Berita Populer

Berita Terbaru

KALTIM

BONTANG, MP – Pemerintah Kota Bontang kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan sektor olahraga dan promosi kota melalui pelaksanaan Turnamen Pickleball Bontang Open 2025, yang secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, pada Sabtu, 10 Mei 2025 di Lapangan Tenis Wali Kota, Jalan Awang Long.

Dalam sambutannya, Agus Haris menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang rekreasi dan hiburan bagi masyarakat. Selain itu, turnamen ini diharapkan mampu meningkatkan suasana hati dan menurunkan tingkat stres masyarakat melalui aktivitas fisik yang menyenangkan.

“Ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Bontang melalui Dispopar untuk memberikan kesempatan kepada para pemain untuk berkompetisi, bersenang-senang, dan menikmati olahraga. Jangan lupa pula untuk mencicipi jajanan dan kuliner khas Bontang,” ucapnya.

Hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, yang juga menjabat sebagai Ketua Indonesia Pickleball Federation (IPF) Kalimantan Timur periode 2025–2029, Ketua IPF Kota Bontang, serta jajaran penyelenggara dari Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Kota Bontang.

Turnamen ini diikuti oleh 695 peserta dari berbagai kategori umur dan kelompok, mencakup peserta lokal dari kabupaten/kota di Kalimantan Timur, serta peserta dari luar daerah seperti Sulawesi Selatan, Surabaya, dan Bali. Bahkan, beberapa atlet berasal dari mancanegara, seperti Kanada dan Amerika Serikat.

Turnamen ini sebagai bagian dari program peningkatan daya saing olahraga dan pembinaan prestasi di tingkat provinsi. Lebih jauh, Agus Haris menyebut bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang terpilih periode 2025–2030, yang menitikberatkan pada penguatan kesehatan mental dan pengembangan olahraga masyarakat.

“Melalui ajang ini, kita berharap muncul atlet-atlet potensial yang kelak mampu mengharumkan nama Kota Bontang di tingkat nasional maupun internasional. Lebih dari itu, kita ingin menanamkan nilai-nilai sportivitas yang kokoh di tengah masyarakat,” pungkasnya. (**) 

BONTANG, MP – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menghadiri pertemuan dan diskusi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Sabtu (10/5/2025).

Kegiatan ini membahas pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Pertemuan turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud, beserta jajaran pejabat Kementerian PPPA dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim.

Sebagai langkah konkret, Wali Kota Bontang mengusulkan beberapa strategi penanganan jangka panjang, yakni:

1. Integrasi pendidikan keluarga dan pengasuhan dalam kurikulum usia dini,

2. Pelaksanaan kelas manajemen emosi bagi anak dan remaja,

3. Penguatan dan pengembangan lembaga pengasuhan anak (daycare) yang ramah anak dan keluarga.

Selain itu, ia juga memaparkan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Bontang yaitu “Tengok Tetangga”, yang dilaksanakan oleh PPATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat).

Program ini terbukti efektif dalam menurunkan angka kekerasan, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta menekan prevalensi stunting melalui pendekatan komunitas dan gotong royong.

Menutup pernyataannya, Bunda Neni menyampaikan harapan besar agar pemerintah pusat dapat meningkatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Menurutnya, tambahan dana tersebut sangat krusial untuk memperkuat daya dukung daerah dalam menjalankan program advokasi dan pendampingan korban kekerasan.

“Jika DAK dapat ditingkatkan, maka pemerintah daerah akan memiliki kapasitas yang lebih besar dalam menciptakan sistem perlindungan yang inklusif dan berkelanjutan bagi perempuan dan anak,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Bontang hadir didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Lukman, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Eddy Forestwanto, beserta jajaran. (**)

BERAU, MP – Sudah sepekan ini, 17 wilayah perkampungan dari 4 Kecamatan di Kabupatan Berau, Kalimantan Timur dilanda banjir besar setinggi 3 meter hasil luapan sungai Kelay.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau, ada sebanyak 3.993 kepala keluarga yang terdampak banjir mengakibatkan aktivitas warga lumpuh. Warga yang terdampak kini memilih mengungsi sementara ke tempat keluarga yang aman dari banjir.

BPBD Berau juga telah mendirikan posko banjir di masing-masing lokasi banjir dan menyiagakan personel untuk melakukan pengawasan. Empat Kecamatan dan 17 Perkampungan yang terdampak banjir diantaranya:

  1. Kecamatan Sambaliung:
  2. Kampung Tumbit Dayak
  3. Kampung Inaran
  4. Kampung Bena Baru
  5. Kampung Long Lanuk
  6. Kampung Pegat Bukur
  7. Kampung Rantau Panjang
  8. Kampung Suaran

  1. Kecamatan Teluk Bayur:
  2. Kampung Labanan Makarti
  3. Kampung Tumbit Melayu

  1. Kecamatan Kelay:
  2. Kampung Panaan
  3. Kampung Mapulu
  4. Kampung Merasa
  5. Kampung Merabu
  6. Kampung Long Keluh
  7. Kampung Long Duhung
  8. Kampung Long Suluy

  1. Kecamatan Segah
  2. Kampung Siduung Indah

Bupati Berau, Sri Juniarsih berkeliling ke tiap lokasi meninjau banjir sekaligus menyerahkan bantuan.

“Bantuan sembako, obat-obatan, air bersih dan keperluan lainnya telah disalurkan warga yang terdampak banjir”, ujar Sri Juniarsih, Jumat, (09/05).

Hingga saat ini, Bupati Sri juga berjanji akan segera memberikan solusi untuk mengatasi banjir ini dengan melakukan peningkatan jalan dan membangun gorong-gorong saluran air tahun ini.

“Kami sudah menyerahkan bantuan kepada korban banjir dan sekaligus meninjau titik-titik banjir pada hari ini. Untuk kedepan kami akan menganggarkan di anggaran ABT tahun 2025 ini, akan dilakukan peningkatan jalan dan pembuatan gotong-gorong-gorong saluran air”, pungkasnya. (rza/red)

BALIKPAPAN, MP – Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, turut ambil bagian dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2025 yang berlangsung di Grand City Convention Hall, Surabaya, pada Kamis (8/5/2025).

Dengan mengusung tema “Dari Apeksi untuk Negeri”, Munas ini menjadi ajang strategis guna memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan yang berkesinambungan.

Acara pembukaan Munas VII ditandai dengan prosesi simbolik berupa pemukulan alat musik tradisional tambora oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, didampingi oleh Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Eri Cahyadi. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Eksekutif Apeksi Alwis Rustam, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, serta 98 wali kota dari seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya sebagai tuan rumah, Eri Cahyadi menyampaikan nilai kebersamaan harus menjadi fondasi utama dalam membangun kesetaraan antarkota. Ia menekankan bahwa tidak seharusnya ada kesenjangan antara kota yang berkembang pesat dengan yang tertinggal.

Dirinya mendorong seluruh kepala daerah untuk saling mendukung, bukan saling bersaing, demi menciptakan pemerintahan yang harmonis dan selaras dengan arah kebijakan nasional.

“Jadi bukan siapa yang terbaik, bukan mengatakan siapa yang paling harus jadi nomor satu, karena Apeksi ini menjadi satu kekuatan kebersamaan,” tambahnya.

Eri juga menegaskan pentingnya menyelaraskan arah pembangunan kota dengan visi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Salah satu tujuan utama Munas tahun ini adalah menyinergikan program daerah dengan kebijakan nasional, sebagai contoh, prioritas nasional seperti pengentasan stunting yang wajib diimplementasikan oleh para kepala daerah secara konkret, sehingga visi misi dan cita presiden untuk Indonesia dapat terlaksana.

“Setiap wali kota memiliki visi dan misi, maka visi dan misi kita harus sama dengan visi misi Bapak Presiden. Kita memiliki RPJMD, maka RPJMD kita itu adalah RPJMD yang terus menguatkan visi misi presiden yang dituangkan dalam RPJMN,” paparnya.(**)

SANGATTA, MP – Ratusan orang yang didominasi oleh kalangan anak muda memadati Gedung Serba Guna (GSG) yang berada di Kawasan Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta pada Jumat (09/5/2025) pagi.

Kehadiran mereka ternyata ingin mencoba peruntungan untuk melamar pekerjaan, dari belasan perusahaan yang mengikuti event Job Fair atau bursa kerja yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Kutim tersebut.

Kegiatan yang akan berlangsung selama dua hari mulai tanggal 9 hingga 10 Mei 2025 itu, seakan tak ingin dilewatkan begitu saja kalangan usaha atau perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten yang memiliki slogan Tua Bumi Untung Banua ini. Baik yang bergerak dibidang pertambangan hingga perkebunan dengan menghadirkan berbagai lowongan pekerjaan yang cukup beragam.

Kepala Disnakertrans Kutim, Roma Malau menyebut Job Fair ini menjadi jawaban yang dihadirkan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat terutama para pencari kerja yang kesulitan untuk mendapatkan informasi terkait lowongan pekerjaan terutama di perusahaan.

dihadirkan program penyediaan lapangan kerja menjadi bagian dari 50 program unggulan yang diusung oleh Bupati (Ardiansyah Sulaiman) dan Wakil Bupati (Mahyunadi) selama lima tahun kedepan, makanya kami hadirkan kegiatan ini,” tutur Roma.

Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setkab Kutim, Sudirman Latief mewakili Bupati yang berhalangan hadir tersebut karena sedang melaksanakan tugas diwaktu yang sama, menerangkan, bahwa hal itu, merupakan komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai kualifikasi yang dimiliki.

“Nah yang perlu digaris bawahi adalah. Saya minta perusahaan untuk bisa saling bersinergi dengan kami (pemerintah). Nantinya saat membuka lowongan pekerjaan jangan hanya menyediakan bagi yang berpengalaman saja. Terus anak-anak yang baru lulus mau kemana. Tolong ini jadi atensi,” pinta Roma Malau.

Selain itu, sebagai daya dukung untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data ketenaga kerjaan. Pihaknya juga telah menghadirkan aplikasi sistem informasi data tenaga kerja. Dimana aplikasi tersebut mewajibkan perusahaan untuk melampirkan jenis dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

“Sistem ini juga akan terintegrasi dengan pemerintah pusat. Tujuannya agar program yang dilakukan oleh pemerintah masyarakat harus tau, salah satunya melalui Job Fair ini,” pungkasnya.(**)

PENAJAM, MP – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) serius menatap masa depan. Lewat agenda Sinkronisasi Penyusunan RPJMD 2025–2029 dan Renstra Perangkat Daerah, PPU menyiapkan arah kebijakan strategis lima tahun ke depan sebagai fondasi menuju daerah unggul dan berdaya saing terutama sebagai gerbang utama Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kegiatan yang digelar di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan ini diikuti seluruh kepala SKPD dan melibatkan kolaborasi strategis antara Bapelitbang PPU, Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Tim Penyusun Pemda.

Bupati PPU, Mudyat Noor, menegaskan pentingnya RPJMD bukan sebagai dokumen administratif biasa, melainkan sebagai peta jalan masa depan daerah.

“RPJMD ini akan menentukan wajah PPU lima tahun ke depan, bahkan berdampak jangka panjang jika dirancang dengan konsisten dan kuat,” tegasnya.

Visi besar yang diusung: “Berkolaborasi Membangun Penajam Paser Utara yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera, dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara.” Untuk mewujudkannya, enam misi strategis telah dirumuskan mulai dari SDM unggul, tata kelola pemerintahan yang bersih, ekonomi berkeadilan, ketahanan pangan, pembangunan sosial-budaya, hingga pemerataan pembangunan wilayah.

Tak kalah penting, Mudyat menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah wajib menyusun Renstra yang bukan hanya formalitas, tapi benar-benar outcome-oriented dan berbasis prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).

“Setiap rupiah dari APBD adalah amanah rakyat. Tidak boleh ada program tumpang tindih. Semua harus sejalan dengan visi besar PPU,” tandasnya.

Ia pun meminta Sekda, para Asisten, dan Bapelitbang untuk mengawal penuh arah kebijakan ini hingga menjadi Peraturan Daerah.

“Kita hanya punya satu kesempatan. RPJMD ini harus menjadi cetak biru masa depan PPU. Saya yakin dengan kerja keras dan kolaborasi, kita bisa wujudkan PPU yang unggul dan jadi penyangga utama IKN,” pungkas Mudyat.(**)

PENAJAM PASER UTARA, MP — Dalam rangka mendukung program nasional Swasembada Pangan, Wakapolda Kalimantan Timur Brigjen Pol. Dr. M. Sabilul Alif, S.H., S.I.K., M.Si., turut mendampingi kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., di Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jumat (9/5/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari program Akselerasi Swasembada Pangan Nasional yang digagas oleh Kementerian Pertanian RI. Kabupaten PPU dipilih sebagai lokasi kunjungan karena dinilai berhasil mendukung program ketahanan pangan daerah secara signifikan.

Turut hadir dalam rombongan tersebut Gubernur Kalimantan Timur, Bupati PPU, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bentuk sinergi antara pusat dan daerah dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penyerahan bantuan alat dan sarana pertanian senilai total Rp149 miliar kepada kelompok tani dan brigade pangan se-Kabupaten PPU. Bantuan itu meliputi traktor roda 2 dan 4, rice transplanter, pompa air, serta benih unggul padi dan jagung.

Menteri Pertanian RI dalam arahannya menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk meningkatkan produksi pertanian lokal. Ia juga memastikan bahwa pemerintah pusat terus mendukung penuh upaya swasembada pangan di daerah dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan para petani.

“Dengan semangat kolaborasi, kita dorong produksi pangan nasional lebih optimal, sehingga Indonesia mampu mandiri secara pangan tanpa harus bergantung pada impor,” ujar Mentan Andi Amran Sulaiman dalam sambutannya.

Setelah kegiatan selesai, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Balikpapan melalui Helipad Gunung Intan.

Kehadiran Wakapolda Kaltim dalam kunjungan ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap kebijakan strategis pemerintah di sektor pertanian, serta menunjukkan sinergi aktif dalam menjaga stabilitas dan kelancaran program-program pembangunan nasional, khususnya ketahanan pangan.

Balikpapan — Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H., menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi dari manajemen PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) di Ruang Kerja Kapolda Kaltim, Jumat (9/5/2025). Audiensi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi pengamanan objek vital nasional (Obvitnas) sektor migas di wilayah Kalimantan Timur.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Kaltim didampingi oleh Kepala Biro Operasi (Karo Ops) dan Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Polda Kaltim. Sementara dari pihak PT Pertamina Hulu Indonesia, hadir General Manager Zona 9/PHSS, Julfrinson Alfredo Sinaga, beserta jajaran.

Audiensi ini membahas upaya peningkatan koordinasi pengamanan terhadap wilayah operasional migas yang dikelola oleh PHI, serta memperkuat kemitraan strategis antara sektor kepolisian dan industri energi nasional.

Irjen Pol Endar Priantoro menyambut positif audiensi tersebut dan menegaskan bahwa Polda Kaltim berkomitmen menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan operasi migas, mengingat pentingnya sektor energi dalam mendukung ketahanan nasional.

“Kami siap mendukung pengamanan setiap kegiatan operasional yang dilakukan oleh PHI. Komunikasi yang baik dan koordinasi berkelanjutan sangat penting untuk mencegah potensi gangguan keamanan,” tegas Kapolda Kaltim.

Julfrinson Alfredo Sinaga mewakili manajemen PT Pertamina Hulu Indonesia menyampaikan apresiasi atas peran aktif Polda Kaltim dalam menjaga keamanan wilayah operasi mereka. Ia berharap kerja sama yang telah terjalin dapat semakin ditingkatkan untuk menjamin keberlangsungan dan kelancaran produksi migas di Kalimantan Timur.

Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan, ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen bersama dalam menjaga keamanan, kelancaran investasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor energi. (Hms/red)

SAMARINDA, MP – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifah menyempatkan berkunjung dan menyapa korban kasus kekerasan Samarinda, di UPTD PPA Provinsi Dinas PPA Provinsi Kaltim. Juga didampingi Kepala DP3A Kaltim Hj Noryani Sorayalita.

“Alhamdulillah, kunjungan ke Kaltim dalam rangka silaturahmi dengan DP3A Kaltim. Termasuk, mendukung dan memberikan semangat anak-anak kita di Kaltim yang menjadi korban kekerasan,” kata Menteri PPPA RI Arifah Fauzi, Jumat 9 Mei 2025.

Menurut Menteri Arifah Fauzi, setelah mendengar dan melihat kondisi anak-anak korban kekerasan di Kaltim yang dibina DP3A Provinsi, ternyata anak-anak semangat untuk belajar dan sekolah. Meski saat ini melalui luring.

“Alhamdulillah anak-anak saya lihat sangat semangat untuk sekolah. Bahkan, salah satunya bercita-cita menjadi Polisi,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kaltim Hj Sarifah Suraidah Harum (Bunda Harum) bersama Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menyambut kunjungan kerja (kunker) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifah Fauzi yang juga dihadiri Istri Wapres RI 2019-2024 Hj Wuri Ma’ruf Amin, di Bandara APT Pranoto Samarinda.

“Selamat datang Ibu Menteri, semoga kunjungannya nyaman dan lancar di Samarinda,” ucap Istri Gubernur Kaltim Bunda Harum yang juga Ketua TP PKK Kaltim bersama Sekda Sri Wahyuni.

Bunda Harum menjelaskan kegiatan Menteri PPPA dilaksanakan di Lamin Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim.

“Bagaimana kabarnya Ibu Menteri, semoga selalu sehat ya ibu,” sapanya lagi di sela-sela menerima kunjungan.

Setelah menerima kunjungan Menteri PPPA RI, rombongan Bunda Harum dan Sekda Sri Wahyuni istirahat makan di Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda.

Selain itu, Kunker Menteri Arifah Fauzi dalam rangka menghadiri dan membuka Pelantikan dan Rakernas Pengurus PP Muslimat NU di Lamin Etam, Sabtu 10 Mei 2025.

Hadir mendampingi, ⁠Istri Mensos RI, ⁠Istri Menteri ATR/BPN, Deputi PHA, dan ombongan Ibu Nyai PP Muslimat NU. (cda/red)

BALIKPAPAN, MP – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Swasembada Pangan Melalui Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah di Provinsi Kalimantan Timur bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, Kamis (8/5/2025)

Acara yang digelar di Auditorium Markas Komando Daerah Militer VI/Mulawarman, Balikpapan, dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Kodam VI/Mulawarman, Polda Kaltim, Forkompinda Kaltim, Perangkat Daerah terkait, Kepala Daerah Kabupaten dan Kota se Kaltim, serta sejumlah pejabat daerah se Kaltim.

Kehadiran Mentan RI ke Kaltim disambut baik DPRD Kaltim. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud mengatakan, atas arahan dari Presiden Republik Indonesia, Mentan RI diminta untuk bagaimana meningkatkan pangan di Indonesia, salah satunya di Kaltim.

“Maka itu, dilakukan akselerasi menuju swasembada pangan, dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Salah satu ialah cetak sawah,” ujarnya. (cda/red)

Scroll to Top