Berita Populer

Berita Terbaru

KALTIM

Solusi Atasi Kekerasan dan Kecanduan Gadget Pada Anak

SANGATTA, MP – Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA RI ), Arifah Fauzi, melaunching Ruang Bersama Indonesia (RBI) Kutai Timur (Kutim) di Ruang Meranti Setkab. Lounching ditandai pemukulan gong oleh Menteri PPPA RI, Selasa (13/5).

Usai melaunching RBI, Arifah Fauzi saat ditemui mengungkapkan rasa syukurnya  karena KemenPPPA RI bisa hadir di Kutim, dirinya mengungkapkan seharusnya Kutim menjadi kota yang pertama dilaunching RBI. Namun karena ada beberapa hal akhirnya tertunda sampai hari ini.

“Alhamdullilah hari ini, kita bisa melaunching RBI di salah satu wilayah Kutim,” ucapnya.

Dirinya mengatakan sudah melihat beberapa fasilitas yang disediakan, khususnya ruang bermain yang ramah terhadap anak. Arifah menambahkan, setelah melihat beberapa kasus kekerasan terhadap anak, salah satu penyebabnyan adalah pola asuh dalam keluarga, penggunaan/kecanduan gadget yang tidak bijak dan faktor lingkungan.

“Nah, bagaimana kita membatasi anak-anak bermain gadget bukanlah hal yang mudah. Kita tidak bisa melarang tanpa memberikan solusi. Solusi tang kita tawarkan adalah permainan tradisional berbasis kearifan lokal,” tuturnya.

Di Ruang Bersama Indonesia (RBI)I, lanjutnya, pihaknya ingin merajut kebersamaan, baik anak-anak, orang tua maupun masyarakatnya untuk bersama-sama bergerak menguatkan masyarakat di tingkat desa.

Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan Kutim akan terus memenuhi apa yang sudah menjadi kewajiban sesuai regulasi, terutama terkait pertumbuhan anak dan kenyamanan kehidupan.

“ Dengan peluncuran RBI ini Kutim akan terus berkomitmen memberikan yang terbaik kepada anak-anak,” ujar Bupati Ardiansyah.

Dirinya juga bersyukur karena Kutim akan dijadikan percontohan dan akan dilaksanakan dengan se baik-baiknya.

“ RBI ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan Ibu Mentri PPPA sangat memberikan respon, semoga ini akan terus terjaga,” harap orang nomor satu Kutim ini.

Kegiatan ini juga dirangkai dengan kunjungan Mentri PPPA RI Arifah Fauzi ke taman Venus untuk meninjau taman bermain anak dan fasilitas lainnya serta mengunjungi stand UMKM Kutim yang telah disiapkan.

Untuk di ketahui RBI di Kutim ini menjadi titik yang kedelapan di Indonesia dan Kutim diharapkan bisa menjadi contoh di tingkat nasional, mengingat Kutim sudah memiliki fasilitas yang lengkap tinggal peningkatan SDMnya saja.(**)

NUSANTARA, MP – Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud (Harum) dan Ketua TP PKK Kaltim Hj Sarifah Suraidah Harum, mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia Hj Arifatul Choiri Fauzi serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengunjungi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Senin 12 Mei 2025.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan diterima langsung Kepala OIKN Mochamad Basuki Hadimoeljono berserta jajarannya dan langsung melakukan penanaman bibit pohon Maja di Plaza Bhinneka Tunggal Ika (lokasi titik nol IKN).

“Selamat datang di OIKN, kedatangan Ibu Menteri PPPA dan Gubernur Kaltim serta Gubernur Jawa Timur merupakan tamu spesial bagi kami. Dan di depan itu adalah kantor OIKN,” ungkap Basuki Hadimoeljono.

Dalam kunjungan ke OIKN, Gubernur Harum bersama Menteri PPPA dan Gubernur Jatim ingin melihat langsung progres pembangunannya berjalan sesuai targetnya, bahkan selesai lebih awal.

“Kita bersama-sama menanam bibit pohon Maja. Dimana pohon Maja inilah cikal bakal Nusantara dan hari ini Nusantaranya ada di OIKN Provinsi Kaltim dan Jawa Timur adalah gerbangnya, gerbang baru nusantara. Tentu dua provinsi ini tidak mungkin terpisahkan,” kata Gubernur Harum.

Gubernur Harum menambahkan plaza di IKN memiliki makna dari Sabang sampai Merauke, serta dari Pulau Miangas sampai Rote bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah rumah bersama.

“Kita jaga kebersamaan dan IKN, insyaallah akan beroperasi selambat-lambatnya tahun 2028,” tutup Gubernur Harum.

Guberbur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi OIKN yang telah memberikan penjelasan progres IKN. Dan saat ini sedang berada di plaza Bhinneka Tunggal Ika di IKN.

“Kita tanam adalah semangat nusantara dengan menanam pohon Maja,” ujarnya.

Menurut Khofifah, pohon Maja atau pohon Majapahit, karena sesungguhnya terminologi Bhinneka Tunggal Ika dan Nusantara terlahir dari Kerajaan Majapahit.

“Kalau disini Ibu Kota Nusantara, maka gerbang baru nusantaranya adalah Jawa Timur. Meski IKN di Kaltim, gerbang barunya Jatim,” paparnya.(**)

SANGATTA, MP – Pengurus Cabang Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masa bakti 2024-2028 resmi dilantik oleh Ketua Pengurus Provinsi PBSI provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Mudyat Noor, Senin (12/5/2025) pagi.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Olahraga (GOR) serbaguna Kudungga, Sangatta Utara tersebut dihadiri oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Wabup Kutim, Mahyunadi, Danrem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) Brigjen TNI Anggara Sitompul, Pimpinan Forkopimda, unsur Pimpinan DPRD Kutim, Ketua KONI Rudy Hartono, Anggota DPRD Kaltim Arfan, Kepala Perangkat Daerah (PD) serta undangan lainnya.

Bupati Ardiansyah dalam kesempatan itu, berpesan agar pengurus yang dinahkodai oleh Daniel Politius Sebayang bisa terus meningkatkan kualitas dan prestasi para atlet olahraga tepok bulu di Kabupaten Kutim.

“Kita berharap dengan adanya event yang sudah dan yang akan kita laksanakan nanti memiliki tujuan untuk terus meningkatkan prestasi para atlet kita. Dan saya minta KONI melihat ini dengan jelas, supaya bisa memberikan dukungan dan dorongan pembinaan atlet-atlet kita dan olahraga yang ingin maju, “ujar Bupati.

Ungkapan orang nomor satu di Kutim ini bukan tanpa sebab, pasalnya pemerintah daerah sendiri berkomitmen dalam memberikan dorongan, agar prestasi olahraga yang ada di Kutim terus meningkat dan mampu menjadi salah satu barometer keolahragaan terutama para atlet, baik tingkat regional maupun nasional.

“Selamat bagi pengurus PBSI yang baru saja dilantik. Semoga kedepannya olahraga ini terus berkembang dan mampu meningkatkan prestasinya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua PBSI Kaltim, Mudyat Noor, berharap kepengurusan baru PBSI di Kutim mampu mengembalikan kejayaan prestasi bulu tangkis di Kabupaten yang memiliki slogan Tuah Bumi Untung Banua ini. Mengingat beberapa waktu lalu Kutim dikenal sebagai salah satu daerah di Kaltim yang dikenal memiliki segudang prestasi terutama cabang olahraga bulu tangkis.

“Mudah-mudahan dibawah kepemimpinan pengurus yang baru, bulu tangkis bisa berjaya dan saya ucapkan terimakasih kepada pengurus sebelumnya, yang sudah membantu dalam perkembangan dan kemajuan bulu tangkis di Kutim,” ucap Mudyat Noor yang juga Bupati Penajam Paser Utara (PPU) tersebut.

Diketahui, Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pembukaan Kejuaraan bulu tangkis bertajuk Kejari Cup yang akan berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 12-15 Mei. Memperebutkan total hadiah Rp 108 juta.(**)

SAMARINDA, MP – Seleksi ketat calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 tengah berlangsung. Sebanyak 60 peserta dari 10 kabupaten/kota di Kaltim berjuang untuk memperebutkan posisi sebagai perwakilan daerah maupun di tingkat pusat.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni mengungkapkan antusiasme para peserta yang telah lama menantikan momen ini.

“Tentu ini rangkaian yang dinanti-nantikan oleh adik-adik sekalian ya. Saya tidak memungkiri bahwa kita juga waktu di SMA, ada teman-teman kita begitu ya yang bercita-cita, termasuk saya juga dulu bercita-cita ingin menjadi Paskibraka,” ujarnya saat memberikan arahan pada Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Kaltim dan Pusat tahun 2026, di Hotel Puri Senyiur Samarinda, Senin (12/5/2025).

Ia menegaskan bahwa seleksi Paskibraka bukanlah proses yang main-main. Peserta diuji melalui berbagai tahapan, meliputi seleksi fisik, kesehatan, pengetahuan, dan kepribadian. Hal ini dikarenakan seorang anggota Paskibraka diharapkan menjadi panutan di usianya.

“Jadi adik-adik yang sudah masuk menjadi peserta seleksi Paskibraka ini sudah punya tanggung jawab menjadi anggota Paskibraka nanti, artinya menjaga fisik dan mentalnya, menjaga marwahnya, menjaga karakternya Paskibraka itu,” tambahnya.

Ia juga meyakini bahwa seluruh peserta memiliki komitmen untuk menampilkan performa terbaik sebagai seorang anggota Paskibraka, mengingat seleksi di tingkat kabupaten/kota juga telah dilakukan secara cermat. 

“Saya berharap seleksi di Kabupaten Kota juga Bapak Ibu bisa melihat bagaimana seleksi yang ada di provinsi. Ini akan lebih mudah untuk menjaring anak-anak kita,” pesannya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, Sufian Agus, menjelaskan bahwa setiap kabupaten/kota mengirimkan masing-masing enam orang atau tiga pasang peserta, sehingga total ada 60 peserta seleksi tahun ini.

“Angka ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya melibatkan 42 orang. Dari jumlah tersebut, tahun lalu terpilih 6 orang yang dikirim ke pusat, dan sisanya 36 orang untuk tingkat provinsi. Proses seleksi yang berlangsung selama tujuh hari, mulai 11 hingga 17 Mei 2025 ini”, terangnya.

Setiap kabupaten/kota memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih, baik di tingkat pusat maupun di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, karena nantinya setiap provinsi akan memiliki perwakilan.(**) 

SAMARINDA, MP – Musyawarah Provinsi (Musprov) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalimantan Timur menetapkan kepengurusan baru di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, pada Sabtu (11/5/2025).

Forum ini akhirnya mengukuhkan Wiwid Marhaendra Wijaya sebagai Ketua Umum SMSI Kaltim hasil Musprov tanpa Voting.

Musprov SMSI Kaltim ini diawali dengan acara seremonial pembukaan mulai pukul 09.00 di Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda, yang dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Kaltim, Muhammad Faisal. Ratusan peserta dan tamu undangan, baik dari Pemprov Kaltim, utusan Polda Kaltim, Pemkot/Pemkab se-Kaltim, Ketua PWI Kaltim, dan Pimpinan Organisasi Pers tampak antusias mengikuti prosesi pembukaan tersebut. Dari SMSI Pusat yang hadir adalah Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Yono Hartono dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) H. Makali Kumar, SH.

Dalam sambutan Ketua Umum SMSI yang diwakili oleh Sekjen Makali Kumar SH, disampaikan Musprov II SMSI Kaltim ini adalah agenda rutin 4 tahun sekali untuk kepengurusan SMSI ditingkat Provinsi. Dalam Musprov sesuai Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), serta Panduan Organisas (PO)S SMSI, membahas laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya, memilih pengurus baru dan menyusun program kerja SMSI Kaltim periode 2025-2029.

“Sesuai amanat AD/ART dan PO SMSI, maka dalam Muspro ini, kita kedepankan musyawarah mufakat. Terutama dalam memilih Dewan Pimpinan SMSI Kaltim,” ujar Sekjen Makali Kumar.

Dijelaskan Makali, SMSI yang kini telah beranggotakan 2700 Pimpinan Media Siber / Media Online se-Indonesia, terus menjalin sinergi positif dengan pemerintah dan berbagai elemen masyarakat, termasuk di Kaltim, untuk kemajuan bangsa. Sebagai organisasi pers yang besar di Indonesia, SMSI ikut aktif dibidang Pers, menjadi bagian dari pilar pembangunan maupun demokrasi, demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Usai pembukaan, Sekjen Makali Kumar, langsung melanjutkan untuk memimpin Sidang Pleno Musprov SMSI Kaltim, bersama dua orang pimpinan sidang lainnya, utusan peserta. Sebelum pembahasan tata tertib dan agenda utama Musprov, pimpinan sidang mempersilahkan memberikan kesempatan kepada Wakil Ketum Umum SMSI Pusat, Yono Hartono untuk menyampaikan pengarahan dan amanat Ketua Umum SMSI, Firdaus, agar pelaksanaan musprov mengacu pada AD/ART dan PO SMSI, serta mengedepankan musyawarah mufakat.

Gelaran Musprov berlangsung sejak pagi hingga sore dengan dinamika yang cukup tajam. Empat nama diusulkan sebagai kandidat ketua, yakni Wiwid Marhaendra, Indra Teguh, Yakub Anani, dan Jerin. Namun alih-alih melalui voting, mereka memilih menempuh mekanisme musyawarah mufakat.

Gelaran Musprov berlangsung sejak pagi hingga sore dengan dinamika yang cukup tajam. Empat nama diusulkan sebagai kandidat ketua, yakni Wiwid Marhaendra, Indra Teguh, Yakub Anani, dan Jerin. Namun alih-alih melalui voting, mereka memilih menempuh mekanisme musyawarah mufakat.

“Ini sesuai dengan amanah Kongres yang mengedepankan musyawarah dalam menentukan figur ketua. Dengan catatan, dalam tiga bulan ke depan, kinerja harus efektif dan produktif,” kata Sekretaris Jenderal SMSI Pusat, Makali Kumar, usai memimpin sidang.

Hasil dari kesepakatan itu menetapkan Wiwid sebagai Ketua, Indra Teguh sebagai Ketua Harian, Yakub Anani sebagai Sekretaris, dan Jerin sebagai Bendahara. Makali menegaskan bahwa proses tersebut berlangsung terbuka dan tanpa intervensi.

“Demi Allah, saya tidak pernah mengarahkan siapa pun untuk jadi ketua. Semua murni hasil musyawarah mereka sendiri. Bahkan saat mereka berempat rapat, tidak ada intervensi dari saya,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa pelaksanaan Musprov telah sesuai dengan ketentuan organisasi.

“Dengan dinamika yang sangat hidup, tahapan Musprov telah dilalui sesuai dengan AD/ART serta panduan organisasi. Amanah Kongres telah dijalankan dengan baik,” tandasnya.

Sementara itu, Wiwid menegaskan bahwa pencalonannya bukan atas dasar ambisi pribadi, melainkan dorongan dari kolega seprofesi. Ia bahkan membuka ruang evaluasi jika kinerjanya tak sesuai harapan.

“Saya maju karena memang dorongan dari teman-teman. Ini hanya sementara, tiga bulan ke depan. Saya bisa mundur kapan saja jika pemilik suara meminta dan direstui oleh pengurus pusat,” ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya kerja kolektif dan koordinasi antarpengurus untuk menjalankan organisasi secara efektif.

“Saya tidak bisa bekerja sendiri. Ada tim di belakang saya—bendahara, sekretaris, dan lainnya. Koordinasi menjadi hal utama,” ujarnya.

Wiwid juga menyinggung soal sekretariat organisasi, yang menurutnya harus menjadi bagian dari evaluasi ke depan.

“Selama ini kami manfaatkan fasilitas di PWI Kaltim. Tapi ke depan, sekretariat harus ada. Itu menjadi bagian dari evaluasi tiga bulan ke depan,” jelasnya.

Ketua Panitia Musprov, Jerin, mengapresiasi antusiasme peserta dari seluruh kabupaten/kota se-Kaltim. Ia menilai dinamika yang terjadi sebagai tanda organisasi yang berjalan sehat.

“Meskipun ada dinamika kecil, itu wajar. Justru menunjukkan bahwa organisasi ini hidup,” ujarnya.

Jerin juga mengungkap bahwa Kaltim saat ini ditunjuk sebagai wilayah percontohan pengembangan ekosistem media siber oleh SMSI Pusat.

“Kegiatan ini juga mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk Forkopimda, BPK, Polda, hingga Korem,” pungkasnya. (***)

BONTANG, MP – Suasana penuh keakraban dalam acara Silaturahmi dan Halal Bihalal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Keluarga Minang (IKM) Kota Bontang menjadi momen penting bagi Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. Di hadapan ratusan warga Minang dan tokoh masyarakat di Gedung Auditorium 3D Wali Kota, Senin (11/5).

Neni tidak hanya menyerukan persatuan, tetapi juga memaparkan serangkaian gebrakan dan rencana ambisius untuk lima tahun ke depan.

Acara yang mengusung tema “Basamo Mangko Manjadi” ini turut dihadiri tokoh penting seperti Ketua Komite 1 DPD RI Andi Sofyan Hasdam, perwakilan Kesbangpol Bontang, pengurus DPD IKM Kaltim dan Sangatta, serta ketua-ketua paguyuban se-Kota Bontang.

Momen ini sekaligus menjadi bentuk sinergi IKM dengan program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang periode 2025-2029.

Dalam sambutannya, Wali Kota Neni Moerniaeni menegaskan visinya menjadikan Bontang sebagai Kota Jasa dan Industri yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan sebagai daerah mitra Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, yang paling mencuri perhatian adalah paparan detail mengenai program-program pro-rakyat dan proyek infrastruktur besar.

Neni mengumumkan komitmen kuat pemerintahannya di bidang pendidikan. Bantuan seragam, sepatu, tas, hingga buku gratis akan diberikan kepada pelajar SD, SMP, hingga SMA/SMK yang bekerja sama dengan Pemprov Kaltim, bahkan menyentuh anak-anak TK/PAUD. Program ini melibatkan 165 penjahit lokal, memberdayakan ekonomi setempat. Bantuan juga menyasar para mahasiswa.

“Pemerintah Kota Bontang telah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, seperti STITSyam, STITEK, dan STTIB, untuk membantu biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) mahasiswa,” ungkap Neni.

Bahkan, untuk sekitar 850 mahasiswa Universitas Terbuka, Pemkot akan menanggung penuh biaya UKT mereka.

“Pemerintah Kota Bontang juga menyiapkan beasiswa untuk 2.000 mahasiswa sebesar kurang lebih 21 miliar rupiah,” tambahnya, disambut antusias hadirin.

Program “Wajar 19-21” (Wajib Belajar pukul 19.00-21.00) juga digaungkan untuk meningkatkan kualitas belajar anak.

Di sektor pembangunan, Neni tak kalah ambisius. Rencana pembangunan sirkuit balap di Bontang Lestari dan upaya menarik investor untuk membangun hotel bintang 4 menjadi prioritas untuk menunjang event besar dan status Bontang sebagai penyangga IKN.

“Nanti di 2026 pemerintah akan Membangun urban tourism dengan membenahi Masjid Terapung, juga jalan lingkar dari Selambai ke Tanjung Limau, Bontang Kuala hingga Tanjung Laut dan Berebas Pantai,” jelas Neni.

Pembangunan folder penanggulangan banjir di Tanjung Laut Indah dan Kanaan dengan bantuan APBD Provinsi Kaltim, serta mewujudkan smart city juga masuk dalam agenda.

Di tengah paparan program, Neni secara khusus berpesan kepada keluarga besar IKM untuk menjaga persatuan dan kerukunan.

“Tetap bersatu dan tidak terpecah belah,” pesannya, senada dengan imbauan Andi Sofyan Hasdam untuk saling memaafkan pasca dinamika sosial politik.

Ia berharap IKM dan seluruh masyarakat Minang di Bontang dapat berpartisipasi aktif mendukung program pemerintah demi mewujudkan Bontang yang lebih maju, sejahtera, dan harmonis. (**)

SAMARINDA, MP – Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud (Harum) bersama Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto melakukan Rapat Monitoring Penanganan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terafiliasi dengan premanisme, di Ruang Rapat Bina Bangsa, Kantor Gubernur Kaltim, Minggu (11/5/2025).

Rapat strategis ini digelar sebagai upaya konkret menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kalimantan Timur, terlebih menjelang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat penting, antara lain Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim Sufian Agus, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar, perwakilan Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Kaltim, tim transisi Gubernur Kaltim, unsur Forkopimda, tokoh agama, adat, masyarakat, serta perwakilan ormas se-Kalimantan Timur.

Gubernur Harum menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan, bukan justru menjadi sumber keresahan sosial melalui praktik-praktik premanisme.

“Sebagaimana kita ketahui, Kalimantan Timur kini menjadi pusat perhatian nasional karena penetapan sebagian wilayahnya sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara. Ini membawa konsekuensi besar bagi kita semua untuk memastikan stabilitas keamanan, keteraturan sosial, dan kepastian hukum tetap terjaga dengan baik,” ujar pria kelahiran Balikpapan tersebut.

Ia juga menambahkan, terdapat dinamika sosial yang menunjukkan indikasi penyimpangan dalam aktivitas beberapa ormas, yang tidak jarang terlibat dalam tindakan premanisme. Hal ini, menurutnya, bukan hanya meresahkan masyarakat tetapi juga merusak citra daerah dan menurunkan tingkat kepercayaan investor.

“Keadaan ini tidak bisa kita biarkan. Kita harus bertindak bersama, secara terpadu, tegas, namun tetap berlandaskan hukum dan keadilan,” tegasnya.

Gubernur Harum menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas inisiatif strategis dari Kemenko Polhukam yang telah memfasilitasi forum strategis ini.

“Forum ini menjadi momentum konsolidasi dan sinergi antara seluruh unsur, baik TNI, Polri, kejaksaan, intelijen, pemerintah daerah maupun masyarakat sipil, dalam menyusun langkah-langkah penanganan yang tepat sasaran, terukur, dan berkeadilan,” tambahnya.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan plakat dan cinderamata, serta dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang dimoderatori langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim, Sufian Agus.

Dalam sesi tersebut, berbagai ormas diberi ruang untuk menyampaikan pandangan serta berdialog terkait peran strategis mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah.(*”)

SAMARINDA,  MP – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menargetkan 5 (lima) Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur bisa dipersiapkan dan mulai berjalan tahun ini.

Dua di antaranya diusulkan berlokasi di SMAN 16 Samarinda dan SMA Melati Samarinda. Kedua sekolah tersebut akan melalui proses survei terlebih dahulu untuk menilai kelayakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat.

Hal tersebut disampaikan Gus Ipul (sapaan akrab) usai dialog pilar-pilar sosial di Gedung Olah Bebaya, Komplek Rumah Jabatan Gubernur pada Sabtu (10/5/2025).

Menurutnya, Kementerian Sosial telah menerima hampir 300 usulan Sekolah Rakyat dari berbagai daerah di Indonesia. Namun, hanya sekitar 100 titik yang benar-benar siap digunakan. Dari jumlah tersebut, 53 lokasi telah dinyatakan layak dan siap beroperasi mulai Juli 2025, termasuk beberapa lokasi di Kaltim.

“Jadi, yang menentukan layak tidaknya itu adalah Kementerian PU. Kita dorong agar di Kaltim ada lima sekolah rakyat yang siap dimulai tahun ini. Gubernurnya semangat, kita semangat. Sudah mendapat restu dari Pak Gubernur, tinggal menunggu hasil survei,” ujarnya.

Program Sekolah Rakyat dikhususkan untuk anak-anak dari desil 1 dan 2, yaitu kelompok warga paling miskin. Sekolah ini menyediakan fasilitas pendidikan, penginapan, makan hingga alat belajar secara gratis. 

Untuk tingkat SD, SMP, hingga SMA dengan sistem asrama penuh dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Semua pembiayaan program itu berasal dari APBN.

“Semua sesuai arahan Presiden, semua dana dari APBN. Gedung dibangun oleh PUPR dan BUMN, makanan disiapkan oleh Badan Gizi Nasional. Satu Sekolah Rakyat bisa menampung 1.000 siswa SD, SMP dan SMA,” jelasnya. 

Lebih lanjut, dirinya menuturkan di Sekolah  Rakyat, anak-anak akan dibina sesuai dengan kondisi psikologis, sosial dan minat belajarnya. 

Adapun Proses rekrutmen siswa tidak menggunakan sistem seleksi terbuka, melainkan berbasis pada pendataan keluarga miskin. 

“Datangi rumahnya, dalami masalahnya  dan pastikan benar-benar layak untuk bersekolah di Sekolah Rakyat,” tegas Gus Ipul.

Untuk diketahui, beberapa titik lokasi rencana Sekolah Rakyat di Kaltim yakni, SMA 16 dan SMA Melati (Samarinda), Bukit Biru (Tenggarong/Kukar), Gunung Tabur (Berau) dan di Lawe-Lawe (Penajam Paser Utara). (**)

TANJUNG SELOR, MP – Bertempat di ruang rapat kerjanya, Wakil Gubenur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si menyambut kedatangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kaltara.

Kedatangan BPK-RI Perwakilan Kaltara pada Jumat (9/5/25) sore tersebut dalam rangka kegiatan Exit Meeting, ini disambut baik Wagub Ingkong juga turut didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos.,M.Si dan Asisten Bidang Administrasi Umum, Pollymaart Sijabat, SKM.,M.AP beserta jajaran kepala perangkat daerah.

Wagub Ingkong dalam arahannya mengucapkan terima kasih atas setiap saran, masukan maupun rekomendasi yang disampaikan oleh Tim BPK-RI Perwakilan Kaltara, tentunya akan segera ditindak lanjuti bersama perangkat daerah terkait.

“Harapan kita juga bisa kerja sama untuk evaluasi tindak lanjut agar segera selesaikan,” kata Wagub Ingkong.

Bebernya, Exit Meeting bersama BPK-RI Perwakilan Kaltara ini adalah salah salah satu prosedur BPK untuk menyerahkan laporannya pemeriksaan yang sifatnya masih produktif dan belum menjadi produk BPK.

Tambahnya, melalui prosedur laporan BPK ini nantinya dapat diberikan tanggapan dan klarifikasi yang disertai bukti pendukung.

Karenanya, ia menginstruksikan para kepala OPD dapat menanggapi serius saran dan rekomendasi BPK-RI Perwakilan Kaltara, dan memanfaatkan waktu yang ada mendiskusikan penjelasan hasil laporan sebelum Exit Plan dan penyerahan tanggal 27 Mei mendatang.

“Kepada kepala OPD maupun biro, saya harap keseriusan dan kesungguhan kita untuk merespon cacatan ini. Gunakan kesempatan yang singkat ini untuk kita menjelaskan dan klarifikasi persoalan ini,” jelas Wagub Ingkong.

Sementara itu, kepala BPK RI Perwakilan Kaltara Dwi Sabardiana mengatakan, penyerahan ini masih sifatnya sementara, serta masih bisa di komunikasikan dan diskusikan.

“Kami mohon jajaran bapak bisa menyediakan waktu untuk berdiskusi dengan kami sekaligus melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi penjelasan ataupun yang masih kami perlukan,” pungkasnya. (dkisp)

BALIKPAPAN, MP – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan turut ambil bagian dalam agenda Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2025 dengan ikut serta dalam ajang pameran Indonesia City Expo yang berlangsung di Grand City Convention Hall, Surabaya, pada Kamis (8/5/2025). 

Berlangsung mulai 8 hingga 10 Mei 2025, stan Pemkot Balikpapan menampilkan beragam produk unggulan daerah, mulai dari produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), olahan pangan, minuman tradisional, pernak-pernik manik khas, batu akik lokal, berbagai hasil kriya, hingga fashion yang mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat Kota Balikpapan.

Sebagai komitmen Pemkot Balikpapan untuk memberdayakan usaha mikro lokal, produk-produk yang dibawa merupakan produk unggulan dari UMKM Binaan Kota Balikpapan.

Keikutsertaan ini menjadi salah satu upaya Pemkot Balikpapan dalam mempromosikan potensi ekonomi kreatif daerah serta mendorong pelaku UMKM agar bisa dikenal lebih luas di kancah nasional. Stan Balikpapan mendapat perhatian pengunjung berkat tampilan yang menarik serta keunikan produk yang ditawarkan.

Kepala Bidang Industri Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (DKUMKP) Kota Balikpapan, Indira Purnama Jaya mengatakan, keikutsertaan Pemkot Balikpapan pada pameran ICE 2025 ini adalah untuk memperkenalkan produk-produk Unggulan Kota Balikpapan sehingga lebih dikenal luas di tingkat nasional.

“melalui Indonesia City Expo, UMKM kami dapat belajar dan melihat perkembangan produk-produk dari kota lain yang dapat diambil manfaatnya untuk mengembangkan produk dan usaha mereka kedepannya,” ujar Indira.

Indira juga mengatakan, dengan turut sertanya Pemkot Balikpapan dalam pameran juga diharapkan dapat terjalin kontak bisnis UMKM antardaerah, serta pembeli dari luar daerah hingga dan terus berkesinambungan.

“Melalui Indonesia City Expo, kami ingin memperkenalkan kekayaan lokal Balikpapan sekaligus membuka peluang kerja sama dan jejaring antardaerah,” ujar salah satu perwakilan Pemkot Balikpapan di lokasi acara.

Indonesia City Expo sendiri merupakan bagian dari rangkaian Munas APEKSI VII yang mempertemukan berbagai pemerintah kota di seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, pengalaman, serta memamerkan potensi unggulan daerah masing-masing.

Acara ini diikuti oleh 180 peserta pameran yang berasal dari 98 kota di Indonesia, BUMN, UMKM, mitra pembangunan, dan kelompok seni. Pembukaan ICE dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, serta sejumlah wali kota dari berbagai daerah.

Wamendagri Bima Arya menyampaikan bahwa ada tiga hal yang selalu ditunggu dalam Musyawarah Nasional APEKSI, yaitu pemilihan Ketua APEKSI dan rekomendasi-rekomendasinya, pawai budaya, dan ICE.

“Dalam ICE terdapat pertarungan adu gagasan, kecerdasan dan kreativitas wali kota melalui stan yang yang ditampilkan,” kata Bima Arya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berharap ICE bisa menjadi ajang kerja sama antarkota sekaligus sarana city branding.

“Semoga pameran ini bisa memberikan dan mewujudkan, bahwa kota-kota di Indonesia memiliki kelebihan dan keunggulan yang bisa dicontoh oleh daerah lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam menambahkan bahwa ICE juga dihadiri mitra pembangunan dari luar negeri, sebagai upaya untuk menginternasionalisasi kegiatan APEKSI. Setelah pembukaan, rombongan pejabat mengunjungi sejumlah stan peserta. (diskominfo/arh)

Scroll to Top