Berita Populer

Berita Terbaru

Pertama di Indonesia, Kesepakatan Tata Kelola Hutan Adat Punan Batu Benau Sajau Bakal Jadi Contoh Daerah Lain
Trakindo Fest 2026 Digelar di Bulungan
Trump Klaim Setop Serangan Karena Diminta Iran, Tepis Amunisi AS Menipis
Pilu, Wanita Palestina Lahirkan Bayi Meninggal Usai Ambulans Ditahan Israel
Update Klasemen Piala AFF 2026 usai Timnas Indonesia Hajar Kamboja 5-1
Rahmawati Zainal Ajak IKM Hadirkan Produk Berkualitas dan Peduli Lingkungan

KALTARA

Safari Ramadan Perdana di Pendopo Baru, Gubernur Tegaskan ini Rumah Rakyat

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Suasana hangat terasa di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Baru Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) saat Safari Ramadan 1447 Hijriah digelar di tempat tersebut untuk pertama kalinya, Minggu (8/3).

Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, menegaskan pendopo rujab baru ini bukan sekadar simbol jabatan, tetapi merupakan “rumah rakyat” yang terbuka bagi seluruh masyarakat.

“Ini rumah rakyat Kaltara. Siapa saja boleh datang ke sini. Saya ingin tempat ini menjadi ruang silaturahmi dan kebersamaan untuk mempererat ukhuwah kita semua,” kata Gubernur Zainal.

Safari Ramadan perdana di pendopo baru ini berlangsung khidmat dengan rangkaian tausiyah agama dan doa bersama. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama antara gubernur, tokoh masyarakat, pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, serta masyarakat yang hadir.

Kebersamaan tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan salat maghrib berjemaah di area pendopo.

Zainal berharap kegiatan Safari Ramadan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan ketakwaan dan memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat.

“Safari Ramadan ini diharapkan dapat menjadi madrasah kehidupan untuk melatih kesabaran, meningkatkan ketakwaan, serta menumbuhkan kepedulian sosial yang nyata guna mewujudkan Kaltara yang maju dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Zainal juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltara tentang Penetapan Definitif Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagai bentuk komitmen transparansi dan akuntabilitas pembangunan.

Adapun rincian alokasi untuk Kabupaten Bulungan meliputi realisasi DBH tahun 2025 sebesar Rp95.189.450.157. Sementara alokasi sementara tahun 2026 meningkat menjadi Rp110.428.052.940. Selain itu, terdapat penyaluran kurang salur periode 2023–2025 sebesar Rp67.797.567.563.

Zainal menekankan agar dana tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan secara simbolis berupa bantuan tunai, pakaian muslim, sarung, Al-Qur’an serta paket sembako kepada pengurus masjid, pesantren, tenaga kerja, dan petugas kebersihan di Kabupaten Bulungan.

Menutup kegiatan, ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga toleransi antarumat beragama serta memperkuat semangat gotong royong.

“Semoga segala amal ibadah kita di bulan yang penuh maghfirah ini diterima oleh Allah SWT dan membawa keberkahan bagi keluarga serta Provinsi Kalimantan Utara yang kita cintai,” pungkasnya.(**)

Wagub Buka Musrenbang Tematik Forum Mentari, Serap Aspirasi Kelompok Rentan

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Forum Penjaringan Aspirasi Mentari Kaltara (Menyerap Aspirasi untuk Setara dan Inklusif di Kalimantan Utara), digelar di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Senin (9/3) pagi.

Wagub Ingkong menyampaikan bahwa Musrenbang Tematik Forum Mentari Kaltara ini sebagai wadah partisipasi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam proses perencanaan pembangunan daerah tahun 2027.

“Forum Mentari Kaltara ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi pembangunan secara setara dan inklusif,” kata Wagub.

Mengusung tema pembangunan Provinsi Kaltara Tahun 2027 yaitu “Pembangunan wilayah yang merata, Sumber Daya Manusia (SDM) berkarakter dan ekonomi bernilai”, diharapkan mampu menjawab berbagai isu strategis daerah.

“Perencanaan pembangunan 2027 diharapkan mampu menjawab berbagai isu daerah, seperti peningkatan kualitas SDM, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan layanan dasar, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dan wilayah perbatasan,” jelasnya.

Ingkong menegaskan bahwa pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.

Ia menjelaskan, melalui Forum Mentari Kaltara, pemerintah daerah membuka ruang dialog yang setara bagi berbagai kelompok masyarakat, seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

“Pemerintah daerah tidak boleh hanya berbicara tentang masyarakat, tetapi harus berbicara bersama masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya, Ingkong juga mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, DPRD, akademisi, organisasi masyarakat sipil hingga mitra pembangunan, yang terus mendorong perencanaan pembangunan yang inklusif dan berbasis data.

Salah satunya melalui Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) yang hadir membantu pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan dan mewujudkan visi Kaltara 2045.

Ia berharap forum ini tidak hanya menjadi ruang penyampaian aspirasi, tetapi juga menghasilkan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan inklusif.

“Setiap perangkat daerah harus responsif, memberikan tanggapan yang konstruktif, serta mengintegrasikan usulan yang relevan ke dalam dokumen perencanaan,” pungkasnya.(**)

Adymas Putro Utomo Pimpin Kormi Bulungan

BULUNGAN, MANDAUPOST – Pelantikan pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (Kormi) Kabupaten Bulungan periode 2026 – 2030 berlangsung pada Sabtu (7/3) di Hotel Luminor, Tanjung Selor. Bupati Bulungan, Syarwani, turut hadir dan menyampaikan selamat kepada segenap pengurus Kormi yang dipimpin Adymas Putro Utomo.

“Saya berpesan agar segenap pengurus menjaga kebersamaan, menjaga persaudaraan dan kesatuan dalam kepengurusan Kormi Kabupaten Bulungan selama 5 tahun ke depan,” ujar Bupati.

Diterangkan, Kormi memiliki peran strategis dalam membudayakan olahraga di tengah masyarakat. Olahraga masyarakat bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang membangun gaya hidup sehat, memperkuat kebersamaan, serta menumbuhkan semangat gotong royong dan persatuan.

“Melalui olahraga rekreasi dan tradisional, kita menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat jati diri daerah,” imbuhnya.

Kepengurusan Kormi periode 2026–2030 diharapkan mampu menghadirkan program-program yang inovatif, inklusif, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat—mulai dari anak-anak, pemuda, hingga orang tua. Pemkab juga berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan olahraga masyarakat, baik melalui fasilitasi kegiatan, kolaborasi lintas sektor, maupun pembinaan organisasi.(**)

Upaya Bulungan Tingkatkan Penerapan SAKIP

BULUNGAN, MANDAUPOST – Wakil Bupati (Wabup), Kilat, membuka kegiatan evaluasi dan pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkup Pemkab Bulungan di Ruang Tenguyun Lantai II Kantor Bupati pada Jumat (6/3). Kegiatan yang diselenggarakan Bagian Organisasi ini diikuti peserta terdiri kepala serta operator SAKIP masing-masing perangkat daerah.

Wabup menjelaskan, penerapan SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan merupakan instrumen strategis untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang kita kelola benar-benar memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.

Melalui SAKIP, perangkat daerah dituntut untuk mampu menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja secara sistematis dan terukur.

“Dengan demikian, orientasi kerja kita harus bergeser dari sekadar serapan anggaran menuju pencapaian hasil dan dampak yang nyata,” pesan Wabup.

Demikian pula dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas. Keduanya merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

“Untuk itu, saya menegaskan bahwa komitmen terhadap akuntabilitas dan reformasi birokrasi harus dimulai dari pimpinan perangkat daerah dan diterjemahkan hingga ke seluruh jajaran,” tandas Wabup.

Dilanjutkan, evaluasi dan pendampingan yang dilaksanakan ini hendaknya dimaknai sebagai momentum perbaikan berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi penilaian semata.

Wabup berharap, terjadi peningkatan pemahaman dan kualitas implementasi SAKIP di seluruh perangkat daerah. Terbangun sinergi dan komitmen bersama dalam percepatan Reformasi Birokrasi. Dan semakin banyak unit kerja yang siap serta mampu membangun dan mempertahankan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).(**)

Pemprov dan UBT Bahas Peluang Kuliah bagi Anak Daerah Kaltara

TARAKAN, MANDAUPOST – Upaya membuka peluang pendidikan tinggi bagi generasi muda Kalimantan Utara (Kaltara) terus diperkuat. Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, bertemu dengan Rektor Universitas Borneo Tarakan (UBT), Prof. Yahya Ahmad Zein, untuk membahas langkah memperluas akses kuliah bagi putra-putri asli daerah.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Rektor UBT, Kamis (5/3) ini menyoroti upaya agar generasi muda Kaltara dapat memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terkendala biaya maupun keterbatasan informasi.

Wagub Ingkong menyampaikan bahwa selama ini banyak orang tua di Kaltara harus menanggung beban biaya besar ketika anak mereka melanjutkan pendidikan ke luar daerah.

Menurutnya, keberadaan UBT sebagai perguruan tinggi negeri di wilayah perbatasan diharapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat Kaltara untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang berkualitas di daerah sendiri.

“Kami berharap UBT dapat terus mengakomodir putra-putri Kaltara agar mendapat pendidikan yang lebih baik. Kami juga mengapresiasi kebijakan rektor yang memberi ruang khusus bagi anak-anak daerah,” kata Ingkong.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas kebijakan afirmasi atau kekhususan bagi putra-putri asli Kaltara sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara bersama Lembaga Adat Dayak juga berencana membahas program pendampingan atau try out bagi siswa-siswi, termasuk di wilayah perbatasan, agar lebih siap menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi.

Selain itu, Ingkong menegaskan pemerintah daerah akan mendorong adanya dukungan beasiswa dari pemerintah kabupaten/kota hingga dunia usaha.

“Kami akan mendorong skema beasiswa dari daerah dan juga dari dunia usaha agar putra-putri Kaltara dapat melanjutkan pendidikan mereka,” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut juga terungkap masih adanya kesenjangan informasi di daerah pelosok dan perbatasan terkait peluang pendidikan di UBT.

Ingkong berharap informasi mengenai kesempatan kuliah di UBT dapat terus disebarluaskan sehingga minat generasi muda Kaltara untuk melanjutkan pendidikan di daerah sendiri semakin meningkat.

“Faktanya, mahasiswa di UBT di dominasi oleh putra-putri Kaltara di semua fakultas. Kita ingin informasi ini sampai ke daerah perbatasan agar anak-anak kita semakin percaya diri melanjutkan kuliah di UBT,” tutupnya.(**)

Sambut Kepala OJK Baru, Gubernur Dorong Penguatan Sinergi dan Stabilitas Keuangan

BALIKPAPAN, MANDAUPOST – Suasana hangat terasa di Harum Resort, Balikpapan, saat Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, menyambut kedatangan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltim-Kaltara) yang baru, Misran Pasaribu, Kamis (5/3).

Pertemuan ini menjadi momentum awal untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di wilayah Kaltim dan Kaltara.

Misran Pasaribu sendiri baru saja dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, di Jakarta pada Senin (2/3) lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zainal menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus harapan agar sinergi antara OJK dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat.

“Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak Misran Pasaribu di wilayah Kaltim dan Kaltara. Semoga sinergi yang selama ini sudah terjalin dengan baik dapat terus ditingkatkan,” kata Zainal.

Pada kesempatan itu, Zainal juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala OJK Kaltim-Kaltara sebelumnya, Parjiman, yang kini mendapat amanah baru sebagai Kepala OJK Provinsi Bali.

“Terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Parjiman selama memimpin OJK di wilayah Kaltim dan Kaltara,” ujarnya.

Pertemuan yang juga dihadiri Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kerja sama antarinstansi.

Penguatan koordinasi dinilai penting untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di kedua provinsi, sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan.

Dengan kepemimpinan baru di OJK Kaltim-Kaltara, diharapkan kolaborasi antara OJK dan pemerintah daerah dapat semakin optimal dalam mendorong perekonomian yang inklusif dan stabil.(**)

Program Bantuan Pasang Listrik Gratis Pemprov, Perkuat Wilayah Perbatasan Kaltara

NUNUKAN, MANDAUPOST – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyerahkan secara simbolis Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Tahun Anggaran 2025 kepada masyarakat di Desa Setabu, Sebatik Barat, Rabu (4/3). Program ini menjangkau 1.787 rumah tangga di seluruh wilayah Kaltara.

Penyerahan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto, bersama Anggota Komisi VII DPR RI, Rahmawati Zainal, serta Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kaltara, Kornie Serliany Ingkong Ala, ST.

Program BPBL merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam pemerataan akses energi dan pelayanan dasar bagi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan.

Dalam kesempatan tersebut, Sekprov Denny menegaskan bahwa listrik memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Listrik bukan hanya untuk penerangan, tetapi untuk mendukung pendidikan anak-anak, layanan kesehatan, dan usaha masyarakat,” kata Denny.

Realisasi bantuan tahun 2025 ini mencakup 1.516 rumah yang dibiayai melalui APBN Kementerian ESDM dan 271 rumah melalui APBD Provinsi Kaltara, sehingga total penerima manfaat mencapai 1.787 rumah tangga.

Denny berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga.

Selain BPBL, Pemprov Kaltara juga terus mengupayakan pembangunan listrik desa di wilayah yang masih terisolasi dan belum terjangkau akses energi.

Sementara itu, Rahmawati mengapresiasi sinergi antara pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM, Pemprov Kaltara, pemerintah kabupaten/kota, serta PT PLN (Persero).

“Listrik adalah kebutuhan dasar dan simbol kemajuan, terutama bagi masyarakat perbatasan,” katanya.

Ia menegaskan komitmennya di parlemen untuk terus mendorong pemerataan infrastruktur dasar, termasuk percepatan target akses listrik 100 persen hingga ke daerah terpencil dan perbatasan.

“Kami berharap fasilitas ini digunakan sebaik-baiknya untuk kegiatan yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga,” tutupnya.(**)

Bulungan Tahun Ini Jalankan Program Desa, Pasar dan Sekolah Aman Pangan

BULUNGAN, MANDAUPOST – Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Tarakan menggelar Advokasi Terpadu Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada Selasa (3/3) di Ruang Rapat Wakil Bupati Bulungan. Kegiatan diikuti Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Jamal, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Errin Wiranda, serta perangkat daerah terkait.

Kegiatan di wilayah Bulungan ini menjadi upaya Badan POM meningkatkan kemandirian masyarakat untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman. Serta turut mendukung gerakan pemerintah melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Melalui advokasi atau penyusunan tindakan strategis, terencana dan sistematis, diharapkan 3 program tersebut dapat terlaksana optimal di lapangan.(**)

Gandeng UBT, Pemkab Bulungan Gelar Kajian Teknis Pemekaran Desa dan Kelurahan

BULUNGAN, MANDAUPOST – Bupati Bulungan, Syarwani, dan Wakil Bupati, Kilat, melaksanakan pertemuan pendahuluan kajian teknis studi kelayakan pemekaran desa dan kelurahan bersama Universitas Borneo Tarakan (UBT) di Ruang Tenguyun Lantai II Kantor Bupati pada Selasa (3/3). Kajian ini nantinya diharapkan memuat analisis menyeluruh terhadap berbagai aspek pemekaran desa dan kelurahan di Bulungan.

Diketahui, salah satu yang melatari kajian teknis yaitu posisi Kecamatan Tanjung Selor yang saat ini juga menjadi ibukota provinsi. Bupati pun mengingatkan, bahwa pemekaran bukan tujuan akhir tapi sarana untuk mendekatkan serta meningkatkan pelayanan pemerintah ke masyarakat.

“Termasuk di dalamnya bagaimana kejelasan batas-batas wilayah merupakan aspek penting,”tandasnya.

Dilanjutkan, hasil dari kajian teknis nantinya agar dicermati dengan seksama, mempertimbangkan kepentingan jangka panjang daerah, kemampuan keuangan daerah serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan pemerintahan.(**)

Gubernur Kaltara Ingatkan ASN Terkait Larangan Gratifikasi Jelang Idulfitri 1447 H

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menerbitkan Surat Edaran tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya Tahun 2026 sebagai langkah tegas menjaga integritas dan mencegah praktik korupsi.

Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, menerbitkan Surat Edaran Nomor: 700.1.2.2/0872/INSPEKTORAT/GUB sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, Rabu (4/3).

Zainal menegaskan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemprov Kaltara dilarang meminta, memberi maupun menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dalam peringatan Idulfitri 1447 H/2026 M.

“Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka 30 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi,” ujarnya dalam surat edarannya.

Ia juga menekankan bahwa permintaan dana atau hadiah, termasuk sebagian Tunjangan Hari Raya (THR) dengan nama apa pun, baik secara pribadi maupun mengatasnamakan instansi, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi tindak pidana korupsi.

Untuk gratifikasi berupa makanan yang mudah rusak atau kedaluwarsa, dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan, dengan tetap melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di masing-masing instansi untuk diteruskan ke KPK.

Selain itu, Zainal melarang ASN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Ia turut mengimbau masyarakat, instansi, lembaga dan pelaku usaha agar tidak memberikan gratifikasi kepada ASN.

“Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap atau pemerasan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang,” pungkasnya.(**)

Scroll to Top