Berita Populer

Berita Terbaru

WamentanTegaskan Izin Pabrik Sawit Dicabut Bila Beli TBS Murah
BKSDA Kaltim Hubungkan Habitat Orangutan di Kawasan Produksi
Iduladha Perdana di Masjid Negara IKN
Pemprov Siapkan 59 Sapi Kurban untuk Iduladha 1447 H, Tersebar di Seluruh Daerah
Kaltara Tetapkan RAD Pangan dan Gizi, Perkuat Ketahanan Pangan Daerah
Temuan Monumental 43 Hiu Gangga di Kaltara, Gubernur Serukan Perlindungan Bersama

KALTARA

Gandeng UBT, Pemkab Bulungan Gelar Kajian Teknis Pemekaran Desa dan Kelurahan

BULUNGAN, MANDAUPOST – Bupati Bulungan, Syarwani, dan Wakil Bupati, Kilat, melaksanakan pertemuan pendahuluan kajian teknis studi kelayakan pemekaran desa dan kelurahan bersama Universitas Borneo Tarakan (UBT) di Ruang Tenguyun Lantai II Kantor Bupati pada Selasa (3/3). Kajian ini nantinya diharapkan memuat analisis menyeluruh terhadap berbagai aspek pemekaran desa dan kelurahan di Bulungan.

Diketahui, salah satu yang melatari kajian teknis yaitu posisi Kecamatan Tanjung Selor yang saat ini juga menjadi ibukota provinsi. Bupati pun mengingatkan, bahwa pemekaran bukan tujuan akhir tapi sarana untuk mendekatkan serta meningkatkan pelayanan pemerintah ke masyarakat.

“Termasuk di dalamnya bagaimana kejelasan batas-batas wilayah merupakan aspek penting,”tandasnya.

Dilanjutkan, hasil dari kajian teknis nantinya agar dicermati dengan seksama, mempertimbangkan kepentingan jangka panjang daerah, kemampuan keuangan daerah serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan pemerintahan.(**)

Gubernur Kaltara Ingatkan ASN Terkait Larangan Gratifikasi Jelang Idulfitri 1447 H

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menerbitkan Surat Edaran tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya Tahun 2026 sebagai langkah tegas menjaga integritas dan mencegah praktik korupsi.

Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, menerbitkan Surat Edaran Nomor: 700.1.2.2/0872/INSPEKTORAT/GUB sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, Rabu (4/3).

Zainal menegaskan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemprov Kaltara dilarang meminta, memberi maupun menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dalam peringatan Idulfitri 1447 H/2026 M.

“Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka 30 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi,” ujarnya dalam surat edarannya.

Ia juga menekankan bahwa permintaan dana atau hadiah, termasuk sebagian Tunjangan Hari Raya (THR) dengan nama apa pun, baik secara pribadi maupun mengatasnamakan instansi, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi tindak pidana korupsi.

Untuk gratifikasi berupa makanan yang mudah rusak atau kedaluwarsa, dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan, dengan tetap melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di masing-masing instansi untuk diteruskan ke KPK.

Selain itu, Zainal melarang ASN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Ia turut mengimbau masyarakat, instansi, lembaga dan pelaku usaha agar tidak memberikan gratifikasi kepada ASN.

“Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap atau pemerasan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang,” pungkasnya.(**)

Pemprov Kaltara Targetkan PAD dari Perdagangan Karbon

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor perdagangan karbon (carbon trade), dengan menelusuri aset ekosistem mangrove dan gambut yang diduga masuk dalam cakupan penjualan karbon Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) beberapa waktu lalu.

Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, menegaskan bahwa upaya memperoleh pengakuan hak karbon ini telah diperjuangkan selama tiga tahun terakhir, Selasa (3/3).

Menurutnya langkah penelusuran menjadi penting karena proses administrasi perdagangan karbon Provinsi Kaltim telah berjalan sebelum Kaltara resmi dimekarkan.

“Kita sedang melakukan koordinasi intensif dengan Kaltim. Kita ingin memastikan apakah dalam penerimaan dana karbon tersebut ada wilayah mangrove atau gambut milik Kaltara yang masuk di dalamnya,” tegas Gubernur.

Ia menambahkan, apabila dalam proses verifikasi ditemukan luasan lahan Kaltara yang tercakup dalam portofolio penjualan karbon tersebut, maka Kaltara berhak memperoleh kompensasi secara adil.

Selain rekonsiliasi data dengan Pemprov Kaltim, Pemprov Kaltara juga mulai memetakan potensi karbon secara mandiri. Dalam proses penghitungan potensi karbon, pemerintah daerah telah menjalin kerja sama strategis dengan PT Enggang Kaltara Lestari (EKL).

Kerja sama tersebut diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU). Untuk aspek teknis yang bersifat komersial, pelaksanaannya akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Secara regulasi, pemerintah provinsi tidak bisa langsung masuk ke ranah profit. Karena itu, pelaksanaannya melalui BUMD agar hasilnya bisa memberi dampak ekonomi bagi masyarakat,” jelas Zainal.

Sebagai tahap awal, pilot project perdagangan karbon akan dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Proyek ini diharapkan menjadi tolok ukur tata kelola karbon sebelum diterapkan lebih luas ke wilayah lain di Kaltara.

Pemprov Kaltara optimistis, dengan luasnya hutan mangrove dan lahan gambut yang dimiliki, sektor perdagangan karbon berpotensi menjadi sumber PAD baru yang berkelanjutan sekaligus berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim global.(**)

Sekprov Dorong Pemanfaatan Dashboard Eksekutif untuk Pengawasan Pembangunan Daerah

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Denny Harianto, menegaskan pentingnya pemanfaatan Dashboard Eksekutif sebagai alat kendali dalam memantau program, anggaran dan kualitas layanan publik secara real time.

Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat “Paparan Awal Dashboard Eksekutif” yang digelar di Ruang Sekda Lantai 3 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (3/3).

Sekprov Denny menyampaikan, sesuai arahan Gubernur Kaltara, birokrasi harus bergerak lebih lincah dan cerdas, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan responsivitas pelayanan publik.

“Dashboard ini bukan sekadar tampilan grafik. Ini adalah alat kendali pimpinan untuk melihat capaian program, anggaran, dan layanan dasar secara langsung,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Dashboard Eksekutif akan menampilkan data makro dan mikro secara lengkap. Data makro mencakup pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, neraca perdagangan, realisasi APBD, serta nilai investasi.

Sementara data mikro meliputi kesejahteraan sosial, perkembangan pembangunan, kesehatan, pendidikan, sumber daya manusia hingga pelayanan publik.

Mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur, Denny menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan dashboard ini karena dinilai mampu mendorong kemajuan birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berbasis data.

Ia juga mengapresiasi kolaborasi Pemprov Kaltara bersama Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) dalam mendukung percepatan transformasi digital daerah.

Denny menginstruksikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara, Iskandar, untuk segera menggelar rapat internal bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan pemenuhan dan kualitas data.

“Semua OPD sebagai produsen data harus bekerja sama dengan baik agar data yang disajikan akurat dan berkualitas,” pungkasnya.(**)

Pemprov Luncurkan “Kaltara Berzakat” 1447 H, Perkuat Solidaritas dan Pengentasan Kemiskinan

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) resmi meluncurkan kegiatan “Kaltara Berzakat Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi” sebagai upaya memperkuat solidaritas sosial dan mendukung pengentasan kemiskinan. Kegiatan tersebut digelar di ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (3/3).

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Denny Harianto, mengatakan bahwa zakat memiliki dua dimensi penting, yaitu dimensi ibadah dan dimensi sosial ekonomi.

Dalam dimensi ibadah, zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang telah memenuhi syarat untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada yang berhak menerima. Zakat bertujuan menyucikan jiwa dan harta.

Sementara dalam dimensi sosial, zakat berperan memperkuat solidaritas masyarakat, membantu pengentasan kemiskinan, mendukung pembiayaan pendidikan, serta menolong warga yang kurang mampu.

“Zakat menjadi pilar untuk memperkuat solidaritas sosial dan membantu masyarakat yang membutuhkan,” ujar Denny.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2024, pemerintah mendorong optimalisasi pengumpulan zakat, infak dan sedekah (ZIS), termasuk peran aktif Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Denny juga menyampaikan apresiasi kepada Baznas kaltara yang terus berupaya memaksimalkan penerimaan dan penyaluran ZIS melalui berbagai program, salah satunya “Kaltara Berzakat”.

Ia mengajak seluruh ASN dan pelaku usaha untuk menjadikan zakat sebagai bagian dari gaya hidup guna memperkuat ukhuwah Islamiyah di Kaltara.

“Semoga penerimaan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah tahun ini bisa mencapai target yang sudah ditetapkan,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara serah terima Zakat Profesi dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (BPD Kaltimtara) periode Januari–Desember 2025 sebesar Rp633.414.080.

Selain itu, diserahkan berbagai bantuan kepada para mustahiq, di antaranya Zakat Fitrah sebanyak 14 ton 65 kg beras untuk 2.813 penerima di seluruh Kaltara dengan total nilai Rp222.227.000.

Program lain yang disalurkan meliputi paket “Ramadan Bahagia” dan paket iftar, bantuan kursi roda serta sanitasi masjid melalui program Kaltara Sehat, beasiswa penuh dan belanja gratis untuk anak yatim dan dhuafa dalam program Kaltara Cerdas & Taqwa.(**)

DPKP Kaltara Perketat Pengawasan, Jaga Harga dan Kesehatan Ternak

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Di tengah upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan daging di pasaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai memperketat arus masuk hewan ternak dari luar daerah. Setiap ternak yang hendak masuk kini harus melalui mekanisme pelaporan resmi.

Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, pelaku usaha diwajibkan menyampaikan rencana distribusi serta jumlah hewan yang akan dimasukkan sebelum tiba di wilayah Kaltara.

Kepala Bidang Peternakan DPKP Kaltara, Surianto Semuel menjelaskan, langkah ini bukan sekadar urusan administrasi, tetapi juga untuk memastikan pasokan tetap aman dan harga tidak melonjak di daerah, Senin (2/3).

“Semua pelaku usaha harus melaporkan jumlah ternak yang akan masuk. Data ini penting agar distribusi bisa terpantau dan sesuai aturan,” ujar Surianto.

Pada tahap awal, DPKP akan mengeluarkan rekomendasi pemasukan ternak sebagai dasar administrasi sekaligus alat kontrol pemerintah daerah. Dengan sistem ini, arus lalu lintas hewan diharapkan lebih tertib dan terdata dengan baik.

Di sisi lain, DPKP juga menjalin koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait retribusi daerah. Tujuannya agar penertiban retribusi tetap berjalan sesuai aturan tanpa berdampak pada kenaikan harga daging di pasaran.

“Penertiban retribusi tetap harus berjalan sesuai aturan, namun formulanya disiapkan agar tidak mengganggu stabilitas harga daging dan komoditas peternakan yang ada,” jelasnya.

Ia berharap, mekanisme pelaporan dan pemberian rekomendasi tersebut dapat menciptakan tata kelola sektor peternakan yang lebih tertib, transparan, dan terkontrol, sekaligus menjaga ketersediaan pasokan ternak di Kaltara.

“Pengawasan ini juga menjadi langkah preventif dalam menjaga kesehatan hewan serta mencegah masuknya penyakit ternak dari luar daerah,” pungkasnya.(**)

Pemprov Dorong Perdagangan Karbon dari Mangrove dan Gambut untuk Tingkatkan PAD

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya mengoptimalkan potensi kawasan mangrove dan gambut melalui skema perdagangan karbon guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Komitmen itu disampaikan Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, dalam rapat pembahasan “Optimalisasi Kontribusi Kawasan Mangrove dan Gambut Terhadap Peningkatan PAD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kaltara”, di Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (3/3).

“Kaltara memiliki sumber daya alam yang besar, khususnya mangrove dan gambut. Selain berfungsi menjaga lingkungan dan mengendalikan perubahan iklim, kawasan ini juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dikelola secara berkelanjutan,” kata Gubernur.

Zainal menilai mangrove dan gambut merupakan aset strategis daerah. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui perdagangan karbon, jasa lingkungan, ekowisata, serta pengelolaan berbasis masyarakat yang berdampak langsung pada peningkatan PAD.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Kita perlu membangun kesepahaman terkait kewenangan, mekanisme bagi hasil, tata kelola penerimaan daerah serta memperkuat regulasi daerah agar potensi tersebut dapat dioptimalkan secara adil dan proporsional,” ujarnya.

Zainal juga menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak boleh mengorbankan fungsi ekologis kawasan.

“Kita harus buktikan bahwa menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa berjalan bersama,” jelasnya.

Melalui rapat ini, diharapkan dapat diidentifikasi potensi ekonomi yang realistis, disusun skema koordinasi lintas daerah, ditetapkan langkah konkret, serta disepakati rencana aksi bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Rapat tersebut turut dihadiri Bupati Bulungan Syarwani, Bupati Malinau Wempi W. Mawa, Wakil Bupati Nunukan Hermanus, Wakil Bupati Tana Tidung Sabri, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud IS, Direktur PT. Global Eco Rescue Lestari (GERL) Marthin Billa, Andrew Partridge dan Direktur Utama PT. Enggang Kaltara Lestari (EKL) Tajuddin Tuwo.

Pemprov Kaltara bersama pemerintah kabupaten/kota berharap dapat menjadi pelopor pengelolaan perdagangan karbon berbasis mangrove dan gambut yang berkelanjutan, sekaligus berkontribusi dalam pengendalian perubahan iklim dari daerah.(**)

DPKP Kaltara Perketat Pengawasan, Jaga Harga dan Kesehatan Ternak

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Di tengah upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan daging di pasaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai memperketat arus masuk hewan ternak dari luar daerah. Setiap ternak yang hendak masuk kini harus melalui mekanisme pelaporan resmi.

Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, pelaku usaha diwajibkan menyampaikan rencana distribusi serta jumlah hewan yang akan dimasukkan sebelum tiba di wilayah Kaltara.

Kepala Bidang Peternakan DPKP Kaltara, Surianto Semuel menjelaskan, langkah ini bukan sekadar urusan administrasi, tetapi juga untuk memastikan pasokan tetap aman dan harga tidak melonjak di daerah, Senin (2/3).

“Semua pelaku usaha harus melaporkan jumlah ternak yang akan masuk. Data ini penting agar distribusi bisa terpantau dan sesuai aturan,” ujar Surianto.

Pada tahap awal, DPKP akan mengeluarkan rekomendasi pemasukan ternak sebagai dasar administrasi sekaligus alat kontrol pemerintah daerah. Dengan sistem ini, arus lalu lintas hewan diharapkan lebih tertib dan terdata dengan baik.

Di sisi lain, DPKP juga menjalin koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait retribusi daerah. Tujuannya agar penertiban retribusi tetap berjalan sesuai aturan tanpa berdampak pada kenaikan harga daging di pasaran.

“Penertiban retribusi tetap harus berjalan sesuai aturan, namun formulanya disiapkan agar tidak mengganggu stabilitas harga daging dan komoditas peternakan yang ada,” jelasnya.

Ia berharap, mekanisme pelaporan dan pemberian rekomendasi tersebut dapat menciptakan tata kelola sektor peternakan yang lebih tertib, transparan, dan terkontrol, sekaligus menjaga ketersediaan pasokan ternak di Kaltara.

“Pengawasan ini juga menjadi langkah preventif dalam menjaga kesehatan hewan serta mencegah masuknya penyakit ternak dari luar daerah,” pungkasnya.(**)

Bupati Syarwani Gelar Safari Ramadhan 1447 H, Salurkan Hibah dan Santunan

BULUNGAN, MANDAUPOST – Bupati Bulungan, Syarwani, melaksanakan Safari Ramadhan 1447 H Pemkab di Masjid Agung Istiqomah, Tanjung Selor pada Minggu (1/3).

Kegiatan diisi sholat berjamaah serta penyaluran sejumlah bantuan hibah dan santunan kepada lembaga keagamaan, rumah ibadah dan warga yang membutuhkan.

Bupati berharap, bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi bagian dari upaya memperkuat kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Hal itu selaras dengan makna bulan Ramadhan yang mengajarkan tentang kesabaran, keikhlasan, kedisiplinan serta kepedulian terhadap sesama.

“Semoga bantuan dari Pemkab ini dapat bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga berharap semoga amal ibadah di bulan suci ini diterima Allah SWT dan semoga Kabupaten Bulungan senantiasa diberikan keberkahan, keamanan serta kemajuan.(**)

Bulungan Gelar Puncak Perayaan Imlek di Landmark Chinatown

BULUNGAN, MANDAUPOST – Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Bulungan menggelar Puncak Perayaan Tahun Baru Imlek 2577 / 2026 M di Landmark Chinatown, Tanjung Selor pada Sabtu Malam (28/2).

Kegiatan berisi pentas seni dan budaya itu turut dihadiri Bupati, Syarwani, yang menyampaikan selamat dan berharap momen ini semakin mempererat kebersamaan di tengah keberagaman.

Diketahui, perayaan Imlek tahun ini mengusung tema nasional Harmoni Imlek Nusantara dan memiliki makna mendalam karena berlangsung beriringan dengan bulan suci Ramadhan. Momen ini menjadi simbol untuk mempererat kebersamaan.

Bupati juga berharap Imlek ini penuh dengan berkah, menumbuhkan semangat toleransi, saling menghargai dan gotong royong. Serta menjadi sarana edukasi bagi generasi muda agar memahami dan mencintai budaya Nusantara.(**)

Scroll to Top