Berita Populer

Berita Terbaru

Tak Terima Kalah, Fans Argentina Buat Petisi Online Final Diulang
Men’s World Tennis Championshop: Rifqi Fitriadi Tembus Semifinal
Atlet Muda Indonesia Sabet Perak di World Climbing Youth Championship 2026
China Open 2026: Bangkit dari Tekanan, Jojo Tembus Perempat Final
Jadwal China Open 2026 Hari Ini: 4 Wakil Indonesia Berebut Tiket Semifinal
RSUD Jusuf SK Siapkan Layanan Radioterapi, Bidik jadi Pusat Rujukan Kanker Regional Kalimantan

KALTARA

Gubernur Buka Kejuaraan Panahan Bulungan Series 2026, Dorong Lahirnya Atlet Berprestasi

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., secara resmi membuka Invitasi Kejuaraan Panahan Bulungan Series 2026 di Lapangan Agatis, Kamis (11/6) pagi.

Kejuaraan ini menjadi bagian dari upaya pembinaan atlet sekaligus persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kaltara yang akan digelar di Kabupaten Malinau pada Oktober mendatang.

Gubernur Zainal mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bulungan yang telah menginisiasi pelaksanaan kejuaraan tersebut sebagai wadah pengembangan bakat dan prestasi atlet panahan di daerah.

Menurutnya, olahraga panahan tidak hanya melatih kemampuan teknis, tetapi juga membentuk karakter generasi muda melalui nilai-nilai disiplin, fokus, ketenangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah.

“Di lapangan panahan ini, para atlet tidak hanya belajar membidik sasaran, tetapi juga membangun karakter yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan,” kata Zainal.

Ia juga memberikan apresiasi kepada para pelatih dan ofisial yang terus mendampingi atlet dalam proses latihan dan pembinaan. Menurutnya, peran pelatih sangat penting dalam membangun mental serta motivasi atlet untuk meraih prestasi.

Gubernur mengungkapkan rasa bangganya melihat antusiasme atlet muda yang berasal dari jenjang PAUD, SD hingga SMP. Menurutnya, pembinaan sejak usia dini menjadi modal penting dalam mencetak atlet berprestasi di masa depan.

“Ini menjadi kebanggaan bagi Kaltara. Anak-anak kita sudah diperkenalkan dan mencintai olahraga panahan sejak dini,” ujarnya.

Zainal optimistis Kaltara memiliki potensi besar menjadi lumbung atlet panahan. Terlebih pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) sebelumnya, cabang olahraga panahan berhasil menyumbangkan medali emas bagi Kaltara.

Kepada seluruh peserta, ia berpesan agar menjunjung tinggi sportivitas, menghormati lawan, dan menikmati setiap proses pertandingan.

“Keberhasilan bukan hanya soal meraih medali, tetapi bagaimana kita menghargai proses dan menjunjung tinggi sportivitas,” pungkasnya.

Kejuaraan Panahan Bulungan Series 2026 diikuti 192 atlet dari 13 klub panahan yang berasal dari lima kabupaten/kota se-Kaltara serta Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Para atlet akan bertanding pada tujuh kategori lomba sebagai bagian dari persiapan menuju Porprov II Kaltara.

Turut hadir Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd., M.Si., Wakil Bupati Bulungan Kilat, A.Md., Ketua KONI Bulungan Heru Rachmady, S.H., serta Ketua Umum Perpani Bulungan Mus Mulyadi. (dkisp)

Peran Bunda Literasi sebagai Penggerak Budaya Baca

BULUNGAN – Bupati, Syarwani, S.Pd, M.Si mengukuhkan Bunda Literasi Kecamatan se-Kabupaten Bulungan di Gedung TP PKK Lantai 2 di Jl Kolonel Soetadji, Tanjung Selor pada Selasa (9/6).

Bupati menjelaskan, bagi umat Islam, budaya baca sudah diamanatkan dalam ayat pertama Al Quran yang berisi perintah pertama Iqro atau Bacalah.

“Kita yang beragama Islam perintah ayat pertama itu disuruh baca. Dan hari ini mungkin dengan bahasa yang lain, bahasa modern yang disebut dengan literasi,” ujar Bupati.

Pengukuhan Bunda Literasi Kecamatan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM. Khususnya generasi muda sebagai generasi penerus di Bulungan. Bupati pun menyampaikan terima kasih kepada segenap Bunda Literasi Kecamatan yang merupakan isteri Camat yang juga merangkap sebagai Ketua TP PKK Kecamatan serta Bunda PAUD Kecamatan.

“Membaca adalah pintu awal kita untuk bisa paham dan bisa tahu tentang sesuatu. Lebih banyak hal yang harus kita baca,” imbuhnya.

Bunda Literasi Kecamatan berperan penting sebagai penggerak budaya baca di tingkat keluarga dan masyarakat. Sehingga tidak hanya melalui kegiatan formal maupun penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

“Mudah-mudahan Ibu-ibu PKK yang ada di tingkat desa  juga bisa kita jadikan agen di desanya untuk mengkampanyekan kegiatan literasi di tingkat desa,” pesan Bupati.

Budaya literasi juga bisa digabungkan dengan program lain. Seperti di Desa Long Buang, Kecamatan Peso, di mana Pemkab menyiapkan kawasan pertanian terintegrasi dengan perikanan seluas 50 hektare untuk pengembangan kawasan cepat tumbuh, dan telah menjalin kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor.

“Ada satu bangunan besar yang kita bangun di sana secara sederhana yang menjadi titik kumpul dan menjadi ruang pembelajaran bersama yaitu sebagai Tani Nelayan Center. Saya sudah perintahkan DKIP untuk menyiapkan koneksi internet Starlink, karena untuk bisa mengakses ke kampusnya IPB, sehingga ada pembelajaran secara online yang bisa dilaksanakan bagi generasi muda anak-anak kita di sana,” papar Bupati.

Model pembelajaran tematik tersebut menurut Bupati dapat diterapkan sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki masing-masing kecamatan. Sekaligus mendukung berbagai upaya membangun budaya literasi. Antara lain perpustakaan keliling, perpustakaan digital, sudut baca melalui komputer berbasis komunitas dan sebagainya.(**)

Tim Eliminasi Malaria dari Pusat Hadir di Bulungan

BULUNGAN – Assesment pendampingan percepatan eliminasi malaria berlangsung di Ruang Rapat BKAD di Kantor Bupati Bulungan pada Selasa (9/6).

Pendampingan dilaksanakan tim dari Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara dan Kabupaten Bulungan.

Kegiatan turut dihadiri Bupati, Syarwani, S.Pd yang menyampaikan apresiasi atas dilaksanakannya kegiatan.

Bupati menegaskan, eliminasi penyakit malaria tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Tapi juga memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri.

“Kolaborasi yang kuat diharapkan mampu mempercepat penurunan kasus malaria dan mencegah terjadinya penularan lokal,” ujar Bupati.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh rekomendasi yang diberikan dapat segera ditindaklanjuti sehingga Kabupaten Bulungan turut mendukung target Indonesia bebas malaria.

Dalam assesment disampaikan sejumlah indikator dalam eliminasi atau pemberantasan malaria. Fokus pendampingan diarahkan pada peningkatan kualitas surveilans kasus, deteksi dini, penanganan kasus yang cepat dan tepat, serta penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor.(**)

672 Lowongan Kerja Tersedia di Bulungan Job Fair 2026

BULUNGAN – Pemkab melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggelar Bulungan Job Fair 2026 di Gedung Wanita di Jl Serindit, Tanjung Selor selama 2 hari pada 9 – 10 Juni. Kegiatan menampilkan 672 lowongan kerja dari 23 perusahaan dan dibuka Bupati, Syarwani, S.Pd, M.Si pada Selasa pagi (9/6).

Sebagian besar peluang kerja tersebut berasal dari sektor swasta, khususnya sektor jasa dan industri. Dari jumlah tersebut, sekitar 373 lowongan berasal dari perusahaan yang beroperasi di kawasan industri, termasuk dari kawasan KIPI.

Selain menghadirkan perusahaan-perusahaan penyedia lapangan kerja, kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi dan edukasi dunia kerja. Salah satunya menghadirkan narasumber dari perusahaan yang beroperasi di kawasan KIPI untuk memberikan gambaran mengenai kebutuhan tenaga kerja dan persiapan memasuki dunia kerja di era industri modern.

Tak hanya itu, peserta juga mendapatkan informasi terkait peluang bekerja di luar negeri secara legal dan prosedural melalui pemaparan dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). Edukasi tersebut diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat mengenai peluang kerja luar negeri yang aman serta memiliki perlindungan hukum yang jelas.

Dalam sambutannya, Bupati mengnungkapkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bulungan menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 berada di angka 4,54 persen, kemudian turun menjadi 4,33 persen pada tahun 2024.

“Walaupun mengalami penurunan, kita tidak boleh berpuas diri. Melalui Job Fair ini kita berharap dapat mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan ketersediaan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Bulungan sehingga angka pengangguran dapat terus ditekan,” ujar Bupati.

Pertumbuhan investasi di Kabupaten Bulungan memberikan dampak positif terhadap terbukanya lapangan pekerjaan. Realisasi investasi pada tahun 2025 tercatat mencapai sekitar Rp20,8 triliun, yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Sementara hingga triwulan pertama tahun 2026, nilai investasi yang masuk telah mencapai sekitar Rp10 triliun.

Menurutnya, meningkatnya investasi harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal agar mampu bersaing dan mengisi kebutuhan tenaga kerja yang tersedia, terutama di kawasan industri yang terus berkembang.

“Saya mengajak seluruh perusahaan untuk turut memberikan informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam beberapa tahun ke depan. Data ini penting agar pemerintah dapat menyesuaikan program pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha,” jelasnya.

Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan layanan perizinan dan dukungan terhadap iklim investasi yang sehat. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor usaha sekaligus membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat Bulungan.(**)

Sosialisasi Konflik Kepentingan, Gubernur Ingatkan ASN Utamakan Kepentingan Publik

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menegaskan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan saat membuka Sosialisasi Pengelolaan Konflik Kepentingan Pemerintah Daerah se-Provinsi Kaltara Tahun 2026 di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (10/6).

Kegiatan yang digagas Inspektorat Kaltara tersebut diikuti Inspektur Daerah dan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kabupaten/kota se-Kaltara, serta menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Gubernur Zainal menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui pencegahan konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Ia menegaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.

“Setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintahan harus menjunjung tinggi prinsip integritas, netralitas, profesionalisme, dan objektivitas serta terbebas dari kepentingan di luar kepentingan publik,” kata Zainal.

Menurut Zainal, komitmen tersebut juga telah diperkuat melalui Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.1/617/2025 tentang Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemprov Kaltara.

“Kebijakan ini menjadi landasan penting dalam membangun sistem pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman seluruh ASN mengenai kebijakan, mekanisme pelaporan, serta langkah-langkah pencegahan konflik kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.

Zainal juga meminta seluruh peserta mengikuti setiap materi dengan sungguh-sungguh dan mengimplementasikan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Kegiatan yang berlangsung selama satu hari tersebut diisi dengan pemaparan materi, diskusi interaktif, serta penyusunan rencana tindak lanjut yang akan diterapkan pada masing-masing perangkat daerah.

Di akhir sambutannya, Zainal mengajak seluruh peserta menjadikan kegiatan ini sebagai momentum memperkuat komitmen dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Ini menjadi komitmen kita bersama dalam membangun Pemprov Kaltara yang bersih, transparan, bebas dari praktik korupsi, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima menuju Kaltara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” pungkasnya. (dkisp)

Gubernur Minta RKPD 2027 Fokus pada Prioritas Pembangunan dan Kebutuhan Masyarakat

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menegaskan pentingnya penyusunan program pembangunan yang tepat sasaran dan selaras dengan prioritas daerah saat membuka Rapat Pembahasan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltara Tahun 2027 di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Rabu (10/6).

Gubernur Zainal menyampaikan bahwa pembahasan RKPD merupakan momentum strategis untuk memastikan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta didukung pendanaan yang realistis.

“Pembahasan ini adalah momentum strategis untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan daerah, mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, serta didukung oleh pendanaan yang realistis,” katanya.

Ia mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah agar program yang disusun dalam RKPD maupun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027 benar-benar mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltara Tahun 2025–2029.

Menurutnya, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, rancangan akhir RKPD perlu dikoordinasikan dengan seluruh perangkat daerah guna memastikan program dan kegiatan yang diusulkan telah terakomodasi secara optimal.

Dalam kesempatan itu, Zainal meminta forum pembahasan dimanfaatkan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang akan dihadapi daerah pada tahun 2027.

Ia menjelaskan bahwa secara nasional, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Peningkatan Produktivitas, Investasi dan Industri”. Tema tersebut menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi Kaltara menetapkan tema pembangunan daerah tahun 2027 yaitu “Pembangunan Wilayah yang Merata, Sumber Daya Manusia Berkarakter dan Ekonomi Bernilai Tambah Menuju Kalimantan Utara sebagai Beranda Depan NKRI yang Makmur.”

Zainal juga mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, terutama terkait keterbatasan fiskal daerah. Karena itu, dibutuhkan sinergi, kolaborasi, dan inovasi dari seluruh pemangku kepentingan agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Mari kita bersama-sama mendukung dan mengawal pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 dan prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah,” pungkasnya. (dkisp)

Sekprov Finalisasi Dashboard Executive, Perkuat Integrasi Data Pembangunan

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat transformasi digital melalui finalisasi Dashboard Executive dan integrasi data lintas perangkat daerah sebagai fondasi pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih cepat, tepat, dan terukur.

Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat membuka Workshop Finalisasi Dashboard Executive Provinsi Kaltara di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (9/6).

Dalam sambutannya, Denny menegaskan bahwa data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi merupakan aset strategis dalam tata kelola pemerintahan modern.

“Tanpa adanya dukungan data yang valid, setiap kebijakan pembangunan yang kita ambil hanya akan menjadi sebuah spekulasi belaka,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kaltara dituntut untuk terus mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan meninggalkan pola kerja yang masih bersifat sektoral.

Ia menilai tantangan selama ini bukan terletak pada ketersediaan data, melainkan banyaknya aplikasi dan sistem yang berjalan sendiri-sendiri tanpa terhubung secara optimal.

Karena itu, workshop finalisasi ini menjadi tahapan penting untuk memastikan seluruh sistem dapat terintegrasi dalam satu ekosistem digital yang terpadu.

Denny menjelaskan terdapat tiga fokus utama dalam tahap finalisasi tersebut. Pertama, penyelesaian integrasi platform sektoral melalui konektivitas berbagai aplikasi layanan perangkat daerah menggunakan sistem Application Programming Interface (API).

Kedua, penyempurnaan Dashboard Executive yang akan menjadi ruang kendali utama bagi pimpinan daerah dalam memantau progres pembangunan, penyerapan anggaran, serta capaian program prioritas secara real time.

“Dashboard Executive ini akan menjadi instrumen pemantau kinerja yang cepat dan akurat bagi pimpinan daerah,” katanya.

Fokus ketiga adalah kesiapan Portal Satu Data Daerah sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Melalui portal tersebut, seluruh data sektoral yang telah tervalidasi akan terintegrasi dalam satu pintu layanan yang kredibel, bebas duplikasi, dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan.

Menutup arahannya, Denny meminta seluruh pengelola data di setiap perangkat daerah mengikuti proses finalisasi dengan serius karena transformasi digital bukan sekadar perubahan teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja.

“Ini bukan hanya urusan teknis IT, tetapi tentang bagaimana kita membangun budaya berbagi data yang valid demi pembangunan Kaltara yang lebih baik,” tegasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., Provincial Lead Program SKALA Kaltara Nurul Affandy, serta para pejabat pengelola data dan informasi dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara. (dkisp)

Gubernur Canangkan Sensus Ekonomi 2026, Dorong Data Akurat untuk Perencanaan Pembangunan Kaltara

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (9/6). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menyediakan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 10 tahun sekali. Pelaksanaan tahun ini menjadi sensus ekonomi kelima sejak pertama kali digelar di Indonesia.

Menurutnya, sensus yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia mulai Mei hingga Agustus 2026 tersebut bertujuan menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan berkualitas.

“Tujuan utama dari agenda yang sangat penting ini adalah untuk menghasilkan data ekonomi yang lengkap dan akurat,” kata Zainal.

Ia menegaskan data yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha dan UMKM, ekonomi digital, hingga ekonomi lingkungan.

Zainal menilai pelaksanaan sensus ini menjadi semakin penting mengingat besarnya peluang ekonomi yang dimiliki Kaltara, terutama dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, serta berbagai proyek strategis lainnya.

Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mendata pelaku usaha, tetapi juga memotret kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih luas.

Ia juga menekankan pentingnya peran petugas sensus di lapangan serta dukungan seluruh pihak untuk menyukseskan kegiatan tersebut.

“Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Zainal mengajak pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dunia usaha, media massa, serta seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data secara lengkap dan benar.

“Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Catat seluruh potensi ekonomi dan kondisi masyarakat Kalimantan Utara secara lengkap, akurat dan berkualitas. Karena data hari ini akan menentukan kebijakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan,” pungkasnya.

Turut hadir Kepala BPS Kaltara Dr. Mustaqim, SST., S.E., M.Si., beserta jajaran BPS kabupaten/kota se-Kaltara, Forkopimda, DPRD Kaltara dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. (dkisp)

Sekprov Kawal Penataan PPPK dan Belanja Pegawai dalam Raker Komisi II DPR RI

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mengawal kebijakan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengelolaan keuangan daerah dengan mengikuti Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) secara virtual dari Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Senin (8/6).

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., hadir mewakili Pemprov Kaltara dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., dan diikuti para gubernur, bupati, wali kota, serta sekretaris daerah se-Indonesia.

Dua isu utama yang menjadi pembahasan nasional dalam rapat tersebut adalah penyelesaian permasalahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga honorer, serta relaksasi kebijakan terkait porsi belanja pegawai daerah yang masih melebihi 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Denny menegaskan bahwa Pemprov Kaltara berkomitmen mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Kehadiran Pemprov Kaltara dalam rapat ini merupakan wujud komitmen kita untuk terus mengawal kebijakan pusat, khususnya terkait penataan tenaga honorer dan pemenuhan kuota PPPK, sekaligus menyelaraskannya dengan kemampuan fiskal daerah,” ujarnya.

Dalam pembahasan tersebut, Komisi II DPR RI bersama kementerian terkait menyoroti pentingnya solusi yang adil bagi tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam skema kepegawaian nasional.

Selain itu, pemerintah pusat juga tengah mengkaji kemungkinan relaksasi regulasi bagi daerah yang porsi belanja pegawainya masih berada di atas batas maksimal 30 persen APBD, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik maupun pembangunan daerah.

Melalui forum ini, Pemprov Kaltara berharap kebijakan yang nantinya diterbitkan pemerintah pusat dapat memberikan fleksibilitas bagi daerah dalam mengelola belanja pegawai sekaligus menjaga kesejahteraan tenaga non-ASN dan keberlanjutan pembangunan daerah. (dkisp)

Kaltara Raih Opini WTP ke-12, Gubernur Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Keuangan

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2025.

Opini WTP tersebut diterima Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Kaltara Tahun 2025 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Senin (8/6).

Gubernur Zainal menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Alhamdulillah, kami bersyukur atas capaian Opini WTP ini. Namun hasil pemeriksaan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk terus menyempurnakan tata kelola dan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah,” kata Zainal.

Ia menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi yang penting bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Zainal juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Raden Yudi Ramdan Budiman, yang menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2025.

Apresiasi turut diberikan kepada BPK RI, DPRD Kaltara, serta seluruh perangkat daerah yang telah mendukung kelancaran proses pemeriksaan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras, integritas, dan profesionalisme dalam melaksanakan pemeriksaan yang komprehensif dan objektif terhadap LKPD Tahun 2025,” ujarnya.

Menurut Zainal, BPK tidak hanya menjalankan fungsi audit, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPK terus diperkuat agar pengelolaan anggaran daerah semakin akuntabel dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Kaltara akan segera menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi yang disampaikan BPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Laporan yang kami terima hari ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi cerminan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Setiap rekomendasi akan kami tindak lanjuti dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Dengan capaian WTP ke-12 ini, Pemprov Kaltara berharap kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat, seiring komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (dkisp)

Scroll to Top