Berita Populer

Berita Terbaru

KALTARA

TARAKAN, MANDAUPOST – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Denny Harianto, melanjutkan safari perangkat daerah dengan mengunjungi Kantor Badan Penghubung (Banhub) Kaltara di Kota Tarakan, Kamis (29/1).

Kunjungan ini dilakukan sebagai ajang silaturahmi sekaligus konsolidasi untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Sekprov Denny juga meninjau langsung kondisi kantor, kinerja pegawai serta fasilitas yang dimiliki Banhub Kaltara.

Salah satu perhatian utama adalah pemanfaatan Gedung Convention Hall yang dikelola Banhub Kaltara dan berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dimaksimalkan dengan baik.

“Selain silaturahmi, kami ingin melihat langsung pelayanan Banhub kepada masyarakat. Fasilitas Convention Hall ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD Kaltara,” kata Sekprov Denny.

Dalam kunjungan tersebut, Denny juga berdialog dengan pegawai terkait pelayanan, kepegawaian dan kondisi sarana prasarana. Ia pun memberikan motivasi agar seluruh pegawai bekerja profesional dan bertanggung jawab sesuai tugas masing-masing.

Denny menilai kinerja Banhub Kaltara sudah berjalan baik, namun perlu terus ditingkatkan. Ia juga mendorong agar keberadaan dan layanan Convention Hall lebih gencar disosialisasikan kepada masyarakat, lembaga, instansi, akademisi dan pemerintah daerah.

“Fasilitas ini harus semakin dikenal dan dimanfaatkan agar benar-benar memberi manfaat dan pelayanan bagi masyarakat,” pungkasnya.(**)

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Pollymaart Sijabat mengikuti rapat koordinasi persiapan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 secara daring, Kamis (29/1).

Rapat ini membahas persiapan dan teknis pelaksanaan Rakornas yang akan digelar pada 2 Februari 2026 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat.

Mewakili Gubernur Kaltara, Pollymaart menyampaikan bahwa Rakornas yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

“Rakornas ini bertujuan menyamakan langkah dan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, Forkopimda dan instansi vertikal dalam mendukung program dan kebijakan nasional,” kata Pollymaart.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk memastikan kolaborasi pusat dan daerah berjalan selaras dalam pembangunan nasional.

“Nantinya dalam pertemuan ini menjadi kesempatan emas untuk memperkuat sinergi dan menyamakan visi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan program prioritas nasional,” pungkasnya.

Rapat diikuti oleh Inspektur Inspektorat Daerah Kaltara Yuniar Aspiati serta perwakilan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltara.(**)

MALINAU, MANDAUPOST – Keasrian dan unsur budaya yang kental di Desa Pulau Sapi, Malinau menambah makna pada Peringatan Hari Desa Nasional Tingkat Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2026 pada Rabu (28/1).

Dengan latar rumah adat khas Dayak dan di tengah nuansa kearifan lokal itu, Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, hadir langsung menyapa masyarakat dan perangkat desa yang mengikuti kegiatan yang digelar di Alun-alun Desa Pulau Sapi.

Tidak hanya berlangsung di ruang terbuka, rangkaian peringatan juga berlanjut dalam Seminar Nasional Hari Desa. Forum ini menjadi ruang diskusi dan berbagi gagasan mengenai penguatan desa sebagai fondasi pembangunan, sekaligus upaya menjaga identitas budaya dan potensi lokal di tengah tantangan zaman.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Zainal menegaskan bahwa desa memiliki peran penting sebagai penggerak utama pembangunan daerah.

“Desa harus tampil sebagai pusat inovasi, pusat pangan sekaligus penjaga kelestarian lingkungan,” kata Gubernur Zainal.

Ia menjelaskan tantangan pembangunan desa saat ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesiapan desa menghadapi masa depan.

Menurutnya desa berperan penting sebagai penggerak ekonomi melalui pengolahan produk unggulan desa agar memiliki nilai tambah. Desa didorong tidak lagi menjual bahan mentah, tetapi mampu mengembangkan usaha melalui Badan Usaha Milik (BUM) Desa dan koperasi.

Selain ekonomi, desa juga memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan lingkungan. Gubernur mengajak seluruh pemerintah desa menjaga keberlanjutan lahan pertanian dan mengelola sumber daya alam secara bijak.

Zainal juga memaparkan capaian pembangunan desa di Kaltara. Pada tahun 2021, Kaltara terdapat 208 desa tertinggal dan sangat tertinggal. Saat ini jumlah desa tertinggal turun menjadi 60 desa dan tidak ada lagi desa sangat tertinggal.

Sebaliknya, jumlah desa mandiri meningkat signifikan dari 19 desa pada tahun 2021 menjadi 77 desa saat ini, termasuk Desa Pulau Sapi.

“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama dalam membangun desa secara terencana, terukur dan tervalidasi hingga tingkat nasional,” ujarnya.

Untuk mempercepat pembangunan desa, Zainal menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, akademisi, dan media.

Selanjutnya, ia menyampaikan terima kasih kepada PT Mitra Bara Adiperdana dan PT PKN atas dukungan dalam pengembangan manajemen BUM Desa dan promosi produk desa Kaltara.

Menutup sambutannya, Zainal berpesan kepada para kepala desa agar menjalankan peran sebagai pemimpin pembangun dan pelayan masyarakat dengan menjunjung tinggi integritas dan akuntabliitas.

“Kelola keuangan desa secara tertib, transparan dan berorientasi pada hasil. Serta jagalah kondusivitas, persatuan serta semangat gotong royong di desa masing-masing,” pungkasnya.

Dalam kegiatan itu, ia juga menyerahkan cendera mata kepada narasumber Seminar Nasional Hari Desa, Ketua Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Geopolitik dan Geostrategi Manajemen Pemerintahan Prof. Ermaya Suradinata.

Selanjutnya Zainal menyerahkan bibit tanaman secara simbolis kepada para kepala desa terpilih, melakukan penanaman pohon, meninjau stan UMKM desa se-Kabupaten Malinau serta menutup acara dengan pemotongan tumpeng dan foto bersama.(**)

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A. Paliwang, menghadiri Peresmian Gedung Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltara di Jalan Poros Bulungan KM 2, Selasa (27/1).

Di kesempatan itu, Gubernur Zainal menyampaikan ucapan selamat atas diresmikannya kantor BPKP yang kini berada di Tanjung Selor, setelah sebelumnya berkantor di Kota Tarakan.

“Alhamdulillah, hari ini kita patut bersyukur karena BPKP kini hadir langsung di Tanjung Selor, pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara,” kata Gubernur Zainal.

Menurutnya, kehadiran kantor BPKP di Tanjung Selor menjadi langkah strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel di Kaltara.

“Dengan lokasi yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan provinsi, kami meyakini koordinasi, pendampingan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah diharapkan semakin efektif, responsif dan terintegrasi,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menilai BPKP sebagai mitra penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara dan daerah yang transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Gedung Kantor Perwakilan BPKP Kaltara dibangun dengan desain modern dan dilengkapi ornamen khas Dayak sebagai bentuk kearifan lokal. Gedung ini juga berada bersebelahan dengan Kantor Inspektorat Daerah Kaltara.

Zainal berharap BPKP dan Inspektorat Daerah Kaltara dapat terus bersinergi untuk memperkuat pengawasan, mencegah penyimpangan serta memastikan program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Semakin memperkuat pengawasan dalam rangka mencegah penyimpangan, meningkatkan kualitas perencanaan, serta memastikan program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.

Turut hadir dalam peresmian gedung BPKP ini, Wakil BPKP RI Agustina Arumsari, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto, Inspektur Inspektorat Daerah Kaltara Yuniar Aspiati, Ketua DPRD Provinsi Kaltara Achmad Djufrie, Kajati Kaltara, Yudi Indra Gunawan, dan Bupati Bulungan Syarwani.(**)

BULUNGAN, MANDAUPOST – Bupati Bulungan, Syarwani, beserta perangkat daerah terkait mengikuti audiensi bersama Kepala Balai Pemasyarakatan Tarakan, Rita Ribawati, dan jajaran di Ruang Kerja Bupati pada Rabu (28/1). Bupati mengungkapkan, Pemkab telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Balai Pemasyarakatan di Bulungan.

“Kami menyadari bahwa hingga saat ini Kabupaten Bulungan belum memiliki Balai Pemasyarakatan. Padahal, sebelumnya pemerintah daerah telah memfasilitasi lahan yang telah diserahkan kepada Kementerian terkait sejak saya masih bertugas di DPRD. Namun hingga kini, rencana pembangunan tersebut belum dapat ditindaklanjuti,” ungkap Bupati.

Diketahui, Balai Pemasyarakatan di Tarakan dan Nunukan sudah mengalami kondisi yang cukup padat. Sementara cukup banyak warga binaan yang berasal dari Bulungan. Bupati berharap ke depan dapat ditemukan solusi bersama, baik dalam bentuk pembangunan sarana pemasyarakatan maupun penguatan peran Balai Pemasyarakatan di Bulungan.(**)

BULUNGAN, MANDAUPOST – DPC Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Indonesia Kabupaten Bulungan menggelar rapat kerja (raker) pada Rabu (28/1) di Ruang Pertemuan PKK Bulungan Lantai 2 di Jl Kolonel Soetadji, Tanjung Selor. Raker dibuka Bupati Bulungan, Syarwani, yang mengungkapkan terdapat sekitar 1.400 kasus perceraian di Kalimantan Utara yang menjadi salah satu tantangan Penyuluh KB dalam memperkuat ketahanan keluarga.

Diungkapkan, selain kasus perceraian, penurunan stunting juga menjadi tantangan besar yang harus dihadapi bersama. Sesuai program Presiden, fokusnyaadalah pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil dan anak-anak. Pemkab bertugas mengawasi dan memastikan program ini berjalan tepat sasaran di desa-desa. Bupati berpesan para penyuluh hadir langsung memastikan distribusi bantuan gizi ini tidak bermasalah di lapangan.

Bupati menegaskan, pembangunan di Bulungan dari segala aspek tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Dibutuhkan kolaborasi dan kemitraan dari berbagai institusi termasuk para Penyuluh KB dan Tim Penggerak PKK.

“Saya mengapresiasi peran aktif teman-teman penyuluh KB di lapangan. Saya mencatat beberapa kendala yang disampaikan oleh Ketua DPC termasuk kebutuhan operasional di kecamatan,” ujar Bupati.

Diketahui, dari 34 Penyuluh KB di Bulungan dilaporkan 9 personel masih menggunakan kendaraan pribadi. Pemkab pun sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar dapat membantu kerja para penyuluh. Pemkab juga siap menyiapkan lahan bagi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk pembangunan kantor perwakilan di Bulungan. Tujuannya agar program kementerian lebih banyak menyentuh hingga ke tingkat kabupaten dan desa.

Raker turut diisi penyerahan piagam penghargaan kepada Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, RSUD dr Soemarno Sosroatmodjo, Ikatan Bidan Indonesia serta sejumlah UPTD Puskesmas di Bulungan atas kerjasama dan dukungan dalam program kependudukan, pembangunan keluarga serta Keluarga Berencana di Bulungan.(**)

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Denny Harianto, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Penyampaian ini dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-5 di Kantor DPRD Kaltara pada Selasa (27/1), dipimpin DPRD Kaltara Achmad Djufrie, didampingi Wakil Ketua DPRD, serta dihadiri kepala perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltara.

Mewakili Gubernur Kaltara, Sekprov Denny mengapresiasi seluruh fraksi DPRD Kaltara atas masukan, pandangan dan saran yang diberikan terhadap empat Ranperda tersebut.

“Terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah memberi apresiasi dan kesediaannya untuk menerima dan bersedia membahas Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh pemerintah daerah,” kata Sekprov Denny.

Ia menjelaskan bahwa pada prinsipnya semua fraksi DPRD Kaltara menerima empat Ranperda untuk dibahas lebih lanjut, meskipun masih terdapat beberapa catatan yang akan didalami pada tahap pembahasan berikutnya.

Pertama terkait Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender, pemerintah memandang kebijakan ini sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang adil dengan tetap memperhatikan nilai sosial, budaya dan kearifan lokal.

“Pengarusutamaan gender kami maknai sebagai strategi kebijakan pembangunan yang adil, dengan tetap memperhatikan nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat,” ujarnya.

Untuk Ranperda tentang Tata Cara Perizinan dan Penggunaan Sumber Daya Air di Sungai Kayan, pemerintah menegaskan komitmen untuk melindungi hak masyarakat adat serta menjamin proses perizinan yang transparan dan berkelanjutan.

Sementara itu, pada Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Denny menuturkan pemerintah akan fokus menyelaraskan program agar tidak tumpang tindih serta mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Adapun Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ditujukan untuk memperkuat tata kelola aset daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Pemerintah terus berupaya menyempurnakan regulasi guna menjamin akuntabilitas dan optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah,” jelas Denny.

Sekprov Denny berharap keempat Ranperda tersebut dapat segera dibahas bersama DPRD Kaltara hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah.

“Kami berharap semoga tahapan-tahapan dalam penyusunan Ranperda Provinsi Kaltara yang telah dibahas dan disepakati bersama dapat disetujui untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perda yang akan menjadi payung hukum,” tutupnya.(**)

BULUNGAN, MANDAUPOST – Penyuluh pertanian berperan mengawal percepatan (akselerasi) program pertanian khususnya di daerah. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan penguatan peran penyuluh pertanian yang dilaksanakan di Aula Rumah Jabatan Bupati Bulungan di Jl Jelarai Raya, Tanjung Selor baru-baru ini.

Kegiatan turut dihadiri Bupati Bulungan, Syarwani, Wakil Bupati, Kilat, Sekretaris Daerah, Risdianto, Dinas Pertanian serta perangkat daerah terkait lainnya. Dijelaskan, penyuluh pertanian merupakan ujung tombak pembangunan pertanian yang menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Bupati pun berharap agar para penyuluh pertanian di Bulungan dapat terus diperkuat kapasitasnya serta adaptif terhadap tantangan dan inovasi di bidang pertanian. Termasuk pemanfaatan teknologi, mekanisasi pertanian, pertanian ramah lingkungan serta peningkatan nilai tambah hasil pertanian.(**)

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dengan Pengadilan Tinggi Agama Kaltara untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak setelah perceraian.

Penandatanganan MoU ini digelar di Ruang Serbaguna Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (27/1).

Gubernur Zainal mengapresiasi Pengadilan Tinggi Agama Kaltara atas inisiatif kerja sama lintas lembaga tersebut. Penandatanganan ini juga melibatkan DPRD Kaltara, Pengadilan Tinggi Kaltara, Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara serta Komando Resor Militer (Korem) 092/Maharajalila.

Menurut Gubernur, nota kesepakatan ini sangat penting untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Ia menegaskan persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga menyangkut kemanusiaan, keadilan sosial dan masa depan generasi bangsa.

“Nota kesepakatan ini memiliki makna yang sangat strategis, khususnya dalam rangka perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca-perceraian,” kata Gubernur Zainal.

Zainal meyakini kerja sama ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar diterapkan melalui koordinasi, pertukaran data, pendampingan dan langkah nyata di lapangan.

Melalui MoU ini diharapkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak semakin kuat, hak-hak pasca perceraian dapat terpenuhi serta tercipta layanan yang terpadu dan berkelanjutan.

“Negara wajib hadir melalui kebijakan yang terintegrasi, penegakan hukum yang berkeadilan, serta sinergi antar lembaga agar hak-hak mereka dapat terlindungi secara optimal,” jelasnya.

Zainal juga menekankan pentingnya tindak lanjut berupa rencana aksi yang jelas serta monitoring dan evaluasi secara berkala agar setiap masalah dapat segera ditangani.

“Saya berharap nota kesepakatan yang kita tandatangani hari ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mempererat kolaborasi dan komitmen bersama,” pungkasnya.(**)

BULUNGAN  MANDAUPOST – Pemerintah Kabupaten Bulungan meraih Universal Health Coverage (UHC) Award tingkat Madya sebagai apresiasi atas keberhasilan memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Bulungan, Risdianto, mewakili Bupati Bulungan didampingi Kepala Dinas Kesehatan Bulungan, Imam Sujono, dan diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Muh Iskandar.

Sekda Bulungan menyampaikan bahwa capaian ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bulungan menegaskan penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan, khususnya penguatan layanan primer dan kemudahan akses fasilitas kesehatan.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan tingginya cakupan kepesertaan JKN, dukungan kebijakan dan anggaran daerah, pemerataan akses layanan kesehatan, serta sinergi yang baik antara Pemda, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Dengan raihan ini, Pemkab Bulungan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem jaminan kesehatan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(**)

Scroll to Top