Berita Populer

Berita Terbaru

WamentanTegaskan Izin Pabrik Sawit Dicabut Bila Beli TBS Murah
BKSDA Kaltim Hubungkan Habitat Orangutan di Kawasan Produksi
Iduladha Perdana di Masjid Negara IKN
Pemprov Siapkan 59 Sapi Kurban untuk Iduladha 1447 H, Tersebar di Seluruh Daerah
Kaltara Tetapkan RAD Pangan dan Gizi, Perkuat Ketahanan Pangan Daerah
Temuan Monumental 43 Hiu Gangga di Kaltara, Gubernur Serukan Perlindungan Bersama

KALTARA

Satpol PP Bulungan Tertibkan PKL di Tepian Kayan, Pedagang Mulai Kooperatif

BULUNGAN, mandaupost.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bulungan melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan Tepian Sungai Kayan dan Jalan Durian. Langkah ini dilakukan guna menjaga ketertiban serta fungsi fasilitas umum di wilayah tersebut. Penertibab tersebur dilaksanakan pada Rabu (8/4) pagi.

Kepala Satpol PP Bulungan, Wilson Ului, menyampaikan bahwa penertiban tersebut merupakan tindak lanjut dari sosialisasi dan peringatan yang sebelumnya telah diberikan kepada para pedagang.

“Penertiban ini adalah langkah terakhir setelah kami melakukan imbauan dan teguran kepada para PKL,” ujarnya.

Ia menjelaskan, masih ditemukan pedagang yang menggunakan fasilitas umum seperti trotoar dan saluran air untuk berjualan. Kondisi ini dinilai dapat mengganggu kenyamanan masyarakat serta berpotensi menimbulkan masalah lingkungan.

“Ada PKL yang memanfaatkan aset pemerintah untuk berjualan, sehingga harus ditertibkan. Ini bukan untuk menyulitkan, tetapi agar fasilitas umum tetap berfungsi sebagaimana mestinya,” jelasnya.

Meski dilakukan penertiban, situasi di lapangan berlangsung kondusif. Sebagian pedagang bahkan dengan kesadaran sendiri memindahkan lapak dagangannya tanpa perlu tindakan tegas dari petugas.

“Kami melihat sebagian pedagang cukup kooperatif, mereka secara mandiri memindahkan gerobak sehingga proses penertiban berjalan lancar,” katanya.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa penataan ini bertujuan menciptakan ruang publik yang lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga keindahan kawasan Tepian Sungai Kayan sebagai salah satu ruang aktivitas warga.

“Kami berharap masyarakat bisa bersama-sama menjaga ketertiban dan kebersihan, sehingga kawasan ini tetap nyaman digunakan,” tutupnya.(cda)

Stunting Kaltara Masih 17,41 Persen, Pemprov Siapkan Strategi Terpadu 2027

TANJUNG SELOR, mandaupost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting. Hal ini dibahas dalam kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Stunting Tingkat Provinsi Tahun 2026 yang digelar di Ruang Serbaguna Gedung Gabungan Dinas (Gadis) I, Tanjung Selor, Rabu (8/4). Kegiatan tersebut dihadiri dan dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala.

Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalimantan Utara, Bertius, mengungkapkan bahwa kondisi stunting di Kaltara saat ini masih berada di angka 17,41 persen. Angka tersebut dinilai belum memenuhi target yang ditetapkan.

“Sesungguhnya dari sisi target, kita belum mencapai target yaitu 14 persen. Sehingga kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota untuk melihat kondisi riil dan mencari penyebab mengapa penanganan stunting kita belum maksimal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan ini juga melibatkan Dinas Kesehatan untuk memaparkan hasil analisis terkait kondisi stunting di daerah. Nantinya, pemerintah kabupaten/kota akan memberikan tanggapan terhadap data tersebut.

“Melalui paparan Dinas Kesehatan, kabupaten/kota akan menanggapi apakah yang dipotret sudah tepat atau masih ada yang belum terekam dengan baik. Bisa saja Survei Kesehatan Indonesia menjadi tidak tepat atau bias,” jelasnya.

Selain evaluasi, forum ini juga menjadi momentum untuk merumuskan program kegiatan tahun 2027 yang lebih berpihak pada penurunan stunting. Pemerintah Provinsi Kaltara menargetkan angka stunting dapat ditekan hingga 11,4 persen pada 2027, lebih rendah dari target nasional sebesar 14 persen.

“Pak Wakil Gubernur sebagai Ketua TPPS provinsi telah memberikan delapan arahan. Dari situ, kita akan mencermati mana yang menjadi skala prioritas untuk ditindaklanjuti,” kata Bertius.

Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci utama dalam percepatan penurunan stunting. Oleh karena itu, kegiatan ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk dunia usaha.

“Kita ingin memastikan bahwa semua pihak memiliki gerakan yang sama untuk melakukan intervensi stunting, dengan sasaran yang tepat, yaitu ibu hamil, anak balita, dan calon pengantin,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran instansi lain seperti Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menekan angka pernikahan usia dini yang menjadi salah satu faktor risiko stunting.

Di sisi lain, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program. Namun, Bertius yakin kendala tersebut dapat diatasi melalui kerja sama lintas sektor.

“Kalau dari sisi kendala, tentu ada keterbatasan anggaran. Tapi dengan kolaborasi, kita harapkan bisa diurai. Misalnya, kekurangan di provinsi bisa dibantu kabupaten, atau didukung oleh dunia usaha dan instansi vertikal,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa kondisi geografis Kaltara yang cukup menantang turut menjadi hambatan dalam menjangkau masyarakat, terutama di daerah terpencil. Meski demikian, pemerintah tetap optimis target dapat tercapai.

“Kita punya karakteristik wilayah yang cukup ekstrem, terutama dalam menjangkau daerah terpencil. Tapi kita tidak menyerah, kita harus optimis,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pencegahan stunting, termasuk peran aktif dalam memanfaatkan layanan Posyandu.

“Kita mulai dari ASN untuk peduli terhadap anak balita, memaksimalkan pelayanan Posyandu. Dunia usaha juga diharapkan mendorong karyawannya untuk memanfaatkan layanan tersebut,” tambahnya.

Bertius menegaskan bahwa keberhasilan penurunan stunting tidak hanya dilihat dari angka semata, tetapi juga dari dampak yang dirasakan masyarakat.

“Yang dilihat bukan hanya angkanya, tetapi dampaknya. Ketika stunting turun, masyarakat menjadi lebih sadar dan memiliki pengetahuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” pungkasnya.(cda)

Kolaborasi Kaltara–Sabah, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Biru

TANJUNG SELOR, mandaupost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Pemerintah Negeri Sabah, Malaysia, terus memperkuat kolaborasi dalam pengembangan Cross-Regional Blue Economy Initiative. Pertemuan ini menjadi langkah awal memperluas kerja sama ekonomi berbasis kelautan dan pesisir, termasuk pengembangan mangrove dan pemberdayaan masyarakat. Pertemuan tersebut digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, pada Selasa (7/4).

Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, menyampaikan optimismenya terhadap dampak kerja sama tersebut. Menurutnya, pengembangan ekonomi biru tidak hanya berfokus pada lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

“Kerja sama ini akan menghasilkan banyak kegiatan, khususnya bagi UMKM, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar proyek yang kita buat,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kaltara akan meninjau langsung progres salah satu proyek percontohan di Desa Tepian. Kegiatan yang direncanakan antara lain penanaman mangrove sebagai bagian dari penguatan ekosistem pesisir.

“Besok kita akan ke Desa Tepian untuk melihat progres yang sudah dijalankan. Penanaman mangrove ini menjadi salah satu contoh proyek yang akan kita kembangkan di beberapa wilayah, seperti Nunukan, Bulungan, dan KTT,” jelasnya.

Ia juga menyinggung keberhasilan penanaman mangrove sebelumnya yang dilakukan bersama Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, hasilnya cukup signifikan, terutama terhadap produktivitas tambak.

“Hasil tambak yang ada mangrove dan yang tidak, itu berbeda. Ini menunjukkan bahwa mangrove sangat penting dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” katanya.

Gubernur menambahkan, kerja sama ini diharapkan dapat menarik investasi dan mendukung pembangunan daerah. Selain itu, Kaltara juga akan berpartisipasi dalam pameran di Kota Kinabalu pada Mei mendatang dengan membawa produk-produk unggulan UMKM.

“Kita akan membawa beberapa UMKM untuk memperkenalkan produk Kaltara di Kinabalu,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, menyatakan dukungan penuh terhadap kerja sama tersebut. Ia menilai konsep ekonomi biru, khususnya pengembangan blue carbon, memiliki potensi besar bagi daerah.

“Kerja sama ini saling menguntungkan. Kami sangat mendukung, apalagi blue carbon ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kalimantan Utara,” ungkapnya.

Ia juga menyebutkan adanya rencana kunjungan balasan ke Kota Kinabalu sebagai bagian dari penguatan hubungan kedua daerah.

“Kami diundang ke Kota Kinabalu pada bulan Mei. Awalnya tanggal 1, namun kemungkinan diundur ke tanggal 3 karena bertepatan dengan peringatan May Day,” tambahnya.

Dari pihak Sabah, Ketua Pegawai Penyelaras Sekretariat Sabah Maju Jaya, Datu Rosmadi bin Datu Sulai, menegaskan bahwa kerja sama ini didasari oleh kesamaan geografis, budaya, dan potensi sumber daya alam.

“Kami mengadakan perbincangan dua arah antara Sabah Maju Jaya dan Pemprov Kaltara. Ini adalah agenda pembangunan ekonomi biru, tentang bagaimana kita membangun mekanisme kerja sama dan menggali potensi yang ada,” jelasnya.

Ia menambahkan, Pulau Borneo memiliki potensi besar sebagai salah satu pusat utama blue carbon dunia, sejajar dengan kawasan Amazon dan Kongo.

“Dengan kolaborasi ini, kita mahu menjadikan Pulau Borneo sebagai pemain utama dalam blue carbon. Ini adalah potensi besar yang perlu kita angkat bersama,” katanya.

Menurutnya, kerja sama ini akan terus berlanjut melalui berbagai pertemuan teknis dan agenda bersama ke depan. Ia juga menegaskan kedekatan hubungan antara Sabah dan Kalimantan Utara sebagai landasan utama kolaborasi.

“Kita ini bersaudara, satu pulau, satu budaya. Apa yang ada di laut dan darat kita kongsi bersama. Tidak ada yang boleh menghalangi kita untuk bekerja sama,” tegasnya.

Melalui kerja sama lintas negara ini, diharapkan pengembangan ekonomi biru tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah.(cda)

Kebakaran Hanguskan 5 Unit Rumah, Diduga Akibat Korsleting Listrik

BULUNGAN, mandaupost.com – Insiden kebakaran telah melahap 5 unit rumah milik warga Sungai Uma Desa Pimping. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 16.30 WITA di Jalan Poros Trans Kaltara, RT.011 RW.002 Desa Pimping, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, pada Selasa (7/4).

Kejadian bermula saat seorang saksi, Verra yang sedang berada di rumah melihat asap tebal keluar dari belakang dapur rumah. Kobaran api lalu membakar atap plafon dapur dan menjalar ke bagian belakang rumah milik Jainuddin. Lalu, dengan cepat api membesar dan mulai merambat ke rumah-rumah milik warga lainnya.

“Pertama saya liat banyak asap dari dapur, ini berawal karena ada korsleting di aliran listrik yang menyambar, terus membakar atas plafon, gak lama api membesar, setelah itu saya panggil suami dan tetangga-tetangga,” terang Verra.

Kebakaran tersebut berhasil dipadamkan oleh masyarakat setempat bersama personil Polsek Tanjung Palas Utara, personil Koramil Tanjung Palas Utara, dan Tim Tagana Kecamatan Tanjung Palas Utara.

Dari peristiwa itu 5 unit rumah warga dilaporkan ludes terbakar. Bangunan yang sebagian besar berbahan semi permanen membuat api dengan cepat membesar. Atas insiden tersebut tidak ditemukan adanya korban jiwa.

Polresta Bulungan menginfokan bahwa dugaan sementara penyebab terjadinya kebakaran tersebut, dikarenakan adanya korsleting arus listrik di atas plafon salah satu rumah warga. setelah kejadian, situasi kembali aman dan terkendali.(cda)

Paripurna DPRD Bulungan: Bahas 7 Raperda, dari Kebun Raya Bundayati hingga Riset Daerah

BULUNGAN, MANDAUPOST – DPRD Kabupaten Bulungan menggelar Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2026 di Ruang Sidang Datu Adil, Senin (6/4). Rapat tersebut membahas pandangan umum fraksi terhadap tujuh rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan pemerintah daerah.

Sejumlah fraksi menyampaikan dukungan sekaligus catatan strategis terhadap raperda yang dinilai penting bagi pembangunan daerah, mulai dari pengelolaan lingkungan, reformasi birokrasi, hingga penguatan riset dan inovasi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Fraksi NasDem-PKS, dengan ini mendukung transformasi hutan kota menjadi Kebun Raya Bundayati sebagai pusat konservasi ex-situ sekaligus destinasi wisata. Menurut fraksi tersebut, langkah ini dinilai memperkuat identitas Kabupaten Bulungan sebagai daerah yang peduli terhadap kelestarian hayati serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

Selain itu, fraksi ini juga menyoroti perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Fraksi NasDem-PKS menilai masih terjadi tumpang tindih fungsi antarinstansi yang berdampak pada lambatnya pelayanan publik. Fraksi ini menekankan pentingnya penataan organisasi berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

Tidak hanya itu, mereka juga mengkritisi belum optimalnya pemanfaatan hasil riset daerah. Mereka beranggapan banyak hasil riset yang hanya menjadi dokumen tanpa implementasi nyata. Maka Fraksi NasDem-PKS mendorong agar riset benar-benar menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan.

Fraksi Golkar turut mendukung pembentukan Perda Kebun Raya Bundayati sebagai landasan hukum pengelolaan kawasan yang profesional dan berkelanjutan. Golkar juga menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam penataan perangkat daerah.

Di sisi lain, Golkar menilai riset dan inovasi merupakan instrumen penting dalam percepatan pembangunan daerah. Fraksi Golkar menyarankan bahwa perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian. Mereka juga menyoroti pentingnya pemberian insentif investasi pada sektor strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Fraksi Gerindra mengapresiasi rencana pembentukan kebun raya sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Terkait restrukturisasi perangkat daerah, Gerindra menilai hal tersebut tidak hanya menyangkut struktur organisasi, tetapi juga budaya kerja birokrasi.

Gerindra juga menyatakan persetujuan terhadap perubahan Perda terkait Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna menyesuaikan regulasi serta menghindari kesimpangsiuran informasi di masyarakat.

Fraksi Hanura menyatakan menerima seluruh 7 raperda untuk dibahas lebih lanjut dengan menekankan penyusunan pada prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, menurut fraksi Hanura, raperda terkait kebun raya Bundayati Bulungan perlu kajian lebih dalam dan komprehensif terkait dengan biaya retribusi dan penggunaan parkir serta fasilitas yang ada di dalam kebun raya Bundayati sehingga tidak memberatkan pengunjung

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menilai pemberian insentif investasi merupakan langkah strategis pemerintah daerah. Mereka juga menyoroti perlunya penguatan regulasi dalam pengelolaan aset daerah yang dinilai belum berjalan optimal.

Terkait perubahan Perda BPD, PDIP menilai langkah tersebut penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif. Selain itu, PDIP juga menegaskan pentingnya raperda riset dan inovasi sebagai landasan hukum yang kuat dan berkelanjutan.

Ketua DPRD Bulungan, Riyanto, menyampaikan bahwa rapat paripurna ini merupakan tahapan lanjutan dari penyampaian raperda oleh pemerintah daerah.

“Pada hari ini DPRD melaksanakan pandangan umum fraksi. Dari enam fraksi yang telah menyampaikan, terdapat catatan dan pertanyaan. Intinya, raperda ini akan dibahas lebih lanjut sesuai tahapan yang telah dijadwalkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembahasan selanjutnya akan dilakukan melalui mekanisme DPRD dengan melibatkan komisi-komisi terkait.

“Nanti akan dibentuk tim atau alat kelengkapan dewan untuk membahas tujuh raperda ini, hingga menghasilkan rekomendasi dan penetapan,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bulungan, Kilat, mengapresiasi masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Ia menegaskan bahwa seluruh saran akan menjadi bahan dalam proses pembahasan berikutnya.

“Ini masih tahapan proses. Semua masukan dari fraksi akan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang ada. Kami mengapresiasi pandangan yang telah disampaikan,” katanya.(cda)

Curah Hujan di Bulungan Naik, BMKG Imbau Waspada

BULUNGAN, MANDAUPOST – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Bulungan, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan curah hujan yang terjadi sejak 5 – 6 April 2026.

Kepala BMKG Bulungan, Abdul Haris Rukarnain, diwakili Observer BMKG Bulungan, Zenia, mengonfirmasi bahwa sejak tanggal 5 – 6 April 2026, terjadi peningkatan curah hujan di kawasan Bulungan. Ia menyatakan hal tersebut terjadi karena pola garis arus angin atau streamline terdapat perlambatan, sehingga membuat massa awan yang menguap air jadi mengumpul.

“Dengan adanya perlambatan ini, sehingga meningkatkan peluang terjadinya curah hujan yang lebih tinggi di tanggal 5 – 6 April 2026,” katanya saat ditemui di Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan, Bulungan, pada Senin (6/4).

Tidak hanya di kawasan Bulungan, Zenia menjelaskan bahwa secara global terdapat peluang terhadap peningkatan curah hujan di seluruh wilayah Kalimantan Utara (Kaltara). Hal ini didukung dari gelombang Kelvin dan Ekuatorial Rossby (ER) atau dua gelombang atmosfer yang melintasi wilayah Kaltara.

“Jadi, prediksi curah hujan yang lebih tinggi ini karena adanya gelombang Kelvin dan ER yang sedang melintasi kita dan juga adanya perlambatan massa udara di atas kita,” jelasnya.

Dengan ini, BMKG Bulungan menyebutkan bahwa Kabupaten Bulungan masih dalam musim penghujan hingga akhir tahun. Namun, wilayah Tanjung Palas Timur diprediksi akan memasuki musim kemarau pada minggu ke 2 di bulan Juni 2026.

“Untuk Tanjung Palas Timur ini diprediksi akan kemarau, tapi itu akan berpeluang normal seperti musim kemarau pada umumnya, tidak lebih kering,” ucap Zenia.

Ditengah kondisi curah hujan yang tinggi, BMKG Bulungan mengimbau kepada masyarakat untuk lebih menjaga saluran irigasi. Hal ini didukung karena wilayah Kaltara secara umum masih dalam musim penghujan sepanjang tahun.

“Jadi untuk antisipasi yang perlu kita lakukan adalah tindakan pencegahan, dengan menjaga kebersihan irigasi agar tidak terjadi banjir atau genangan,” Tutup Zenia.(cda)

Transformasi Kerja ASN, Pemkab Bulungan Berlakukan WFH Tiap Jumat

BULUNGAN, MANDAUPOST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan akan mulai menerapkan sistem kerja fleksibel atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800.1.5/3349/SJ tertanggal 31 Maret 2026 tentang transformasi budaya kerja ASN.

Keputusan tersebut dibahas dalam rapat bersama yang dipimpin Bupati Bulungan, Syarwani bersama Wakil Bupati Bulungan Kilat, dihadiri Kepala BKD, BKPSDM, DKIP, serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Rapat tersebut dilaksanakan di Kantor Bupati Bulungan, pada Kamis (2/4).

Bupati bulungan, Syarwani menyatakan hasil rapat menyepakati bahwa penerapan WFH di lingkungan Pemkab Bulungan akan dilakukan satu hari kerja dalam seminggu, tepatnya pada hari Jumat. Penerapan WFH bagi ASN di lingkup Pemda akan dimulai pada Jumat, 10 April 2026, setelah surat edaran resmi diterbitkan pada Senin, 6 April 2026.

“WFH ini akan mulai dilaksanakan di Jumat depan, kalau Jumat besok belum bisa diterapkan karena masih cuti bersama, untuk saat ini, surat edaran masih dalam bentuk draf, akan resmi diedarkan di hari Senin,” ucap Bupati.

Syarwani juga menjelaskan tujuan penerapan WFH yaitu untuk mendorong transformasi budaya kerja ASN yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, Ia menambahkan kebijakan ini diharap mampu mempercepat akselerasi layanan digital pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sekaligus mendukung upaya pengurangan polusi dan efisiensi penggunaan sumber daya seperti bahan bakar minyak (BBM), listrik, air, hingga biaya operasional lainnya.

“Hasil dari penghematan daerah sebagai dampak kebijakan ini akan digunakan untuk membiayai program-program prioritas,” jelasnya.

Meski bekerja dari rumah, ASN tetap diwajibkan menjaga disiplin dan responsif terhadap komunikasi kedinasan. Seluruh pegawai diminta untuk tetap mengaktifkan telepon seluler selama pelaksanaan WFH serta melaporkan kinerja harian kepada atasan masing-masing.

“Jadi sekalipun di hari Jumat itu teman-teman statusnya WFH, tapi jika ada kebutuhan dari kepala perangkat daerahnya yang urgent dan membutuhkan kehadirannya, maka itu tetap bisa dilaksanakan secara offline,” kata Syarwani.

Berdasarkan surat edaran Kemendagri, tidak seluruh ASN dapat mengikuti kebijakan ini. Sejumlah pejabat dan unit kerja yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dikecualikan dari WFH. Di antaranya pejabat tinggi pratama (eselon IIB), pejabat administratur (eselon III), camat beserta perangkat kecamatan dan kelurahan, serta unit layanan yang bersifat kedaruratan dan kesiapsiagaan seperti BPBD dan Satpol PP.

“Seperti kepala dinas, kepala bidang, para asisten, para staf ahli, itu tidak diberlakukan untuk WFH. Begitu juga setingkat sekretaris kepala bidang, kepala bagian, tetap bekerja offline di kantor. Sama hal nya dengan kecamatan, kelurahan, dan pemerintah desa, karena menyangkut dengan pelayanan publik, terang Bupati.

Selain itu, unit layanan kebersihan dan persampahan, layanan administrasi kependudukan (Dukcapil), perizinan penanaman modal, layanan kesehatan, pendidikan, hingga instansi yang mengelola pajak dan retribusi daerah juga tetap menjalankan pelayanan secara langsung. Termasuk pula Dishub, BKAD khususnya bidang perbendaharaan, serta layanan publik lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dari kebijakan ini, Bupati Bulungan bersama jajaran pimpinan akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Evaluasi dilakukan melalui sistem presensi dan laporan berjenjang, mulai dari staf hingga pimpinan perangkat daerah.

“Misal ada ASN yang absen, maka disampaikan kepada Kepala Seksi (Kasi), lalu disampaikan ke Kepala Bidang (Kabid), kemudian dilaporkan ke Kepala Dinas (Kadis), dan Kadis menyampaikan ke Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Bagi ASN, wajib melaporkan kinerja hariannya kepada pimpinan di satuan masing-masing perangkat daerah,” ujarnya.

Pemkab Bulungan berharap kebijakan ini dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja ASN serta kualitas pelayanan publik. Diketahui, jumlah ASN di lingkungan Pemkab Bulungan saat ini mencapai sekitar 25.000 orang.(cda)

Salurkan Hibah Rp2,2 Miliar, Pemkab Bulungan Dukung Kegiatan Ormas

BULUNGAN, MANDAUPOST – Pemerintah Kabupaten Bulungan menggelar Halal Bihalal dan silaturahmi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Acara tersebut diselenggarakan di Gedung Tenguyun Kantor Bupati, Kamis (2/4).

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan dana hibah oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan kepada 20 ormas. Bukan hanya sekedar penyerahan dana hibah, kegiatan tersebut bertujuan untuk mempererat dan memperkuat semangat sinergi antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat dari simpul ormas di Kabupaten Bulungan.

Dana hibah tersebut diserahkan oleh Bupati Bulungan, Syarwani dan didampingi oleh Wakil Bupati Bulungan, Kilat kepada para ormas penerima hibah. Total hibah yang disalurkan sebanyak 2.206.420.000 rupiah. Adapun rincian ormas penerima hibah diantaranya yaitu:
1. Forum Kerukunan Umat Beragama Rp80.000.000
2. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Rp86.420.000
3. Forum Pembauran Kebangsaan Rp85.000.000
4. Lembaga Adat Dayak Kabupaten Bulungan Rp200.000.000
5. Ikatan Keluarga Minangkabau Kabupaten Bulungan Rp50.000.000
6. DPD Kerukunan Keluarga Soppeng Kabupaten Bulungan Rp40.000.000
7. Forum Warga Bojonegoro Kabupaten Bulungan Rp50.000.000
8. Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Bulungan Rp40.000.000
9. Ikatan Warga Jember Kabupaten Bulungan Rp45.000.000
10. Kaukus Perempuan Politik Kabupaten Bulungan Rp300.000.000
11. Kerukunan Bubuhan Banjar Kabupaten Bulungan Rp100.000.000
12. Kerukunan Keluarga Nusa Tenggara Timur Rp40.000.000
13. Paguyuban Sedulur Trenggalek Kabupaten Bulungan Rp50.000.000
14. Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri Rp40.000.000
15. Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Bulungan Rp40.000.000
16. Tameng Adat Borneo Kabupaten Bulungan Rp40.000.000
17. Yayasan Faqih Hasan Centre Kabupaten Bulungan Rp50.000.000
18. Lembaga Adat Dayak Kenyah Kabupaten Bulungan Rp600.000.000
19. Ikatan Alumni SMA N 1 Tanjung Selor Rp100.000.000
20. Paseduluran Jawa Blora Kabupaten Bulungan Rp170.000.000

Bupati Syarwani, mengapresiasi jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bulungan, karena telah memfasilitasi kegiatan silaturahmi antara penerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan. Ia menekankan bahwa pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah tidak terlepas dari dukungan masyarakat melalui ormas di Kabupaten Bulungan.

“Tentu sudah menjadi kewajiban kita untuk saling bersinergi dan memberi dukungan, dengan ini Pemkab Bulungan mengalokasikan dana hibah melalui anggaran APBD 2026, demi mendukung kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di setiap ormas benar-benar dapat berjalan,” katanya.

Syarwani menambahkan, bahwa terdapat 148 ormas yang aktif terdaftar di Kabupaten Bulungan. Ia menerangkan pemberian dana hibah ini dilakukan secara bertahap kepada ormas yang terdaftar dan memenuhi persyaratan penerima hibah.

“Pemberian dana hibah ini tidak setiap tahun diberikan, tentu ada jeda karena kita juga harus berbagi dan menyesuaikan kemampuan, sehingga 148 ormas ini tidak serentak dalam satu tahun anggaran kita berikan,” terang Syarwani.

Ia juga menyampaikan kepada lembaga kemasyarakatan lain yang belum terdaftar dan memenuhi persyaratan, untuk dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan Kesbangpol Kabupaten Bulungan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi yaitu berada di wilayah Kabupaten Bulungan, memiliki akta notaris, kepengurusan, aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta badan hukum.

“Untuk mendapatkan dana hibah ini, kami menilai dari kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh ormas, legalitas ormas harus clear, dan jika sebelumnya pernah mendapatkan dana hibah, kami melihat juga dari laporan pertanggungjawabannya (LPJ),” jelas Bupati.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Bulungan, Dharmawan menambahkan bahwa pada tahun 2026 jumlah ormas yang telah melapor sebanyak 184, tetapi hanya 148 ormas yang terverifikasi di Pemerintah Kabupaten Bulungan.

“Saat ini ormas di Kabupaten Bulungan mengalami kenaikan, yang sebelumnya tahun 2025 naik 13 ormas, di tahun 2026 ini naik sebanyak 24 ormas,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan kriteria bagi penerima hibah, yaitu proposal yang diajukan harus sejalan dengan program di Pemerintah Kabupaten Bulungan. Ia menegaskan bahwa bagi ormas yang telah menerima hibah, agar dapat digunakan sesuai dengan proposal yang telah terverifikasi oleh Kesbangpol Kabupaten Bulungan.

“Proposal kegiatan yg diajukan oleh ormas harus linear dengan program pemerintah daerah, misal menjaga kondusivitas, memberikan pengarahan kepada masyarakat, melaksanakan kerja bakti, dan melaksanakan event-event pemerintah daerah. Nah untuk penggunaan dana hibah ini tentu akan kami monitor,” ujar Dharmawan.(cda)

Momentum Idul Fitri, Pemkab Bulungan Pererat Silaturahmi dengan Forkopimda dan Ormas

BULUNGAN, MANDAUPOST – Masih dalam nuansa Idul Fitri 1447 Hijriah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menggelar silaturahmi dan halal bihalal bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Acara tersebut berlangsung di Gedung Tenguyun Kantor Bupati Bulungan, Kamis (2/4).

Kegiatan yg penuh kehangatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bulungan, Syarwani dan Wakil Bupati Bulungan, Kilat. Mengawali sambutan, Bupati Syarwani mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Bulungan menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pimpinan organisasi kemasyarakatan dan lembaga adat yang hadir.

“Tentu dalam perjalanan ini baik dari 2025 lalu hingga 2026 sekarang, terdapat hal-hal yang kurang berkenan, begitupun juga komunikasi yg kurang berjalan dengan baik, maka dengan ini saya bermohon maaf dengan kita semua,” ucap Bupati.

Bupati juga memberikan apresiasi kepada seluruh ormas di Kabupaten Bulungan, atas peran dan dukungan terhadap program-program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

“Terima kasih saya ucapkan kepada orang tua saya, para pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, karena telah mendukung dan turut berkontribusi pada program pembangunan di Kabupaten Bulungan,” ujarnya.

Program-program pembangunan yang dijalankan oleh Pemkab Bulungan, tidak terlepas dari kritik dan saran masyarakat Kabupaten Bulungan. Dalam pidatonya, Syarwani menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) akan berusaha memenuhi harapan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Ia mengatakan, pemerintah daerah tidak hanya memberikan komentar tetapi akan hadir menangani persoalan yang telah disampaikan masyarakat, untuk memastikan penanganan dan perbaikan yang dinantikan dapat diwujudkan oleh pemda.

“Secara bertahap Pemkab Bulungan akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan batasan kemampuan Pemda, baik dari segi pendanaan dan sumber daya manusia. Sekalipun ini belum bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran, namun kami ingin pastikan bahwa Pemda hadir di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Di tengah kesempatan, Syarwani juga menuturkan berbagai program mandatori yang dititipkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemkab Bulungan. Diantaranya yaitu, program percepatan presiden yg berkaitan dengan persoalan dalam peningkatan gizi anak, melalui pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG ini telah berjalan di Kabupaten Bulungan, dan berdiri dapur-dapur serta pengelola di tiap kecamatan. Begitupun juga telah berdiri secara organisasi, pendirian koperasi merah putih di 74 desa. Serta program pembangunan Sekolah Garuda yg dipusatkan di kawasan kota baru mandiri, yg tengah berproses dan ditargetkan rampung di bulan juli.

“Selain program pembangunan, kami juga berusaha untuk mensinergikan program-program mandatori dari pemerintah pusat, yang sudah berjalan di seluruh kecamatan dan desa yg ada di Kabupaten Bulungan,” tutur Bupati.

Ia berharap bahwa program-program mandatori dari pemerintah pusat, dapat memberikan dampak baik dari segi ekonomi bagi pengelola dan petani, juga berdampak bagi kualitas sumber daya manusia bagi anak-anak di Kabupaten Bulungan. Begitupun juga diharapkan dapat membangkitkan ekonomi masyarakat desa, dengan hadirnya gerai-gerai Koperasi Merah Putih. Serta, dapat mendidik anak-anak Kabupaten Bulungan dari adanya Sekolah Garuda.

“Dengan dilimpahkannya program mandatori ini, harapannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta sumber daya manusia di Kabupaten Bulungan,” harapnya.

Acara tersebut ditutup dengan rangkaian ramah tamah dan makan bersama Forkompimda dan unsur Ormas Kabupaten Bulungan.(cda)

Harga BBM Tetap Stabil, Pertamina Pastikan Pasokan Aman per April 2026

JAKARTA, MANDAUPOST – Pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 April 2026. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya untuk menjaga kestabilan harga sekaligus memastikan ketersediaan energi tetap terjamin di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor hilir energi, Pertamina Patra Niaga terus mengoptimalkan berbagai langkah strategis. Di antaranya dengan memperkuat koordinasi bersama pemasok serta meningkatkan efisiensi sistem distribusi agar pasokan BBM tetap lancar dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun, menyampaikan bahwa pihaknya senantiasa menjalankan kebijakan pemerintah, termasuk terkait penetapan harga BBM. Selain itu, upaya-upaya seperti negosiasi dengan mitra suplai dan peningkatan distribusi terus dilakukan guna menjaga stabilitas pasokan energi nasional.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menggunakan BBM sesuai kebutuhan, serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya yang dapat memicu kepanikan,” ujarnya.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menjelaskan bahwa isu kenaikan harga BBM yang sempat beredar sebelumnya memang menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, khususnya terkait BBM subsidi. Kondisi tersebut bahkan sempat memicu antrean di sejumlah SPBU.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan kepastian bahwa tidak ada kenaikan harga BBM per 1 April 2026. Pertamina sebagai operator, lanjutnya, akan selalu mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan regulator.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga diajak untuk lebih bijak dalam menggunakan energi. Penggunaan BBM secara hemat dan bertanggung jawab dinilai penting dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Selain itu, masyarakat diharapkan tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum terverifikasi, karena dapat menimbulkan kepanikan dan berdampak pada distribusi di lapangan. Peran aktif masyarakat dalam menjaga konsumsi yang wajar akan membantu memastikan distribusi energi berjalan lancar.

Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, diharapkan ketersediaan energi nasional tetap terjaga dengan baik guna mendukung aktivitas serta pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135 atau melalui situs resmi Pertamina Patra Niaga.(**)

Scroll to Top