Berita Populer

Berita Terbaru

Tak Terima Kalah, Fans Argentina Buat Petisi Online Final Diulang
Men’s World Tennis Championshop: Rifqi Fitriadi Tembus Semifinal
Atlet Muda Indonesia Sabet Perak di World Climbing Youth Championship 2026
China Open 2026: Bangkit dari Tekanan, Jojo Tembus Perempat Final
Jadwal China Open 2026 Hari Ini: 4 Wakil Indonesia Berebut Tiket Semifinal
RSUD Jusuf SK Siapkan Layanan Radioterapi, Bidik jadi Pusat Rujukan Kanker Regional Kalimantan

KALTARA

Gubernur dan Nikoil Group Jajaki Investasi Infrastruktur dan Hilirisasi Industri

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperluas peluang investasi guna mempercepat pembangunan daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjajaki kerja sama strategis dengan Nikoil Group di bidang infrastruktur dan hilirisasi industri.

Komitmen itu ditunjukkan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat menggelar pertemuan dengan Presiden Direktur Nikoil Group, Mehrdad H. Mirarab, di Kantor Pusat Nikoil Indonesia, Jakarta, Jumat (26/6).

Pertemuan tersebut membahas berbagai peluang investasi yang dapat dikembangkan di Kaltara, termasuk rencana pembangunan jalur kereta api (railway) sebagai infrastruktur pendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Gubernur Zainal, pembangunan jalur kereta api diharapkan mampu meningkatkan efisiensi distribusi barang, menekan biaya logistik, serta membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap investasi yang masuk ke Kalimantan Utara memberikan dampak nyata bagi produktivitas daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalur kereta api ini akan menjadi urat nadi baru yang meningkatkan perputaran ekonomi kita secara signifikan,” ujar Zainal.

Selain pembangunan infrastruktur, kedua pihak juga membahas peluang pengembangan hilirisasi industri yang sejalan dengan fokus usaha Nikoil Group di bidang teknologi industri dan energi hijau.

Melalui program hilirisasi, berbagai komoditas unggulan Kaltara diharapkan dapat diolah di dalam daerah sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, sekaligus membuka lapangan kerja dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Presiden Direktur Nikoil Group, Mehrdad H. Mirarab, menyambut baik peluang kerja sama tersebut dan menyatakan komitmennya untuk segera melakukan kajian lebih lanjut sebagai dasar realisasi investasi di Kaltara.

Pemprov Kaltara berharap penjajakan ini menjadi langkah awal terjalinnya kerja sama yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pengembangan industri, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Benuanta. (dksip)

Gubernur Promosikan Peluang Investasi kepada Delegasi Timur Tengah

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., terus memperluas peluang investasi daerah dengan membangun jejaring kerja sama internasional.

Upaya tersebut dilakukan saat menghadiri friendship gathering atas undangan Utusan Khusus Presiden Republik Seychelles untuk ASEAN, Nico Barito, di Kedutaan Besar Seychelles, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/6).

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan yang telah lama terjalin antara Provinsi Kaltara dan Republik Seychelles, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dengan negara-negara sahabat.

Selain memenuhi undangan resmi dari Pemerintah Seychelles, Gubernur Zainal juga memanfaatkan kehadiran sejumlah perwakilan kedutaan besar dari kawasan Timur Tengah untuk memperkenalkan potensi investasi yang dimiliki Kaltara.

Delegasi yang hadir berasal dari Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Suriah dan Yaman.

Dalam kesempatan itu, Zainal memaparkan berbagai peluang investasi di Kaltara, mulai dari sektor sumber daya alam, industri, hingga pengembangan kawasan strategis yang tengah berkembang.

“Kami tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Di hadapan para duta besar Timur Tengah, kami paparkan langsung potensi investasi yang dimiliki Kaltara,” ujar Zainal.

Ia berharap forum tersebut dapat memperluas jejaring kerja sama internasional sekaligus menarik minat investor untuk berinvestasi di Bumi Benuanta.

“Hubungan dengan Seychelles sudah berjalan baik, dan malam ini kita perluas jangkauannya agar para perwakilan negara sahabat melirik Kaltara sebagai mitra investasi strategis,” tambahnya.

Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berharap terjalin kerja sama yang lebih erat, tidak hanya dengan Seychelles, tetapi juga dengan negara-negara Timur Tengah di berbagai sektor strategis yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (dkisp)

Bupati Syarwani Lepas Kafilah Bulungan Menuju MTQ ke 10 Kaltara

BULUNGAN, MP – Bertempat di Aula BKPSDM Bulungan di Jl Agathis, Tanjung Selor pada Kamis malam (25/6).

Syarwani, S. Pd, M.Si secara resmi melepas kafilah Kabupaten Bulungan yang akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke 10 Tingkat Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2026 di Kabupaten Malinau.

Bupati, berpesan agar seluruh peserta menjaga kesehatan, kekompakan, dan menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti perlombaan. Para peserta juga diminta menampilkan kemampuan terbaik untuk mengharumkan nama Kabupaten Bulungan.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada para peserta, pelatih, pembina, dan official yang telah mempersiapkan diri menghadapi ajang MTQ tingkat provinsi tahun ini. Saya berharap kafilah mampu meraih prestasi terbaik sekaligus menjadi duta syiar Islam yang membawa nama baik daerah,” ucap Bupati.

Kegiatan berlangsung khidmat, dihadiri jajaran Pemkab serta pengurus LPTQ yang memberikan doa dan dukungan bagi keberhasilan Kafilah Kabupaten Bulungan.(rfy-red)

Gubernur Ikuti Rakor Nasional, Dukung Penguatan Tata Kelola Bandara Internasional

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan internasional secara virtual dari Kantor Badan Penghubung (Banhub) Kaltara di Jakarta, Kamis (25/6).

Rakor yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tersebut bertujuan memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas layanan bandara internasional sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional dan regional.

Dalam arahannya, AHY menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sektor kebandarudaraan di Indonesia.

“Kita harus memastikan bahwa tata kelola ekosistem bandara internasional semakin kuat, efisien dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional,” ujar AHY.

Bagi Kaltara yang memiliki posisi strategis sebagai wilayah perbatasan negara, penguatan sektor kebandarudaraan dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung distribusi logistik.

Peningkatan kualitas layanan dan fasilitas bandara juga diharapkan dapat membantu memperlancar mobilitas masyarakat serta mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya di daerah pedalaman dan wilayah yang sulit dijangkau.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menyatakan kesiapan untuk mengintegrasikan kebijakan daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat guna mendukung pengembangan ekosistem kebandarudaraan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Melalui penguatan konektivitas udara, Kaltara diharapkan semakin mampu menarik investasi, memperluas peluang ekonomi, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang didukung akses transportasi yang aman, nyaman dan berkualitas. (dkisp)

Dekranasda Kaltara Siapkan UMKM Lokal Sambut Peluang Ekonomi dari Sekolah Garuda

JAKARTA – Di balik rencana hadirnya Sekolah Garuda di Kalimantan Utara (Kaltara), tersimpan peluang besar bagi ribuan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri kreatif lokal. Peluang itu tidak ingin disia-siakan begitu saja oleh Dekranasda Kaltara.

Ketua Dekranasda Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., memilih bergerak lebih awal. Bersama Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., ia menemui Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, di Jakarta, Kamis (25/6), guna membuka akses dukungan dan pembinaan bagi pelaku usaha daerah.

Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk menyinkronkan program pembinaan dan dukungan pemerintah pusat bagi pengembangan UMKM di Kaltara.

Rahmawati menilai kehadiran Sekolah Garuda tidak hanya menghadirkan fasilitas pendidikan baru, tetapi juga membuka peluang tumbuhnya ekosistem ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha lokal.

Karena itu, Dekranasda Kaltara terus mendorong peningkatan kualitas produk UMKM agar mampu memenuhi kebutuhan lembaga berskala besar, baik dari sisi kualitas maupun kapasitas produksi.

Saat ini, Dekranasda tengah melakukan identifikasi dan pembinaan terhadap berbagai klaster usaha yang berpotensi menjadi pemasok kebutuhan Sekolah Garuda.

Kebutuhan seperti seragam batik khas Kaltara, atribut sekolah, hingga cenderamata resmi diharapkan dapat dipenuhi oleh pengrajin dan pelaku usaha lokal binaan Dekranasda.

“Pelaku usaha kecil terus didorong untuk memanfaatkan teknologi tepat guna dan menjaga konsistensi produk agar mampu memenuhi kuantitas serta kualitas yang dibutuhkan instansi skala besar,” ujar Rahmawati.

Selain sektor kerajinan, Dekranasda juga mendorong UMKM pangan olahan untuk masuk ke dalam rantai pasok konsumsi dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang tersedia di Kaltara.

Menurut Rahmawati, penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui motivasi, tetapi harus didukung dengan akses permodalan, pendampingan usaha, sertifikasi produk, serta perluasan pasar.

Ia memastikan pendampingan kepada UMKM dilakukan secara terintegrasi, mulai dari kurasi produk, sertifikasi halal, hingga kemudahan akses kemitraan dengan berbagai lembaga.

“Saya tidak ingin pengrajin dan pelaku UMKM kita minder. Kehadiran Sekolah Garuda ini adalah peluang besar, dan kami akan terus mendorong serta memfasilitasi mereka agar produknya naik kelas,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Zainal menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kaltara melalui kebijakan yang berpihak pada pengembangan UMKM dan industri kreatif daerah.

Sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Dekranasda dan pemerintah pusat diharapkan mampu memperkuat daya saing UMKM lokal sehingga menjadi pelaku utama dalam berbagai peluang ekonomi yang tumbuh di daerah. (dkisp)

Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Wagub Serukan Aksi Nyata untuk Menjaga Bumi

BULUNGAN – Matahari pagi menyinari hamparan Pantai Cemara di Desa Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Di tengah semilir angin pantai dan deretan pohon cemara yang membentang di pesisir, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 menjadi momentum untuk mengingatkan kembali pentingnya menjaga bumi.

Di lokasi tersebut, Kamis (25/6), Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si., mengajak seluruh masyarakat tidak lagi memandang perubahan iklim sebagai ancaman yang jauh, melainkan kenyataan yang sudah dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Mengusung tema “Act Now For Climate” atau “Saatnya Bekerja Untuk Iklim”, kegiatan ini mempertemukan pemerintah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dunia usaha, hingga masyarakat dalam satu semangat yang sama, yakni menjaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.

Dalam sambutannya, Wagub Ingkong menegaskan bahwa dunia saat ini menghadapi tiga krisis lingkungan yang saling berkaitan, yakni perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan.

“Ketiga krisis tersebut saling berkaitan dan menjadi ancaman serius bagi umat manusia, stabilitas ekonomi serta ketahanan sosial di berbagai belahan dunia,” kata Ingkong.

Menurutnya, pemerintah telah mencanangkan lima langkah nyata untuk mengatasi persoalan tersebut, yaitu membiasakan pemilahan sampah, membangun budaya bersih dan gotong royong, memperkuat ekonomi sirkular melalui prinsip reduce, reuse, dan recycle, melaksanakan penanaman pohon secara masif, serta memastikan pengelolaan limbah yang aman.

Ingkong menegaskan bahwa dampak perubahan iklim sudah dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga membutuhkan perhatian dan tindakan bersama.

“Perubahan iklim sudah nyata dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi aktif masyarakat.

Menurutnya, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi aktif masyarakat.

“Mari mulai dari hal-hal sederhana, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, biasakan memilah sampah dari rumah, jangan membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, laut, dan saluran air. Kita juga harus melindungi keanekaragaman hayati dan menjaga habitat alam,” pesannya.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 juga dirangkai dengan aksi bersih pantai yang melibatkan para tamu undangan dan masyarakat di sepanjang kawasan Pantai Cemara Mangkupadi sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. (dkisp)

Gubernur Ikuti Exit Meeting BPK, Bahas Tantangan Ketahanan Pangan Nasional

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri Exit Meeting Pemeriksaan Tematik Nasional mengenai Ketahanan Pangan yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) secara virtual dari Kantor Badan Penghubung (Banhub) Kaltara di Jakarta, Kamis (25/6).

Pertemuan tersebut membahas hasil pemeriksaan terkait ketersediaan dan keterjangkauan komoditas pangan utama nasional, seperti padi, jagung dan kedelai, sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Plt. Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek kepatuhan program, tetapi juga menjadi sarana evaluasi untuk memperkuat kebijakan ketahanan pangan nasional.

“Pemeriksaan ini merupakan ikhtiar bersama untuk memastikan terwujudnya ketahanan pangan nasional yang lebih kuat, akuntabel, dan berkelanjutan,” ujar Nyoman Adhi.

Dalam paparannya, Nyoman mengungkapkan empat tantangan utama yang masih perlu mendapat perhatian. Pertama, sistem data pangan nasional dinilai belum sepenuhnya andal karena masih diproses secara manual dan belum terintegrasi secara optimal.

Kedua, sejumlah program di lapangan, termasuk pengembangan lahan pertanian baru, masih memerlukan dukungan kesiapan lahan, sistem pengairan, serta sumber daya petani yang memadai.

Selanjutnya, BPK juga mencatat perlunya peningkatan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan dan subsidi pertanian, seperti pupuk dan benih yang turut dipengaruhi kondisi jaringan irigasi di sejumlah wilayah.

Adapun tantangan lainnya berkaitan dengan mekanisme distribusi pangan dan intervensi harga pasar yang masih perlu diperkuat agar lebih efektif dan selaras hingga ke tingkat daerah.

Melalui hasil pemeriksaan tersebut, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi, menyelaraskan kebijakan, serta mengambil langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memperkuat logistik pangan di masing-masing wilayah. (dkisp)

Sekda Bulungan Sidak Dapur MBG

TANJUNG SELOR, MK – Pemerintah Kabupaten Bulungan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanjung Selor, Kamis (25/6/2026).

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada para pelajar memiliki kualitas yang baik, bersih, dan aman untuk dikonsumsi.

Sidak dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bulungan, Risdianto, bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kesehatan, serta sejumlah kepala perangkat daerah lainnya.

Dalam sidak tersebut, rombongan mengunjungi beberapa dapur MBG yang berada di Jalan Mangga, Jalan Kedondong, dan Jalan Cendana. Mereka meninjau proses pengolahan makanan, kebersihan dapur, penyimpanan bahan makanan, hingga sistem pengelolaan limbah.

Sekda Bulungan, Risdianto, mengatakan bahwa pengawasan ini dilakukan untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi para siswa.

“Kami ingin memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak memiliki kualitas yang baik, bersih, aman dikonsumsi, dan memenuhi kebutuhan gizi mereka,” ujarnya.

Menurut Risdianto, kebersihan dapur dan proses pengolahan makanan menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap pengelola dapur MBG. Selain itu, pengelolaan limbah juga harus dilakukan dengan baik agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.

“Kami tidak ingin program yang bertujuan baik ini justru menimbulkan masalah lingkungan. Karena itu, pengelolaan limbah harus sesuai aturan dan kebersihan lingkungan dapur harus selalu dijaga,” katanya.

Selama peninjauan, tim juga memeriksa kondisi peralatan masak, sistem sanitasi, serta komposisi menu makanan yang disajikan kepada para pelajar. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap menu mengandung gizi seimbang yang mendukung pertumbuhan dan kesehatan anak.

Beberapa masukan juga diberikan kepada pengelola dapur agar kualitas pelayanan dan pengelolaan dapur dapat terus ditingkatkan.

Pemkab Bulungan berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dilakukan agar program tersebut dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi para pelajar di Kabupaten Bulungan.

“Program ini bukan hanya memberikan makanan kepada anak-anak, tetapi juga memastikan makanan yang mereka terima sehat, bergizi, dan berkualitas. Karena itu, pengawasan akan terus kami lakukan,” tutup Risdianto. (Fy/red)

Kebakaran Kantor Bupati Bulungan Murni Konsleting Listrik

TANJUNG SELOR, MK – Polresta Bulungan menggelar konferensi pers di Mako Polresta Bulungan, Kamis (25/6), terkait hasil penyelidikan kebakaran yang terjadi di Kantor Bupati Bulungan. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolresta Bulungan, Bupati Bulungan, Dandim 0903/Bulungan, serta Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan.

Kapolresta Bulungan Kombes Pol Rofikoh Yunianto menyampaikan bahwa pihaknya melakukan penyelidikan secara menyeluruh dengan menggandeng tim Laboratorium Forensik (Labfor) Cabang Surabaya guna memastikan penyebab kebakaran melalui metode ilmiah.

“Karena lokasi yang terbakar merupakan objek vital pemerintahan, kami berkoordinasi dengan tim Labfor untuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian,” ujarnya.

Adapun barang bukti yang diperiksa meliputi satu kantong abu dan arang sisa kebakaran untuk mendeteksi kemungkinan adanya bahan pemercepat api seperti bensin atau minyak tanah, serta kabel tembaga yang terbakar guna mengetahui apakah korsleting listrik terjadi sebelum atau sesudah kebakaran.

Selain pemeriksaan laboratorium, penyidik juga telah meminta keterangan dari empat orang saksi yang berada di lokasi sebelum insiden terjadi. Keempat saksi tersebut masing-masing berinisial MNS dan OTM yang merupakan karyawan honorer, ZA seorang karyawan swasta, serta HP.

Berdasarkan hasil pemeriksaan teknik kriminalistik dan analisis teknis yang dilakukan oleh tim Labfor, titik awal kebakaran diketahui berada di Ruang Serbaguna Tenguyun yang terletak di lantai dua Kantor Bupati Bulungan, tepatnya pada dinding sebelah barat depan ruang operator.

“Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penyebab kebakaran berasal dari akumulasi panas akibat kebocoran arus listrik di atas plafon yang kemudian membakar material mudah terbakar di sekitarnya,” jelas Rofikoh.

Ia menegaskan bahwa hasil penyelidikan tidak menemukan adanya unsur tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Kebakaran dipastikan murni disebabkan oleh arus pendek listrik yang menimbulkan percikan api dan kemudian merambat ke bahan-bahan yang mudah terbakar.

Dengan hasil tersebut, proses penyelidikan kebakaran Kantor Bupati Bulungan dinyatakan telah menemukan penyebab utama kejadian, sehingga masyarakat diharapkan tidak berspekulasi mengenai adanya unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut. (Fy/red)

Pemprov Kaltara Dukung Pembentukan Fakultas Kebudayaan

Tanjung Selor, MK – Dalam upaya memperkuat pembangunan kebudayaan daerah serta mendorong pengembangan pendidikan tinggi berbasis kebudayaan di Provinsi Kalimantan Utara, Yayasan Sejarah dan Budaya Kalimantan Utara menyelenggarakan kegiatan Dialog Kebudayaan bertajuk “Urgensi Kampus/Fakultas Budaya di Kalimantan Utara.”

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk membahas berbagai langkah strategis dalam menjaga, mengembangkan, dan melestarikan kekayaan budaya daerah yang menghadapi tantangan perubahan zaman dan perkembangan teknologi informasi.

Dalam dialog tersebut, Asisten III. Taufik Hidayat menegaskan bahwa pelestarian budaya harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, keberadaan kampus atau fakultas budaya sangat diperlukan sebagai pusat kajian, penelitian, dan pengembangan kebudayaan daerah.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita melestarikan kebudayaan kita. Pembentukan kampus atau fakultas budaya ini memang sangat diperlukan agar menjadi tempat untuk mengkaji, meneliti, menelaah, dan menghasilkan rekomendasi bagi pelestarian kebudayaan di Kalimantan Utara,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini berbagai unsur budaya lokal mulai menghadapi ancaman, terutama di kalangan generasi muda. Penggunaan bahasa ibu yang semakin berkurang, melemahnya pemahaman terhadap adat istiadat, serta derasnya arus informasi melalui teknologi digital menjadi tantangan yang perlu diantisipasi.

“Anak-anak kita sekarang lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia sehingga bahasa ibu mulai hilang. Adat istiadat juga mulai berkurang, ditambah pengaruh teknologi dan informasi yang membuat mereka lebih banyak mengenal budaya luar dibanding budaya lokal,” katanya.

Karena itu, pembentukan institusi pendidikan tinggi yang secara khusus fokus pada kebudayaan dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menyatakan terbuka terhadap berbagai rekomendasi yang dihasilkan dari dialog tersebut. Hasil pembahasan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan melibatkan berbagai institusi dan pihak yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan dan kebudayaan.

“Nanti kami akan melihat rekomendasi yang dihasilkan dari dialog ini. Setelah itu, pemerintah akan mengundang institusi atau instansi yang kompeten untuk membahas lebih lanjut. Jika memang dibutuhkan, tentu tidak menutup kemungkinan untuk diwujudkan,” ungkapnya.

Selain menjadi sarana pelestarian budaya, keberadaan kampus atau fakultas budaya juga dipandang penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang kebudayaan. Generasi muda diharapkan dapat menjadi pelaku sekaligus penjaga warisan budaya Kalimantan Utara di masa depan.

“Persiapan sumber daya manusia harus dilakukan dari sekarang. Jika tidak, budaya kita bisa hilang dan tidak lagi diingat oleh generasi mendatang. Dengan adanya kampus budaya, kita berharap kebudayaan Kalimantan Utara dapat terus berkembang dan diwariskan kepada generasi berikutnya,” tuturnya.

Melalui Dialog Kebudayaan ini, Yayasan Sejarah dan Budaya Kalimantan Utara berharap lahir gagasan dan rekomendasi konkret yang dapat menjadi pijakan dalam mewujudkan pendidikan tinggi berbasis kebudayaan, sekaligus memperkuat identitas budaya daerah di tengah dinamika perkembangan global.(Fy/red)

Scroll to Top