Berita Populer

Berita Terbaru

Pemkab Bulungan Gencarkan Promosi Air Kayanku untuk Perkuat Ekonomi Lokal
Bupati Bulungan Tekankan Tindak Lanjut Hasil Monev GERMAS SAPA untuk Perkuat Keamanan Pangan
‘Argentina Tak Hormati Sepakbola’
Ketika Lari, Kuliner, dan Musik Dipadukan
Argentina Dikritik usai Membelakangi Podium Juara Piala Dunia 2026
11 Pemain Terbaik Piala Dunia 2026, Ini Daftar Lengkapnya

KALTARA

TP. PKK Kecamatan Sebuku Pokja IV Melasanakan Pembinaan Peningkatan Kapasitas di Desa Bebanas

SEBUKU, MP  – Tim Penggerak PKK Kecamatan Sebuku melaksanakan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Program Unggulan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana, Peduli Stunting, Menuju PHBS, Peduli KIA, Kesehatan PUS dan Keluarga Sehat Berkualitas oleh Pokja IV di Desa Bebanas Jum’at (10/07/2026)

Ketau TP. PKK Kecamatan Sebuku Irawati yang mengkoordinir langsung giat Pembinaan Peningkatan Kapasitas Program Unggulan tersebut yang bekerja sama dengan tenaga Kesehatan dari Puskesmas Pembeliangan

Program yang diterapkan ini bertujuan untuk mewujudkan individu Keluarga dan masyarakat yang tanggap dan Tangguh terhadap berbagai bentuk bencana maka melalui gerakan ini diharapkan setiap Keluarga memiliki Kewaspadaan terhadap resiko bencana, mendorong Keluarga agar mampu menjaga kelestarian lingkungan dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Kepedulian Kesehatan Penanganan masalah kesehatan Keluarga seperti Pencegahan Stunting dan Kepedulian terhadap Kesehatan Ibu dan Anak

Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan kesehatan anak2 serta foto bersama para kader2 PKK dan tenaga Kesehatan Puskesmas Pembeliangan

Sosialisasi dan Edukasi Kanker dan Tumor di Kecamatan Sebuku

SEBUKU, MP – Lembaga Yayasan Pencegahan Kanker Nusantara (YLKN) melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi mengenai Bahaya Kanker dan Tumor kepada seluruh jajaran staf Kantor Pemerintahan Kecamatan Sebuku, bertempat di Aula Kantor Camat Sebuku, Jum’at (10/07/2026)

Setiap provinsi ada satu kantor wilayahnya jadi untuk Kaltara itu kanwilnya berada di Kabupaten Malinau, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai deteksi dini, pengenalan gejala awal serta penerapan pola hidup sehat, Peserta Sosialisasi yang dihadiri oleh seluruh staf Pemerintah Kecamatan Sebuku

Selanjutnya materi disampaikan oleh Narasumber dari Yayasan Pencegahan Kanker Nusantara ( Reza Yunisa, S. Km) kami hadir untuk memberikan informasi kepada masyarakat sedini mungkin secara langsung tentang Kanker, mengenal secara dini kanker Prostat, Kanker Rahim dan Kanker Payudara serta bagaimana cara sehat dan hemat yang dapat dilakukan untuk menghindari Kanker, faktor2 yang dapat memicu Kanker, meliputi faktor genetik/keturunan, faktor makanan/minuman dan cara pengelolaan makanan yang salah

Untuk menghadiri Kanker dan Tumor bisa melakukan pola makan yang sehat dan teratur mengkonsumsi makanan yang berserat tinggi, menghindari makan yang berlemak tinggi, menghindari makanan yang mengandung zat pengawet.(**)

GERMAS (Gerakan Masyarkat Hidup Sehat) Bangkitkan Semangat Hidup Sehat, Warga Kelurahan Nunukan Timur Antusias Mengikuti Kegiatan

NUNUKAN TIMUR, MP – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan bersama Puskesmas Nunukan Timur dan Pemerintah Kelurahan Nunukan Timur melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di RT 19, Kelurahan Nunukan Timur, Jumat (10/7/2026).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Selain sebagai sarana edukasi, kegiatan ini juga diharapkan mampu membangun komitmen masyarakat untuk membiasakan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Camat Nunukan, Bau Syahril, menyampaikan bahwa pelaksanaan Germas merupakan langkah bersama untuk memperkuat penerapan PHBS melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, keberhasilan program ini membutuhkan dukungan aktif dari seluruh elemen masyarakat agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat Kelurahan Nunukan Timur, TP PKK Kecamatan Nunukan, Camat Nunukan beserta jajaran, TP PKK Kelurahan Nunukan Timur, Lurah Nunukan Timur, serta seluruh unsur lintas sektor yang turut mendukung pelaksanaan kegiatan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan senam bersama, penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, peserta mendapatkan penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang disampaikan oleh Ketua TP PKK Kelurahan Nunukan Timur, Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan kesehatan mental anak di era digital yang disampaikan oleh narasumber seorang psikolog pilia hamesya nutog,S.Psi,M.Psi.

Selanjutnya dilakukan penyerahan simbolis kepada rumah tangga yang telah menerapkan PHBS, sekaligus pemasangan stiker Rumah Tangga Ber-PHBS sebagai bentuk apresiasi kepada keluarga yang telah menerapkan pola hidup bersih dan sehat dan sertai dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG) kepada peserta yang hadir.

Pada kesempatan yang sama juga diberikan penghargaan Juara II Posyandu Berprestasi dan Kader Posyandu Berprestasi bidang Kesehatan Tingkat Kabupaten Nunukan kepada Posyandu Manggis dan ibu kader Haji Sakka atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.

Panitia juga membagikan doorprize kepada peserta sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi masyarakat dalam menyukseskan kegiatan Germas. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat semakin termotivasi untuk menerapkan PHBS serta menjadikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan berkualitas.(**)

Pemprov Perkuat Komitmen Menuju Kaltara Bebas Kusta

JAKARTA, MP – Upaya menghapus kusta di Indonesia terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Di tengah komitmen nasional tersebut, Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan keseriusannya dengan mengambil bagian dalam Konferensi Nasional Kusta 2026 yang berlangsung di Puri Agung Convention Hall, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (10/7).

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si. hadir sekaligus menandatangani Komitmen Bersama Percepatan Eliminasi Kusta bersama kepala daerah dari berbagai provinsi. Penandatanganan itu menjadi penegasan bahwa Kaltara siap berkontribusi mewujudkan Indonesia bebas kusta.

Menurut Ingkong, tantangan terbesar bukan hanya mengobati penyakitnya, tetapi juga menghapus stigma yang masih melekat di tengah masyarakat. Karena itu, edukasi harus berjalan beriringan dengan penguatan pelayanan kesehatan hingga ke daerah-daerah terpencil.

“Kalau ditemukan lebih awal, kusta bisa disembuhkan. Yang harus kita hilangkan adalah rasa takut dan stigma terhadap penderitanya. Semua pihak harus ikut memberi pemahaman kepada masyarakat,” kata Ingkong.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara akan membentuk Tim Percepatan Eliminasi Kusta yang bertugas memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar penemuan kasus, pengobatan dan pemantauan dapat berjalan lebih optimal.

Komitmen tersebut mendapat dukungan pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., menilai percepatan eliminasi kusta dapat dicapai apabila deteksi dini dan pengobatan dilakukan secara konsisten.

Senada dengan itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (PMK) Pratikno mengajak seluruh pihak menghentikan stigma negatif karena kusta merupakan penyakit yang dapat disembuhkan.

Di Kaltara sendiri, data Dinas Kesehatan Kaltara hingga Triwulan II 2025 menunjukkan terdapat 18 kasus baru dengan total 37 kasus terdaftar. Kabupaten Nunukan masih menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak. Meski demikian, tidak ditemukan kasus baru pada anak, sementara tingkat kesembuhan untuk tipe PB telah mencapai 100 persen.

Konferensi Nasional Kusta 2026 juga dihadiri sejumlah tokoh kesehatan dunia, di antaranya Regional Director WHO Regional Office for the Western Pacific (WPRO) Dr. Saia Ma’u Piukala dan WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination Mr. Yohei Sasakawa, yang mendukung langkah Indonesia mempercepat eliminasi kusta melalui kolaborasi lintas sektor. (dkisp)

Sekolah Unggul Garuda Diproyeksikan Gerakkan UMKM Dan Ekonomi Lokal Kaltara

TANJUNG SELOR, MP – Kehadiran Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda Bulungan diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi baru di Kalimantan Utara (Kaltara). Selain meningkatkan kualitas pendidikan, sekolah berasrama ini juga diyakini akan membuka peluang usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan sektor jasa dan perdagangan di sekitar kawasan sekolah.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., dalam audiensi perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama jajaran SMA Unggul Garuda Bulungan di Ruang Rapat Sekprov, Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (10/7).

Dalam pertemuan itu, Sekprov Denny menegaskan agar kebutuhan operasional sekolah di luar kegiatan akademik mengutamakan tenaga kerja lokal.

“Saya sudah sampaikan langsung kepada Bu Euline, untuk tenaga kerja seperti petugas kebersihan, sekuriti hingga layanan laundry, semuanya harus memberdayakan masyarakat lokal. Kami ingin masyarakat Kaltara ikut merasakan manfaat dari kehadiran sekolah ini,” tegasnya.

Menurut Denny, konsep sekolah berasrama (boarding school) akan menghadirkan aktivitas ekonomi baru karena setiap tahun akan ada kunjungan orang tua siswa saat masa penerimaan peserta didik maupun kegiatan wisuda.

Kondisi tersebut diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan akan penginapan, transportasi, kuliner, hingga berbagai produk dan jasa lokal di sekitar kawasan sekolah.

Melihat potensi itu, Pemprov Kaltara berencana melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pelaku UMKM agar mampu menangkap peluang ekonomi yang muncul, termasuk penyediaan guest house, fasilitas pendukung, serta ruang promosi bagi produk-produk lokal.

“Ini merupakan peluang bisnis yang sangat baik dan akan memberikan dampak ekonomi nyata bagi Kalimantan Utara. Ke depan akan kita diskusikan lebih lanjut, termasuk keterlibatan BUMD. Yang terpenting, kehadiran SMA Unggul Garuda harus membawa manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Denny.

Pemprov Kaltara berharap kehadiran SMA Unggul Garuda menjadi pusat pendidikan unggulan sekaligus menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang mampu mendorong pertumbuhan UMKM, membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi masyarakat di Bumi Benuanta. (dkisp)

Festival Rakyat Kaltara 2026 Dibuka, Pemprov Perkuat UMKM Dan Gerakkan Ekonomi Lokal

TANJUNG SELOR, MP – Suasana meriah memenuhi Lapangan Agathis saat Festival Rakyat Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2026 resmi dibuka, Kamis (9/7) malam. Di balik kemeriahan panggung hiburan dan keramaian pengunjung, tersimpan harapan besar agar pelaku UMKM lokal semakin berkembang dan perekonomian daerah terus bergerak.

Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara H. Sapi’i, S.T., M.A.P., secara resmi membuka festival dengan pemukulan gong. Kegiatan ini akan berlangsung selama 12 hari, mulai 9 hingga 20 Juli 2026.

Dalam sambutannya, Sapi’i menyampaikan apresiasi kepada panitia, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), komunitas, sponsor, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan kegiatan tersebut.

“Semangat gotong royong inilah yang menjadi modal penting dalam membangun Kalimantan Utara yang semakin maju, makmur dan terus tumbuh berkelanjutan,” kata Sapi’i.

Ia menjelaskan Festival Rakyat tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi langkah nyata pemerintah dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM.

Menurutnya, kehadiran pasar UMKM diharapkan memberikan dampak positif bagi berbagai sektor, mulai dari perdagangan, kuliner, transportasi hingga jasa, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari infrastruktur, tetapi juga dari tumbuhnya masyarakat yang produktif, kreatif, inovatif, dan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah,” ujarnya.

Melalui festival ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha terus meningkatkan kualitas produk, berinovasi, serta memanfaatkan teknologi agar mampu bersaing dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Di akhir kegiatan, Sapi’i berharap sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas dan masyarakat terus terjaga sehingga mampu mendorong terwujudnya Kaltara yang mandiri, maju dan berdaya saing. (dkisp)

Pemprov Matangkan Smart Province, Perkuat Transformasi Digital Pelayanan Publik

ANJUNG SELOR, MP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat transformasi digital melalui implementasi Smart Province sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Komitmen itu diutarakam Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, H. Safi’i, S.T., M.A.P., saat membuka Sosialisasi Akhir Smart Province Kalimantan Utara di Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (9/7).

Safi’i menjelaskan bahwa Smart Province bukan sekadar menghadirkan teknologi digital, melainkan membangun ekosistem pemerintahan yang cerdas, terintegrasi, inovatif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan implementasi Smart Province membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, akademisi, komunitas serta masyarakat.

“Kegiatan sosialisasi akhir ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan hasil penyusunan dokumen Smart Province Kaltara sekaligus menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan mengenai arah pembangunan digital daerah ke depan,” kata Safi’i.

Ia berharap seluruh perangkat daerah memahami peran masing-masing sehingga program yang telah dirancang dapat berjalan secara terpadu dan saling mendukung. Dengan demikian, pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Safi’i juga mengajak seluruh perangkat daerah meningkatkan kualitas data, memperkuat interoperabilitas sistem informasi, menjaga keamanan informasi, serta membangun budaya kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

“Keberhasilan Smart Province bukan diukur dari banyaknya aplikasi, tetapi dari kemampuan teknologi menyelesaikan persoalan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat daya saing, serta mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Safi’i optimistis Kaltara mampu menjadi provinsi yang semakin maju, adaptif, inovatif, dan berbasis digital melalui komitmen bersama serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen Smart Province Kaltara. (dkisp)

Finalisasi Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Kesiapsiagaan Menghadapi Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) Di Wilayah Perbatasan Sebatik

SEBATIK UTARA, MP – Pemerintah dan berbagai instansi terkait di wilayah perbatasan mengikuti kegiatan finalisasi penyusunan dokumen rencana kontingensi kesiapsiagaan menghadapi Public Health Emergency of International Concern (PHEIC), Kamis (9/7/2026), di Aula Pertemuan Garuda Perkasa Lantai II Kantor Camat Sebatik Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, aparat keamanan, pengelola pelabuhan, fasilitas kesehatan, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Camat Sebatik Utara, Andi Calo, S.E., M.A.P., dalam sambutannya menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi potensi kedaruratan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama. “Melalui kegiatan ini, kita berharap tersusun dokumen dan skenario yang jelas serta terukur sehingga setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya apabila terjadi keadaan darurat kesehatan,” ujarnya saat membuka kegiatan secara resmi.

Kepala KUPP Kelas III Sungai Nyamuk, Syaharuddin, S.E., S.H., menekankan pentingnya penguatan infrastruktur dan koordinasi antarinstansi di Pelabuhan Sungai Nyamuk sebagai gerbang utama perbatasan. “Pelabuhan merupakan pintu gerbang ekonomi sekaligus garda terdepan pengawasan kesehatan di wilayah perbatasan. Karena itu, penguatan infrastruktur dan sinergi antarinstansi harus terus ditingkatkan,” tuturnya.

Mewakili Kepala PLBN Sebatik, Kepala Subbidang Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara, Martinus Reta, S.Sos., menyampaikan bahwa penyusunan rencana kontingensi merupakan kebutuhan yang harus dibangun bersama. “Dokumen ini menjadi pedoman operasional bersama untuk memperkuat deteksi dini, koordinasi dan respons terhadap ancaman kesehatan lintas batas,” katanya.

Sementara itu, Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan, dr. Aryanti, M.M., M.K.M., mengapresiasi keterlibatan aktif seluruh peserta. “Dokumen yang disusun diharapkan mampu menjadi acuan yang jelas dalam pembagian peran, mekanisme koordinasi, serta langkah-langkah cepat dan terpadu saat menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat di pintu masuk negara,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi dan komitmen seluruh pihak dalam mewujudkan sistem kesiapsiagaan kesehatan yang responsif, terkoordinasi, dan mampu melindungi masyarakat dari ancaman kedaruratan kesehatan yang berpotensi menjadi perhatian dunia internasional. (**)

Gandeng Warga, Kecamatan Nunukan Selatan Dorong Pelayanan Publik yang Adil Dan Transparan

NUNUKAN, MP – Pemerintah Kecamatan Nunukan Selatan menggelar sosialisasi intensif mengenai pelaksanaan Pelayanan Non-Perizinan di Aula Kantor Kecamatan Nunukan Selatan pada Kamis (9/7/2026). Langkah ini diambil guna memastikan masyarakat memahami hak-hak mereka serta memangkas birokrasi yang berbelit-belit di tingkat kecamatan.

Sosialisasi ini bertujuan utama untuk memberikan pemahaman kepada warga mengenai jenis layanan dasar yang bebas biaya dan tidak memerlukan izin khusus. Selain itu, kegiatan ini dirancang untuk menyamakan persepsi antara petugas dan warga, menjamin hak masyarakat atas informasi yang transparan, serta mencegah terjadinya praktik pungutan liar (pungli) maupun penolakan layanan tanpa alasan yang sah.

Dalam pemaparan materinya, Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kecamatan Nunukan Selatan, Halimah, S.S.T.P., menegaskan bahwa pelayanan non-perizinan adalah hak dasar setiap warga negara.

“Segala pelayanan pemerintah yang bukan izin usaha, bukan izin bangunan, dan bukan izin penggunaan lahan, melainkan layanan dasar, wajib diberikan kepada setiap warga sebagai haknya,” ujar Halimah di hadapan para warga yang hadir.

Halimah menjabarkan secara rinci mengenai batasan-batasan aturan yang wajib dipahami oleh masyarakat maupun petugas pelayanan. Warga berhak meminta pelayanan kapan saja sesuai dengan jam kerja yang berlaku, dan meminta penjelasan mendalam dari petugas jika prosedur pelayanan belum jelas.

Sementara Petugas Dilarang (Tidak Boleh) meminta uang, barang, atau jasa sebagai syarat pemberian layanan, meminta persyaratan tambahan yang tidak tertulis di dalam aturan resmi, dan menunda atau menolak memberikan layanan kepada warga tanpa alasan yang sah.

Untuk menciptakan pelayanan yang adil dan lancar, Kecamatan Nunukan Selatan merilis panduan mengenai hak dan kewajiban warga dalam proses permohonan pelayanan non-perizinan:

Hak Warga Masyarakat yaitu mendapatkan pelayanan yang sopan, jujur, dan adil dari petugas, menerima layanan tanpa dipungut biaya yang tidak resmi (gratis), memperoleh informasi yang jelas, benar, dan transparan, dan mengajukan keluhan resmi jika merasa dirugikan oleh sistem pelayanan.

Memberikan data yang benar, valid, dan lengkap saat mengajukan permohonan, datang sesuai dengan jam pelayanan dan berkomunikasi dengan sopan, mengikuti alur dan prosedur yang telah ditetapkan, tidak menuntut atau memaksa petugas memberikan layanan yang melanggar aturan.

Menutup kegiatan tersebut, Halimah mengajak seluruh elemen masyarakat dan aparatur kecamatan untuk saling bersinergi demi meningkatkan mutu pelayanan publik di Nunukan Selatan.

“Kami berharap melalui sosialisasi ini, warga masyarakat dan petugas saling memahami tugas, hak, dan kewajiban masing-masing. Mari kita bekerja sama agar pelayanan di Kecamatan Nunukan Selatan menjadi lebih baik, transparan, dan bermanfaat bagi semua pihak,” pungkasnya.(**)

BPS Catat Inflasi Kabupaten Nunukan Juni 2026 Capai 2,08 Persen

NUNUKAN, MP – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan mencatat inflasi year-on-year (y-on-y) pada Juni 2026 sebesar 2,08 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 111,51.

Sementara itu, secara bulanan atau month-to-month (m-to-m) terjadi inflasi sebesar 0,37 persen dan secara year-to-date (y-to-d) inflasi hingga Juni 2026 tercatat sebesar 1,98 persen.

Kepala BPS Kabupaten Nunukan, Iskandar, mengatakan inflasi tahunan pada Juni 2026 dipengaruhi oleh kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran.

Menurutnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya.

“Pada Juni 2026 terjadi inflasi year-on-year sebesar 2,08 persen dengan Indeks Harga Konsumen mencapai 111,51. Inflasi ini didorong oleh kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran, terutama kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi,” ujar Iskandar, Kamis (9/06/2026).

Ia menjelaskan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil sebesar 0,66 persen terhadap inflasi tahunan.

Selanjutnya, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran menyumbang 0,45 persen, diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,42 persen serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,31 persen.

Selain itu, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga memberikan andil sebesar 0,09 persen, transportasi 0,08 persen, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,04 persen, pakaian dan alas kaki 0,02 persen, serta kesehatan sebesar 0,01 persen.

Sementara kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya serta pendidikan tercatat tidak memberikan andil terhadap inflasi pada Juni 2026.

Iskandar menambahkan, secara bulanan Kabupaten Nunukan mengalami inflasi sebesar 0,37 persen, sedangkan inflasi tahun kalender hingga Juni 2026 mencapai 1,98 persen.

“Secara month-to-month, Kabupaten Nunukan mengalami inflasi sebesar 0,37 persen. Adapun inflasi year-to-date hingga Juni 2026 tercatat sebesar 1,98 persen,” katanya.

Perkembangan inflasi tahunan Kabupaten Nunukan selama satu tahun terakhir menunjukkan tren yang berfluktuasi, pada Juni 2025 inflasi tercatat sebesar 1,70 persen, kemudian meningkat menjadi 2,23 persen pada Juli, turun menjadi 1,76 persen pada Agustus, naik menjadi 2,07 persen pada September, lalu melandai menjadi 1,84 persen pada Oktober dan 1,68 persen pada November.

Pada Desember 2025 inflasi kembali naik menjadi 1,94 persen, berada di level 1,87 persen pada Januari 2026, kemudian meningkat menjadi 3,67 persen pada Februari dan mencapai puncaknya pada Maret 2026 sebesar 4,22 persen. Setelah itu inflasi kembali turun menjadi 1,96 persen pada April, naik menjadi 2,05 persen pada Mei, dan kembali meningkat tipis menjadi 2,08 persen pada Juni 2026.

Di tingkat Provinsi Kalimantan Utara, inflasi year-on-year tertinggi pada Juni 2026 tercatat di Tanjung Selor sebesar 4,60 persen, disusul Kota Tarakan sebesar 3,62 persen, sementara itu, Kabupaten Nunukan mencatat inflasi sebesar 2,08 persen, sehingga masih berada di bawah dua daerah tersebut. (**)

Scroll to Top