Berita Populer

Berita Terbaru

WamentanTegaskan Izin Pabrik Sawit Dicabut Bila Beli TBS Murah
BKSDA Kaltim Hubungkan Habitat Orangutan di Kawasan Produksi
Iduladha Perdana di Masjid Negara IKN
Pemprov Siapkan 59 Sapi Kurban untuk Iduladha 1447 H, Tersebar di Seluruh Daerah
Kaltara Tetapkan RAD Pangan dan Gizi, Perkuat Ketahanan Pangan Daerah
Temuan Monumental 43 Hiu Gangga di Kaltara, Gubernur Serukan Perlindungan Bersama

KALTARA

Tingkatkan Keamanan Siber, Pemprov Perkuat Kesadaran ASN Lindungi Data

TANJUNG SELOR, mandaupost.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait perlindungan data pribadi guna menghadapi meningkatnya ancaman siber dan mendukung transformasi pelayanan publik berbasis digital.

Upaya ini dilakukan melalui kegiatan “Edukasi Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pilar Utama Transformasi Pelayanan Publik” yang digelar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (22/4).

Mewakili Gubernur Kaltara, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto, menegaskan bahwa transformasi digital harus diiringi dengan peningkatan pemahaman terkait keamanan data.

 

Denny menyampaikan bahwa di balik kemudahan sistem elektronik, terdapat ancaman siber yang dapat mengganggu integritas data pemerintah.

 

“Kegagalan melindungi data tidak hanya berdampak sanksi hukum, tetapi menurunkan kepercayaan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan,” kata Denny.

 

Ia menekankan pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, di mana pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan data masyarakat.

 

Menurutnya, keamanan siber bukan hanya tanggung jawab tim teknologi informasi, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh ASN.

 

“Keamanan data adalah tanggung jawab kita bersama dalam menjaga ekosistem digital pemerintahan,” tegasnya.

 

Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi DKISP Kaltara Dewi Martha Silaen, S.Kom., M.AP., menjelaskan kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi dan budaya digital ASN.

 

“Melalui kegiatan ini, ASN diharapkan lebih siap dan sigap dalam melindungi data informasi,” jelasnya.

 

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STIMIK PPKIA Tarakan serta Sandiman dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI secara daring, dengan peserta dari perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi dan kabupaten/kota se-Kaltara.

Wagub Hadiri Kornas X GKII, Tegaskan Peran Strategis Organisasi Keagamaan 

MAKASSAR, mandaupost.com – Dukungan terhadap penguatan peran organisasi keagamaan kembali ditegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui kehadiran Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, pada pembukaan Konferensi Nasional (Kornas) X Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII), Selasa (21/4) malam.

Kegiatan yang berlangsung di Claro Hotel Makassar ini menjadi ajang strategis bagi GKII untuk melakukan evaluasi organisasi sekaligus menentukan arah kepemimpinan ke depan dalam mendukung pembangunan spiritual masyarakat.

Dalam momen itu, Wagub Ingkong menyebut Kornas X GKII yang digelar setiap lima tahun menjadi momentum penting untuk evaluasi program kerja sekaligus memilih kepemimpinan baru.

“Ini kesempatan untuk mengevaluasi program dan memilih pemimpin yang mampu membawa organisasi lebih maju,” ujar Ingkong.

Ia menegaskan pentingnya menjaga nilai spiritual selama kegiatan berlangsung. Peserta diharapkan mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengedepankan ketulusan.

“Peserta diharapkan hadir dengan hati yang tulus dan meminta tuntunan Tuhan agar terpilih pemimpin terbaik,” tambahnya.

Menurutnya, GKII sebagai mitra pemerintah memiliki peran penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang aman, damai dan kondusif.

Konferensi Nasional X GKII dijadwalkan berlangsung pada 22–24 April 2026, dengan agenda utama pemilihan ketua umum nasional, dilanjutkan pemilihan pengurus wilayah di sekitar 18 daerah, hingga Musyawarah Cabang (Muscab) di tingkat kabupaten/kota.

Delegasi dari Kaltara turut berpartisipasi, mewakili lima kabupaten/kota di bawah koordinasi kantor wilayah di Tanjung Selor.

Ingkong berharap seluruh peserta, khususnya dari Kaltara, dapat berperan aktif dan menggunakan hak suara secara bijak.

“Kami berharap peserta aktif, khususnya dari Kaltara, dapat menggunakan hak suara secara bijak, menjaga sportivitas dan saling mendukung selama forum berlangsung,” tutupnya.(**)

Pemprov Uji Kompetensi JPT Pratama, Pastikan Kinerja dan Profesionalisme ASN 

TANJUNG SELOR, mandaupost.com – Upaya memperkuat kualitas birokrasi terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui pelaksanaan Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026.

Mewakili Gubernur Kaltara, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto, membuka kegiatan tersebut di Laboratorium CAT Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (22/4) pagi.

Sekprov Denny menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk komitmen terhadap penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Ini untuk memastikan prinsip Job Person Fit, yaitu kesesuaian antara kemampuan yang dimiliki dengan jabatan yang diemban,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa tantangan pembangunan Kaltara ke depan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan birokrasi yang kuat dan mampu memberikan arah strategis di masing-masing perangkat daerah.

Dalam proses evaluasi, tim panitia seleksi akan menilai berbagai aspek, mulai dari kompetensi kepemimpinan, manajerial, teknis hingga sosial kultural.

Denny memastikan seluruh proses dilakukan secara objektif dan transparan, serta hasilnya akan menjadi dasar pengambilan keputusan kepegawaian, termasuk rotasi, mutasi, dan penguatan kapasitas kepemimpinan.

“Penilaian ini dilakukan secara objektif. Profesionalisme adalah hal utama,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya prinsip penempatan pejabat sesuai kompetensi sebagai dasar dalam membangun birokrasi yang sehat.

Denny meminta seluruh peserta mengikuti proses dengan jujur dan penuh integritas serta menjadikannya sebagai momentum evaluasi diri.

“Manfaatkan ini untuk evaluasi diri dan tunjukkan komitmen terhadap pelayanan publik,” pungkasnya.

Adapun tahapan kegiatan dimulai dari pengumuman pada 14 April 2026, penelusuran rekam jejak 20 April 2026, penulisan makalah 22 April 2026, wawancara 24–25 April 2026, pengolahan hasil 27–28 April 2026, hingga penyampaian hasil kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada 29 April 2026.(**)

Pemprov Perkuat Peran Perempuan Dorong Ekonomi Perhutanan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan

TANJUNG SELOR, mandaupost.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat peran strategis perempuan dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui sektor perhutanan sosial, sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting.

Komitmen ini ditandai dengan pembukaan Lokakarya Pengelolaan dan Penguatan Ekonomi Komunitas Berbasis Perempuan di Perhutanan Sosial yang digelar di Ballroom Hotel Luminor, Selasa (21/4), bertepatan dengan peringatan Hari Kartini.

Mewakili Gubernur Kaltara, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga, Wahyuni Nuzband, membuka kegiatan tersebut secara resmi.

Wahyuni menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi komunitas, khususnya di kawasan perhutanan sosial.

Ia menyebutkan, Pemprov Kaltara telah melakukan langkah konkret melalui kolaborasi dengan berbagai mitra dalam menginkubasi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di sejumlah wilayah, seperti Desa Antutan, Long Sam, dan Long Beluah.

“Ini menjadi fondasi untuk membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Wahyuni.

Wahyuni menjelaskan, perempuan di sekitar hutan telah mampu mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi berbagai produk bernilai ekonomi, seperti tas rotan, cokelat, hingga selai.

“Produk-produk ini menunjukkan perempuan bisa menjadi penggerak ekonomi keluarga,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan ekonomi perempuan juga memberikan dampak luas terhadap program strategis pemerintah, termasuk percepatan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah perdesaan dan perbatasan.

Ia menambahkan, Pemprov Kaltara terus mendorong akses perempuan terhadap pembiayaan, pasar, teknologi tepat guna, serta peningkatan kapasitas agar mampu naik kelas sebagai pelaku usaha mandiri.

Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak juga terus diperkuat, termasuk rencana pembinaan oleh Yayasan Pionir di 10 desa sebagai proyek percontohan, serta kerja sama dengan Environmental Bamboo Foundation dalam mendorong dukungan pendanaan melalui CSR.

Momentum Hari Kartini, lanjutnya, harus dimaknai sebagai dorongan untuk aksi nyata.

Oleh karena itu, Wahyuni menyerukan semboyan “Habis Gelap Terbitlah Terang” harus diterjemahkan sebagai semangat keberanian perempuan untuk berdaya secara ekonomi.

“Perempuan harus berani mandiri, menunjukkan kemampuan, dan berkontribusi bagi pembangunan daerah,” tegasnya.

Ia juga mendorong perempuan Kaltara untuk aktif mengambil peran di berbagai sektor, baik ekonomi maupun pemerintahan, dengan mengedepankan kompetensi dan profesionalisme.

“Harapan saya untuk perempuan Kaltara, mari kita cerdas, mandiri dan berkarya untuk daerah yang kita cintai ini,” pungkasnya.(**)

Optimalisasi PAD, Pemprov Wajibkan Perusahaan Taat Pajak dan Berkontribusi ke Daerah 

TANJUNG SELOR, mandaupost.com– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menerbitkan surat edaran strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mendorong kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah.

Surat Edaran Nomor 500.13.2/1497/B-ABANG/GUB tersebut mengatur kewajiban pembayaran pajak daerah serta penempatan modal pada bank yang beroperasi di Kaltara bagi seluruh pelaku usaha.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto, menegaskan kebijakan ini merupakan arahan langsung Gubernur Kaltara guna memaksimalkan potensi PAD sesuai kewenangan daerah, Selasa (21/4).

Sekprov Denny mengatakan, daerah tidak bisa terus bergantung pada dana transfer pusat di tengah kondisi global yang tidak pasti.

“Kita harus mulai mandiri secara fiskal dan memanfaatkan potensi yang ada,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap Transfer ke Daerah (TKD) masih tinggi, sementara alokasinya terbatas dan berpotensi menurun.

Dalam edaran tersebut, seluruh perusahaan diwajibkan membayar pajak daerah secara tertib, termasuk Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta pajak sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Selain itu, perusahaan juga diminta menggunakan kendaraan berpelat nomor Kalimantan Utara (KU), membayar pajak alat berat, membuka kantor cabang di ibu kota provinsi Kaltara Tanjung Selor bagi yang berdomisili di luar daerah, serta menempatkan dana modal kerja dan Corporate Social Responsibility (CSR) di bank yang beroperasi di Kaltara.

Denny menyoroti masih banyak potensi pajak yang belum tergarap optimal dari berbagai sektor.

“Bayangkan, investasi di Kaltara bisa mencapai puluhan triliun. Seharusnya berdampak pada peningkatan PAD juga signifikan. Ini yang kita dorong bersama,” katanya.

Pemprov Kaltara menegaskan akan melakukan pengawasan ketat melalui Tim Optimalisasi PAD. Perusahaan yang tidak patuh berpotensi dikenai sanksi, mulai dari evaluasi perizinan, sanksi administratif, hingga penangguhan layanan publik tertentu.

Pemprov Kaltara akan melakukan pengawasan melalui Tim Optimalisasi PAD. Perusahaan yang tidak patuh berpotensi dikenai sanksi administratif hingga evaluasi perizinan.

Ia juga menegaskan pentingnya penertiban kendaraan operasional perusahaan yang masih menggunakan pelat luar daerah.

“Jalan di Kaltara dipakai, tapi pajaknya dibayar di luar daerah. Ini yang kita benahi. Semua harus tertib dan berkontribusi di daerah tempat mereka beroperasi,” tegasnya.

Selain pajak, Pemprov Kaltara juga mendorong agar program CSR perusahaan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

“CSR tidak boleh berjalan sendiri. Harus duduk bersama pemerintah agar tepat sasaran, apakah itu pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas publik lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltara, H. Sapi’i, S.T., M.A.P., menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.

“Kalau semua potensi dioptimalkan, dampaknya bisa sangat besar bagi pembangunan,” ujarnya.

Dengan langkah ini, Pemprov Kaltara berharap kemandirian fiskal daerah semakin kuat dan pembangunan dapat berjalan lebih cepat serta merata.(**)

Sekprov Buka Rekonsiliasi Keuangan dan Aset Triwulan I 2026

TANJUNG SELOR, mandaupost.com – Upaya menjaga kualitas laporan keuangan daerah terus diperkuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui kegiatan Rekonsiliasi Keuangan dan Aset Triwulan I Tahun Anggaran 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto, membuka langsung kegiatan tersebut di Ruang Serbaguna Gedung Gadis lantai 1, Selasa (21/4).

Sekprov Denny menyampaikan bahwa rekonsiliasi triwulan I merupakan tahapan penting dalam memastikan keandalan data keuangan dan aset sejak awal tahun anggaran.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana penyelarasan data antara perangkat daerah dengan pengelola keuangan dan barang milik daerah.

“Kita menyelaraskan data keuangan dan aset agar tetap akurat dan dapat dipercaya,” ujar Denny.

Ia juga menekankan pentingnya tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seluruh perangkat daerah diminta memastikan rekomendasi pemeriksaan telah ditindaklanjuti secara optimal.

Denny mengingatkan agar permasalahan yang berulang, khususnya dalam penatausahaan keuangan dan aset, segera diselesaikan. Ia menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat ditentukan oleh ketertiban dan akurasi pencatatan sejak awal tahun.

Selain itu, ia juga mengimbau perangkat daerah meningkatkan disiplin dalam pengelolaan keuangan dan aset, termasuk kelengkapan dokumen, ketepatan pencatatan, dan konsistensi pelaporan.

Denny menjelaskan bahwa rekonsiliasi ini merupakan bagian dari penguatan sistem pengendalian intern pemerintah serta upaya deteksi dini terhadap berbagai permasalahan.

Terkait pengelolaan aset, ia menekankan pentingnya penertiban berkelanjutan, mulai dari pencatatan, inventarisasi hingga legalitas aset.

“Rekonsiliasi rutin juga menjadi indikator penilaian oleh KPK, sehingga harus dilaksanakan secara konsisten dan berkualitas,” jelasnya.

Di akhir kegiatan, Denny berharap seluruh peserta dapat aktif dan responsif dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ditemukan, guna mewujudkan laporan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel.

“Melalui sinergi dan komitmen bersama, kita optimis dapat menghasilkan laporan keuangan dan laporan barang milik daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.(**)

Integrasikan Data Perangkat Daerah, Kaltara Percepat Transformasi Digital

TANJUNG SELOR, mandaupost.com – Upaya memperkuat tata kelola data terintegrasi terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Workshop Integrasi Platform Sektoral, Dashboard Executive, dan Portal Satu Data Daerah, Selasa (21/4).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara bekerja sama dengan Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA), sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto, menjelaskan bahwa workshop ini menjadi langkah konkret dalam menyatukan berbagai platform sektoral di lingkungan perangkat daerah ke dalam satu ekosistem digital.

Denny menyebutkan, integrasi tersebut akan bermuara pada Dashboard Executive yang dapat digunakan pimpinan daerah dalam mengambil keputusan berbasis data.

“Data yang akurat dan terintegrasi sangat penting. Tanpa data yang valid, kebijakan bisa salah arah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Kaltara sebagai Beranda Depan Negara Kesatuan Republik (NKRI) harus bergerak lebih cepat dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan tidak lagi bekerja secara terpisah antar instansi.

Menurutnya, selama ini banyak data dan aplikasi yang belum terhubung antar instansi. Kondisi ini membuat proses pengambilan kebijakan menjadi kurang optimal.

Workshop ini menitikberatkan pada tiga hal utama, yaitu integrasi platform sektoral, pengembangan dashboard executive, dan pembangunan portal satu data daerah.

Denny juga mengingatkan bahwa integrasi data bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga perubahan pola kerja yang menuntut keterbukaan antar instansi demi kepentingan pembangunan di Bumi Benuanta.

“Saya berharap melalui workshop ini, akan lahir sinergi yang kuat antara DKISP sebagai wali data, dengan seluruh OPD sebagai produsen data,” tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas KISP Kaltara, Iskandar, bersama jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.(**)

Kolaborasi CSR, Gubernur Ajak Perusahaan Bangun Kaltara

JAKARTA, mandaupost.com – Percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dengan melibatkan kontribusi aktif perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Silaturahmi dan Deklarasi Gubernur Kaltara Bersama Para Pemimpin Perusahaan yang digelar di Lumire Hotel, Jakarta, Senin (20/4). Kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kaltara.

Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, menegaskan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah dan dunia usaha dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah dan dunia usaha punya tujuan yang sama, yaitu membangun Kalimantan Utara yang lebih maju dan berkembang,” kata Zainal.

Ia menjelaskan, sejumlah kebutuhan prioritas masyarakat, khususnya perbaikan jalan, perlu segera ditangani karena berdampak luas terhadap distribusi hasil bumi dan pemenuhan kebutuhan pokok.

Beberapa ruas jalan yang menjadi perhatian di antaranya Tanjung Selor – Tanah Kuning yang kondisinya cukup parah, serta jalur Gunung Seriang menuju Kecamatan Peso yang menjadi akses utama masyarakat di wilayah hulu Sungai Kayan.

Selain itu, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan juga menjadi perhatian, sebagaimana disampaikan oleh kepala daerah masing-masing.

Zainal mengajak seluruh pimpinan perusahaan untuk berkomitmen dan berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing dalam mendukung pembangunan daerah.

“Melihat kondisi tersebut, selain kita bersilaturahmi, saya mengajak pimpinan perusahaan untuk berdiskusi, berkomitmen, berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing kepada masyarakat Kalimantan Utara,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajak daerah serta menempatkan modal pada bank yang beroperasi di Kaltara.

Dalam forum itu, masing-masing perwakilan sektor usaha seperti perkebunan, pertambangan dan kehutanan menyampaikan program CSR yang telah berjalan. Mereka juga menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan pemerintah daerah.

Diskusi yang dipandu oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Bustan, itu menjadi ruang terbuka untuk menyatukan gagasan dan rencana ke depan.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kaltara berencana membentuk Forum CSR tingkat provinsi. Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi yang lebih terarah dalam mendukung pembangunan, terutama pada sektor layanan dasar masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala, Ketua DPRD Kaltara, Bupati Bulungan Syarwani, serta Wakil Bupati Nunukan Hermanus, dan Wakil Bupati Tana Tidung Sabri, bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Pertemuan ini kemudian ditutup dengan penandatanganan deklarasi bersama. Sebanyak 41 pimpinan perusahaan, bersama unsur pemerintah daerah dan DPRD, menyatakan komitmen mereka untuk ikut serta membangun Kaltara.(**)

Pemprov Sosialisasikan SPMB 2026/2027, Tekankan Transparansi dan Akses Merata

TANJUNG SELOR, mandaupost.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) melaksanakan Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027 untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB), dengan menekankan prinsip transparansi, keadilan dan pemerataan akses pendidikan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Gabungan Dinas 2, Senin (20/4), dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, menyampaikan bahwa SPMB merupakan sistem baru yang menggantikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dengan tujuan menghadirkan proses seleksi yang lebih terbuka dan merata.

“SPMB dirancang agar proses penerimaan murid lebih transparan, adil dan bisa diakses semua kalangan,” kata Datu Iqro.

Ia menjelaskan, pengembangan SPMB berfokus pada tiga pilar utama, yaitu digitalisasi dan efisiensi, akuntabilitas, serta inklusivitas.

Menurutnya, digitalisasi dan efisiensi bertujuan mempermudah akses pendaftaran tanpa prosedur yang rumit. Sementara akuntabilitas memastikan setiap calon murid dinilai secara objektif sesuai aturan. Adapun inklusivitas memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk memperoleh pendidikan berkualitas.

“Sosialisasi ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah,” jelasnya.

Di tengah perubahan ini, Datu Iqro juga menegaskan pentingnya koordinasi dan sinergi antar pihak agar pelaksanaan SPMB berjalan tertib, transparan dan akuntabel.

Ia mengimbau seluruh pihak untuk menyosialisasikan SPMB dengan baik kepada masyarakat serta menjalankan prosesnya secara jujur dan penuh tanggung jawab, serta menjunjung tinggi integritas.

“Mari jadikan momentum ini sebagai langkah bersama untuk menghadirkan layanan pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas bagi seluruh anak-anak di provinsi Kaltara,” tegasnya.

Turut hadir Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kaltara, Maria Ulfah, dan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltara, Andrianus Hendro Triatmoko.(**)

Hadapi Tantangan Zaman, Sekprov Pastikan ASN Pemprov Kaltara Lebih Adaptif dan Inovatif

TANJUNG SELOR, mandaupost.com – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Denny Harianto, mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVI yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia (RI) secara virtual, Senin (20/4).

Kegiatan tersebut diikuti dari ruang kerja Sekprov di Kantor Gubernur Kaltara dan dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) LAN RI, Tri Widodo Wahyu Utomo, dari Jakarta.

Pelatihan ini diikuti peserta dari berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Denny menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan pejabat yang akan maupun telah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II.

“Saya mengikuti pelatihan ini dengan semangat dan melihat antusiasme peserta yang sangat baik,” ujar Denny.

Ia menilai, keberagaman generasi dalam birokrasi menjadi tantangan sekaligus peluang, terutama dengan dominasi generasi muda di sejumlah perangkat daerah.

“ASN saat ini terdiri dari berbagai generasi, termasuk Gen Z dan milenial dan itu harus bisa disinergikan,” katanya.

Lebih jauh, Denny berharap pelatihan ini dapat mendorong lahirnya inovasi dan aksi perubahan nyata dalam meningkatkan kinerja birokrasi yang profesional dan berkualitas.

Ia juga mengapresiasi metode pelatihan yang mendorong peserta aktif berdiskusi dan berinisiatif menyampaikan gagasan sesuai kompetensi masing-masing.

“Peserta didorong aktif berbagi pengetahuan sesuai keahliannya agar bermanfaat bagi semua,” jelasnya.

Ke depan, Denny menegaskan akan membentuk tim efektivitas untuk mendukung pelaksanaan PKN Tingkat I serta memotivasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara agar terus meningkatkan kualitas pelayanan dan birokrasi.(**)

Scroll to Top