Berita Populer

Berita Terbaru

KALTARA

TANA TIDUNG, MANDAUPOST – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menggelar Apresiasi Guru dan Tenaga Pendidikan (GTK) 2025 di Balai Djaparudin, yang dihadiri oleh lebih dari 200 guru pendidikan anak usia dini (PAUD) dari berbagai desa, pada Rabu (10/12).

Acara dibuka dengan kedatangan Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali, yang disambut hangat oleh para peserta. Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa peningkatan sumber daya manusia harus dimulai dengan penguatan pendidikan anak usia dini.

“Pendidikan berkualitas adalah fondasi pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Dedikasi para guru dan Bunda PAUD Tana Tidung telah menunjukkan kemajuan nyata,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Bunda PAUD Tana Tidung, Vamelia Ibrahim turut menyampaikan ucapan selamat Hari Guru dan menyoroti tiga program utama yang dilaksanakan, yaitu:

  • Guru Sejahtera, didukung melalui insentif dinas dan desa.
  • Guru Bergelar Sarjana, menyediakan beasiswa S1 hingga S2 untuk meningkatkan kualifikasi.
  • Guru Berkompeten, menawarkan program pelatihan intensif di di dalam maupun luar daerah.

Agenda dilanjut dengan, peluncuran dua Buku Inovasi PAUD bersama Bupati dan Bunda PAUD, yang merupakan hasil karya guru dan kepala PAUD berprestasi. Kedua buku tersebut kini telah terdaftar di Perpustakaan Nasional dan diberikan Hak Kekayaan Intelektual.

Acara tersebut juga menampilkan pameran karya seni siswa, yang memamerkan lukisan, kerajinan tangan, dan pertunjukan kreatif. Program diakhiri dengan presentasi oleh Prof. Gunarti Dwi Lestari, Guru Besar dari Universitas Negeri Surabaya, tentang Guru Excellent menuju PAUD Unggul.(cda)

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Bustan, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengamanan Menghadapi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual, Kamis (11/12) pagi.

Dalam arahannya Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya kewaspadaan bersama dalam menghadapi kerawanan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Secara khusus Mendagri kembali mengingatkan terkait peristiwa kebakaran Gedung PT Terra Drone di Ruko Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat pada 9 Desember 2025 lalu.

Kebakaran bermula ketika baterai drone yang sedang diisi daya di lantai dua tiba-tiba terbakar dan meledak. Asap tebal dengan cepat memenuhi lantai satu hingga tiga menyebabkan sekitar 41 pekerja masih berada di dalam gedung.

Menurutnya evakuasi sulit dilakukan karena ruangan minim ventilasi dan tidak dilengkapi standar jalur penyelamatan. Sebanyak 28 unit mobil pemadam dikerahkan, namun sebagian pekerja berhasil diselamatkan, sementara 22 lainnya menjadi korban jiwa dan dibawa ke RS Polri Kramat Jati.

“Peristiwa kebakaran di PT Terra Drone harus menjadi perhatian serius. Standar keselamatan bangunan tidak boleh diabaikan, apalagi menjelang Nataru ketika mobilitas masyarakat meningkat,” ujar Mendagri.

Tito Karnavian meminta pemerintah daerah agar dapat bertindak tegas terhadap pengelola bangunan yang tidak memenuhi ketentuan keselamatan.

“Saya minta seluruh kepala daerah memastikan bangunan publik dan tempat usaha memiliki Sertifikat Laik Fungsi. Regulasi sudah sangat jelas, tinggal kita pastikan diterapkan secara konsisten,” tegasnya.

Pj Sekprov Kaltara Bustan mengatakan arahan Mendagri menjadi dasar bagi Pemprov Kaltara untuk memperkuat langkah pengawasan dan mitigasi risiko keselamatan bangunan di daerah.

“Pemprov Kaltara segera menindaklanjuti arahan Mendagri dengan memperkuat pengawasan terhadap kelayakan bangunan, terutama yang berpotensi menjadi lokasi kegiatan masyarakat saat Nataru,” ucap Bustan.

Bustan menjelaskan bahwa perangkat daerah yang menangani penanggulangan kebakaran, penataan ruang dan ketertiban umum telah diminta meningkatkan koordinasi.

“Kami memastikan perangkat daerah terkait bergerak bersama untuk mengecek kesiapan keselamatan bangunan, sistem evakuasi serta kelistrikan agar tidak terjadi risiko yang membahayakan masyarakat,” tegasnya.

Lebih jauh Bustan menghimbau ke seluruh perangkat daerah terkait untuk memastikan kesiapsiagaan ini harus dijalankan secara menyeluruh dan tidak terputus.

“Kesiapsiagaan menjadi prioritas. Koordinasi antar instansi kami perkuat supaya pelaksanaan Nataru berjalan aman, tertib, dan memberikan rasa nyaman bagi seluruh warga Kaltara,” pungkasnya.(**)

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Pertemuan Komite Program Provinsi Program Sinergi dan Kolaborasi Untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) Tahun 2025-2026, di Hotel Luminor, Rabu (10/12).

Rapat tersebut dibuka Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltara Pollymaart Sijabat,  dan dihadiri Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Bappenas RI Riya Farwati, Unit Leader of Decentralised Governance Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia Nunuk Rahayu, dan Tim Leader Program SKALA Grace Palayukan.

Di kesempatan itu, Pollymaart mengucapkan selamat datang kepada tim perwakilan pemerintah pusat, perwakilan Kedutaan Australia dan perwakilan Program SKALA di Bumi Benuanta.

“Kehadiran bersama-sama ini dalam upaya mengurangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan melalui penyediaan layanan dasar dalam mewujudkan Kaltara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” kata Pollymaart.

Pollymaart menjelaskan sejak Oktober 2023 Pemprov Kaltara telah melakukan kerjasama kolaboratif dengan Program SKALA untuk mengurangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan melalui penyediaan layanan dasar bagi kelompok rentan.

“Program ini sejalan dengan visi misi Gubernur Kaltara untuk Maju, Makmur, Berkelanjutan,” ujarnya.

Ia memastikan Pemprov Kaltara bersama Program SKALA akan terus melakukan berbagai upaya dalam menjawab berbagai tantangan utama yang dihadapi dalam penyediaan layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Kaltara memiliki potensi besar untuk menjadi provinsi yang maju dan sejahtera. Namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi seperti kemiskinan, kesenjangan dan aksesibilitas yang rendah.

Terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang menjadi perhatian dalam pembangunan di Kaltara.

Diantaranya kemiskinan dan kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota, jangkauan dan mutu pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hingga belum meratanya infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian.

Pollymaart bersyukur bahwa Program SKALA datang disaat yang tepat karena berbagai kondisi yang dialami oleh Kaltara, khususnya di tengah keterbatasan dan ruang fiskal yang terbatas.

Ia menghimbau kepada seluruh perangkat daerah teknis yang berkaitan langsung dengan Program SKALA untuk memperkuat dukungan, komitmen serta sinergi kebijakan dan kolaborasi program bersama yaitu pemenuhan layanan dasar secara inklusif bagi masyarakat Kaltara.

“Di masa mendatang, kami berharap SKALA dapat mendukung Pemerintah Kaltara berkolaborasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin kokoh, melalui penguatan perencanaan, kualitas penganggaran dan pembelanjaan,” tutupnya.(**)

JAKARTA, MANDAUPOST – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, melakukan audiensi langsung dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Wamenaker RI) Afriansyah Noor, digelar di ruang rapat kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (10/12).

Dalam pertemuan itu Wagub Ingkong turut didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Bustan, dan Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara Asnawi.

Kunjungan ini bertujuan membahas rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) serta upaya peningkatan kualitas pelatihan vokasi, pengembangan sumber daya manusia dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal di Kaltara.

Wagub Ingkong menyampaikan bahwa pemerintah perlu menyediakan tenaga kerja lokal yang terampil dan kompeten untuk mendukung percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Di Kaltara sudah ada beberapa proyek strategis yang sedang berjalan, maka dari itu kita perlu mempersiapkan tenaga kerja lokal yang terampil dan kompeten agar masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari proyek strategis yang ada di Kaltara,” kata Wagub.

Ia menyebutkan dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara telah menghibahkan lahan seluas lima hektare di pusat kota Kabupaten Bulungan, Tanjung Selor sebagai lokasi pembangunan.

“Untuk lahan sudah disiapkan agar pembangunan BLK ini bisa cepat terlaksana di 2026”, ujarnya.

Di kesempatan yang sama Pj. Sekprov Kaltara Bustan juga menjelaskan terhadap kondisi tenaga kerja lokal saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan sektor industri yang ada di Kaltara.

Beberapa perusahaan besar seperti PT. KIPI, PLTA Mentarang dan PT. Phoenix membutuhkan tenaga kerja terampil yang saat ini masih terbatas ketersediaannya di provinsi.

“Prioritas utama adalah penyerapan tenaga kerja lokal di tengah arus investasi besar dan kehadiran tenaga kerja asing,” ucap Bustan.

Dikatakannya, dengan hadirnya BLK ini juga diproyeksikan akan menjadi pusat pelatihan untuk mendukung kebutuhan industri di berbagai sektor, termasuk sektor energi, infrastruktur dan proyek strategis nasional.

Dengan pembangunan BLK ini, Pemprov Kaltara menargetkan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan kesiapan menghadapi berbagai proyek industri besar dan PSN yang ada di Bumi Benuanta.(**)

TANA TIDUNG, MANDAUPOST – Upaya meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana di Kabupaten Tana Tidung kembali mendapat dorongan kuat. Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang Keluarga Berencana (KB) Tahun Anggaran 2024 dan 2025, bertempat di Ruang Pertemuan Ex. IGD Dinas Kesehatan, pada Rabu, (10/12).

Kegiatan ini menjadi salah satu agenda strategis yang tidak hanya memotret capaian program, tetapi juga menyusun arah kebijakan pembangunan keluarga untuk tahun-tahun mendatang.

Monev berlangsung dinamis dengan hadirnya pejabat lintas kementerian dan lembaga. Hadir Budiyono, dari Kementerian PPN/Bappenas, Fitri Cahyani dari Biro Perencanaan dan Keuangan BKKBN, Nurizky Permanajat, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, serta Al Khafid Hidayat, Sekretaris Perwakilan BKKBN Kaltim.

Dari daerah, hadir pula Kepala Dinas Kesehatan Tana Tidung, perwakilan Bappeda & Litbang, BPKAD, para Penyuluh KB, dan Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang selama ini menjadi ujung tombak implementasi program di tingkat desa.

Dalam sesi evaluasi, seluruh peserta melakukan pembahasan rinci mengenai realisasi anggaran DAK KB tahun 2024–2025, progres program, serta kendala lapangan yang mempengaruhi serapan dan kinerja kegiatan.

Tak hanya menyoroti angka, pembahasan juga menyentuh aspek kualitas layanan, kesiapan sarana prasarana, hingga efektivitas pendampingan keluarga di wilayah terpencil.

Para narasumber menyampaikan sejumlah catatan penting, termasuk perlunya perencanaan berbasis data yang lebih presisi, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penguatan sistem pelaporan agar pergerakan program dapat dipantau secara lebih akurat.

Selain evaluasi pelaksanaan 2024–2025, kegiatan ini juga menjadi forum strategis untuk merancang pelaksanaan DAK KB Tahun Anggaran 2026. Arah kebijakan baru menekankan pada efektivitas, keberlanjutan, dan penguatan layanan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup keluarga.

Dengan dukungan kementerian, Pemkab Tana Tidung diharapkan mampu mendorong inovasi layanan KB, memperkuat edukasi keluarga, dan mengatasi tantangan demografis yang terus berkembang.

Melalui forum Monev ini, seluruh pihak menegaskan komitmennya untuk mengawal pengelolaan DAK KB agar semakin akuntabel dan tepat sasaran. Harapannya, setiap rupiah yang digelontorkan melalui DAK benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat—mulai dari peningkatan kesehatan ibu dan anak hingga penguatan ketahanan keluarga di Kabupaten Tana Tidung.(cda/red)

TANA TIDUNG, MANDAUPOST – Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali menerima kunjungan dan silaturahmi Komandan Lanud Anang Busra, Marsekal Pertama TNI Andreas A. Dhewo, di Ruang Rapat Bupati Tana Tidung pada Rabu (10/12).

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Kedatangan Komandan Lanud disambut langsung oleh Bupati Ibrahim Ali yang turut didampingi Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum, Uus Rusmanda.

Dalam kesempatan tersebut, Komandan Lanud menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk dapat bersilaturahmi dengan pemerintah daerah. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya baru saja mengemban tugas sebagai Komandan Lanud Anang Busra dan berharap dapat menjalin komunikasi serta kolaborasi yang baik dengan Pemkab Tana Tidung.

Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali, menyampaikan selamat datang kepada Komandan Lanud Anang Busra dan mengapresiasi kunjungan tersebut sebagai bentuk penguatan hubungan antara pemerintah daerah dan TNI AU.

“Terima kasih atas kunjungannya. Semoga silaturahmi ini terus terjalin dan dapat membawa manfaat bagi pembangunan dan keamanan wilayah Tana Tidung,” ujar Bupati.

Pertemuan ini diharapkan menjadi awal sinergi yang lebih erat antara Pemkab Tana Tidung dan Lanud Anang Busra, terutama dalam mendukung stabilitas, pelayanan publik, serta kegiatan kemasyarakatan di wilayah Kaltara.(cda/red)

TANA TIDUNG, MANDAUPOST – Musyawarah Daerah (MUSDA) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tana Tidung resmi digelar di Pendopo Djaparuddin pada Kamis (11/12). Mengusung tema “Melalui musyawarah daerah PPDI Kabupaten Tana Tidung kita wujudkan perangkat desa yang memiliki semangat gotong royong, persatuan, berintegritas dan profesional”, kegiatan berlangsung hangat dengan semangat kebersamaan seluruh perangkat desa.

Acara ini dihadiri Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali bersama Ketua TP-PKK Kabupaten Tana Tidung Vamelia Ibrahim, Asisten II, Kadis PMD, para camat, kepala desa se-Kabupaten Tana Tidung, serta pendamping desa.

Dalam arahannya sebelum membuka MUSDA, Bupati Ibrahim Ali menegaskan bahwa perangkat desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang menggerakkan pelayanan publik paling dekat dengan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintahan desa menjalankan kebijakan secara tepat, konsisten dan berintegritas.

Bupati menyampaikan bahwa sejalan dengan visi dan misi Pemkab Tana Tidung, arah kebijakan di tingkat desa difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan desa yang baik, peningkatan kualitas SDM aparatur, serta percepatan pembangunan berbasis potensi dan kearifan lokal.

Ia menekankan bahwa desa harus mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan mengoptimalkan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, perkebunan, UMKM, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan masyarakat sekaligus mendorong kemandirian desa secara bertahap dan berkelanjutan.

“Melalui musyawarah PPDI ini saya berharap terbangun komitmen bersama untuk memperkuat sinergi, menjaga integritas, serta meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menjalankan tugas,” ujar Bupati.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya peran aktif pemerintah desa dalam pencegahan dan penanganan stunting. Penguatan Posyandu, edukasi gizi masyarakat, pemantauan kesehatan ibu dan anak, serta pemanfaatan Dana Desa secara tepat sasaran harus terus ditingkatkan. Penanganan stunting, tegasnya, membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan aktif seluruh perangkat desa.

Tak hanya itu, percepatan digitalisasi desa turut menjadi penekanan Bupati. Ia berharap penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan keuangan desa dapat mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai bagian dari reformasi birokrasi di tingkat desa.(cda/red)

TANA TIDUNG, MANDAUPOST – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengadakan rapat koordinasi untuk memastikan kesiapan optimal menjelang liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (nataru), dengan fokus pada keamanan, pelayanan publik, dan kebutuhan pokok di tengah meningkatnya mobilitas akhir tahun, rapat berlangsung di ruang pertemuan bupati, pada hari Rabu (10/12).

Dalam diskusi tersebut, pemerintah daerah bersama pejabat TNI dan Polri membahas berbagai tindakan strategis, mulai dari pengamanan tempat ibadah dan pusat-pusat yang ramai hingga mengatur arus transportasi agar mobilitas masyarakat tetap lancar.

Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali menekankan bahwa koordinasi yang efektif antar sektor sangat penting untuk memastikan keamanan dan pelayanan publik yang optimal selama musim liburan.

“Sinergi yang baik antar lembaga sangat penting agar masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Pertemuan tersebut juga membahas persiapan untuk barang-barang kebutuhan pokok. Dinas terkait juga mempresentasikan langkah-langkah untuk memantau harga pasar dan menjaga pasokan logistik yang stabil menjelang nataru. Layanan kesehatan juga ditekankan, dengan tim medis dan ambulans disiagakan untuk menanggapi keadaan darurat apa pun.

Sebagai penutup pertemuan, Bupati Ibrahim Ali mendorong masyarakat untuk membantu menjaga stabilitas dan ketertiban, menekankan bahwa keamanan Nataru bergantung pada upaya bersama.

“Semangat persatuan dan saling menghormati adalah kekuatan Tana Tidung. Mari kita jaga keharmonisan ini agar setiap keluarga dapat menikmati perayaan Natal dan Tahun Baru dengan sukacita,” tutup Bupati.(cda)

TANA TIDUNG, MANDAUPOST – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), melaksanakan program Profiling Aparatur Sipil Negara (ProASN) sebagai inisiatif strategis untuk secara sistematis mengidentifikasi potensi dan kompetensi pegawai negeri sipil. Kegiatan ini dilaksanakan di Bandiklat Malinau, pada Selasa (09/12).

Sebanyak 300 ASN berpartisipasi dalam proses profiling, terdiri dari pejabat eselon II, III, dan IV, petugas fungsional, dan staf tingkat eksekutif. Hasil dari inisiatif ini diharapkan dapat menjadi referensi penting dalam merumuskan program pengembangan kapasitas dan melaksanakan manajemen talenta yang lebih terarah di dalam pemerintahan daerah.

Kepala BKPSDM Tana Tidung, Munawir, menggarisbawahi bahwa program ProASN bukan hanya mekanisme penilaian tetapi evaluasi komprehensif yang dirancang untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kemampuan setiap ASN.

“Profiling ini dilakukan untuk memetakan potensi dan kompetensi setiap pegawai negeri sipil. Hasilnya akan jadi rujukan kami dalam pengembangan karier, penguatan kapasitas, dan penempatan personel yang lebih akurat,” ujarnya.

Ia lebih lanjut menegaskan bahwa pemetaan komprehensif tersebut sangat penting untuk membangun birokrasi yang profesional dan adaptif yang mampu menanggapi tuntutan pelayanan publik di masa depan.

“Dengan data yang andal, manajemen talenta dapat diimplementasikan secara lebih efektif, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan,” tambahnya.

Inisiatif ProASN juga mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk memperkuat tata kelola personel dan memastikan bahwa pegawai negeri sipil menerima kesempatan pengembangan yang selaras dengan kompetensi mereka.

Pemerintah daerah berharap hasil profiling ini dapat memberikan arahan yang lebih jelas untuk pengembangan ASN, peningkatan kinerja, dan penguatan kualitas sumber daya manusia di seluruh instansi daerah.(cda)

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kalimantan Utara (Kaltara) Bertius, membuka secara resmi Thought Leader Forum (TLF) Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) yang digelar di Ruang Serbaguna Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (9/12).

Mewakili Gubernur Kaltara, Bertius menyampaikan apresiasi kepada YKAN atas konsistensinya dalam menjalin sinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, khususnya dalam upaya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) secara berkelanjutan.

Bertius mengatakan forum ini merupakan agenda tindaklanjut dari nota kesepakatan bersama antara Pemprov Kaltara dan YKAN yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2021, tentang Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan di Provinsi Kaltara.

“Melalui kerjasama ini kita menegaskan komitmen untuk membangun tata kelola lingkungan yang lebih baik, berbasis ilmu pengetahuan, kolaborasi multipihak dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang,” kata Bertius.

Mengusung tema “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan Dan Area Dengan Nilai Konservasi Tinggi,” tema ini sebut Bertius, sangat relevan dengan situasi dan tantangan pembangunan saat ini.

Ia menuturkan pada sektor perkebunan merupakan salah satu pilar penting ekonomi Kaltara, namun pertumbuhan ekonomi itu juga harus berjalan seiring dengan keberlanjutan lingkungan.

“Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang terjadi di berbagai wilayah lain ketika ekspansi perkebunan menyebabkan hilangnya hutan, berkurangnya keanekaragaman hayati serta menurunnya kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.

“Dalam konteks inilah, Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) memiliki peranan penting,” sambungnya.

ANKT bukan hanya tentang menjaga kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi, tetapi juga tentang memastikan keberlanjutan jasa lingkungan seperti penyediaan air, penyerapan karbon, pelestarian satwa liar dan perlindungan fungsi lindung lainnya.

Pemprov Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola perkebunan yang lebih hijau, transparan dan berkelanjutan.

Bertius berharap melalu Thought Leader Forum ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret, ide-ide inovatif dan rencana tindak lanjut yang dapat dijalankan bersama demi masa depan Provinsi Kaltara.

“Rekomendasi tersebut harus mampu menjawab tantangan di lapangan demi terwujudnya perkebunan yang produktif secara ekonomi, namun tetap lestari secara ekologi,” pungkasnya.

Turut hadir diantaranya Direktur Eksekutif YKAN Herlina Hartanto, Ketua Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kalimantan Timur (Kaltim) Prof. Daddy Ruhiyat, Rektor Universitas Borneo Tarakan (UBT) Prof. Yahya Ahmad Zein, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kaltara Supaad Hadiyanto, beserta seluruh jajaran kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltara.(**)

Scroll to Top