Berita Populer

Berita Terbaru

APBD Terbatas, Pemprov Kaltara Fokus Program Prioritas di 2027
Sekprov Tekankan Tata Kelola Kolaboratif untuk Capai Target Pembangunan 2027
Jorge Martin Sulit Kejar Acosta karena Ban Hancur, Puas Finis Kedua
Man City Satu-satunya yang Masih Sempurna
BIG Downhill 2026 Hadirkan Aksi Ekstrem dan Kecepatan Tinggi
Soft Tenis Tambah Perunggu, Indonesia Koleksi Tiga Medali di Asian Games 2026

IKN

Presiden Prabowo Pimpin Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka, Tegaskan Semangat Kebersamaan di HUT ke-81 Kemerdekaan RI

JAKARTA, MP – Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung Upacara Penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin sore, 17 Agustus 2026. Upacara tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Presiden Prabowo hadir sebagai Inspektur Upacara, sedangkan bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Kombes Pol Jerrold Hendra Yosef Kumontoy, yang saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan Polda Kalimantan Timur.

Memasuki prosesi utama, tugas penurunan Bendera Merah Putih dipercayakan kepada tiga anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tim Indonesia Adil Makmur. Ketiganya menjalankan tugas dengan formasi dan gerakan yang telah dipersiapkan secara matang.

Atanasius Meyllano Frans Yogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur bertindak sebagai Komandan Kelompok 8. Sementara itu, Mirza Rafi Navazani, pelajar SMAN 1 Sintang asal Kalimantan Barat, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Adapun Maharazthu Rizqhy Ramadhana Chubuyana dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kini menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang, mendapat amanah sebagai pengerek bendera.

Ketiga anggota Paskibraka tersebut perlahan menurunkan Sang Merah Putih dari tiang utama. Setelah berhasil diturunkan, bendera kemudian diserahkan kepada Neeltje Deliana Insjowi Werimon, pembawa bendera asal Provinsi Papua. Dengan penuh kehormatan, Sang Merah Putih selanjutnya dibawa menuju mimbar kehormatan.

Bendera kemudian diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara. Kepala Negara menerima Sang Merah Putih untuk kemudian meletakkannya kembali di mimbar kehormatan.

Prosesi penurunan bendera tersebut menandai berakhirnya rangkaian Upacara Penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih. Momen itu sekaligus menjadi penutup rangkaian seremoni kenegaraan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka.

Sebelum meninggalkan mimbar kehormatan, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta upacara yang telah mengikuti rangkaian peringatan sejak pagi hingga sore dengan tertib dan penuh semangat. “Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan khidmat,” ucap Presiden.

Upacara yang berlangsung khidmat tersebut tidak hanya menjadi penanda berakhirnya seremoni kenegaraan, tetapi juga menghadirkan penghormatan mendalam terhadap Sang Merah Putih sebagai simbol perjuangan, persatuan, dan kedaulatan bangsa. Apresiasi Presiden Prabowo kepada seluruh peserta menjadi penutup yang menegaskan semangat kebersamaan dalam memperingati 81 tahun perjalanan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. (BPMI SETPRES)

Istana Wakil Presiden IKN Dibuka untuk Umum 15-17 Agustus, Ini Syarat Kunjungannya!

JAKARTA, MP –  Otorita IKN memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapat pengalaman baru melihat lebih dekat lingkungan Istana Wakil Presiden IKN yang identik dengan berbagai agenda kenegaraan. Kini, Istana Wakil Presiden Republik Indonesia IKN dapat dikunjungi oleh masyarakat.

Pembukaan Istana Wakil Presiden IKN ini sebagai salah satu agenda memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat yang ingin berkunjung ke Istana Wakil Presiden IKN perlu memperhatikan sejumlah ketentuan, mulai dari jadwal kunjungan, jam berkunjung, aturan berpakaian, tata tertib, hingga larangan-larangan selama berada di kawasan Istana. Berikut informasinya:

Jadwal kunjungan Istana Wakil Presiden IKN

Masyarakat dapat mengunjungi Istana Wakil Presiden IKN pada 15-17 Agustus 2026. Kunjungan dibuka mulai pukul 10.00 hingga 17.00 WITA dengan lokasi berada di Istana Wakil Presiden, IKN, Kalimantan Timur.

Tata tertib kunjungan Istana Wapres IKN

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan sebelum berkunjung ke Istana Wakil Presiden adalah tata tertib yang berlaku. Berikut tata tertib yang mesti diperhatikan:

1. Area kunjungan terbatas

Pengunjung hanya diperkenankan berada di area kunjungan yang disediakan. Dilarang memasuki area terbatas lainnya tanpa izin.

2. Gunakan pakaian rapi dan sopan

Mengenakan atasan lengan panjang berkerang, celana/rok panjang (menutupi lutut), dan sepatu. Pakaian tidak boleh terbuka.

3. Foto dan video di area yang diizinkan

Pengunjung diperkenankan mengambil foto dan video hanya di lokasi yang telah diizinkan oleh petugas serta wajib mematuhi ketentuan dokumentasi yang berlaku.

4. Menjaga ketertiban dan kepatuhan

Setiap pengunjung wajib mematuhi seluruh arahan petugas serta mengikuti ketentuan kunjungan yang berlaku.

Larangan kunjungan Istana Wapres IKN

Masyarakat juga perlu mengetahui sejumlah larangan sebelum datang ke Istana Wakil Presiden, seperti:

  1. Tidak diperbolehkan merokok saat berada di area Istana
  2. Dilarang membawa makanan dan minuman
  3. Tidak diperbolehkan membawa hewan peliharaan, senjata api atau tajam, narkotika, dan obat terlarang
  4. Dilarang membuat kegaduhan agar tidak mengganggu agenda kenegaraan yang masih tetap berlangsung

Seluruh ketentuan yang berlaku harus dipatuhi oleh masyarakat yang berkunjung agar menciptakan suasana kunjungan yang lebih nyaman sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Istana. Jadi, bagi kamu yang berencana berkunjung ke Istana Wakil Presiden IKN, pastikan sudah memperhatikan jadwal dan memahami seluruh aturan yang ditetapkan. (Adinda Kinanthi)

Presiden Prabowo Sampaikan Sepuluh Langkah Besar Transformasi Indonesia

JAKARTA, MP – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sepuluh langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dalam transformasi Indonesia. Langkah-langkah tersebut mencakup penguatan layanan kesehatan dan pendidikan, kedaulatan komoditas, optimalisasi aset negara, kemandirian energi, penguatan pusat keuangan, pembangunan proyek strategis jangka panjang, elektrifikasi mobilitas rakyat, hingga kebijakan kewarganegaraan bagi talenta istimewa Indonesia.

 

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Sidang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

“Hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di Majelis yang terhormat ini untuk menyampaikan setidaknya sepuluh langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Perkuat layanan dasar dan kualitas SDM

Langkah pertama, pemerintah akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Mulai 2027, sebanyak 10.000 Puskesmas di 7.285 kecamatan akan direnovasi dengan anggaran perbaikan sekitar Rp4 miliar untuk setiap Puskesmas. Pemerintah juga akan merenovasi atau membangun 514 Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas).

Program renovasi Puskesmas dan Labkesmas tersebut ditargetkan selesai paling lambat pada 2030. Presiden menegaskan bahwa Puskesmas merupakan benteng pertama dalam menjaga kesehatan bangsa sekaligus pintu pertama negara ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup,” kata Presiden.

Langkah kedua, Pemerintah akan membangun dan merevitalisasi 441 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) agar setiap kabupaten dan kota memiliki rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai.

RSUD tersebut akan diperkuat terutama untuk menangani penyakit penyebab kematian tertinggi, yaitu kanker, jantung, stroke, dan ginjal, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Sebelumnya, Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari jumlah tersebut, 20 RSUD telah beroperasi.

“Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar,” tegas Presiden.

Langkah ketiga, Pemerintah akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat pada 2029. Presiden menyebut kebijakan tersebut sebagai program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia.

Selain perbaikan fisik sekolah, seluruh ruang kelas juga akan dilengkapi dengan layar pintar interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP). Di akhir Desember 2026, seluruh sekolah akan menerima tambahan tiga IFP setelah sebelumnya menerima satu IFP.

“Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak Indonesia belajar di sekolah yang aman dan bermartabat,” ujar Presiden.

Perkuat kedaulatan ekonomi dan energi

Langkah keempat, Pemerintah akan segera mengoperasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 1 Januari 2027. Ketentuan penyelenggaraan bursa tersebut ditargetkan dibahas bersama DPR RI dan diterbitkan paling lambat 17 September 2026.

Melalui bursa tersebut, Pemerintah akan membangun Indonesia Reference Price untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kebijakan ini diarahkan untuk membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya oleh dunia.

“Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia. Kita harus menjadi penentu harga komoditas dunia,” tegas Presiden.

Langkah kelima, Pemerintah akan mempercepat optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain melakukan restrukturisasi terhadap BUMN yang tidak produktif, Pemerintah akan mempermudah kerja sama pemanfaatan aset BUMN yang belum optimal dengan pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel, dengan tetap menjaga kepemilikan strategis negara.

Langkah keenam, pemerintah akan mempercepat pembangunan 100 gigawatt energi surya. Pada tahun ini, Pemerintah menargetkan pembangunan 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya sekaligus menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel.

Dengan PLTS, Pemerintah juga mendorong kemandirian energi hingga tingkat desa. Presiden menyampaikan, dengan PLTS 100 Giga Watt, negara diperkirakan dapat menghemat setidaknya Rp73,9 triliun setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik.

“Matahari Indonesia tidak boleh terbuang. Anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa harus kita manfaatkan untuk kemakmuran rakyat,” kata Presiden.

Langkah ketujuh, Pemerintah telah menentukan lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Jakarta dan Bali. PFII akan menjadi pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia.

“Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia,” ujar Presiden.

Bangun industri dan talenta masa depan

Langkah kedelapan, Presiden memperkenalkan Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai instrumen untuk menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi bangsa, tetapi belum dapat dibiayai melalui investasi komersial jangka pendek.

Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan diarahkan untuk membiayai sejumlah proyek strategis, termasuk mobil nasional, motor nasional, serta Giant Sea Wall di pantai utara Jawa.

Presiden menyampaikan, pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jawa ditujukan sebagai sabuk perlindungan bagi jutaan warga, sekaligus infrastruktur air, jalur pertumbuhan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa.

Langkah kesembilan, pemerintah akan mempercepat elektrifikasi mobilitas rakyat. Pemerintah akan memberikan insentif untuk satu juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri.

Kebijakan tersebut memiliki tiga tujuan, yaitu menurunkan biaya kendaraan bagi rakyat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, dan layanan purnajualnya.

“Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah tiga kemenangan sekaligus: penghematan bagi keluarga, pengurangan impor energi, dan pekerjaan bagi anak bangsa,” ujar Presiden.

Langkah kesepuluh, pemerintah akan mengajukan perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi warga negara Indonesia yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberikan sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional.

Kebijakan tersebut akan dirancang secara selektif dan terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara.

Presiden menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut memiliki satu tujuan, yaitu mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia.

“Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian, dan nyata dalam kehidupan rakyat,” tegas Presiden. (AIT)

Presiden Prabowo: RAPBN 2027 Fokus pada Delapan Program Kerja Prioritas Nasional

JAKARTA, MP – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 akan difokuskan pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, Belanja Negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun.

 

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Sidang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

“RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk delapan Program Kerja Prioritas Nasional atau PKPN,” ujar Presiden Prabowo.

Delapan PKPN tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.

Presiden menjelaskan bahwa delapan prioritas tersebut akan didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.

“Arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong ‘Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat’,” kata Presiden.

Belanja Negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, meningkat dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026. Sementara itu, Pendapatan Negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun pada APBN 2026.

Pembiayaan RAPBN 2027 direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rencana pembiayaan APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun dengan defisit 2,68 persen terhadap PDB.

Presiden menyampaikan, pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Inflasi akan dijaga pada level 2,5 persen, sementara suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan sebesar 6,9 persen dan nilai tukar berada pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.

Di sektor energi, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD75 per barel. Lifting minyak ditargetkan mencapai 610 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari.

Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, Pemerintah juga menargetkan sejumlah indikator kesejahteraan mengalami perbaikan pada 2027. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,0–6,5 persen dari target APBN 2026 sebesar 6,5–7,5 persen.

Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada rentang 4,30–4,87 persen, lebih rendah dibandingkan dengan target 2026 sebesar 4,44–4,96 persen. Rasio Gini juga ditargetkan membaik menjadi 0,362–0,367 dari target tahun 2026 sebesar 0,377–0,380. Sementara itu, Indeks Modal Manusia ditargetkan meningkat menjadi 0,575.

Presiden menegaskan bahwa berbagai sasaran tersebut akan dijaga melalui reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pemerintah akan mendorong optimalisasi pendapatan negara, meminimalkan kebocoran penerimaan, serta melanjutkan efisiensi belanja.

“Perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan,” ujar Presiden.

Sebelumnya, Presiden menegaskan bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan alat untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.

“Setiap rupiah yang dikumpulkan negara harus kembali menjadi harapan bagi rakyat,” tegas Presiden. (AIT)

Presiden Prabowo: Pemerintah Telah Tutup 290 BUMN, Target Maksimal 300 BUMN Akhir 2026

JAKARTA, MP – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Pemerintah telah melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan negara. Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup dan Pemerintah menargetkan jumlah BUMN menjadi paling banyak 300 perusahaan pada akhir 2026.

 

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Presiden menjelaskan, ketika Danantara dibentuk, Pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Menurut Presiden, jumlah tersebut dinilai terlalu banyak, termasuk dari sisi lapisan direksi dan komisaris serta perusahaan yang tidak produktif.

“Ketika kita bentuk Danantara, kita menemukan ada 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Terlalu banyak yang tidak produktif. Terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris,” ujar Presiden.

Karena itu, Pemerintah melakukan perampingan dan hanya mempertahankan BUMN yang produktif serta mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

“Hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, kita telah tutup 290 BUMN. Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” tegas Presiden.

Presiden menyebut restrukturisasi tersebut sebagai kemungkinan restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Melalui perampingan jumlah BUMN, Pemerintah telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun.

“Ini artinya setiap tahun Rp50 triliun tidak lagi habis untuk membiayai gaji direksi dan komisaris, dan hal-hal yang tidak produktif. Uang itu sekarang kita gunakan untuk investasi, untuk industrialisasi, untuk peningkatan pelayanan, dan hal-hal yang langsung bermanfaat bagi rakyat,” kata Presiden.

Presiden juga menyampaikan bahwa pembenahan BUMN telah memberikan dampak terhadap kinerja sejumlah perusahaan negara. Dalam enam bulan pertama 2026, laba bersih PT Semen Indonesia meningkat 408,9 persen, PT Pupuk Indonesia 252,8 persen, PT Pertamina 86 persen, Pegadaian 84,4 persen, Pelindo 60,4 persen, dan PTPN 54,4 persen.

Sementara itu, laba BUMN pada 2025 mencapai Rp326 triliun, meningkat 75,3 persen dibandingkan 2024 yang telah dikoreksi menjadi Rp186 triliun. Dividen BUMN yang disetorkan pada 2025 mencapai Rp142,3 triliun atau meningkat 67 persen dari tahun sebelumnya.

Jika dihitung secara neto setelah dikurangi Penyertaan Modal Negara (PMN), dividen BUMN meningkat dari Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025 atau naik 160 persen. Untuk 2026, dividen BUMN diproyeksikan mencapai Rp200 triliun tanpa PMN.

Presiden menegaskan, peningkatan kinerja BUMN tersebut tidak berhenti pada pencapaian keuntungan, tetapi diarahkan untuk mempercepat industrialisasi dan hilirisasi nasional. Melalui Danantara, Pemerintah telah melakukan groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada 6 Februari 2026 dan 13 proyek lainnya pada 29 April 2026.

Proyek-proyek tersebut antara lain pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, serta sejumlah proyek waste to energy. Proyek-proyek tersebut diharapkan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru.

Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa Pemerintah juga mulai mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Sejak mulai beroperasi pada 1 Juni 2026, dalam waktu dua bulan 13 hari, DSI telah mengelola devisa ekspor senilai USD14 miliar dari tiga komoditas strategis.

“Lebih dari 6.500 transaksi ekspor tiga komoditas telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan USD5 miliar dari perbedaan dan penyesuaian harga, kualitas, dan pembayaran devisa hasil ekspor,” ujar Presiden.

Presiden menyampaikan bahwa pengawasan DSI selanjutnya akan diperluas hingga mencakup 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dalam waktu dekat, pengelolaan tersebut juga akan diperluas ke seluruh komoditas ekspor strategis Indonesia.

Presiden menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kekayaan dan sumber daya Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

“Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang apalagi di luar negeri, dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah,” tegas Presiden. (AIT)

Presiden Prabowo: Pemerintah Jalankan 121 Kebijakan Transformatif dalam 21 Bulan

JAKARTA, MP – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan sejak dirinya mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Presiden menjelaskan, 121 kebijakan transformatif tersebut dijalankan dalam 663 hari pemerintahan atau rata-rata satu kebijakan transformatif setiap lima hari. Kebijakan-kebijakan tersebut ditujukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan negara, termasuk sejumlah persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, Pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara,” ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, capaian tersebut merupakan hasil dari keberanian mengambil keputusan, kerja keras, kehendak yang jelas, serta gotong royong seluruh unsur bangsa. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa pemerintah belum dapat menyatakan seluruh persoalan bangsa telah selesai.

“Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras, dengan hati yang tulus, kehendak yang jelas, dan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit, atau terlalu rumit dapat kita mulai diselesaikan,” kata Presiden.

Salah satu capaian yang disampaikan Presiden adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada delapan komoditas pangan dalam waktu satu tahun, lebih cepat dari target awal empat hingga lima tahun. Delapan komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Dalam mendukung capaian tersebut, Pemerintah telah menghapus 145 aturan penyaluran pupuk dan menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen. Presiden menyampaikan bahwa kebijakan tersebut turut mendorong peningkatan keuntungan PT Pupuk Indonesia sebesar 252,8 persen.

Di sektor energi, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia mulai mewujudkan swasembada solar melalui produksi diesel dengan campuran biodiesel B50. Sejak 1 Juli 2026, Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri dan berhasil menghemat devisa sebesar Rp170 triliun atau sekitar USD9,5 miliar.

“Ini bukan alasan untuk berpuas diri. Ini rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dirasakan rakyat,” tegas Presiden.

Presiden juga menekankan bahwa seluruh capaian tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjalankan mandat rakyat dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

“Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan rakyat,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa pembangunan Indonesia bukan pekerjaan Presiden seorang diri, melainkan hasil kerja bersama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan sejumlah capaian lainnya, antara lain pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih, operasional 10.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis, perbaikan 71.744 sekolah pada 2026, serta perluasan layanan Cek Kesehatan Gratis yang hingga kini telah menjangkau 108 juta orang.

Presiden menegaskan, pemerintah tidak boleh berpuas diri karena masih terdapat berbagai persoalan yang harus diselesaikan, mulai dari kemiskinan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pemberantasan korupsi, hingga penertiban pertambangan ilegal dan penyelundupan.

“Selama pekerjaan itu masih ada, Pemerintah dan seluruh lembaga negara tidak boleh berpuas diri,” pungkas Presiden.

Presiden menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak semata-mata ditujukan untuk satu masa jabatan, melainkan untuk meletakkan fondasi bagi masa depan Indonesia.

“Kita tidak bekerja dan membangun untuk satu masa jabatan. Kita membangun untuk satu zaman. Kita membangun untuk satu abad Indonesia,” tegas Presiden. (AIT)

Jelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Tim Upacara dan Paskibraka Laksanakan Gladi Bersama di Istana Merdeka

JAKARTA, MP – Persiapan pelaksanaan Upacara HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai memasuki tahap gladi parsial di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 11 Agustus 2026. Setelah sebelumnya berlatih secara terpisah, sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan Paskibraka, mulai melaksanakan latihan bersama sebagai bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada 17 Agustus 2026 mendatang.

“Hari ini tanggal 11 Agustus 2026, hari Selasa. Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya. Masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim. Selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya, jadi tim upacara berlatih sendiri, Paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di Istana,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada awak media.

Mensesneg menjelaskan bahwa tahapan latihan bersama tersebut masih merupakan penyesuaian awal. Adapun gladi kotor secara lebih menyeluruh akan mulai dilaksanakan pada 12 Agustus 2026 mendatang, sekaligus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap rangkaian upacara.

“Ini baru penyesuaian awal, walaupun ada koreksi belum terlalu banyak, jadi mulai besok akan ada gladi kotor. Nanti di situ baru mulai kita akan lebih dalam lagi untuk melakukan perbaikan-perbaikan,” kata Mensesneg.

Di sisi lain, Mensesneg menyampaikan, tingginya antusiasme masyarakat untuk menghadiri langsung rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI juga mendorong panitia untuk menambah kapasitas undangan. Setelah melakukan pengecekan lapangan, panitia memutuskan menambah satu blok area untuk mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar.

“Tadi baru saja kami cek ke lapangan, karena betapa antusiasnya pendaftar jadi kami memutuskan untuk menambah satu blok untuk memperbesar jumlah undangan bagi masyarakat yang sudah mendaftar. Tadi kami cek bisa sekitar 3.400 yang mungkin nanti akan kita bagi di acara pagi dan acara sore,” ujar Mensesneg.

Mensesneg menyebut, selama lima hari masa pendaftaran, jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara tercatat lebih dari 336 ribu orang. Jumlah tersebut jauh melampaui kapasitas awal yang memungkinkan untuk menerima sekitar 5.500 undangan.

“Selama kemarin kami koreksi ya bukan 4 hari, tapi selama 5 hari masa pendaftaran itu totalnya kurang lebih di atas 336 ribu pendaftar yang sebenarnya kapasitas yang memungkinkan hanya 5.500, tapi kami pastikan ada penambahan 3.400 kursi lagi,” ungkapnya.

Mensesneg menjelaskan, selain menambah kapasitas undangan, panitia juga tengah menyiapkan area yang lebih representatif bagi masyarakat yang ingin menyaksikan rangkaian upacara dari luar area Istana Merdeka, Jakarta. Hal tersebut dilakukan untuk mengakomodasi tingginya antusiasme masyarakat yang tidak memperoleh undangan resmi.

“Kami tadi cek lapangan mungkin supaya menontonnya juga lebih enak, kami akan coba siapkan tempat yang lebih representatif,” tutur Mensesneg.

Terkait undangan kepada para pejabat dan keluarga Presiden serta Wakil Presiden, Mensesneg mengatakan bahwa mulai Selasa, 11 Agustus 2026, panitia telah menugaskan sejumlah pejabat pemerintah untuk menyampaikan undangan secara resmi.

“Mulai hari ini kami dari panitia menugaskan beberapa pejabat-pejabat pemerintah untuk mengantar undangan secara resmi. Kepada seluruh Presiden, Wakil Presiden maupun keluarga Presiden, maupun Wakil-wakil Presiden untuk mengundang secara resmi untuk hadir di dalam rangka Peringatan Detik-detik Proklamasi,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mensesneg juga turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan, atas kemungkinan adanya penyesuaian maupun penutupan lalu lintas di sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan Istana Merdeka, Jakarta selama proses persiapan dan pelaksanaan rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

“Kami ingin menyampaikan permohonan maaf kalau mulai pagi hari ini tadi, dan mungkin sampai beberapa hari ke depan di beberapa ruas jalan Veteran pun di Merdeka Utara mungkin akan ada penyesuaian atau penutupan-penutupan lalu lintas. Kami permohonan maaf kepada seluruh pengguna jalan,” kata Mensesneg. (BPMI Setpres)

Siap-siap! War Tiket Undangan Upacara HUT 81 RI di Istana Merdeka Dibuka Lagi Hari Ini

JAKARTA, MP – Panitia Pelaksana Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI  kuota undangan Upacara HUT 81 RI di Istana Merdeka. Pendaftaran kuota tambahan akan dibuka hari ini Selasa, 11 Agustus 2026, yuk simak informasi lengkapnya.

Pendaftar Tembus 336 Ribu

Dalam empat hari masa pendaftaran, ratusan ribu orang war tiket undangan upacara HUT RI. “Jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama empat hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar,” ujar Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.

Tambahan Kuota

Prasetyo Hadi menyebut telah menyiapkan satu blok tambahan untuk masyarakat. Peserta juga akan dibagi ke dalam dua sesi, yakni Upacara Detik-Detik Proklamasi pada pagi hari dan Upacara Penurunan Bendera pada sore hari.

“Kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400,” jelasnya.

Melansir unggahan Instagram resmi Kementerian Sekretariat Negara @kemensetneg.ri, pendaftar di blok tambahan ini akan mengikuti upacara di halaman depan Istana Merdeka (pandangan terbatas/restricted view, namun tersedia layar LED). Meski begitu fasilitas yang didapat juga tetap sama.

“Tetap mendapatkan fasilitas yang sama, berupa Suvenir resmi upacara, Jamuan snack,” tulis @kemensetneg.ri.

Link War Tiket Undangan Upacara HUT 81 RI Tambahan

Buat kamu yang ingin ikutan war tiket undangan peringatan Hari Kemerdekaan di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui laman Pandang Istana Presiden di https://pandang.istanapresiden.go.id. . (**)

Mensesneg Apresiasi 336 Ribu Pendaftar “War Ticket”, Istana Tambah Undangan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI untuk Masyarakat

JAKARTA, MP – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas antusiasme tinggi untuk mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Agustus 2026 mendatang. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau “war ticket” yang dibuka oleh pemerintah melalui laman Pandang Istana (https://pandang.istanapresiden.go.id) pada 5-9 Agustus 2026.

“Berkaitan dengan hal tersebut juga kami selaku Ketua Panitia, selaku Mensesneg menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah berpartisipasi di dalam ‘war ticket’ untuk mendapatkan undangan,” ujar Prasetyo dalam keterangannya di Gedung Nusantara III DPR/MPR RI, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.

Mensesneg menjelaskan bahwa tingginya minat masyarakat jauh melampaui kapasitas awal yang tersedia. Dari sekitar 5.500 slot undangan yang disiapkan melalui mekanisme perebutan undangan, jumlah pendaftar selama empat hari mencapai lebih dari 336 ribu orang.

“Ini menunjukkan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi,” ungkapnya.

Untuk mengakomodasi lebih banyak masyarakat, panitia memutuskan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang. Tambahan kapasitas tersebut nantinya akan dibagi dalam dua sesi, yakni Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi pada pagi hari dan Upacara Penurunan Bendera pada sore hari. Masyarakat bisa memperebutkan tambahan undangan tersebut di laman Pandang Istana mulai Selasa, 11 Agustus 2026.

“Oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400 nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak masyarakat dapat ikut hadir di Istana,” jelas Prasetyo.

Selain penambahan kapasitas, pemerintah juga akan memberikan prioritas kepada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara peringatan kemerdekaan secara langsung di Istana. Kebijakan tersebut dilakukan agar kesempatan hadir dapat dirasakan secara lebih luas.

“Kita akan mencoba membagi porsi dengan berusaha memprioritaskan bagi saudara-saudara kita, masyarakat kita yang belum pernah sama sekali,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo juga menyampaikan apresiasi atas berbagai inisiatif masyarakat di seluruh Indonesia dalam menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Beragam perlombaan, kegiatan kreatif, tradisional hingga modern, menurutnya, menunjukkan semangat masyarakat untuk turut mengisi Bulan Kemerdekaan.

Mensesneg pun mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan kemerdekaan sesuai bidang dan keahlian masing-masing dengan tetap menjunjung semangat persatuan dan kecintaan kepada Indonesia.

“Tentu kita semua memiliki keahlian, memiliki profesi, memiliki bidang masing-masing yang sebagai anak-anak Indonesia, mari semua di bulan kemerdekaan ini kita isi sesuatu hal dengan penuh rasa cinta tanah air, penuh semangat persatuan, penuh nasionalisme, penuh kebanggaan kepada bangsa dan negara yang kita cintai,” pungkas Prasetyo. (BPMI Setpres)

Ratusan Ribu Masyarakat Berpartisipasi dalam “War” Undangan Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI

JAKARTA, MP – Antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, terlihat sangat tinggi. Pada hari pertama pelaksanaan perebutan undangan (war ticket) yang dibuka pada Rabu, 5 Agustus 2026, tercatat sebanyak 128.331 masyarakat mengikuti proses pendaftaran dari 36 provinsi di Indonesia dan 14 negara.

 

“Alhamdulillah, antusiasme masyarakat luar biasa. Pada hari pertama kemarin tercatat 128.331 masyarakat mengikuti war ticket, yang tersebar di 36 provinsi, bahkan ada peserta dari mancanegara, di antaranya Amerika Serikat, Australia, Rusia, Jerman, Britania Raya, Turki, Prancis, Arab Saudi, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Mensesneg menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam perebutan undangan tersebut. Tingginya minat masyarakat, menurutnya, mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah mendaftar untuk mengikuti war ticket Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta,” ujarnya.

Seiring tingginya jumlah pendaftar, Mensesneg menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum berhasil memperoleh undangan. Namun, masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah akan kembali membuka perebutan undangan pada Kamis, 6 Agustus 2026.

“Kami mohon maaf kepada masyarakat yang kemarin belum mendapatkan kesempatan memperoleh undangan. Hari ini (6/8) jam 10.00 WIB akan kembali dibuka war ticket. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, masih ada kesempatan untuk mencoba kembali,” tutur Menteri Pras.

Mensesneg pun mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan perebutan undangan serta mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Pendaftaran terbuka bagi masyarakat dapat dilakukan melalui laman resmi pandang.istanapresiden.go.id. (BPMI SETPRES)

Scroll to Top