Berita Populer

Berita Terbaru

KALTARA

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama masyarakat menunjukkan kepedulian dengan memberikan bantuan keuangan tanggap bencana sebesar Rp1 milliar terhadap daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera.

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala, mengatakan bahwa bantuan ini merupakan kebijakan langsung Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, Rabu (3/12).

“Bencana yang menimpa korban disana adalah duka kita bersama, bencana ini kita rasakan bersama. Pak Gubernur sepakat untuk menyalurkan bantuan Rp1 miliar dari APBD 2025 untuk meringankan beban saudara-saudara kita,” ucap Wagub.

Wagub menuturkan bantuan ini merupakan wujud perhatian dan empati Pemprov Kaltara dan masyarakat terhadap saudara setanah air yang tengah menghadapi bencana hidrometeorologi.

Bantuan tersebut diharapkan bisa disalurkan dengan cepat dan tepat sasaran, sehingga bisa memberikan manfaat yang signifikan kepada korban yang membutuhkan bantuan secepat mungkin.

Ingkong juga mengajak seluruh masyarakat di Kaltara dan Indonesia untuk terus mendoakan para korban di Sumatera yang sedang mengalami musibah bencana ini agar diberikan ketabahan dan kekuatan.

“Bantuan ini dimaksudkan agar mereka tetap dikuatkan, karena telah banyak kehilangan harta benda, rumah tempat tinggal bahkan kehilangan anggota keluarganya,” ujarnya.

Selain dana pemerintah, ia juga mendorong penggalangan dana dari masyarakat dan dari berbagai pihak supaya bisa menambah dukungan bagi para korban.

“Kita berharap Tuhan memberikan keteguhan kepada mereka yang sedang mengalami kehilangan. Ini duka bersama bangsa Indonesia dan Kaltara mengambil bagian untuk menunjukkan solidaritas itu,” pungkasnya.(**)

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Dalam upaya mendorong peningkatan partisipasi politik dalam ranah demokrasi di Bumi Benuanta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar kegiatan “Pendidikan Politik dalam rangka Membangun Budaya Politik Partisipatif dan Berintegritas”.

Acara yang digelar di Hotel Grand Pangeran Khar, pada Kamis (4/12) tersebut, dibuka oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara Jonilius.

Jonilius mengatakan pendidikan politik yang dilaksanakan ini menjadi momentum untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serta peran seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan pesta demokrasi.

“Politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, proses penyelenggaraan negara serta bentuk organisasi dan lembaga pemerintahan dalam mencapai tujuan-tujuan kenegaraan,” kata Jonilius.

Ia menuturkan sistem politik Indonesia saat ini tengah mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi, tidak hanya terhadap dinamika politik juga pada sistem-sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Di kesempatan itu, Jonilius memaparkan tingkat partisipasi masyarakat Kaltara pada Pemilu tahun 2024 lalu, yaitu pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI sebesar 79,53 persen dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yakni sebesar 78,75 persen

Kemudian pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara sebesar 78,58 persen, sedangkan partisipasi Pilkada Serentak 27 November 2024 mencapai 68,05 persen.

“Data ini menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat,”ujarnya.

Dilaksanakan kegiatan ini sebagai kontribusi nyata untuk membantu pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik.

Kepala Badan Kesbangpol Kaltara Jonilius mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini sebaik mungkin guna memperdalam pemahaman mengenai budaya politik.

Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan partisipasi politik yang berintegritas dalam menentukan masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi.

“Saya berharap adanya komitmen dari seluruh unsur dengan semangat kebersamaan dan persaudaraan. Sehingga tata kelola pemerintahan yang lebih baik dapat kita wujudkan bersama,” pungkasnya.(**)

TANA TIDUNGM, MANDAUPOST – Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Tana Tidung memberikan bantuan kepada warga terdampak kebakaran di depan Pasar Imbayud Taka pada 27 November lalu. Peristiwa tersebut mengakibatkan hancurnya satu rumah, terutama bagian belakang bangunan.

Bantuan diserahkan langsung oleh Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PMD) Uus Rusmanda. Bantuan diterima oleh pemilik rumah, Salim Arifin, di kediaman kerabatnya di Jalan Manunggal, Tideng Pale Timur, pada Selasa (2/12).

Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial (Dinsos-PMD) Armansyah menjelaskan, bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kasur, perlengkapan keluarga, tenda gulung, selimut, dan kebutuhan lainnya disediakan oleh Kementerian Sosial melalui APBN. Sedangkan untuk beras, gula, susu kental manis, kopi, dan kebutuhan lainnya disediakan oleh APBD,” jelas Armansyah.

Ia memperkirakan kebutuhan para korban akan terpenuhi dengan bantuan tersebut selama kurang lebih 15 hari.

“Selain bantuan logistik, Bupati juga menyalurkan bantuan uang tunai kepada para korban,” ujarnya.

Bantuan tersebut diberikan kepada dua rumah tangga, yang totalnya berjumlah sepuluh jiwa. Armansyah berharap dukungan ini akan meringankan beban para korban selama masa pemulihan.

“Semoga bantuan ini bermanfaat bagi korban kebakaran,” harapnya.

Armansyah melanjutkan, Kementerian Sosial dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung bersinergi dalam penyaluran bantuan bencana.

“Kami siap memberikan bantuan kepada warga terdampak bencana, tidak hanya kebakaran, tetapi juga bencana lainnya,” tuturnya.(cda)

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Utara resmi mengungkap kasus tindak pidana korupsi dalam pengajuan fasilitas kredit pada Bank Kaltimtara. Modus yang digunakan ialah pemakaian jaminan Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif untuk memperoleh kredit pada sejumlah kantor cabang.

Direktur Reskrimsus Polda Kaltara, Kombes Pol Dadan Wahyudi  menyebutkan, dalam penyelidikan, aparat menemukan 47 fasilitas kredit yang menggunakan SPK fiktif tersebut.

“Kami menemukan 25 fasilitas kredit berada di kantor wilayah kaltara, 17 di cabang Nunukan, dan 5 di cabang Tanjung Selor,” ungkapnya pada Rabu (3/12).

Polda Kaltara telah memeriksa hampir 100 saksi dari berbagai unsur, mulai dari pihak Bank Kaltimtara, pemberi kredit, hingga pihak perusahaan peminjam yaitu PT Indi daya grup, serta pihak yang bertindak sebagai penyedia kredit, yakni bouwheer.

“Timsus juga memeriksa keterangan dari sejumlah ahli, termasuk ahli keuangan negara, ahli pidana, serta ahli perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ucap Kombes Pol Dadan.

 Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), negara mengalami kerugian sebesar Rp208 miliar akibat praktik ini. Dalam kasus tersebut, enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Empat tersangka berinisial DSM, SA, DA, dan RA kini ditahan di Polda Kaltara. Sementara dua lainnya, BS dan AD, telah lebih dulu ditahan di Lapas Cipinang dan Lapas Salemba.

“Dua tersangka masih ditahan di lapas berbeda karena sedang menjalani proses hukum atas perkara lain yang ditangani oleh APH yang berbeda,” ujar Dadan.

Dari keenam tersangka, terdapat dua kepala cabang Bank Kaltimtara di Tanjung Selor, seorang mantan kepala cabang Nunukan, serta seorang mantan kepala kantor wilayah.

Kombes Pol Dadan menambahkan bahwa pihaknya telah berhasil mengamankan aset sekitar Rp30 miliar yang diduga terkait dengan kejahatan tersebut. Polda Kaltara menyatakan masih terus melakukan penelusuran untuk menemukan asset lain milik para pelaku.

“Kami juga turut mengamankan satu pucuk pistol Walther PPKS kaliber 22 LR,” tambahnya.

Polda Kaltara menegaskan bahwa proses pengungkapan kasus ini dilakukan melalui koordinasi intensif bersama OJK, KPK, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor), serta manajemen Bank Kaltimtara.

“Kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi kita, dengan ini kami akan terus melakukan langkah-langkah pencegahan sehingga kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Kalimantan Utara,” tutup Dadan.(cda)

TANA TIDUNG, MANDAUPOST – Sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor) dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Tana Tidung, Sabri di Ruang Rapat Wakil Bupati Tana Tidung. Kegiatan ini diikuti oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (KTT) dan para admin SP4N Lapor dari masing-masing OPD, Senin, (01/12).

Wakil Bupati KTT, Sabri menyampaikan dalam sambutannya bahwa SP4N Lapor merupakan platform strategis untuk meningkatkan standar pelayanan publik dengan menyediakan kanal pengaduan dan aspirasi yang terintegrasi, lugas, cepat, dan transparan. Beliau menggarisbawahi bahwa pendekatan ini bertujuan untuk memudahkan pemerintah dalam menangani pengaduan dan menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk memantau dan memberikan saran demi perbaikan pelayanan publik.

“Tujuan utama SP4N Lapor adalah untuk meningkatkan standar pelayanan publik dengan memastikan penyedia layanan dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan dan masukan publik,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa SP4N Lapor memudahkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspirasinya secara cepat melalui satu platform terpadu, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor instansi terkait.

“Dengan ini, lebih mudah bagi masyarakat KTT untuk melapor tanpa harus datang langsung,” tambah Wabup.

Sosialisasi tersebut mendatangkan Maria Ulfa, narasumber dari Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Utara. Beliau memberikan presentasi komprehensif tentang prosedur pengaduan, standar pelayanan publik, dan peran penting pemerintah daerah dalam mendorong budaya pelayanan yang responsif dan bertanggung jawab.

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung berharap dapat meningkatkan kualitas, daya tanggap, dan transparansi pelayanan publik dengan membantu seluruh aparatur daerah memahami dan memaksimalkan pemanfaatan SP4N Lapor. Dengan antusiasme yang tinggi dari seluruh peserta, acara berlangsung lancar.(cda)

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan pencairan Beasiswa Kaltara Unggul di pertengahan bulan ini. Hal ini disampaikan Analis Kebijakan Ahli Madya, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltara Basmar, Selasa (2/12).

“Sejatinya beasiswa ini tidak terlambat karena melihat dari Petunjuk Teknis (Juknis) yang sudah disebarkan, bahwa Beasiswa Kaltara Unggul dijadwalkan pencairan itu di akhir bulan November atau pertengahan bulan Desember,” kata Basmar.

“Kita sampaikan kepada calon penerima Beasiswa Kaltara Unggul, insyallah proses pencairan ini akan dilakukan di pertengahan bulan Desember tahun 2025,” ucapnya.

Basmar menyatakan bahwa seluruh tahapan proses Beasiswa Kaltara Unggul tahun 2025 ini sudah berjalan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

“Alhamdulillah sudah kami lakukan sesuai Prosedur Tetap (Protap) yang ada mulai dari pendaftaran, pendampingan, verifikasi dan validasi,” ujarnya.

Ia menegaskan sesuai jadwal yang ada bahwa di bulan November dan Desember 2025 sudah selesai semua validasinya dari calon penerima beasiswa di dalam Provinsi Kaltara maupun luar Provinsi Kaltara.

Untuk itu, Basmar meminta masyarakat dan calon penerima Beasiswa Kaltara Unggul memahami proses yang harus dilalui tersebut.

Menurutnya pelaksanaan Beasiswa Kaltara Unggul tahun ini tepat waktu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mengalami keterlambatan pencairan hingga di bulan Januari dan Februari tahun berikutnya.

“Jadi sekali lagi mohon kesabaran bagi calon penerima beasiswa, bahwa sambil menunggu atasan pimpinan Pak Gubernur yang sedang melaksanakan ibadah umrah di tanah suci,” ucap Basmar.

“Setelah Gubernur bertanda tangan, maka kami nanti dari tim yang mengawal Beasiswa Kaltara Unggul menyampaikan ke masyarakat terutama calon penerima beasiswa dan media sosial bahwa Beasiswa Kaltara Unggul akan kita segera cairkan di pertengahan bulan Desember tahun 2025,” jelasnya.

Dengan klarifikasi ini, diharapkan kekhawatiran masyarakat mengenai Beasiswa Kaltara Unggul Tahun 2025 dapat terjawab dan proses pendidikan dapat berjalan lancar.(**)

TANA TIDUNG, MANDAUPOST – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (KTT) bersama Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor, resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hal ini merupakan upaya Pemkab Tana Tidung untuk meningkatkan pelayanan publik. Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Bupati  KTT, pada Senin (17/11).

Kedatangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor disambut ramah oleh Bupati Tana Tidung. Bukan hanya sekadar ajang silaturahmi, pertemuan tersebut menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan. Dalam pertemuan itu, kedua pihak tak hanya melakukan penandatangan NPHD, tapi juga membahas berbagai isu terkait hukum dan administrasi, serta upaya dalam penguatan pelayanan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi masyarakat.

Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali, mengatakan bahwa kunjungan kerja ini memfasilitasi dalam berbagi informasi dan meningkatkan kerja sama untuk mendorong pembangunan daerah yang adil dan berbasis hokum.

“Dengan menjalin kerjasama bersama Pengadilan Negeri Tanjung Selor, kita dapat memperkuat pelayanan publik di sektor hukum yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat Tana Tidung,” ucap Bupati.

Kunjungan ini juga sekaligus menjadi kesempatan perkenalan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang baru dilantik kepada Bupati Tana Tidung. Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor menghimbau agar lembaga-lembaga terkait terus meningkatkan sinergi.

“Melalui kerja sama yang baik antar lembaga, tentu akan membuat layanan hukum dapat berjalan efektif, profesional, dan berlandaskan keadilan,” ujarnya.

Melalui penandatanganan NPHD ini, diharapkan dukungan Pemerintah Daerah Tana Tidung terhadap sarana dan prasarana penunjang tugas peradilan semakin optimal. Agar lembaga peradilan di daerah ini dapat berfungsi lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.(cda)

JAKARTA, MANDAUPOST – Dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-80 dan Hari Guru Nasional 2025, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) memberikan penghargaan tertinggi kepada Bupati Kabupaten Tana Tidung (KTT), Ibrahim Ali. Bupati Ibrahim Ali, resmi menerima Anugerah Dwija Praja Nugraha, di Britama Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Sabtu (29/11).

Penghargaan itu diberikan kepada kepala daerah yang dinilai memiliki komitmen kuat, dedikasi tinggi, dan perhatian besar terhadap pembangunan pendidikan serta peningkatan kesejahteraan guru di wilayahnya. Dengan diraihnya penghargaan tertinggi itu, maka menjadi bukti bahwa Kabupaten Tana Tidung telah mendapatkan pengakuan nasional karena berhasil menerapkan program dan kebijakan pendidikan. Bahkan, Kabupaten Tana Tidung menjadi panutan dalam membangun kualitas pendidikan, pemerataan layanan, serta keberpihakan kepada guru.

Bupati Ibrahim Ali menyampaikan rasa syukur sekaligus penghargaan mendalam kepada seluruh guru di KTT. Ia juga mengatakan bahwa penghargaan tersebut bukan hanya milik pemerintah daerah, tetapi milik seluruh tenaga pendidik yang telah memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan di Tana Tidung.

“Penghargaan ini bukan semata-mata untuk saya, tetapi untuk seluruh guru di Kabupaten Tana Tidung, yang telah mendedikasikan dalam mendidik anak bangsa tanpa pamrih. Kiranya dengan teraihnya penghargaan ini, memberikan semangat bagi kita semua untuk terus bersama-sama dalam memajukan SDM Tana Tidung ke yang lebih baik,” ungkap bangga Bupati.

Dengan meraih Anugerah Dwijaya Praja Nugraha 2025, Kabupaten Tana Tidung tetap menegaskan komitmennya sebagai daerah yang terus berupaya memajukan pendidikan.(cda)

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Pertama Majelis Pendidikan Kristen Wilayah (MPKW) Kaltara berlangsung di Ruang Serbaguna Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (1/12).

Turut hadir diantaranya Kabid Bimas Kristen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kaltara Okto Simon Tanduk, Wakil Ketua III Majelis Pendidikan Kristen Pusat (MPKP) Johan Tumanduk, Penasehat MPKW Kaltara Cheito Karno dan Ketua MPKW Kaltara Fredrick Ellia Gugkang.

Dalam sambutannya Wagub Ingkong mengucapkan selamat atas terselenggaranya Rakerwil pertama MPKW Kaltara.

“Kegiatan ini merupakan momentum penting untuk mengevaluasi pelayanan yang telah dilakukan setelah MPKW Provinsi Kaltara terbentuk tahun 2024, merumuskan program kerja tahun 2026,” kata Wagub.

“Serta memperkuat sinergi antara gereja, masyarakat dan Pemerintah dalam membangun Kalimantan Utara yang Maju dan Makmur,” sambungnya.

Majelis Pendidikan Kristen Wilayah sebagai perpanjangan tangan dari Majelis Pendidikan Kristen Indonesia (MPKI) di berbagai wilayah geografi termasuk di Provinsi Kaltara.

Wagub Ingkong berharap Rakerwil ini mampu mengembangkan pendidikan Kristen di Kaltara serta meningkatkan kompetensi para guru Kristen melalui berbagai kegiatan dan program.

“MPKW juga harus berkomitmen untuk menjalankan pelayanan dalam mencapai tujuannya secara efektif di tingkat regional,” ucapnya.

MPKW Kaltara harus hadir dan eksis guna mendukung misi Majelis Pendidikan Kristen Indonesia dalam mengembangkan pendidikan Kristiani yang berkualitas dan relevan di seluruh pelosok.

Rakerwil ini diharapkan menjadi ruang dialog yang produktif untuk memperkuat visi bersama dalam menghadapi tantangan zaman bagi Yayasan dan Sekolah Kristen di Provinsi Kaltara.(**)

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memberikan atensi khusus mengenai Rencana Pengusulan Calon Pahlawan Nasional dari provinsi ke 34 ini.

Melalui Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan kegiatan Rapat Pembahasan Rencana Pengusulan Calon Pahlawan Nasional Kaltara digelar di Kantor Gubernur, Ruang Rapat Wagub Lt. 3, Senin (1/12). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala.

Wagub Ingkong menegaskan, Kaltara juga memiliki peluang yang sama untuk mengusulkan pahlawan nasional. Di mana harus memenuhi syarat dan dasar hukum yang masih berlaku, serta didukung dengan bukti sejarah yang kuat.

Ia juga mendorong tim kajian untuk melakukan penelusuran mendalam, termasuk mencari dokumentasi sejarah.

“Kita berharap tahun depan sudah ada pahlawan dari Kaltara yang layak untuk diusulkan. Pengaruh politik dan nilai sejarahnya sangat besar bagi daerah,” pungkasnya. Hadir mendampingi Wagub Ingkong Ala, Kepala Dinsos Obed Daniel LT.

Dari seluruh provinsi di Kalimantan, hanya Kaltara yang belum memiliki pahlawan nasional. Sementara di Kalimantan Barat (Kalbar) memiliki dua pahlawan nasional yakni; Raden Tumenggung Abdul Kadir Setia dan dr. Raden Rubini Natawisastra.

Kalimantan Selatan (Kalsel) memiliki empat pahlawan nasional yakni Pangeran Antasari, Brigjen TNI (Purn) Hasan Basry. KH Idham Chalid, dan Pangeran Mohammad Noor.

Kalimantan Tengah (Kalteng) memiliki satu pahlawan nasional yakni Tjilik Riwut, dan Kalimantan Timur memiliki satu pahlawan nasional yang penetapannya terbilang baru yakni Sultan Aji Muhammad Idris.(**)

Scroll to Top