Berita Populer

Berita Terbaru

WamentanTegaskan Izin Pabrik Sawit Dicabut Bila Beli TBS Murah
BKSDA Kaltim Hubungkan Habitat Orangutan di Kawasan Produksi
Iduladha Perdana di Masjid Negara IKN
Pemprov Siapkan 59 Sapi Kurban untuk Iduladha 1447 H, Tersebar di Seluruh Daerah
Kaltara Tetapkan RAD Pangan dan Gizi, Perkuat Ketahanan Pangan Daerah
Temuan Monumental 43 Hiu Gangga di Kaltara, Gubernur Serukan Perlindungan Bersama

KALTARA

Gubernur Resmikan SMAN 5 dan Fasilitas Baru SMKN 4 Tarakan

TARAKAN, MANDAUPOST – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A. Paliwang, meresmikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Tarakan dan Sarana Prasarana (Sarpras) pendukung di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Tarakan, bertempat di Jalan Hasanuddin I RT 18, Karang Anyar Pantai, Kota Tarakan, Rabu (25/2).

Peresmian ini bukan sekadar seremoni. Ia menjadi penanda keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan tersebut, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltara.

“Pendidikan adalah fondasi pembangunan. Dengan fasilitas yang lebih baik, kita menyiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan dan membawa daerah ini lebih maju,” kata Zainal.

Untuk pembangunan SMA Negeri 5 Tarakan, total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp6.936.163.000. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun enam ruang kelas, ruang administrasi, lobi, laboratorium komputer dan IPA, perpustakaan, serta fasilitas pendukung lainnya.

Sementara itu, pembangunan sarana prasarana di SMK Negeri 4 Tarakan menelan anggaran Rp3.843.705.111 yang digunakan untuk pembangunan laboratorium komputer, ruang guru, ruang kepala sekolah, serta ruang tata usaha.

Zainal berharap fasilitas ini dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi siswa di Kaltara, khususnya Kota Tarakan, untuk mengembangkan potensi dan meraih cita-cita.

Menurut Zainal, fasilitas yang baik akan membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak Tarakan untuk berkembang, menggali potensi dan meraih cita-cita.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, guru, orang tua dan masyarakat, yang terus diperkuat demi mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Mari kita manfaatkan fasilitas ini untuk membangun semangat belajar, kreativitas, dan karakter anak-anak kita demi terwujudnya Provinsi Kaltara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” pesannya.

Di penghujung acara, suasana menjadi lebih hangat ketika Zainal menyampaikan pesan menjelang Ramadan.

“Selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Semoga amal ibadah kita membawa keberkahan dan memperkuat keimanan kita semua,” pungkasnya.(**)

Bertemu Menteri PKP, Gubernur Berhasil Perjuangkan 2.000 Rumah Subsidi untuk Warga

JAKARTA, MANDAUPOST – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A Paliwang, mengusulkan peningkatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat Kaltara dalam pertemuan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Selasa (24/2).

Dalam pertemuan tersebut, Kaltara mendapatkan tambahan kuota rumah subsidi menjadi 2.000 unit pada tahun ini.

Didampingi Kepala Dinas PUPR Perkim Kaltara, Helmi dan Kepala Badan Penghubung Kaltara, Teddy Kusuma, Gubernur Zainal menyampaikan kebutuhan nyata di lapangan mulai dari penataan kawasan kumuh hingga tambahan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada pertemuan berlangsung hangat itu, Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan berbagai program yang sedang dijalankan seperti BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), pembiayaan rumah bersubsidi, hingga pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Program-program tersebut menjadi bagian dari target nasional 3 juta rumah per tahun yang diperuntukkan bagi MBR, petani, nelayan, buruh dan guru.

Maruarar meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menyiapkan data yang akurat agar program dapat tepat sasaran.

“Saya harap data yang diberikan benar dan lengkap supaya masyarakat Kaltara bisa merasakan langsung manfaat program ini. Di sini juga hadir mitra seperti BP Tapera dan FLPP yang siap mendukung,” ujarnya.

Zainal menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kaltara melalui penyediaan perumahan.

“Kami sudah menganggarkan penyediaan perumahan melalui APBD Kaltara. Namun dengan dukungan kementerian, kebutuhan dasar masyarakat bisa dipenuhi lebih maksimal,” kata Zainal.

Kabar baik pun datang di akhir pertemuan. Tahun ini, kuota rumah subsidi untuk Kaltara meningkat menjadi 2.000 unit, melonjak dari 596 unit pada tahun sebelumnya. Tambahan ini diharapkan menjadi langkah nyata menghadirkan rumah layak dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Kaltara.(**)

Dishub Kaltara Ramp Check 14 Bus Damri Jelang Mudik Lebaran 2026

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Dalam memastikan angkutan mudik Lebaran 2026 berlangsung aman dan selamat, Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan inspeksi keselamatan (Ramp Check) terhadap 14 unit bus di Terminal Perum DAMRI Pasar Induk Tanjung Selor, Rabu (25/2).

Pemeriksaan mencakup kesiapan teknis kendaraan serta kondisi kesehatan pengemudi. Sebanyak 14 unit bus diperiksa secara menyeluruh, sementara 12 pengemudi menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes NAPZA.

Mewakili Kepala Dishub Kaltara, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Desi Witasari  menjelaskan bahwa ramp check tidak hanya fokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan seluruh komponen keselamatan kendaraan berfungsi baik.

“Kami cek sistem kemudi, pengereman, lampu, hingga perlengkapan darurat. Kalau ada yang tidak laik jalan, operasional akan ditunda sampai dilakukan perbaikan,” kata Desi.

Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SE-DRJD 5 Tahun 2026 tentang Inspeksi Keselamatan Angkutan Lebaran 1447 H.

Untuk memastikan pengemudi dalam kondisi prima, pemeriksaan kesehatan dan tes NAPZA dilakukan oleh Biddokkes Polda Kaltara. Selain itu, Jasa Raharja juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi kru dan calon penumpang.

Desi Witasari menyebutkan bus yang memenuhi standar teknis dan administrasi akan ditempeli stiker “Lulus Uji” berlogo Dishub Kaltara.

“Stiker ini menjadi tanda bahwa armada tersebut aman digunakan masyarakat selama mudik,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mengimbau seluruh operator angkutan umum menjaga kondisi armada dan mengajak masyarakat memilih kendaraan yang telah dinyatakan laik jalan.

Melalui pengawasan yang profesional dan humanis, Pemprov Kaltara berkomitmen menghadirkan Angkutan Lebaran 2026 yang aman, tertib dan selamat sampai tujuan.(**)

Bupati Sampaikan 3 Isu Strategis ke Ditjen Otonomi daerah

BULUNGAN, MANDAUPOST – Bupati Bulungan, Syarwani, mengikuti kegiatan Reboan (Rembuk dan Bincang-bincang Otonomi Daerah Antar Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri) secara daring pada Rabu (25/2).

Kegiatan diikuti 10 kepala daerah, yaitu Walikota Bandar Lampung dan Makassar, serta Bupati Way Kanan, Pringsewu, Sleman, Bangkalan, Mahakam Ulu, Kutai Barat, Bulungan dan Seram Bagian Timur.

Bupati menyampaikan 3 isu strategis dari Bulungan. Isu pertama berkaitan dengan aspirasi masyarakat Kecamatan Tanjung Selor yang mengusulkan pemekaran menjadi daerah otonom baru.

Saat ini, Tanjung Selor memiliki posisi strategis sebagai ibu kota Kalimantan Utara sekaligus ibu kota Kabupaten Bulungan, namun secara administratif masih berstatus kecamatan.

Diketahui, saat ini Tanjung Selor memiliki tiga kelurahan dan enam desa. Sejak tahun 2020, wacana pemekaran telah digaungkan bahkan telah terbentuk presidium. Namun demikian, terdapat kendala regulasi karena persyaratan administratif dan kewilayahan yang harus dipenuhi.

Pemkab pun telah menginisiasi langkah-langkah awal, termasuk pemekaran RT dan RW, serta kajian administratif melalui Bagian Tata Pemerintahan dan pihak kecamatan. Bupati berharap mendapat arahan dan bimbingan dari Dirjen Otonomi Daerah terkait kemungkinan pemekaran kelurahan sebagai bagian dari tahapan menuju pembentukan daerah otonom baru.

Isu kedua menyangkut status lahan Areal Penggunaan Lain (APL) di wilayah Bulungan yang cukup luas. Beberapa program nasional, termasuk pembangunan sekolah rakyat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, menghadapi kendala karena status lahan masih berada dalam kawasan transmigrasi (HPL Telang).

Padahal, lahan tersebut telah dihibahkan oleh desa kepada kementerian terkait. Namun, salah satu syarat administrasi adalah kepemilikan lahan harus atas nama kementerian dan tidak berada di kawasan transmigrasi.

Bupati memohon dukungan agar dapat difasilitasi komunikasi dengan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia guna mencari solusi atas persoalan status lahan tersebut. Ia menegaskan bahwa persoalan APL dan kawasan transmigrasi juga berdampak terhadap masuknya investasi di Kabupaten Bulungan.

Isu ketiga berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja di lingkungan Pemkab Bulungan paska pengangkatan lebih dari 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu.

Meski demikian, masih terdapat kekurangan tenaga di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan tenaga kebersihan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab melakukan studi tiru ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Skema PJLP dinilai dapat menjadi solusi pemenuhan kebutuhan tenaga secara fleksibel melalui sistem katalog tahunan, tanpa menggunakan pola outsourcing. Bupati menegaskan bahwa kebijakan ini ditempuh untuk menjaga kesejahteraan tenaga kerja serta memastikan kualitas layanan publik tetap optimal.

Bupati berharap, 3 isu strategis tersebut dapat memperoleh arahan dan dukungan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

“Semoga melalui forum ini, komunikasi dan koordinasi antara pusat dan daerah semakin solid dalam menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan,” ujar Bupati.

Diketahui, Reboan menjadi program rutin Ditjen Otonomi Daerah yang dilaksanakan pada hari Rabu, sebagai upaya proaktif dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Substandi pembahasan kali ini meliputi evaluasi layanan Ditjen Otonomi Daerah, identifikasi perbaikan dan peningkatan kualitas layanan hingga inventarisasi dukungan yang dapat dilakukan Ditjen Otda terhadap kebutuhan pemerintah daerah. Serta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kepala daerah.(**)

Pemkab Bahas Tata Kelola Perparkiran dan Pengelolaan Pelabuhan Kayan VI

BULUNGAN, MANDAUPOST – Bupati Bulungan, Syarwani, Wakil Bupati, Kilat, bersama Dinas Perhubungan dan perangkat daerah terkait melaksanakan pembahasan tata kelola perparkiran dan pengelolaan Pelabuhan Kayan VI Tanjung Selor di Ruang Rapat Bupati pada Selasa (24/2).

Dari hasil audiensi sebelumnya bersama pihak pengelola atau pihak ketiga, disampaikan pendapatan dari retribusi di pelabuhan yang melayani aktifitas kapal bongkar muat tersebut masih minim.

Diketahui, pengelolaan retribusi di pelabuhan di Bulungan dilakukan dengan skema bagi hasil. Namun untuk pelabuhan Kayan VI, pihak ketiga pengelola retribusi menyebutkan pendapatan tiap bulannya masih minus atau tidak menutupi biaya operasional. Terutama untuk membayar gaji pegawai.

Menyikapi hal tersebut, Bupati meminta Dishub bersama Inspektorat dan Bagian Hukum merumuskan langkah-langkah tindak lanjut. Bupati dan Wabup juga meminta masukan dari segenap perangkat terkait.

“Dengan satu komitmen, tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak,” ujar Bupati.

Diingatkan, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemkab maupun rekanan mesti berupaya berkontribusi menggenjot penerimaan, termasuk dalam bentuk retribusi parkir.(**)

Kaltara Satukan Langkah, Ekonomi Syariah Jadi Arah Penguatan Daerah

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui kolaborasi lintas sektor agar potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.

Komitmen itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Bustan, pada kegiatan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kaltara yang digelar di Ruang Rapat Lantai 4 Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara Jalan Jelarai, Senin (23/2).

Kegiatan ini turut didampingi Kepala Biro Perekonomian Kaltara, Muhammad Gozali, Kepala BPD Kaltimtara Kanwil Kaltara, Islam Kurniawan Nur, serta perwakilan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia. Narasumber juga berasal dari perwakilan Otoritas Jasa Keuangan dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Mengusung tema “Sinkronisasi dan Penyelarasan Rencana Aksi Daerah Dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Kaltara”, Bustan menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi langkah awal di tahun ini untuk memperkuat sinergi.

“Ini pertemuan pertama tahun ini untuk memperkuat komitmen pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kaltara. Kolaborasi semua pihak sangat penting agar potensi daerah bisa dimanfaatkan secara maksimal,” kata Bustan.

Ia menjelaskan, dari sisi kebijakan, pengembangan ekonomi syariah telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik melalui regulasi nasional maupun kebijakan daerah yang telah masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Menurutnya, Kaltara memiliki potensi besar dari sektor sumber daya alam seperti pertambangan, kehutanan, perikanan, dan pertanian yang dapat dikembangkan berbasis prinsip syariah.

Ia berharap pengembangan ekonomi syariah tidak hanya fokus pada sektor keuangan, tetapi juga mencakup sektor riil seperti produk halal dan industri berbasis syariah termasuk pengembangan pariwisata ramah syariah.

“Penentuan sektor prioritas, penyusunan program, serta monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara terarah dan melibatkan semua pemangku kepentingan,” pungkasnya.(**)

Gereja Anak Tempat Pembentukan Nilai Spiritual dan Moral Sejak Usia Dini

BULUNGAN, MANDAUPOST – Bupati Bulungan, Syarwani, dan Wakil Bupati, Kilat, menghadiri peletakan batu pertama pembangunan gedung serbaguna dan gereja anak di GKII Jelarai Tengah pada Senin (23/2).

Bupati menyampaikan selamat dan mengingatkan, adanya gereja anak merupakan bagian dari pemenuhan hak anak serta untuk mewujudkan kabupaten layak anak.

Diketahui, pembangunan gedung serbaguna GKII Jelarai Tengah ini nantinya diharapkan menjadi pusat pembinaan iman, penguatan kebersamaan jemaat, serta wadah kegiatan sosial kemasyarakatan.

Sementara gereja anak akan menjadi tempat pembentukan nilai-nilai spiritual dan moral sejak usia dini, sehingga anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berahlak dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

“Kami dari pemerintah daerah menyampaikan selamat atas dimulainya pembangunan ini, semoga dapat jadi dengan baik,” ujar Bupati.

Dilanjutkan, Pemkab juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, jemaat serta semua pihak yang telah berinisiatif dan bekerja keras mewujudkan pembangunan ini. Ditegaskan, kegiatan ini bukan sekedar pembangunan fisik tapi juga pembangunan iman, karakter dan masa depan generasi muda.(**)

Bulungan Mart Diresmikan, Diharap Bermanfaat bagi UMKM Lokal

BULUNGAN, MANDAUPOST – Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Errin Wiranda, mewakili Pemkab menghadiri peresmian Bulungan Mart di Jl Semangka, Tanjung Selor pada Jumat (20/2).

Keberadaan pusat perbelanjaan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta membuka lapangan kerja di masyarakat.

“Kami berharap Bulungan Mart ini tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi. Tapi juga dapat menjadi ruang interaksi masyarakat yang nyaman, tertib dan memberikan manfaat luas bagi pelaku UMKM Lokal,” pesan Asisten II.

Dilanjutkan, Pemkab terus mendorong tumbuhnya usaha-usaha yang mengutamakan produk lokal, meningkatkan kualitas pelayanan serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

“Semoga usaha ini terus berkembang, membawa keberkahan dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah kita,” ujarnya dalam grand opening yang dirangkai buka puasa bersama.(**)

Pemprov Terapkan WFA Setiap Jumat Mulai Pekan Depan

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) resmi memberlakukan sistem kerja jarak jauh atau Work From Anywhere (WFA) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat mulai pekan depan sebagai langkah efisiensi anggaran daerah.

Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, menyampaikan kebijakan ini akan diterapkan secara berkelanjutan dan tetap mengutamakan kinerja serta disiplin ASN.

Dalam keterangannya di ruang kerja, Jumat (20/2), ia menegaskan bahwa WFA bukan berarti hari libur.

“Mulai pekan depan, setiap hari Jumat kita kerja dari rumah untuk efisiensi. Ini bukan libur, tetap hari kerja,” kata Gubernur Zainal.

Zainal memastikan seluruh ASN tetap menjalankan tugas seperti biasa. Komunikasi harus tetap aktif dan responsif selama jam kerja.

“HP harus tetap aktif. Walaupun dari rumah, tetap bekerja,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan WFA ini menjadi langkah baru di lingkungan Pemprov Kaltara. Dengan rata-rata empat kali Jumat dalam sebulan, ditambah Sabtu dan Minggu sebagai hari libur reguler, terdapat sekitar 12 hari perkantoran tidak beroperasi penuh.

Kondisi tersebut dinilai dapat menekan pengeluaran rutin seperti listrik, pendingin ruangan (AC), air, serta biaya operasional lainnya.

“Kalau penggunaan listrik, AC dan air bisa kita hemat, dalam sebulan bisa menghemat puluhan juta rupiah,” jelasnya.

Namun demikian, Zainal mengingatkan bahwa fleksibilitas ini tidak berlaku bagi perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan layanan masyarakat. Ia menegaskan untuk sektor maupun unit-unit tersebut tetap berjalan normal seperti biasa guna memastikan masyarakat tetap terlayani secara optimal.(**)

Polda Bangun Gedung Ditreskrimsus, Pemkab Siap Bantu Sapras

BULUNGAN, MANDAUPOST – Bupati Bulungan, Syarwani, mengikuti peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Gedung Ditreskrimsus Polda Kaltara di Tanjung Selor pada Jumat sore (20/2). Bupati menyampaikan, Pemkab siap membantu sarana dan prasarana (sapras) yang telah dianggarkan dalam APBD 2026.

“Semoga progres pembangunan berjalan sesuai target dan bermanfaat maksimal mendukung tugas-tugas kepolisian menjaga keamanan daerah,” ujar Bupati.

Dijelaskan, alokasi anggaran dari APBD Bulungan tersebut merupakan wujud kecintaan dan dukungan masyarakat Bulungan terhadap Polda Kaltara. Ditegaskan, keberadaan Polda Kaltara di Bulungan tidak dapat diukur dengan nilai materi.

“Rasa aman, situasi yang kondusif serta kamtibmas yang damai di Bulungan tidak bisa dibandingkan dengan nilai rupiah berapa pun. Inilah investasi terbesar bagi pembangunan daerah,” papar Bupati.(**)

Scroll to Top