabel dan sesuai dengan peran masing-masing,” tegas Tohar.

Dengan terbentuknya Satgas MBG, Pemkab PPU menargetkan seluruh tahapan persiapan dapat diselesaikan tepat waktu. Diharapkan, saat program resmi diluncurkan, pelaksanaannya di daerah dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan gizi masyarakat, khususnya generasi muda.

“Ini bukan sekadar proyek pangan, tetapi investasi jangka panjang dalam membentuk sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas,” pungkas Sekda Tohar.(**)

Semarak HUT ke-80 RI, Pemkab PPU Bagikan 4.200 Bendera kepada Warga

PENAJAM, MANDAUPOST — Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar kegiatan pembagian bendera merah putih kepada masyarakat, Kamis (7/8).

Sebanyak 4.200 lembar bendera dibagikan secara gratis kepada warga sebagai bagian dari gerakan nasional pemasangan bendera di seluruh penjuru tanah air.  Kegiatan ini dipusatkan di depan Alun-Alun Penyembolum Kecamatan Penajam. Tampak hadir secara langsung Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, Sekretaris Daerah Tohar, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Muhammad Bijak Ilhamdani, Kodim, jajaran kepolisian, serta unsur organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Antusiasme masyarakat pun terlihat tinggi, menyambut simbol-simbol kebangsaan dengan penuh semangat.

Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pembagian bendera ini merupakan bentuk ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan memperingati kemerdekaan RI dengan penuh suka cita.

“Semoga dalam merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, ini kita semua mendapatkan keberkahanya, walaupun dengan usia 80 itu kita tidak mudah mendapatkanya” ujar Waris.

Ia menambahkan, pembagian ribuan bendera ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program nasional Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih yang dicanangkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

“Selain di depan Alun Alun Penyembolum kami juga disalurkan ke empat kecamatan, yakni Penajam, Waru, Babulu, dan Sepaku. Masing-masing kecamatan mendapatkan distribusi bendera”, tambahnya.

Acara pembagian bendera ini berlangsung secara simbolis di depan Alun-Alun Penyembolum, dilanjutkan dengan pembagian langsung kepada masyarakat yang melintas di sekitar area tersebut. Petugas dari Satpol PP, Kesbangpol, jajaran kepolisian dan instansi lainnya turut membantu kelancaran kegiatan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten PPU berharap masyarakat dapat bersama-sama mengibarkan bendera merah putih mulai 1 hingga 31 Agustus 2025 sebagai bentuk cinta tanah air, penghormatan terhadap para pahlawan, dan penyemangat untuk terus berkarya demi kemajuan bangsa.(**)

3 Pelajar Terbaik Kutim Ikuti Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan

KUTAI TIMUR, MANDAUPOST – Pemilihan pelajar pelopor keselamatan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun 2025 resmi berakhi. Kegiatan yang menjadi agenda tahunan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) tersebut, menghasilkan tiga pemenang utama dan tiga pemenang juara harapan, Kamis, (07/08).

Adapun nama pemenang tersebut, juara pertama di raih oleh Nurul Aisyah asal SMAN 2 Sangatta Utara, posisi kedua diberikan kepada Zahra Sekar Latinan siswa SMAN 1 Sangatta Utara, juara ketiga di duduki oleh Asilah Fadiyah asal SMAN 2 Sangatta Utara. Sedangkan juara harapan 1 menjadi milik Muhamad Razak Al Hadi, harapan kedua Bunga Fadhlina siswa SMAN 1 Sangkulirang, sementara itu Callista Vivian Zahra dari SMA Plus Budi Luhur Mandiri harus puas menjadi harapan ketiga.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kutim, Joko Suripto melalui Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan, Murni Irawati mengatakan, sebelum melakukan presentasi hasil karya tulis, para para peserta yang berjumlah 40 orang dan merupakan siswa jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat tersebut, mereka mendapatkan materi lengkap dari para narasumber yang berasal dari Dishub Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Polres Kutim, BNNK, Jasa Raharja serta PMI Kutim.

“Sistem penilaianya langsung dan dilakukan secara ketat dan transparan, sehingga berhak menyandang sebagai juara, benar-benar siswa yang memiliki kopetensi dan pengetahuan yang cukup,”ujarnya.

 Selain mendapat penghargaan berupa tropy dan sertifikan, dirinya menyebut, para juara utama juga secara otomatis terpilih mewakili Kabupaten Kutim untuk mengikuti ajang serupa tingkat Provinsi Kaltim yang akan berlangsung pada tanggal 20 hingga 22 Agustus mendatang di Samarinda.

“Melihat potensi anak-anak yang juara pada tahun ini. Kami optimis salah satu dari tiga siswa yang kita kirimkan mampu menembus final dan menjadi salah satu peserta untuk mewakili Kaltim ke nasional,”ujarnya.

Kegiatan yang tahun ini mengusung tema pelopor keselamatan dengan penerapan teknologi dan digitalisasi sebagai instrumen berkelanjutan tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu-lintas dengan melibatkan pelajar untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan transportasi yang lebih aman dan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi. Tema ini bertujuan untuk membantu dan pelajar untuk menjadi bagian dari agen perubahan dalam keselamatan lalu lintas dengan potensi teknologi dan digitalisasi untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.(**)

Peletakan Batu Pertama Pembangunan SPPG Polres Berau, Dukung Program Makan Bergizi Gratis

BERAU, MANDAUPOST – Polres Berau secara resmi memulai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui kegiatan Ground Breaking yang digelar pada Rabu (6/82025) bertempat di Gedung R.E. Widargo, Jl. Pemuda, Tanjung Redeb. Acara ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, didampingi unsur Forkopimda dan sejumlah perwakilan dinas terkait.

Pembangunan SPPG ini merupakan langkah nyata Polres Berau dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. SPPG akan difokuskan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dan pemenuhan gizi bagi pelajar, guna membentuk generasi masa depan yang sehat, kuat, dan produktif.

Dalam sambutannya, Kapolres Berau AKBP Khairul Basyar, menekankan pentingnya pemenuhan gizi sejak usia dini untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul.

“Renovasi SPPG ini adalah bentuk komitmen Polres Berau dalam mendukung program nasional. Kita targetkan dalam waktu satu bulan, dapur dan sarana penunjang SPPG sudah berdiri. Saya minta dibuat timeline dan dilaporkan progresnya secara berkala,” tegas Kapolres.

Gedung serbaguna R.E. Widargo Polres Berau akan direnovasi menjadi SPPG pertama di Kabupaten Berau, yang dibangun di atas lahan seluas 390 m² dengan standar yang mengacu pada ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kapolres juga menginstruksikan Satgas SPPG agar berkoordinasi dengan YKB Cabang Berau dan BGN Kabupaten Berau untuk mendata dan melatih tenaga kerja lokal.  Menjalin kerja sama dengan Pemkab Berau untuk memastikan operasionalisasi SPPG berjalan sesuai standar.  Ia juga berharap SPPG juga dapat berkembang melalui kolaborasi dengan instansi lain maupun pihak swasta untuk memperluas cakupan program MBG ke seluruh wilayah Kabupaten Berau.

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas dalam sambutannya menyatakan dukungan penuh Pemkab terhadap pembangunan SPPG dan menyambut baik renovasi gedung serbaguna R.E. Widargo menjadi pusat pelayanan gizi.

“Kami siap mendukung, bahkan menghibahkan lahan untuk pengembangan SPPG ke depannya. Program ini sejalan dengan visi kami menciptakan manusia yang cerdas dan berbudi luhur. Kita optimalkan SDA Berau seperti ikan dan telur untuk mendukung operasional SPPG,” ungkapnya.

Bupati juga menegaskan bahwa Pemkab telah mencanangkan program makan bergizi gratis di berbagai wilayah termasuk Sambaliung, Gunung Tabur, dan Teluk Bayur. Program ini diyakini akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi berkualitas di masa depan.

Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan potensi lokal Berau, seperti ikan dan telur, sebagai bahan pangan pendukung program gizi ini. Pemkab akan menginstruksikan OPD terkait agar mendukung penuh operasionalisasi SPPG.

Berikut sekolah penerima Program Makan Bergizi Gratis tahap awal akan menjangkau 3.125 siswa dari tujuh satuan pendidikan, yakni:  TK Kemala Bhayangkari – 73 siswa, SDN 002 Tanjung Redeb – 508 siswa, SDN 009 Tanjung Redeb – 210 siswa, SDN 010 Tanjung Redeb – 290 siswa, MTsN Berau – 540 siswa, SMAN 1 Berau – 688 siswa, dan SMKN 1 Berau – 816 siswa.(**)

Scroll to Top