Berita Populer

Berita Terbaru

WamentanTegaskan Izin Pabrik Sawit Dicabut Bila Beli TBS Murah
BKSDA Kaltim Hubungkan Habitat Orangutan di Kawasan Produksi
Iduladha Perdana di Masjid Negara IKN
Pemprov Siapkan 59 Sapi Kurban untuk Iduladha 1447 H, Tersebar di Seluruh Daerah
Kaltara Tetapkan RAD Pangan dan Gizi, Perkuat Ketahanan Pangan Daerah
Temuan Monumental 43 Hiu Gangga di Kaltara, Gubernur Serukan Perlindungan Bersama

KALTARA

Hari Lahan Basah Sedunia, Gubernur Tegaskan Peran Mangrove

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB) Tarakan menjadi saksi pentingnya komitmen menjaga lahan basah di Kalimantan Utara (Kaltara). Di lokasi ini, Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, menyambut langsung kedatangan Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Menhut RI) Raja Juli Antoni, dalam Peringatan Hari Lahan Basah Sedunia 2026, Jumat (6/2).

Gubernur Zainal menyampaikan bahwa kehadiran Menhut menjadi dorongan semangat bagi pemerintah daerah untuk terus menjaga dan melestarikan ekosistem lahan basah sebagai bagian penting dari keberlanjutan lingkungan.

Ia menegaskan bahwa Kaltara memiliki kekayaan alam yang sangat besar, khususnya ekosistem mangrove di sepanjang pesisir yang berperan strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan, melindungi wilayah dari abrasi, serta menjadi habitat berbagai flora dan fauna endemik.

“Mangrove memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim karena mampu menyerap karbon lebih besar dibandingkan hutan daratan,” kata Gubernur Zainal.

Menurutnya, upaya pelestarian mangrove ini sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan serta komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi karbon.

Pada kesempatan itu, Zainal juga memperkenalkan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB) Tarakan sebagai ‘benteng alam’ di tengah kawasan perkotaan. Kawasan seluas 22 hektare ini menjadi rumah bagi 15 jenis mangrove serta satwa endemik Bekantan (Nasalis larvatus).

“Populasi Bekantan di kawasan ini saat ini mencapai 41 individu yang terbagi dalam tiga kelompok,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Zainal berharap dukungan Kementerian Kehutanan, baik dari sisi penganggaran maupun pengembangan infrastruktur untuk mendorong Kaltara menjadi pusat mangrove dunia.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan.(**)

Sinkronisasi Data JKN, Pemprov Perjuangkan Pengalihan ke APBN

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan anggaran kesehatan daerah melalui sinkronisasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Berdasarkan hasil pertemuan Gubernur Kaltara dengan Menteri Sosial, Pemprov Kaltara mengusulkan pengalihan tanggungan pembayaran iuran JKN bagi puluhan ribu warga dari APBD ke APBN, Jumat (6/2).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara, Usman, menjelaskan bahwa fokus utama pembahasan adalah kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang bersumber dari APBN.

Menurut Usman, saat ini terdapat lebih dari 300 ribu warga Kaltara tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (Desil 1–5). Namun, kuota PBI-JK yang ditanggung APBN baru mencakup sekitar 176 ribu jiwa.

Sementara itu, APBD Kaltara masih menanggung sekitar 44 ribu jiwa melalui skema PBI daerah. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi bersama Dinas Sosial dan Disdukcapil, ditemukan sekitar 25 ribu jiwa dari tanggungan daerah yang masuk Desil 1–5, ditambah 11 ribu jiwa hasil verifikasi terbaru.

“Total ada sekitar 37 ribu jiwa yang kami usulkan agar menjadi tanggungan APBN. Jika disetujui, beban APBD akan berkurang cukup signifikan,” kata Usman.

Ia menyebutkan, jika pengalihan ini terealisasi, jumlah peserta yang tetap ditanggung APBD diperkirakan tinggal sekitar 19 ribu jiwa.

Menteri Sosial, lanjut Usman, merespons positif usulan tersebut meskipun kuota nasional hampir terpenuhi. Kementerian Sosial berkomitmen mengusulkan penambahan kuota dan anggaran ke Kementerian Keuangan.

Untuk memperkuat pengajuan ini, Dinkes Kaltara akan menggelar rapat koordinasi teknis bersama Dinas Sosial, Disdukcapil, BPJS Kesehatan, DPMD serta pemerintah kabupaten/kota guna memastikan sinkronisasi data.

“Hasil konsultasi dengan Sekda, anggaran yang berhasil dihemat akan dialihkan untuk penanganan stunting dan pengembangan infrastruktur kesehatan, terutama penambahan lahan untuk rencana pembangunan Rumah Sakit di Kilometer 4,” tutupnya.(**)

Perkuat Anti Korupsi, Pemkab Bulungan Terapkan Aplikasi Pemeliharaan Kendaraan

BULUNGAN, MANDAUPOST – Bupati Bulungan, Syarwani, membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Pemeliharaan Kendaraan Barang Milik Daerah (Pendekar BMD) di Ruang Tenguyun Lantai II Kantor Bupati pada Selasa (10/2). Aplikasi ini bertujuan mengantisipasi manipulasi mulai dari biaya fiktif, penggelembungan harga (mark up) hingga pemeliharaan ganda.

Diterangkan, melalui penggunaan aplikasi ini setiap rupiah belanja pemeliharaan kendaraan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tercatat dan terverifikasi secara digital. Bupati pun menyambut baik adanya aplikasi ini sebagai bagian dari upaya Pemkab Bulungan mewujudkan tata kelola aset yang akuntabel.

“Saya berpesan kepada segenap OPD agar mengikuti bimtek ini dengan baik. Lakukan pendataan aset secara menyeluruh dan tertib sehingga seluruh kendaraan dinas milik pemerintah daerah dapat terkelola dengan baik, terjaga dan dimanfaatkan secara maksimal,” pesannya dalam kegiatan yang diikuti sekitar 120 peserta terdiri para PPTK dan pengelola barang di setiap OPD.(**)

Pemprov Apresiasi Kehadiran STT Oikos Monos Tarakan di Kaltara

TARAKAN, MANDAUPOST – Kehadiran Sekolah Tinggi Teologi (STT) Oikos Monos Tarakan menjadi angin segar bagi pengembangan pendidikan teologi di Kalimantan Utara (Kaltara). Kampus ini dinilai membuka akses pendidikan yang lebih dekat dan terjangkau, khususnya bagi generasi muda di wilayah perbatasan dan kepulauan.

Hal itu disampaikan Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kaltara, Pollymaart Sijabat, saat hadir dalam acara Ibadah Syukur dan Pembukaan Perkuliahan Tahun 2026 sekaligus Pengukuhan Pengurus STT Oikos Monos Tarakan, Kamis (5/2), di kampus sementara STT Oikos Monos Tarakan.

Pollymaart mengatakan berdirinya STT Oikos Monos Tarakan tidak hanya memperkuat pelayanan gereja, tetapi juga memberi kemudahan bagi anak-anak Kaltara yang ingin menempuh pendidikan teologi tanpa harus keluar daerah.

“Sekarang anak-anak kita tidak perlu lagi jauh-jauh kuliah ke luar daerah. Di Kalimantan Utara sudah ada kampus teologi yang berkualitas,” ujar Pollymaart.

Ia juga mengapresiasi capaian STT Oikos Monos Tarakan yang berafiliasi dengan STT Kataros Bekasi. Pada November 2025 lalu, kampus ini telah meluluskan mahasiswa dari berbagai jenjang, mulai dari S1 Kependidikan, S1 Kependetaan hingga S2 Kependetaan.

Capaian tersebut, kata Pollymaart, menunjukkan bahwa kualitas pendidikan yang dibangun tidak sekadar berjalan, tetapi juga dikelola dengan tanggung jawab dan komitmen yang kuat.

Pada kesempatan itu, Pollymaart turut mengukuhkan pengurus STT Oikos Monos Tarakan. Ia berpesan agar para pengurus menjalankan tugas dengan penuh integritas dan semangat pelayanan, serta terus menjaga kualitas akademik dan membangun kerja sama dengan gereja, masyarakat, dan pemerintah.

Di akhir sambutannya, ia berharap STT Oikos Monos Tarakan dapat melahirkan generasi pelayan Tuhan yang beriman, berkarakter, dan mampu menjadi terang bagi lingkungan sekitarnya, khususnya bagi Kaltara yang terus bertumbuh.

“Kampus ini diharapkan menjadi tempat lahirnya generasi pelayan Tuhan yang setia, rendah hati dan menjadi terang bagi gereja, masyarakat, bangsa dan khususnya Kaltara yang kita cintai,” tutup Pollymaart.(**)

Gubernur Audiensi dengan Mensos, Dorong Percepatan Program Kesejahteraan

JAKARTA, MANDAUPOST – Audiensi bersama Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI) Saifullah Yusuf, dimanfaatkan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A. Paliwang, untuk memperjuangkan berbagai program kesejahteraan bagi masyarakat Kaltara.

Pertemuan yang berlangsung santai di Cafe More Kemensos, Rabu (4/2), menjadi ruang dialog terbuka antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan Kementerian Sosial (Kemensos). Didampingi jajaran kepala perangkat daerah terkait, Gubernur Zainal menyampaikan langsung berbagai kebutuhan strategis daerah.

Gubernur Zainal mengapresiasi atas sambutan Menteri Sosial. Menurutnya, suasana santai namun tetap fokus pada substansi membuat komunikasi berjalan lebih efektif.

“Saya sudah beberapa kali menghadapi menteri-menteri. Namun baru kali ini diterima dengan suasana seperti ini, komunikasi jauh lebih efektif dan solutif,” kata Gubernur Zainal.

Dalam pertemuan itu, Gubernur menegaskan komitmen Pemprov Kaltara dalam mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Dua desa yang telah disiapkan, yakni Desa Gunung Sari dan Desa Ardi Mulyo, masih terkendala status lahan milik Kementerian Transmigrasi.

Sebagai solusi, Pemprov Kaltara siap menyediakan lahan alternatif milik pemerintah provinsi seluas 8 hingga 10 hektare di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM).

“Jika proses di kementerian lain memakan waktu lama, kami siap menyiapkan lahan sendiri. Sekolah ini harus segera hadir dan benar-benar diperuntukkan bagi warga miskin. Kalau ada yang mampu secara ekonomi, harus dicabut kepesertaannya,” tegas Gubernur.

Di sektor kesehatan, Zainal mengungkapkan Pemprov Kaltara selama 2015–2025 telah menanggung asuransi kesehatan sekitar 44.000 jiwa melalui APBD. Namun keterbatasan fiskal akibat pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD) hingga Rp1 triliun membuat daerah membutuhkan dukungan pusat.

“Kami berharap dukungan Kemensos untuk 37 ribu warga miskin bisa dialihkan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN APBN agar tidak ada lagi penolakan layanan kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengajukan dukungan anggaran sekitar Rp4 Miliar untuk penguatan sarana prasarana penanggulangan bencana dan rehabilitasi sosial, termasuk pembangunan gudang logistik dan pengadaan kendaraan operasional menjangkau wilayah terpencil.

Kaltara yang baru menginjak usia 13 tahun dinilai memerlukan Sentra Rehabilitasi Sosial mandiri mengingat selama ini masih bergantung pada daerah lain di Kalimantan.

“Kami terus mematuhi arahan Bapak Presiden mengenai program kesejahteraan. Kami berharap dukungan infrastruktur ini menjadi kado bagi masyarakat Kaltara dalam memulihkan fungsi sosial dan layanan dasar,” tutup Zainal.

Menanggapi hal tersebut, Mensos Saifullah Yusuf menyatakan dukungan dan meminta jajaran teknis segera menindaklanjuti aspek administrasi dan legalitas lahan.

Melalui audiensi ini, Zainal berharap sinergi pusat dan daerah semakin kuat dalam memastikan masyarakat Kaltara, khususnya wilayah perbatasan mendapatkan perlindungan dan layanan sosial yang layak.(**)

Dukung Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel, Seluruh Pejabat Perangkat Daerah Diminta Tidak Keluar Daerah Selama Pemeriksaan BPK

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Denny Harianto, meminta seluruh pejabat perangkat daerah untuk tidak melakukan perjalanan dinas sementara waktu. Hal ini bertujuan untuk mendukung proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kaltara.

“Saya mendapat arahan langsung dari Bapak Gubernur, selama pemeriksaan semua pejabat yang dibutuhkan agar tidak meninggalkan tempat. Kalau terpaksa meninggalkan, harus seizin Bapak Gubernur,” kata Denny saat Entry Briefing Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltara Tahun 2025”, oleh BPK Perwakilan Provinsi Kaltara, di Ruang Rapat Lantai 5 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (10/2).

Menurutnya, Entry Briefing menjadi tahapan awal pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Ia menyebutkan, Pemprov Kaltara telah sebelas kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dan capaian tersebut harus terus dipertahankan.

“Ini menjadi komitmen Pemprov Kaltara untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujar Sekprov.

Dalam kesempatan itu, menegaskan komitmen Pemprov Kaltara untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan sesuai standar.

Selanjutnya, Sekprov Denny juga menyambut baik kehadiran tim BPK Perwakilan Kaltara yang dipimpin Christian Tricahyono, serta memastikan seluruh dokumen dan data yang diminta akan disampaikan tepat waktu.

Ia menambahkan, Pemprov Kaltara juga akan meningkatkan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam penyusunan laporan keuangan.

Menutup arahannya, Denny mengajak seluruh perangkat daerah menunjukkan komitmen bersama terhadap penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025, termasuk menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan BPK sebelumnya.

“Mohon komitmen bapak ibu semua terhadap LKPD Tahun 2025 dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK,” tuntasnya.(**)

Pemkab Bulungan Dukung Penuh Pemeriksaan Interim LKPD 2025 oleh BPK

BULUNGAN, MABDAUPOST — Pemerintah Kabupaten Bulungan menyatakan komitmen penuh untuk mendukung kelancaran Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Utara. Kegiatan entry meeting pemeriksaan tersebut berlangsung di Gedung Tenguyun, Kantor Bupati Bulungan, Selasa (10/2).

Bupati Bulungan Syarwani, dalam sambutan dan arahannya menegaskan bahwa pemeriksaan interim bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi bagian penting dari kewajiban pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan secara akuntabel dan bertanggung jawab.

“Proses pemeriksaan ini merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2025. Ini bukan hanya rutinitas, tetapi proses yang akan berlanjut dengan pemeriksaan yang lebih mendalam,” ujar Syarwani.

Bupati meminta seluruh kepala perangkat daerah, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), untuk berperan aktif selama proses pemeriksaan berlangsung. Menurutnya, keterlibatan seluruh satuan kerja akan mempermudah pelaksanaan audit yang dilakukan oleh BPK.

“Saya mengharapkan peran aktif kita bersama, baik perangkat daerah maupun BUMD, selama proses pemeriksaan nanti dilaksanakan oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara,” katanya.

Syarwani juga menekankan pentingnya kesiapan dokumen dan laporan keuangan di setiap perangkat daerah sebelum memasuki tahap pemeriksaan lebih detail. Ia meminta para kepala perangkat daerah, pengelola kegiatan, dan pengelola barang untuk memastikan seluruh data dan laporan telah disiapkan dengan baik.

“Pengelola kegiatan dan pengelola barang di setiap perangkat daerah harus benar-benar menyiapkan laporan di satuannya masing-masing sebelum proses pemeriksaan lebih detail dilaksanakan,” ucapnya.

Ia mengingatkan bahwa proses pemeriksaan tidak akan berlangsung singkat dan dapat berjalan selama beberapa hari, bahkan berlanjut hingga mendekati atau setelah Hari Raya Idulfitri. Karena itu, koordinasi internal di masing-masing perangkat daerah menjadi hal yang krusial.

“Proses pemeriksaan ini bisa berlangsung cukup lama. Oleh karena itu, koordinasi harus dimaksimalkan, termasuk kehadiran langsung pengelola kegiatan apabila BPK membutuhkan penjelasan atau keterangan tambahan,” kata Syarwani.

Bupati juga menyampaikan bahwa Pemkab Bulungan terbuka terhadap masukan dan arahan dari BPK RI sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah.

“Kami menyadari laporan keuangan yang kami sajikan tentu belum sepenuhnya sempurna. Kami berharap ada masukan dan arahan dari BPK RI agar tata kelola keuangan daerah ke depan semakin baik,” ujarnya.

Menutup arahannya, Syarwani menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara atas pelaksanaan entry meeting pemeriksaan interim tersebut. Ia berharap proses pemeriksaan dapat berjalan lancar hingga tahap akhir sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Pemerintah Kabupaten Bulungan memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran proses pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025 yang dilaksanakan oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara,” pungkasnya.(**)

Bulungan Dukung Pembayaran via QRIS di Pelabuhan

BULUNGAN, MANDAUPOST – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bulungan, Risdianto, mengikuti High Level Meeting (HLM) Implementasi Pelabuhan Siap QRIS se-Kalimantan Utara (Kaltara) di Hotel Luminor, Senin (9/2). Kegiatan melibatkan para Sekda kabupaten/kota se-Kaltara bersama Bank Indonesia dan stakeholder terkait.

Pertemuan ini bertujuan untuk mendorong percepatan implementasi sistem pembayaran non-tunai berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada layanan pelabuhan di wilayah Kaltara.

Sekda menyampaikan, Pemkab Bulungan mendukung penuh penerapan pelabuhan siap QRIS sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik. Digitalisasi pembayaran dinilai mampu memberikan kemudahan, keamanan, serta transparansi dalam setiap transaksi di kawasan pelabuhan.

“Penerapan QRIS di pelabuhan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan, mempercepat proses transaksi, serta mengurangi penggunaan uang tunai,” ujarnya.

Selain itu, implementasi pembayaran digital juga diyakini dapat memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong keterlibatan UMKM di sekitar pelabuhan agar terintegrasi dalam ekosistem ekonomi digital.(**)

Bupati Bulungan kenalkan Gerbang Bisa

BULUNGAN, MANDAUPOST – Bupati Bulungan, Syarwani, memimpin apel Gabungan OPD di halaman Kantor Bupati di Jl Jelarai Raya, Tanjung Selor pada Senin pagi (9/2).

Apel dirangkai penyerahan tali asih dari Dewan Pengurus Korpri secara simbolis kepada 14 dari 109 PNS yang telah dan akan memasuki masa pensiun di tahun 2026. Sebagai wujud kepedulian dan penghargaan atas pengabdian serta pelayanan pemerintahan.

“Semoga pengabdian tersebut menjadi amal ibadah serta membawa keberkahan bagi keluarga,” ujar Bupati.

Momen ini juga di isi dengan pengenalan Gerbang Bisa (Gerakan Membangun bulungan berbahasa Isyarat) dibawah naungan Yayasan Faqih Hasan Centre sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Bulungan.

“Perangkat daerah adalah garda terdepan dalam pelayanan publik. Kita harus memiliki pemahaman dan pengetahuan dasar khususnya dalam melayani warga berkebutuhan khusus, seperti keterbatasan pendengaran dan bicara, agar mereka tetap mendapatkan pelayanan yang layak dan setara,” pesan Bupati.

Diungkapkan, saat ini terdapat sekitar 500 anak berkebutuhan khusus di Bulungan. Pemkab melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga telah memulai sekolah inklusif di mana 1 sekolah minimal memiliki 1 guru yang memahami pendidikan inklusif.

Melalui apel ini, Bupati juga meminta Sekda mengundang sejumlah perangkat daerah untuk mengutus 1 atau 2 orang pegawainya mengikuti pelatihan Bahasa Isyarat pada Kamis (12/2). Khususnya OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik seperti Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Saya mengajak seluruh ASN baik PNS maupun PPPK tidak hanya di tempat kerja tapi juga di lingkungan tempat tinggal masing-masing, jika ada anak-anak atau warga memiliki kebutuhan khusus, mari kita bantu, kita arahkan dan kita fasilitasi melalui layanan pemerintah yang tersedia,” ujar Bupati.(**)

Launching BSB, Upaya Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

BULUNGAN, MANDAUPOST – Bupati Bulungan, Syarwani, melaunching Asosiasi Bulungan Sejahtera Bersama (BSB), Perkumpulan pedagang besar dan kecil, dirangkai Penyerahan booth UMKM / PKL kepad para pedagang di Taman Tamabengkulung di Kecamatan Tanjung Palas pada Minggu pagi (8/2).

Keberadaan BSB diharapkan memperkuat organisasi pedagang, membangun kebersamaan serta menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat, adil dan berkelanjutan antara pedagang besar dan pedagang kecil.

Kegiatan turut dirangkai Sosialisasi BIRD (Bulungan Inklusif Ramah Disabilitas) yang bertujuan agar para pelaku usaha dan pedagang dapat semakin memahami pentingnya menciptakan lingkungan usaha yang ramah disabilitas. Baik dari aksesbilitas, pelayanan maupun sikap yang inklusif dan saling menghargai.

Diterangkan, sinergi antara pemerintah daerah, BSB, pelaku usaha dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penyerahan fasilitas booth kepada para pedagang PKL Tanjung Palas juga diharapkan meningkatkan kualitas usaha, kebersihan, kenyamanan serta daya tarik Kawasan perdagangan.(**)

Scroll to Top