Berita Populer

Berita Terbaru

WamentanTegaskan Izin Pabrik Sawit Dicabut Bila Beli TBS Murah
BKSDA Kaltim Hubungkan Habitat Orangutan di Kawasan Produksi
Iduladha Perdana di Masjid Negara IKN
Pemprov Siapkan 59 Sapi Kurban untuk Iduladha 1447 H, Tersebar di Seluruh Daerah
Kaltara Tetapkan RAD Pangan dan Gizi, Perkuat Ketahanan Pangan Daerah
Temuan Monumental 43 Hiu Gangga di Kaltara, Gubernur Serukan Perlindungan Bersama

KALTARA

Wagub Dorong Borneo Race Championship Masuk Kalender Even Unggulan Kaltara

TANJUNGSELOR, mandaupost — Bunyi raungan mesin motor dan antusiasme pecinta otomotif tampak memenuhi Sirkuit Bumi Rahayu KM.9, saat Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, SE., M.Si secara resmi menutup ajang Borneo Race Championship Putaran 1 dan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Road Race Kaltara Putaran 1 pada Minggu, (25/05/25).

Pada kompetisi Road Race yang berlangsung selama 2 hari tersebut, Wagub Ingkong menegaskan kejuaraan ini bukan hanya sebagai arena adu kecepatan, tetapi sebagai panggung pembuktian mental juang, sportivitas, dan kerja keras para pembalap muda.

“Borneo Race Championship bukan hanya sekadar perlombaan, tetapi sebuah perayaan akan semangat, dedikasi, dan tekad untuk memajukan olahraga otomotif di Kalimantan Utara. Inilah wadah anak-anak muda kita untuk berkembang secara profesional dan berprestasi,” kata Wagub Ingkong.

Ia juga turut mengapresiasi panitia, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltara, Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kaltara, dan seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam menyukseskan terselenggaranya kegiatan ini.

Selain menjadi ajang kompetisi, ajang Road Race ini diharapkan mampu menggerakkan sektor ekonomi daerah mulai dari UMKM, pariwisata, transportasi, hingga berbagai industri kreatif lokal.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong agar Borneo Race Championship menjadi agenda tahunan yang rutin digelar dan masuk dalam kalender even unggulan provinsi,” ucapnya.

Kepada para peserta, Wagub Ingkong berpesan untuk selalu menjunjung tinggi nilai sportivitas, menjaga keselamatan, dan menjadikan ajang ini sebagai pengalaman berharga untuk terus berkembang sebagai atlet yang tangguh dan berintegritas.

“Dari lintasan ini, kita berharap lahir pembalap – pembalap hebat yang mampu mengharumkan nama Kalimantan Utara di pentas nasional bahkan internasional,” pungkasnya.

Acara penutupan Borneo Race Championship berlangsung meriah, dilihat dari antusiasme penonton dan para pendukung yang menyaksikan secara langsung aksi – aksi menegangkan dari para pembalap muda berbakat Kaltara. (dkisp)

Gubernur Zainal Raih Penghargaan SPM Awards 2025

JAKARTA, MP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) sukses mengukir prestasi dengan meraih penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Awards Tahun 2025 pada kategori Provinsi Berkinerja Terbaik Dalam Penerapan SPM Tahun Anggaran 2024 Tingkat Provinsi di Regional Kalimantan dan masuk dalam nominasi Penerapan SPM kategori Provinsi Terbaik.

Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menerima penghargaan berupa piagam dan medali diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri RI) Tito Karnavian di Gedung Serbaguna Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, Jum’at (23/5).

Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa apresiasi penghargaan yang dihadiri kepala daerah seluruh Indonesia secara hybrid ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh tingkatan di daerah.

“SPM merupakan standar pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Ini bukan sekedar kewajiban administratif, tapi komitmen terhadap hak-hak dasar masyarakat,” ucap Tito Karnavian.

Terangnya, SPM Award yang dimulai sejak tahun 2022 ini rutin diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan telah menjadi bagian agenda penting dalam pembinaan dan penilaian kinerja daerah dalam penerapan SPM.

“Kami ingin daerah berlomba – lomba dalam memberikan pelayanan terbaik. Ketika pelayanan publik meningkat, maka pembangunan daerah pun akan semakin efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” jelas Tito Karnavian.

Untuk diketahui, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Hadirnya SPM juga sebagai tolak ukur kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, dan manfaat pelayanan.

Terdapat enam bidang layanan dasar yang harus diterima masyarakat diantaranya, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Zainal, provinsi Kaltara yang telah berdiri 12 tahun ini telah sukses dan berkomitmen dalam memberikan pelayanan publik sehingga masuk dalam nominasi Penerapan SPM kategori Provinsi Terbaik.

Kesuksesan dalam memberikan pelayanan publik terbaik tersebut menegaskan bahwa Kaltara mampu bersaing bahkan sejajar dengan provinsi – provinsi besar lainnya di Indonesia, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Daerah Khusus Jakarta.

Turut hadir mendampingi Gubernur Kaltara, Kepala Biro Pemerintahan Setprov Kaltara, Dr. Taufik Hidayat, S.TP., M.Si, dan Kepala Badan Penghubung Kaltara, H. Teddy Kusuma, S.Hut., M.AP. (dkisp)

Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang Terima Penghargaan Sahabat Pers 2025

JAKARTA, MP – Penghargaan ini diserahkan pada Malam Apresiasi dan Dialog Kebangsaan yang berlangsung di Jakarta, pada Selasa (20/5/2025).

Penghargaan ini diberikan dalam rangka memperingati Hari Lahir Ke-8 SMSI, sebagai bentuk apresiasi kepada tokoh-tokoh daerah yang dinilai telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan dunia pers dan media siber di wilayah masing-masing.

Gubernur Zainal A Paliwang menyampaikan rasa bangga dan haru. Ia mengakui kedekatannya dengan dunia media dan wartawan telah terjalin lama.

“Ini akan menjadi motivasi dan semangat saya untuk bekerja terus mendorong keberadaan SMSI Kaltara. Saya juga berterima kasih kepada  Ketua SMSI Kaltara yang telah mengusulkan, kemudian ada tahapan penilaian yang dilakukan oleh pengurus SMSI Pusat,” tutur Gubernur.

Gubernur mengapresiasi perkembangan SMSI Kaltara yang semula anggotanya sedikit, kini telah mencapai 73 perusahaan media siber yang bergabung.

“Alhamdulillah itu luar biasa. Kami akan bantu terus kegiatannya, termasuk pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang akan dilakukan tahun 2025 ini. Saya yakin seluruh kepala daerah akan membantu bukan hanya di Kaltara, tetapi juga mendukung keberadaan SMSI dan wartawan lainnya,” pungkasnya.

Penghargaan “Sahabat Pers” ini merupakan bentuk apresiasi SMSI kepada tokoh-tokoh yang berjasa dalam mendukung kemerdekaan pers serta pembangunan ekosistem media digital yang sehat dan bertanggung jawab.(**)

Gubernur Zainal Kembali Raih Penghargaan “The Best Innovation Leader Indonesia 2025”

BALI, MP – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum kembali sukses menorehkan prestasi penghargaan dalam ajang The Leader Magazine Awards 2025 sebagai “The Best Innovation Leader Indonesia 2025” dari Seven Media Asia.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Andi Yudha Prayoga selaku CEO Seven Media Asia yang digelar di Platinum Hotel Jimbaran Beach, Bali pada Jum’at (16/5/25) malam.

Menjadi sosok inspirasi dan inovasi, Gubernur Zainal dikenal sebagai pemimpin yang memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan yang berdampak positif  dapat dirasakan masyarakatnya di Provinsi Kaltara.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Seven Media Asia yang telah menyelenggarakan ajang penghargaan dengan tajuk “Inovasi Pemimpin Baru Membangun Sinergi dan Kolaborasi Menuju Indonesia Maju”.

“Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Kalimantan Utara yang mana Gubernur Kalimantan Utara menerima penghargaan ini, dan ini bukan karena kerja saya sendiri tapi karena kerja kita bersama antara pemerintah dengan masyarakat,” kata Gubernur Zainal.

Gubernur Zainal menyampaikan, bahwa Pemerintah Provinsi Kaltara dibawah kepemimpinan dirinya bersama Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si., bertekad mewujudkan program – program yang telah direncanakan.

Oleh karena itu, ia berharap masyarakat dapat terus memberikan dukungan pada program pemerintah dengan berperan aktif terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan di Bumi Benuanta.

Penghargaan yang diraih, sebutnya bukan karena dikerjakan sendiri tetapi melalui kerja bersama yang melibatkan seluruh pihak, yaitu kolaborasi pemerintah dengan masyarakat.

“Kolaborasi pemerintah dengan instansi – instansi terkait yang ada, serta seluruh masyarakat Kalimantan Utara yang mendukung pelaksanaan program yang sudah saya rencanakan dan dapat berjalan dengan baik,” tutupnya.

Untuk diketahui, penghargaan ini berdasarkan atas pencapaian kinerja dan prestasi kepemimpinan dalam melakukan perubahan dan percepatan serta inovasi baru untuk menuju Indonesia Maju. (dkisp)

Pemprov Kaltara Minta Semua Pihak Prioritaskan Pencegahan Karhutla

TANJUNG SELOR, MP – Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi salah satu provinsi dengan wilayah yang luas dan strategis, berbatasan langsung dengan negara Malaysia, serta didominasi oleh hutan tropis yang kaya akan biodiversitas. Akan tetapi kondisi geografis ini juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal mitigasi bencana alam.

Hal ini disampaikan Gubernur Kaltara yang diwakili Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Setdaprov Kaltara Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi (rakor) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Kaltara Tahun 2025 di Gedung Gadis, Kamis (15/5).

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara, di tahun 2024 telah terjadi 267 kejadian bencana di Kaltara. Sebanyak 103 kejadian bahkan didominasi dari kasus karhutla. Kemudian di bulan Mei 2025, juga tercatat 17 kejadian bencana, dimana 7 kejadian merupakan karhutla.

Robby menambahkan, terkait luas lahan yang terbakar tersebut menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Dari tahun 2022 seluas 370 hektar, tahun 2023 seluas 796,36 hektar, lalu di tahun 2024 melonjak menjadi 2.429,21 hektar.

“Angka ini bukan hanya statistik semata, tetapi juga merupakan sinyal peringatan kepada kita bahwa upaya pencegahan dan penanganan harus semakin ditingkatkan secara terstruktur, sistematis, dan menyeluruh, termasuk mengenai sumber daya manusia dan anggaran pembiayaannya,” jelas Robby.

Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, menjadi atensi penting Gubernur dan peserta rakor agar mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD Provinsi sebagai koordinator dalam penanggulangan karhutla.

Melalui Inpres tersebut, sebut Robby, Gubernur diminta mengalokasikan biaya pelaksanaan penanggulangan karhutla secara memadai, melalui anggaran rutin maupun anggaran belanja tidak terduga (BTT) dalam APBD provinsi.

“Gubernur Zainal telah menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah terkait, agar perencanaan anggaran untuk penanganan karhutla menjadi prioritas. Jangan sampai upaya penanganan di lapangan terhambat oleh keterbatasan anggaran. Gubernur juga mengajak pemerintah kabupaten/kota agar melakukan hal serupa,” terangnya.

Langkah strategis pencegahan karhutla ini perlu dilakukan Pemerintah Provinsi (pemprov) Kaltara melalui penguatan deteksi dini dan sistem peringatan, sosialisasi langsung, serta pemasangan imbauan secara masif kepada masyarakat.

Terakhir, Robby mengajak seluruh pihak dari berbagai unsur BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dan aparat pemerintah daerah terkait dapat dengan meningkatkan patroli terpadu di daerah rawan karhutla, menyiapkan sarana prasarana, logistik serta penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku karhutla. (dkisp)

Polresta Bulungan Siap Tindak Tegas Premanisme Berkedok Ormas

TANJUNG SELOR, MK – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bulungan tidak akan memberikan toleransi apapun terhadap semua bentuk premanisme yang berkedok organisasi kemasyarakat (Ormas).

Kapolresta Bulungan, Kombes Pol Rofikoh Yinianto, mengatakan bahwa anggotanya siap menindak tegas siapa pun yang mengganggu ketertiban umum.

“Tidak ada toleransi untuk aksi premanisme, apalagi yang berkedok mengatasnamakan ormas untuk menutupi aksi kriminalnya,”Katanya kepada Mandau Post, 15/05.

Lebih lanjut Rofikoh juga menjelaskan, Premanisme berkedok ormas ini sangat berbahaya karna sering melakukan pemerasan, dan mengintimidasi masyarakat.

“Aksi premanisme berkedok ormas sangat meresahkan masyarakat,” jelasnya.

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat polresta Bulungan melakukan pendekatan awal, pencegahan, hingga penindakan jika memang perlu dilakukan.

“Penanganan dilakukan bertahap tidak langsung melakukan penindakan akan tetapi akan diberikan edukasi terlebih dahulu,” ujarnya.

Rofikoh juga mengajak masyarakat untuk kerjasama dengan aparat untuk menjaga ketertiban dan keamanan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. (Fy/red)

434 Bidang Aset Pemkot Tarakan Belum Bersertifikat

TARAKAN, MP – Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., mengikuti Rapat Koordinasi Upaya Percepatan Sertipikasi Aset Pemerintah Daerah di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara secara daring melalui zoom meeting pada Rabu (14/5/2025).

Rakor ini diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI bekerja sama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kaltim-Kaltara, dan diikuti oleh perwakilan dari pemerintah daerah se-Kaltim dan Kaltara. Dari Pemerintah Kota Tarakan, turut hadir Sekretaris Daerah, para asisten, serta perangkat daerah terkait.

Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam mendorong percepatan sertifikasi aset daerah, yang juga menjadi salah satu fokus pengawasan KPK dalam pengelolaan aset milik negara dan daerah.

Wali Kota Tarakan menyampaikan bahwa hingga saat ini Pemkot Tarakan telah berhasil menyertifikatkan 526 bidang aset, sementara 434 bidang lainnya masih belum bersertifikat. Pada tahun 2025, Pemkot menargetkan penyelesaian sertifikasi terhadap 168 bidang aset tambahan.

“Pemkot Tarakan siap berkolaborasi dengan BPN, baik dalam proses administratif maupun pelaksanaan di lapangan, guna mengakselerasi sertifikasi aset,” tegas Wali Kota.(**)

Pemprov Kaltara dan Sulut Jajaki Kerjasama Di Sektor Kelautan dan Perikanan

MANADO, MK – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang besar khususnya di bidang perikanan dan kelautan, dengan letak geografis yang strategis namun belum dikelola secara maksimal.

Hal ini disampaikan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si saat melakukan kunjungan kerja (kunker) terkait kerjasama pembangunan daerah dalam pengembangan industri perikanan dan kelautan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut).

Dalam kunker tersebut, Gubernur Zainal dan Wagub Ingkong disambut langsung oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE., di Aula Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulut, Rabu (14/5).

“Kunjungan kerja ini untuk melihat peluang – peluang apa yang bisa kita kerjasama kan, yang saya lihat cukup kita laksanakan dibidang perikanan. Karena kita sama – sama memiliki wilayah tangkap perikanan yang begitu luas,” buka Gubernur Zainal dalam sambutannya.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Zainal memaparkan berbagai potensi perikanan di Kaltara, dimulai dari jumlah produksi perikanan budidaya sekitar 604.720 ton, dan produksi perikanan tangkap sekitar 36.867 ton, serta angka konsumsi ikan ada disekitar 40,69 kg per kapita per tahunnya.

“Di Kaltara itu ada sekitar kurang lebih 5 persen penduduk yang berprofesi sebagai pelaku usaha perikanan diantaranya ialah nelayan ada 18.619 orang, pembudidaya ikan 24.677 orang dan pengolah ataupun pemasar ada 388 unit pengolahan ikan,” jelasnya.

Orang nomor satu di Kaltara ini menilai, Kota Bitung sebagai wilayah strategis yang ada di provinsi Sulut bisa menjadi percontohan dalam hal pengolahan perikanan dan kelautan juga mencakup budidaya dan perikanan tangkap, karena termasuk sebagai kawasan ekonomi khusus yang ada di Indonesia.

“Di Kaltara juga sedang dibangun pusat industri yang ada di Tanah Kuning Kabupaten Bulungan, selain nanti berfokus pada pengembangan energi terbarukan, nantinya juga dapat dikembangkan menjadi industri perikanan dan kelautan seperti di Bitung,” imbuhnya.

Menutup paparannya, Gubernur Zainal mengajak para stakeholder maupun organisasi perangkat daerah terkait untuk bisa terlibat aktif dalam memaksimalkan momen kunker ini, sebagai bentuk pembelajaran yang nantinya dapat diterapkan di Bumi Benuanta.

“Tentunya kerjasama ini memiliki keuntungan yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, baik masyarakat Sulawesi Utara maupun masyarakat Kalimantan Utara,” pungkasnya.

Turut serta dalam rombongan Provinsi Kaltara diantaranya Ketua DPRD Provinsi Kaltara H. Achmad Djufrie, SE., MM., Danrem 092/Maharajalila Brigjen TNI Adek Chandra Kurniawan, S.I.P., M.Han., Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Korcab Rem 092 PD VI/Mulawarman Aryuati Isvandari, Kepala Bappeda – Litbang Kaltara Bertius, S.Hut., Kepala Disperindagkop & UMK Kaltara Hasriyani, SH., M.M., Kepala dishub Kaltara H. Irham Charlie, S.Pi., M.P., Kepala BPPD Kaltara Ferdy Manurun Tanduk Langi, SE., M.Si., Kepala Biro Pemerintah & Otda Kaltara Taufik Hidayat, S.TP., M.Si., dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Kaltara Sapi’i ST., M.AP. (dkisp)

Pemprov Kaltara Peroleh Urutan Ke 2 Penyelesaian SK CPNS TA 2024

TANJUNG SELOR, MK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berada pada urutan ke 2  Nasional dalam urusan penyelesaian SK CPNS Formasi 2024. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara Andi Amriampa, S.Sos, M.Si menjelaskan, hal ini terungkap setelah digelarnya acara BKN Menyapa yang digelar secara daring pada Rabu (14/5).

“Dalam rapat yang disampaikan Kepala BKN, bahwa dalam catatan BKN ternyata provinsi Kalimantan Utara tercatat sebagai provinsi tercepat kedua di dalam penyelesaian SK CPNS formasi tahun 2024,” ujar Andi Amriampa.

BKN Menyapa merupakan salah satu kegiatan yang diprakasai oleh BKN dan sekaligus menjadi kegiatan pertama dalam rapat koordinasi seluruh Indonesia yang dilakukan secara virtual. Dari data 12 Mei 2025, terdapat 6 provinsi yang melakukan penyelesaian SK CPNS, salah satunya Pemprov Kaltara.

“Jadi grup Whatapps BKN Regional VIII Banjarmasin merupakan wadah koordinasi sehari – harinya, dan BKN mengembangkannya.  Ini bisa menjadi bahan evaluasi, yang jelas sebenarnya termasuk PPPK Tahap 1 juga,” jelasnya.

Andi menyebutkan, kinerja jajaran di dalam Pemprov Kaltara dibawah kepemimpinan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum dinilai mempunyai atensi yang kuat, dalam rangka implementasi manajemen ASN, dalam hal ini pengangkatan CPNS.

Ia berpesan kepada seluruh staf jajaran di BKD Kaltara agar tetap bekerja, dengan profesional dan penuh totalitas sesuai amanat dari fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi itu berjalan on the track.

“Harapannya layanan – layanan kepegawaian yang ada di Provinsi Kalimantan Utara bisa dengan optimal dapat dijalankan, dan seluruh ASN di Pemprov Kaltara khususnya dan kabupaten/kota dilayani BKD Pemprov Kaltara dapat maksimal dan merasakan di dalam pelayanan kepegawaiannya,” pungkasnya. (dkisp)

Scroll to Top