Berita Populer

Berita Terbaru

WamentanTegaskan Izin Pabrik Sawit Dicabut Bila Beli TBS Murah
BKSDA Kaltim Hubungkan Habitat Orangutan di Kawasan Produksi
Iduladha Perdana di Masjid Negara IKN
Pemprov Siapkan 59 Sapi Kurban untuk Iduladha 1447 H, Tersebar di Seluruh Daerah
Kaltara Tetapkan RAD Pangan dan Gizi, Perkuat Ketahanan Pangan Daerah
Temuan Monumental 43 Hiu Gangga di Kaltara, Gubernur Serukan Perlindungan Bersama

KALTARA

Jaga Kondusifitas Jelang Nataru, Polda Kaltara Musnahkan Ratusan Miras

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Polda Kaltara), memusnahkan ratusan botol minuman keras (miras), Jumat (19/12).

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Kapolda Kaltara), Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, mengungkapkan pemusnahan barang bukti minuman beralkohol itu merupakan hasil Operasi Rutin Kepolisian. Aksi tersebut dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalimantan Utara.

“Kegiatan operasi ini sebagai bentuk komitmen polri dalam menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban bagi masyarakat (kamtibmas) menjelang nataru 2025/2026,” ucap Kapolda.

Dalam operasi yang berlangsung kurun waktu tiga bulan terakhir, aparat kepolisian berhasil menyita 537 botol miras dari berbagai merek dan golongan. Barang haram tersebut ditemukan di sejumlah tempat hiburan malam, kafe, serta warung penjual miras yang tidak mengantongi surat izin menjual yang lengkap sesuai ketentuan perizinan berbasis risiko.

Kapolda menyebutkan, pemusnahan dilakukan berdasarkan surat penetapan dari pengadilan yang menjadi bentuk tanggung jawab dan transparansi kepolisian dalam menegakkan hukum.

“Pemusnahan miras ini dilakukan tidak hanya sebatas prosedur hukum saja, tapi bukti dedikasi upaya kami dalam menciptakan situasi aman di masyarakat,” ujarnya.

Adapun rincian barang bukti minuman beralkohol yang dimusnahkan, antara lain:

  • Beer Bintang sebanyak 218 botol
  • Anggur Merah sebanyak 152 botol
  • Labour sebanyak 39 botol
  • Api sebanyak 30 botol
  • Mcdonald anggur merah sebanyak 22 botol
  • Mcdonald vodka mix sebanyak 1 botol
  • Guinnes ukuran kecil sebanyak 18 botol
  • Guinnes ukuran besar sebanyak 5 botol
  • Atlas sebanyak 15 botol
  • Cap Tikus sebanyak 12 botol
  • Vodka sebanyak 12 botol
  • Soju sebanyak 7 botol
  • Tequila sebanyak 3 botol
  • Kawa-kawa sebanyak 2 botol
  • Chivas sebanyak 1 botol

Barang bukti tersebut, kemudian dimusnahkan dengan cara dibuang dalam tong besar. Pemusnahan tersebut turut dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara.

Irjen Pol Djati Wiyoto Abdhy, mengimbau kepada seluruh masyarakat Kaltara untuk tidak membeli dan mengonsumsi minuman beralkohol oplosan serta tidak melakukan pesta miras jelang nataru. Ia juga meminta keaktifan masyarakat untuk melapor kepada pihak kepolisisan apabila terdapat kegiatan jual-beli minuman haram tanpa izin resmi dan dilakukan secara diam-diam.

“Kami sangat mengharapkan partisipasi aktif masyarakat, tentunya demi menjaga keselamatan bersama serta mencegah tindak pidana, dalam mewujudkan perayaan natal 2025 dan tahun baru 2026 di Bumi Benuanta secara aman damai dan bermartabat,” pinta Kapolda.(cda)

Pemprov Pastikan Penetapan UMP Kaltara 2026 Selaras Kebijakan Nasional

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Datu Iqro Ramadhan, mengikuti kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Tahun 2026 secara daring di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (17/12).

Sosialisasi Kebijakan Penetapan UMP dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh gubernur untuk menetapkan upah minimum tahun 2026 tepat waktu, terkoordinasi dan kondusif di daerah.

“Seluruh penetapan upah minimum tahun 2026 harus diselesaikan paling lambat pada 24 Desember 2025,” tegas Tito Karnavian.

Terkait arahan Mendagri, Datu Iqro menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memastikan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 dilakukan secara selaras dengan kebijakan nasional serta mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah secara komprehensif.

Datu Iqro menjelaskan dalam pembahasan UMP tersebut terdapat beberapa faktor yaitu tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi serta kondisi ekonomi regional di Kaltara.

“Data-data tersebut akan dikoordinasikan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Ketenagakerjaan guna memastikan keakuratan dan validitas data sebagai dasar pengambilan keputusan,” ucap Datu Iqro.

Ia menuturkan terkait indikator inflasi dan pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap penetapan upah minimum. Namun sebelum diputuskan, seluruh data harus dikonsolidasikan dan divalidasi agar menjadi acuan yang jelas dalam rapat Dewan Pengupahan.

Selanjutnya pada penetapan UMP juga harus berpedoman pada surat edaran dan kebijakan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Dan pemerintah daerah juga harus mencermati kondisi di lapangan termasuk dinamika inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Datu Iqro mengatakan dalam pengambilan keputusan UMP 2026 ini juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan yang terhimpun dalam Dewan Pengupahan Daerah.

Dewan Pengupahan Daerah terdiri dari unsur pemerintah, serikat pekerja, serta perwakilan pengusaha, sehingga keputusan yang dihasilkan diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.

“Langkah strategis kami adalah memastikan seluruh stakeholder terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan upah minimum yang ditetapkan dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha di Kaltara,” pungkasnya.

Pemprov Kaltara bersama Dewan Pengupah Daerah diagendakan akan melaksanakan rapat penetapan UMP Kaltara 2026 pada Sabtu 20 Desember 2025.(**)

Gubernur Kaltara Sambut Delegasi Investor Korea Selatan, Bahas Peluang Kerjasama Strategis

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A. Paliwang, menerima kunjungan delegasi investor IATEA dari negara sahabat Korea Selatan, di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (17/12).

Kunjungan tersebut dalam rangka membahas proyek pertanian dan perikanan di Kaltara yaitu proyek produksi dan pengolahan stevia, biji-bijian utuh/gandum dan rumput laut. Serta proyek teknologi pertanian, peternakan, perikanan dan pengolahan pangan unggulan Korea.

Dalam forum diskusi itu, Gubernur Zainal menyambut baik kehadiran delegasi investor asal negeri ginseng Korea Selatan di Provinsi Kaltara.

“Terima kasih banyak kepada delegasi Korea Selatan yang berkenan hadir di Kaltara. Sekali lagi selamat datang, kita sangat terbuka untuk berinvestasi di Kalimantan Utara,” kata Gubernur.

Dalam paparannya, Gubernur mengatakan Provinsi Kaltara memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dikenal dalam 3P yakni bidang pertanian, perikanan dan peternakan.

Kaltara saat ini telah memiliki banyak lahan sawah baru untuk pertanian yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Kaltara.

“Saya baru balik dari Panen Raya di Krayan. Yang mana di Krayan memiliki beras Adan yang khas, karena semua ditanam organik tanpa bahan kimia,” ujarnya.

Disamping bidang pertanian ada potensi besar di bidang perikanan laut dan perikanan air tawar. Ia menyebutkan hasil perikanan seperti udang windu dan kepiting bakau memiliki potensi yang cukup besar bahkan di ekspor ke berbagai negara.

Selanjutnya, Zainal menuturkan mendapat informasi bahwa Malaysia sangat membutuhkan buah kelapa. Ia menilai potensi investasi buah kelapa di Kaltara cukup menjanjikan.

“Di bidang pertanian selain kacang-kacangan kemudian ubi dan kelapa ini sangat potensi, karena masyarakat Kaltara menanam kelapa itu sudah ratusan hektare, ini berbuah semua dan Malaysia butuh banyak,” ucapnya.

Dalam pertemuan ini, Gubernur didampingi sejumlah pejabat penting diantaranya Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Bustan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara Ferry Ferdinand Bohoh, Kepala Biro Perekonomian Muhammad Gozali, dan jajaran perangkat daerah Pemprov Kaltara.

Pada prinsipnya, Gubernur Zainal menyambut baik dengan adanya investor yang masuk di Kaltara. Ia menekankan bahwa dukungan penuh dari Pemprov Kaltara sangat penting dalam mewujudkan pembangunan di Bumi Benuanta.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam upaya menjalin kerja sama internasional yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kaltara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor strategis yang dibahas.(**)

Komitmen Kesiapsiagaan Bencana, Pemprov Kaltara Gelar Simulasi Vertical Rescue

TARAKAN, MANDAUPOST – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menguatkan komitmen dalam kesiapsiagaan bencana. Hal itu dibuktikan melalui kegiatan “Gladi Simulasi Vertical Rescue Menghadapi Bencana Gempa Bumi dan Kebakaran untuk Mendukung Respon Cepat Kewaspadaan Daerah terhadap Bencana”.

Digelar di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Jusuf SK Tarakan pada Senin (15/12), pelatihan dibuka secara langsung Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltara Datu Iqro Ramadhan.

Melalui sesi arahannya, Datu Iqro mengapresiasi kegiatan Gladi Simulasi Vertical Rescue yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara dan BPBD Kota Tarakan serta jajaran RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan.

“Kegiatan ini menjadi pedoman kepada kita semua terutama para kepala unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Rumah Sakit agar bersedia dan cepat tanggap jika terjadi bencana di Kaltara,” ucap Datu Iqro.

Datu Iqro mengatakan dampak dari bencana ini tidak hanya berpotensi menimbulkan korban jiwa tetapi menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harga benda, mengganggu layanan dasar dan menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat.

Ia menjelaskan terdapat 2 jenis bencana di Kaltara yang memerlukan perhatian khusus karena dampaknya yang besar dan potensi ancamannya berada di wilayah padat penduduk yaitu gempa bumi dan kebakaran gedung/bangunan.

Lanjutnya, bahwa 2 jenis bencana ini memiliki karakter yang sangat cepat, tidak dapat diprediksi dan berisiko menimbulkan korban dalam waktu apabila tidak dikelola dengan baik.

Ia melihat seluruh kondisi tersebut peningkatan personel, sarana dan prasarana, dan kemampuan teknis pertolongan sangat diperlukan dalam melakukan evakuasi pada area dengan tingkat kesulitan tinggi.

“Gladi simulasi vertical rescue ini dirancang untuk memastikan bahwa para personel penyelamat memiliki keterampilan yang terstandarisasi dalam upaya evakuasi korban dari bangunan bertingkat, terutama saat menghadapi gempa bumi atau kebakaran gedung,” tegasnya.

Datu Iqro berharap kapasitas kesiapsiagaan semakin kuat, koordinasi antar instansi semakin solid dan masyarakat semakin siap menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi.

Penguasaan vertical rescue menjadi indikator penting kesiapsiagaan daerah terutama di wilayah perkotaan dan padat penduduk seperti Kota Tarakan yang memiliki banyak fasilitas publik, perkantoran, hotel dan rumah sakit memiliki struktur bertingkat dan berpotensi terdampak bencana.(**)

Malam Anugerah KIP Kaltara 2025, Wahyuni dorong Badan Publik Tingkatkan Keterbukaan Informasi

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar acara Malam Penganugerahan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi Kaltara Tahun 2025 di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (16/12).

Acara Penganugerahan KIP Kaltara 2025 dibuka secara resmi oleh Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga Setda Provinsi Kaltara Wahyuni Nuzband.

Dalam sambutannya, Wahyuni menyampaikan Penganugerahan KIP merupakan kesempatan yang baik bagi badan publik untuk memotivasi dan mengakselerasi upaya dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di masyarakat.

“Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari pelayanan prima yang wajib diberikan negara kepada masyarakat. Ini menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara serta pemerintah kabupaten/kota se-Kaltara,” kata Wahyuni.

Wahyuni menegaskan Monev KIP ini menjadi instrumen penting untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan prinsip keterbukaan, sesuai diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022.

Malam penganugerahan ini merupakan puncak rangkaian kegiatan Monev KIP Kaltara, sekaligus bentuk apresiasi kepada badan publik yang telah menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan, cepat dan bertanggung jawab.

“Penghargaan ini menjadi motivasi untuk mempertahankan capaian yang telah baik serta terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Prestasi yang diraih bukanlah tujuan akhir, melainkan dorongan untuk terus berinovasi dan berbenah,” ucapnya.

Pemprov Kaltara berharap melalui kegiatan ini semakin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik. Serta terbangunnya budaya keterbukaan informasi yang berkelanjutan menuju Kaltara yang informatif dan berdaya saing.

Ketua KI Kaltara Fajar Mentari, mengatakan acara Penganugerahan KIP ini bukan sekadar seremoni tetapi merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan kerja nyata badan publik dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Kaltara.

“Keterbukaan Informasi Publik di Kaltara menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dibuktikan melalui capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) secara nasional dan hasil Monev KIP dilaksanakan di tingkat provinsi,” jelasnya.

Fajar menuturkan Gubernur Kaltara menerima langsung penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai Badan Publik dengan kualifikasi “Informatif”. Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa komitmen pimpinan daerah memiliki dampak besar terhadap budaya keterbukaan di seluruh jajaran pemerintahan.

Secara nasional, Kaltara berhasil menempati peringkat 12 dari 21 provinsi se-Indonesia dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dengan nilai 94,25. Menurutnya lonjakan ini sangat tajam dibandingkan tahun sebelumnya Kaltara berada pada peringkat 20 dengan nilai 74,66 atau kategori cukup informatif.

Partisipasi pada tahun ini sebanyak 245 badan publik daerah dan badan publik penyelenggara pemilu yang menjadi sasaran, serta 199 badan publik telah mendaftar untuk mengikuti monev.

“Penghargaan yang diberikan tidak hanya menjadi prestasi tetapi juga menjadi pemacu semangat bagi seluruh badan publik untuk terus berbenah, meningkatkan kualitas layanan informasi dan membangun kepercayaan publik,” pungkasnya.

Dalam acara Penganugerahan KIP Kaltara 2025 turut hadir Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara Iskandar, Ketua 1 Komisi DPRD Provinsi Kaltara Alimuddin, dan seluruh kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltara dan kabupaten/kota se-Kaltara.(**)

Pemprov Kaltara Terima Hibah Tanah Pembangun Islamic Center dari Tokoh masyarakat

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menerima Hibah aset berupa Tanah dari Drs. H. Budiman Arifin, M.Si.

Penandatanganan berita acara serah terima dilakukan oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, dan disaksikan kedua belah pihak, digelar di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara, Kantor Gubernur Kaltara, Senin (15/12).

Mewakili Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, dan jajaran Pemprov Kaltara, Bustan menyampaikan ucapan terima terkait Hibah Tanah yang berlokasi di Tanjung Buyu, Kabupaten Bulungan.

“Hibah Tanah ini tanpa ganti rugi sepeser perak pun. Tentu ini menjadi harapan kita semua dan cita-cita Gubernur agar pembangunan Masjid Islamic Center juga cepat terlaksana,” kata Bustan.

Bustan mengatakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) cukup berdampak luas khususnya dalam pengerjaan sejumlah proyek pembangunan di Kaltara seperti pembangunan Masjid Islamic Center.

Ia menegaskan penyerahan Hibah Tanah ini dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Masjid Islamic Center di Tanjung Buyu, Kabupaten Bulungan.

“Terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada Pak Budiman, Pak Guntur, Pak Lurah dan semuanya, insyaallah sepanjang saya masih disini akan kita percepat progres pembangunannya,” ucapnya.

“Saya juga masuk dalam pengurusan percepatan pembangunan Islamic Center dan diharapkan masyarakat bisa memakmurkan masjid ini,” jelasnya.

Budiman Arifin yang juga mantan Bupati Bulungan periode 2005-2015 mengatakan niat untuk menyerahkan Hibah Tanah ini sebelumnya sudah disampaikan kepada Gubernur Zainal beberapa tahun lalu.

Ia menyebutkan dengan memiliki tanah yang luas membutuhkan tenaga ekstra dalam pengelolaannya, dan menurutnya akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan Masjid Islamic Center.

“Lokasi ini saya sudah bebaskan lama sebelum tahun 2014. Saya minta ke Pak Sekda untuk mengurus tanah ini baik-baik jadi bisa digunakan keperluan pembangunan Masjid Islamic Center,” ujarnya.

Adapun luas tanah yang diserahkan Budiman Arifin kepada Pemprov Kaltara sebesar 5,6 hektare dan masih ada 3,4 hektare lagi yang akan sedang dihibahkan namun masih dalam berproses penyelesaian administrasi.(**)

Panen Raya di Perbatasan Negeri, Gubernur Kaltara Dorong Pengembangan Padi Adan

NUNUKAN, MANDAUPOST – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A. Paliwang kembali menunjukkan komitmennya terhadap masyarakat perbatasan, dengan hadir langsung dalam Kegiatan Panen Raya di Desa Long Kiwar, Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan, Selasa (16/12).

Meskipun memiliki jadwal cukup padat, Gubernur Zainal tetap menyempatkan diri untuk hadir di tengah masyarakat bahkan menemui langsung para petani di perbatasan Kaltara.

Di kesempatan itu, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi atas kerja keras para petani Desa Long Kiwar yang terus berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan di daerah.

“Petani perbatasan adalah garda terdepan ketahanan pangan daerah,Pemerintah Provinsi Kaltara akan terus hadir dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur.

Gubernur mengatakan Krayan memiliki komoditas padi unggulan yaitu padi Adan, sebuah komoditas kebanggaan bahkan telah menjadi identitas bagi segenap masyarakat Krayan.

“Padi Adan bukan hanya produk pertanian. Ia adalah warisan leluhur, hasil budidaya turun-temurun yang tetap dijaga keasliannya. Sehingga dikenal sebagai salah satu padi organik terbaik di Indonesia,” ucapnya.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa pembangunan sektor pertanian khususnya pengembangan Padi Adan di wilayah perbatasan menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Menurutnya hal ini harus dilakukan bukan hanya untuk meningkatkan produksi, tetapi juga untuk menjaga kualitas serta keberlanjutan tradisi pertanian Krayan.

Kehadiran Gubernur Zainal ini mendapat sambutan hangat dan ramah dari masyarakat Krayan, serta memberikan dorongan motivasi dan semangat baru bagi para petani.

“Kepada seluruh petani Krayan, tetaplah semangat, jangan berhenti berusaha dan teruslah percaya bahwa jerih payah dilakukan hari ini akan menjadi fondasi bagi masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

Melalui kunjungan ini, Gubernur Zainal menegaskan Pemprov Kaltara akan terus memperkuat sinergi dengan masyarakat perbatasan dalam mendampingi, mendukung dan memperkuat pembangunan pertanian di wilayah perbatasan Indonesia.(**)

Wagub Kaltara Apresiasi Tradisi Penerimaan dan Pelepasan Pangdam VI/Mulawarman, Tegaskan Sinergi Pemprov dan TNI

BALIKPAPAN, MANDAUPOST – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, menghadiri Apel Tradisi Penerimaan dan Pelepasan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarwan digelar di Markas Komando Daerah Militer (Makodam) VI/Mulawarman, Senin (15/12).

Apel perpindahan jabatan Pangdam VI/Mulawarman dari Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, kepada Mayjen TNI Krido Pramono, tersebut berlangsung secara khidmat.

Momentum ini menjadi simbol kesinambungan kepemimpinan sekaligus penguatan sinergi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Katara dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah di utara Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Wagub Ingkong menyampaikan apresiasi atas capaian yang telah diraih Kodam VI/Mulawarman, khususnya keterlibatan dalam pemecahan berbagai persoalan di Bumi Benuanta.

“Atas nama Pemprov Kaltara dan seluruh masyarakat Kaltara, saya menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha atas segala bentuk pengabdiannya selama ini,” ucap Wagub Ingkong

Wagub menuturkan Pemprov Kaltara dibawah kepemimpinan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H, M.Hum berkomitmen untuk mendukung kepemimpinan Pangdam yang baru dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

“Pak Gubernur Zainal dan saya selaku Wagub Kaltara akan terus memperkuat kolaborasi dengan jajaran Kodam VI/Mulawarman, terlebih daerah kita merupakan wilayah perbatasan yang menjadi beranda NKRI,” jelasnya.

Dalam sambutan perdananya, Mayjen TNI Krido Pramono mengatakan rangkaian tradisi penerimaan dan pelepasan ini bukan hanya sekedar peralihan jabatan, melainkan jalinan kesinambungan kepemimpinan yang telah dibangun selama ini.

“Apa yang sudah berjalan baik di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami teruskan. Pada tahap awal, kami akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan agar lebih optimal,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk dapat saling bersinergi dan berkolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan, termasuk dinamika global dan ancaman hibrida yang semakin kompleks.

“Upaya ini tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi antara Kodam, pemerintah daerah, aparat terkait, media , dan seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya.

Dalam rangkaian acara sakral tersebut turut juga dihadiri sejumlah jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltara.(**)

Pertama kalinya dibawah kepemimpinan Gubernur Zainal, Pemprov Kaltara raih predikat “Informatif”

JAKARTA, MANDAUPOST – Untuk pertama kalinya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil meraih predikat “Informatif” dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KI Pusat).

Penghargaan itu diterima Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, langsung dari Ketua Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik, Gede Narayana dalam acara Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP Tahun 2025 digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (15/12).

Penghargaan ini diberikan kepada Pemprov Kaltara atas kemajuan signifikan dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Pemprov Kaltara sebagai satu Badan Publik menyandang predikat “Informatif” diantara 197 Badan Publik dengan nilai 94.25 dan menduduki urutan ke-12 diantara 21 Pemprov se-Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan juga peluncuran resmi Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2025.

Indeks ini memberikan gambaran kuantitatif atas tingkat keterbukaan informasi di tiap daerah. Provinsi Kaltara berhasil mencatatkan skor sebesar 68,81, yang berada di atas nilai rata-rata nasional dan masuk dalam kategori “Sedang”.

Atas capaian tersebut, Gubernur Zainal mendorong agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama-sama meningkatkan pelayanan dalam keterbukaan informasi publik di Kaltara.

“Harapannya agar seluruh OPD berperan untuk meningkatkan keterbukaan informasi di Kaltara. Kita juga berharap Komisi Informasi Provinsi agar menggaungkan keterbukaan informasi kepada seluruh instansi di Provinsi Kaltara,” jelas Gubernur Zainal.

Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang terus berupaya dalam membuka ruang informasi seluas-luasnya bagi publik.

Zainal berharap melalui penghargaan ini menjadi pemacu motivasi bagi seluruh OPD untuk terus memperkuat budaya transparansi, meningkatkan kualitas layanan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Komisioner KI Pusat Rospita Vici Paulyn menyampaikan bahwa Monev KI Pusat tahun ini sejumlah Badan Publik turut mencatatkan perkembangan positif secara nasional.

“Hal ini disebabkan oleh terbentuknya badan publik baru di Indonesia. Selain itu terdapat kenaikan jumlah badan publik yang menerima predikat informatif,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro turut menyuarakan bahwa pelaksanaan Monev kali ini seharusnya lebih dari sekadar kewajiban administratif.

“Monev jangan hanya menjadi sebuah kewajiban. Jika PPID nya kuat, maka keterbukaan informasinya juga bagus,” tegasnya.

Pernyataan Ketua KI ini menggarisbawahi peran sentral PPID sebagai ujung tombak dalam mewujudkan transparansi dan layanan informasi yang berkualitas di setiap lembaga maupun instansi.(**)

Pemprov Kaltara Dukung Gerakan PKK Wujudkan Pembangunan Nasional Indonesia Emas 2045

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendukung peran dan kiprah Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai mitra pembangunan dalam mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Penegasan ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga Setdaprov Kaltara, Wahyuni Nuzband, saat membuka kegiatan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-53 dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2025, digelar di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Minggu (14/12).

Wahyuni menyampaikan kegiatan Rakerda PKK Tahun 2025 memiliki arti strategis sebagai forum untuk menyusun arah kebijakan, program dan langkah kerja PKK yang selaras dengan visi pembangunan Provinsi Kaltara.

Ia menuturkan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan panjang Gerakan PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan khususnya dalam pemberdayaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat.

“Gerakan PKK memiliki visi terwujudnya keluarga yang berdaya dan sejahtera guna mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045,” kata Wahyuni.

Gerakan PKK telah menunjukkan kiprah nyata melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang menyentuh langsung sendi-sendi kehidupan masyarakat mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi keluarga hingga pembentukan karakter dan ketahanan keluarga.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara PKK, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat agar pelaksanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak luas ke masyarakat.

“Saya berharap melalui kegiatan ini dapat menghasilkan rumusan program yang inovatif, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ucapnya.

Dalam momen Peringatan HKG PKK tersebut turut dihadiri langsung Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kaltara Hj. Rahmawati Zainal, S.H., beserta jajaran pengurus dan kader TP PKK Kaltara.(**)

Scroll to Top