Berita Populer

Berita Terbaru

KALTARA

BULUNGAN, MANDAUPOST – Dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekonomi berbasis desa, khususnya melalui pemberdayaan perempuan dalam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan sektor usaha di Hotel Luminor Tanjung selor, Rabu (23/7). 

 

Diinisiasi oleh Dinas Perindagkop bekerjasama dengan Yayasan Pioner Bulungan, menggelar lokakarya dan seminar dalam rangka penguatan ekonomi desa. Sedikitnya 18 desa di 14 kecamatan di Kabupaten Bulungan mulai dari Desa Antutan hingga enam desa lainnya di Kecamatan Peso telah mampu menghasilkan berbagai produk unggulan.

 

Bupati Bulungan dalam sambutanya menyatakan, keselarasan mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bulungan makin nyata dengan hadirnya beberapa produk lokal masyarakat, seperti minyak kelapa sawit (CPO) dari warga Desa Long Sam, minyak serai dari warga RT di Sungai Urang, serta minyak Kalimutu—minyak gosok tradisional—yang diproduksi oleh masyarakat Desa Long Buah.

 

“Mari kita mulai biasakan menyebut mereka sebagai pengusaha UMKM, bukan pelaku. Kata ‘pelaku’ punya konotasi negatif, sementara mereka ini adalah tulang punggung ekonomi desa,” tegas Bupati Syarwani.

 

Dalam forum tersebut, para peserta yang terdiri dari kepala OPD, camat dan para Kades begitu antusias dalam menyelaraskan program dengan kebijakan pemerintah.

 

Salah satu peserta mewakili Lurah Tanjung Palas Ilir, Muhammad Samsul (Kasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Tanjung Palas Hilir) secara lugas menyampaikan perlunya produk Lokal, tepatnya Kampung Sungai Urang berupa minyak Serai dan sabun berbahan baku serai bisa segera memiliki legalitas produk.

 

“Kami minta segera ada pembinaan agar produk kami memiliki keabsahan dan kekuatan hukum agar produk kami tidak diklaim oleh pihak lain yang murni merupakan hasil produksi masyarakat kami,” tegas Samsul.

 

Pernyataan ini langsung direspon Nara sumber bahwa segera dibuatkan penanggung jawab produk dari Tenaga Medis setempat.(**)

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus menunjukkan komitmen dalam mengakui dan melindungi keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta hutan adat yang menjadi bagian dari identitas dan kehidupan masyarakat lokal.

Hal ini disampaikan Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Setdaprov Kaltara, Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T., dalam Seminar “Pengenalan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Pelindungan Hak Masyarakat Hukum Adat” digelar di ballroom hotel Luminor, Kamis (3/7).

Mewakili Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, Robby menegaskan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat merupakan amanah konstitusi sesuai amanat Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 18B ayat 2.

Robby menyebutkan berdasarkan hasil kajian bersama ATR/BPN dan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, terdapat sekitar 40 komunitas adat di Kaltara, namun baru 15 komunitas yang telah memperoleh pengakuan hukum formal melalui surat keputusan kepala daerah.

“Pemprov Kaltara aktif terlibat dalam Road Map Nasional identifikasi Tanah Ulayat. Ini bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan hak masyarakat adat terlindungi secara hukum dan mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” terang Robby.

Ia juga menuturkan saat ini telah diajukan 25 usulan penetapan hutan adat dengan total luasan mencapai 1,2 juta hektare yang tersebar di Kabupaten Bulungan, Malinau dan Nunukan.

“Seluruhnya sedang dalam proses verifikasi teknis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ujarnya.

Selain itu, tercatat capaian penyiapan kawasan perhutanan sosial di Kaltara sebesar ±125.495 hektare dari target 225.500 hektare hingga tahun 2025. Namun masih terdapat sekitar 100.000 hektare yang perlu disiapkan untuk mencapai target tersebut.

Untuk memperkuat kelembagaan dan data masyarakat adat, Robby menghimbau masyarakat agar dapat memanfaatkan berbagai program nasional seperti P3PD, SEPAKAT, dan Regsosek.

Selanjutnya dia juga turut mendorong Lembaga Adat untuk aktif menyusun dokumen legal, memetakan batas wilayah adat, serta memperkuat kelembagaan berbasis kearifan lokal.

“Penguatan sinergi antar-lembaga, akademisi, dan NGO juga sangat dibutuhkan untuk memastikan proses pengakuan berjalan objektif, partisipatif, dan akuntabel,” tutup Robby.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Tim Agraria dan juga Komisioner Pengkajian dan Penelitian di Komnas HAM, Saurit. P. Siagian, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kaltara, Alimuddin ST, Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H., Sekda Kota Tarakan, Ir. Jamaluddin Sekda Kabupaten Bulungan, Risdianto, S.Pi., M.Si., PJ. Sekda Kabupaten Tana Tidung, Moh. Idham Nur, serta tamu undangan. (dkisp)

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menyerahkan bonus langsung kepada para atlet peraih medali yang telah berlaga di PON XXI/2024 Aceh – Sumatera Utara.

Ia berpesan kepada para atlet dan pelatih bahwa bonus ini bukan sekedar penghargaan finansial, tetapi merupakan simbol rasa bangga dan terima kasih dari pemerintaj dan seluruh masyarakat Kaltara atas perjuangan yang telah diberikan.

“Terima kasih atas perjuangan, kerja keras, dan dedikasi yang luar biasa. Kalian adalah teladan dan inspirasi bagi seluruh masyarakat, khususnya generasi muda Bumi Benuanta. Semoga bonus ini menjadi penyemangat dan motivasi untuk terus meningkatkna prestasi di masa mendatang,” ujarnya saat membuka Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Selasa (24/6).

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang dilaksanakan oleh KONI Kaltara beserta seluruh jajaran.

“Rapat kerja ini bukan hanya sekedar agenda tahunan, tetapi menjadi titik tolak untuk menetapkan langkah – langkah besar ke depan, terutama dalam menyongsong ajang olahraga nasional dan internasional yang akan datang,” kata Gubernur Zainal.

Gubernur menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada para atlet dan pelatih peraih medali di PON Aceh – Sumatera Utara 2024. Menurutnya prestasi yang diraih bukan hanya membanggakan diri sendiri, tetapi juga mengharumkan nama Kaltara di kancah nasional.

Gubernur mengingatkan para jajaran pengurus KONI Kaltara, atlet dan pelatih untuk mempersiapkan diri melalui pelatihan dan pembinaan untuk menghadapi PON ke-XXII Tahun 2028 yang akan digelar di provinsi Nusantara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

“Saya mendorong KONI dan seluruh cabang olahraga sagar segera menyusun program pembinaan jangka menengah dan panjang secara lebih sistematis. Bina atlet – atlet muda sejak dini, tingkatkan kualitas pelatihan dan pastikan seluruh elemen pendukung berjalan sinergis demi peningkatan prestasi di PON mendatang,” tutup Gubernur Zainal.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua KONI Kaltara, H. Muhammad Nasir, SE., M.M., CSL., Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E, ketua cabang olahraga kabupaten/kota se-Kaltara, beserta seluruh jajaran KONI kabupaten/kota se-Kaltara. (dkisp)

KUCHING, MANDAUPOST – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si menghadiri acara Gawai Dayak Peringkat Sarawak, Malaysia tahun 2025 di kota Kuching, Jumat (20/06/2025).

Hadir dalam acara tradisional masyarakat Dayak tersebut, Wagub Ingkong beserta rombongan mengikuti forum diskusi membahas kerjasama antara kedua negara khususnya di wilayah provinsi Kaltara yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia.

“Dalam forum diskusi ini kami membahas berbagai aspek kerjasama seperti pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi lintas batas,” Kata Wagub Ingkong.

Mewakili Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, Wagub Ingkong menjelaskan dalam pengembangan PLBN di wilayah perbatasan Kaltara ini berfungsi sebagai pintu gerbang perbatasan dengan negara tetangga, Malaysia.

Tegasnya, dengan berdirinya PLBN tersebut juga memiliki peran penting dalam meningkatkan hubungan bilateral dan mempromosikan kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya.

“Kami berharap pemerintah Malaysia bisa segera membangun pos lintas batas di Wilayah Sarawak agar PLBN kedua negara terkoneksi dengan baik. Seperti konektifitas dengan PLBN Long Nawang di Apau Kayan (Malinau), Pulau Sebatik, Labang dan Long Midang di Kabupaten Nunukan,” terangnya.

Ia mengungkapkan, dalam forum diskusi tersebut juga membahas kerjasama dalam bidang sosial dan budaya, pendidikan serta pelestarian budaya. Ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar masyarakat di wilayah perbatasan.

Selanjutnya, Wagub Ingkong turut menekankan pentingnya memperkuat kerjasama perbatasan khususnya dalam meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan. “Kita berharap kerjasama ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat Kaltara dan meningkatkan hubungan antar negara,” ujarnya.

Wagub Ingkong mengatakan bahwa Pemerintah Sarawak mengapresiasi dan menyambut baik atas lawatan Wagub Kaltara di Bumi Kenyalang, Sarawak yang bertujuan untuk mempererat hubungan kedua negara serumpun ini.

“Pemerintah Sarawak juga akan mengadakan kunjungan balasan ke wilayah yang berbatasan langsung antara Sarawak dengan Kaltara,” ucap Wagub Ingkong.

Selepas menghadiri forum bersama ini, Wagub Ingkong bersama rombongan mengikuti rangkaian acara Gawai Dayak, yang merupakan sebuah tradisi penting bagi masyarakat Dayak di wilayah Sarawak.

Acara ini merupakan momentum penting dalam mempromosikan budaya serta mempererat hubungan antar masyarakat Dayak yang ada di kedua negara, Indonesia dan Malaysia. (dkisp)

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Pisah Sambut Komandan Komando Resor Militer 092/Maharajalila atau Korem 092/MRL dari Brigjen TNI Adek Chandra Kurniawan, S.I.P., M.Han kepada Brigjen TNI Mohammad Sjahroni, S.E., M.Han berlangsung Aula Lt. 1 Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Senin (16/6/2025).

Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dedikasi, pengabdian, dan sinergi yang telah terjalin selama masa kepemimpinan Brigjen TNI Adek Chandra Kurniawan.

“Dibawah kepemimpinan Bapak, peran Korem 092/Maharajalila telah memberikan rasa aman dan kondusif bagi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan,” ujar Gubernur.

Ia juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Brigjen TNI Mohammad Sjahroni sebagai Komandan Korem 092/Maharajalila yang baru.

“Kami menyambut dengan tangan terbuka kehadiran Bapak di Bumi Benuanta, Kalimantan Utara. Kami yakin dan percaya, dengan pengalaman serta kapabilitas yang Bapak miliki, Korem 092/Maharajalila akan semakin maju dan mampu menjalankan tugas-tugas pokoknya dengan lebih baik lagi, terutama dalam menjaga kedaulatan NKRI, mengamankan wilayah perbatasan, dan mendukung pembangunan di Kalimantan Utara,” ujar Gubernur.

Melalui agenda ramah tamah dan pisah sambut ini, Gubernur Zainal berharap seluruh jajaran TNI dapat terus semangat menjalankan tugas mulianya, mengamankan wilayah Kalimantan Utara dan turut berkotribusi dalam proses pembangunan.

“Sebagai aparat negara, baik TNI, Polri, maupun PNS, untuk terus mengajak seluruh lapisan masyarakat agar dapat menghilangkan sekat-sekat suku, agama, ras, dan golongan,” tutup Gubernur Zainal. (**)

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bergerak cepat merespons kondisi darurat yang terjadi di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, dengan membentuk Tim Kaji Cepat untuk menanggulangi dampak keterisolasian akses jalan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara, Andi Amriampa, S.Sos, M.Si., mengatakan tim ini akan memfokuskan kajian pada tingkat kerusakan dan kebutuhan anggaran dalam upaya membuka kembali akses transportasi darat yang tertutup akibat bencana.

“Ini persoalan utama yang kami laporkan kepada Pak Gubernur. Penanganan jalan akan dilakukan dalam dua tahap, pertama kondisi darurat, dan berikutnya pembangunan permanen,” ujar Andi saat dikonfirmasi belum lama ini.

Pembentukan tim ini merupakan hasil rapat koordinasi yang dipimpin Penjabat Sekretaris Provinsi (Pj Sekprov) Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., bersama sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara.

Menurut Andi, dalam rapat tersebut, sejumlah titik yang menjadi penyebab terputusnya jalur Krayan Selatan ke Krayan Induk menjadi perhatian utama.

“Provinsi juga mengusulkan perpanjangan status tanggap darurat di Krayan hingga 6 Juli 2025,” katanya.

Ia menambahkan, status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku di Kabupaten Malinau dan Nunukan telah berakhir pada 8 Juni 2025. Namun, secara faktual, di Krayan kondisi masih belum pulih sepenuhnya.

“Oleh karena itu, tanggap darurat difokuskan di Krayan saja. Di Malinau sudah tidak diperpanjang dan pos penanganan banjir di Nunukan juga sudah ditutup,” jelasnya.

Tim provinsi, lanjut Andi, dijadwalkan segera turun ke lapangan untuk melakukan kaji cepat. Hasil kajian ini akan menjadi dasar perhitungan anggaran serta pengeluaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Nanti BPBD dan DPUPR akan meninjau langsung untuk melihat kondisi riil di lapangan,” ujarnya.

Penanganan teknis terhadap kerusakan jalan, terutama pada segmen 1 dan 2, telah diajukan oleh DPUPR Kaltara melalui Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dalam waktu dekat, penanganan fisik akan segera dilaksanakan.

“Langkah-langkah teknis akan dilakukan berdasarkan hasil dari tim kaji cepat. Dinas PUPR akan menindaklanjuti untuk perbaikan situasi di lapangan,” imbuh Andi.

Sementara itu, sesuai arahan Pj Sekprov, tim seharusnya sudah diberangkatkan ke Krayan. Namun, hingga kini masih dilakukan koordinasi teknis terkait ketersediaan penerbangan.

“Untuk sementara, Pemkab Nunukan masih menangani perbaikan akses jalan kabupaten. Sementara provinsi fokus pada jalan provinsi, khususnya di segmen 1 dan 2,” paparnya.

Andi juga mengungkapkan, DPUPR telah menyusun skenario penanganan jangka menengah, termasuk pemetaan wilayah rawan longsor dan upaya pembukaan akses baru, seperti meratakan lereng atau gunung.

Adapun dari sisi pendanaan, Andi menyebutkan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara memiliki anggaran penanganan bencana sebesar Rp 10 miliar untuk satu tahun anggaran. Penanganan di Krayan masuk dalam semester pertama tahun ini.

“Tujuan utama adalah membuka isolasi wilayah. Untuk tahap darurat, yang penting jalan bisa dilalui dulu oleh masyarakat. Untuk pembangunan permanen bisa dialokasikan dalam APBD murni maupun melalui bantuan pemerintah pusat,” pungkasnya. (dkisp)

KEMBALI DIGULIRKAN : Program listrik gratis Pemprov Kaltara kembali digulirkan. Tampak Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum meresmikan program tersebut tahun lalu. 

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Program listrik gratis kembali digulirkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara. Tahun ini, sebanyak 292 rumah dipastikan bakal mendapat bantuan dari program yang digelar tiap tahun tersebut.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Kaltara, Ir. Yosua Batara Payangan, S.T., M.Si melalui Kabid Ketenagalistrikan, Adbul Muis diruang kerjanya, Selasa (17/6).

“Melalui APBD provinsi Kaltara pemasangan listrik gratis akan diberikan kepada masyarakat di 292 Rumah. Saat ini sedang dilakukan proses penetapan oleh SK Gubernur, ini tinggal tanda tangan Kepala Dinas dan ke Biro lalu masuk ke Gubernur,” kata Abdul Muis.

Abdul Muis menyebutkan estimasi proses pengajuan ini paling cepat akhir bulan Juli, begitu terbit Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltara dan penetapan langsung dikerjakan, dikarenakan harus melalui proses lelang dulu.

“Jadi SK kita tetapkan baru lelang kerja, diperkirakan sekitar pertengahan atau akhir bulan Juli sudah kerja sudah kerja karena lelang,” ucapnya.

Lebih jauh, ia mengatakan program bantuan pemasangan listrik gratis ini diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan ini sudah dilakukan verifikasi. “Jadi data usulan masuk dari kabupaten / kota, kemudian kita verifikasi di lapangan, dicek satu persatu kelayakan baru kita tetapkan SK,” ujarnya.

Bebernya pada pemasangan fasilitas listrik ini masih tetap sama seperti tahun sebelumnya yaitu mendapat listrik sebesar 4 Ampere atau 900 VA 900 watt 4 Ampere, dengan 3 titik lampu, 1 titik stop kontak dan satu grounding menggunakan token.

Ia memastikan setelah terbit SK Gubernur Kaltara, pihaknya akan langsung melakukan proses lelang yang diperkirakan paling lambat akhir bulan Juli 2025. “Proses berjalan ini kita desak 3 bulan paling cepat 2 bulan, kerja pemasangan cepat proses administrasi agak lama,” imbuhnya.

Dikatakannya juga, pada tahun ini usulan dari kabupaten / kota pada program pemasangan listrik mengalami penurunan sedikit dibanding tahun lalu yang mencapai 1.000 rumah.

Pemprov Kaltara berkomitmen membantu masyarakat tidak mampu khususnya dibidang kelistrikan seperti pemasangan listrik gratis, kedua apabila ada yang belum tersalur jaringan mohon diusulkan supaya kita bisa memetakan untuk perencanaan selanjutnya.

“Dan kami tidak pernah menolak usulan – usulan, dan kami akan segera tindaklanjuti,” tambahnya.

Abdul Muis menegaskan Dinas ESDM Kaltara akan terus berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten / kota, hingga ke desa – desa, khususnya ketenagalistrikan akan dibantu sesuai kewenangan provinsi.

“Yang jelas diusulkan bantuan pemasangan listrik tersebut, maka akan kami respon,” pungkasnya. (dkisp)

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Provinsi Kalimantan Utara terus mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan I realisasi investasi modal di tahun 2025 sebesar Rp6,41 triliun.

Berdasarkan data yang dirilis Sistem Informasi Pelaku Usaha Penanaman Modal Kalimantan Utara (SipLaKU PM) capaian investasi modal Kaltara triwulan ke 4 tahun 2024 mencapai Rp5,61 triliun kemudian memasuki semester I tahun 2024 mengalami kenaikan mencapai Rp6,41 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara, Ferry Ferdinand Bohoh, melalui staf Penatakelola Penanaman Modal Ahli Muda DPMPTSP Kaltara, Rahman Putrayani membenarkan capaian realisasi investasi modal tersebut.

Rahman mengatakan investasi modal di Kaltara di proyeksikan akan terus mengalami pertumbuhan yang positif. Hal ini terlihat dari peningkatan capaian investasi modal dari triwulan IV tahun 2024 ke triwulan I tahun 2025.

“Pada triwulan I tahun 2025 capaian realisasi rencana investasi sebesar Rp6,41 triliun, pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp2,47 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp3,94 triliun,” ucap Rahman

Rahman mengungkapkan pada triwulan IV tahun 2024 capaian realisasi investasi Kaltara sebesar Rp7,76 triliun, dimana pada PMDN Rp3,01 triliun dan PMA Rp4,75 triliun.

“Kita optimis, pada triwulan I tahun 2025 ini masih Rp6,41 triliun, kita bisa menuju Rp7,37 triliun, walaupun masih jauh,” ujarnya.

Kendati demikian, capaian investasi di triwulan I tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan triwulan I tahun 2024 yakni realisasi capaian sebesar Rp7,76 triliun, PMDN Rp3,01 triliun dan PMA Rp4,75 triliun.

Lebih lanjut, Rahman menjelaskan terjadinya penurunan ini karena dipengaruhi oleh penerapan efisiensi anggaran. Namun ia meyakini bahwa penerapan efisiensi ini tidak terlalu berdampak serius, bahkan akan terus mengalami peningkatan realisasi investasi modal di Kaltara.

“Penurunan tidak terlalu jauh hanya sekitar Rp1 triliun dari triwulan I tahun 2024, jadi lumayan dan cukup aman, kita optimis bisa naik” ujarnya.

Triwulan I tahun 2025 capaian realisasi investasi terbesar di Kaltara berada di Kabupaten Bulungan sebesar Rp4.057 miliar, disusul Kota Tarakan Rp1.084 miliar, Kabupaten Tana Tidung Rp910 miliar, Kabupaten Nunukan Rp190 miliar dan Kabupaten Malinau yakni Rp168 miliar. (dksip)

TARAKAN, mandaupost – setelah dilaporkan hanyut saat berenang bersama tiga orang rekannya pada Minggu pagi, seorang anak ditemukan meninggal dunia oleh Tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia, Senin (26/5/2025).

Sebelumnya, korban atas nama Muhammad Fathir Adhar, usia 13 tahun, jenis kelamin laki-laki, dilaporkan hanyut saat berenang bersama 2 temannya di perairan sekitar Pelabuhan Tengkayu II Perikanan, kedua temannya sendiri selamat.

Informasi yang diperoleh dari Kantor SAR Tarakan, tim SAR gabungan menemukan korban pada hari kedua pencarian, Senin, sekira pukul 14.50 WITA pada koordinat 3°18’17.92″N 117°32’47.23″E, radius ± 2 mil laut.

“Hari kedua operasi SAR Alhamdulillah sudah ditemukan pada pukul 14.50 WITA, di mana ditemukan di radius 2 mil laut dari LKP (lokasi kejadian perkara) dalam kondisi MD (meninggal dunia),” ujar Kepala Kantor SAR Tarakan, Syahril melalui Kasi Operasi, Dede Haryana.

Dibeberkan, korban ditemukan pada posisi tertelungkup.  Tim SAR gabungan selanjutnya mengevakuasi korban ke darat untuk selanjutnya dibawa RSUD Kota Tarakan sebelum diserahkan kepada keluarga.

Dengan telah ditemukannya korban, operasi pencarian telah ditutup. Seluruh unsur potensi SAR yang terlibat seperti personel dari Kantor SAR Tarakan, Ditpolairud Polda Kaltara, Satbrimob Polda Kaltara,  Satpolairud Polres Tarakan, KSKP Polres Tarakan, BPBD Kota Tarakan dan dibantu keluarga korban dan masyarakat telah kembali ke satuannya masing-masing.(**)

TANJUNG SELOR, mandaupost – Seorang anggota Polairud Polda Kalimantan Utara (Kaltara) berinisial Bripka L tengah diperiksa Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) karena diduga terlibat dalam penyelundupan 19,6 ton gula pasir dan beras asal Malaysia.

Kapal kayu KM Lintas Samudra 07 yang membawa barang ilegal itu ditangkap Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI di perairan Sei Nyamuk, Sebatik, Kabupaten Nunukan, pada 27 April 2025.

Kapal tersebut diduga milik Bripka L, yang saat ini masih aktif bertugas di Polairud Polda Kaltara. “Yang bersangkutan sudah kami periksa dan dimintai keterangan,” kata Kabid Propam Polda Kaltara, Kombes Pol. Krishadi Permadi, Senin 26 Mei.

Dalam pemeriksaan awal, Bripka L mengklaim kapal itu bukan miliknya secara langsung, melainkan milik istrinya yang disewakan kepada pihak ketiga.

“Ada perjanjian sewa yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing. Tapi kami masih mendalami keterlibatannya,” ujar Krishadi.

Krishadi menegaskan, jika terbukti melanggar kode etik atau disiplin, Bripka L akan dikenai sanksi tegas.

“Kasus ini sudah kami laporkan ke pimpinan dan masih dalam proses penyelidikan internal,” katanya.

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat dan informasi intelijen Indonesia Maritime Information Centre (IMIC) yang mendeteksi aktivitas mencurigakan di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Komandan KN Gajah Laut-404, Letkol Bakamla Agus Tri Haryanto, lalu berkoordinasi dengan Direktur Operasi Laut Bakamla RI, Laksamana Pertama Octavianus Budi Susanto, untuk melakukan operasi pengejaran.

Tim Visit, Board, Search, and Seizure (VBSS) kemudian menyergap kapal target di koordinat 03°26’463″N – 117°31’121″E. Hasil pemeriksaan menunjukkan kapal mengangkut 500 karung beras (sekitar 5 ton) dan 400 pack gula pasir (14,6 ton) tanpa dokumen resmi seperti Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dokumen muatan, izin impor, SIUP, dan sertifikat awak kapal.(**)

Scroll to Top