Berita Populer

Berita Terbaru

KALTARA

NUNUKAN, MP – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nunukan kembali menunjukkan respons cepat dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Kali ini, laporan datang dari warga terkait keberadaan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dinilai mengganggu di kawasan Jalan Ujang Dewa, Kecamatan Nunukan Selatan. Kamis, (27/8/26)

Menindaklanjuti laporan tersebut, anggota Satpol PP Kabupaten Nunukan atas perintah Kepala Satuan langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan penanganan secara persuasif.

Setibanya di lokasi, petugas melakukan pendekatan serta memastikan kondisi yang bersangkutan. Setelah dilakukan penanganan, petugas kemudian mengonfirmasi identitas ODGJ tersebut, termasuk mencari informasi mengenai alamat dan keberadaan pihak keluarga.

Dari hasil penelusuran, petugas berhasil memperoleh informasi mengenai keluarga yang bersangkutan. Selanjutnya, ODGJ tersebut dibawa oleh anggota Satpol PP ke tempat keluarganya untuk mendapatkan pendampingan dan penanganan dari pihak keluarga.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan, Mesak Adianto, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat yang berkaitan dengan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Setiap laporan dari masyarakat tentu menjadi perhatian kami. Anggota kami diarahkan untuk segera turun ke lapangan dan melakukan penanganan secara persuasif serta mengedepankan sisi kemanusiaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penanganan terhadap ODGJ tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketenteraman masyarakat, tetapi juga memastikan yang bersangkutan dapat kembali bersama keluarga untuk mendapatkan perhatian dan pendampingan yang diperlukan.

Satpol PP Kabupaten Nunukan mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan kondisi serupa agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat, sehingga ketenteraman masyarakat tetap terjaga sekaligus memberikan perlindungan bagi warga yang membutuhkan penanganan. (**)

SEBUKU, MP – Pemerintah Kecamatan Sebuku Melakukan monitoring Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Camat, Sekcam dan Staf Kecamatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemilihan yang dilaksanakan di Desa masing-masing yaitu 10 Desa wilayah Kecamatan Sebuku pada Rabu (26/8/2026)

Berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan maka sesuai dengan pelaksanaan pemilihan BPD Desa yang dilaksanakan secara Serentak khususnya 10 Desa yaitu Desa Pembeliangan, Kekayap, Apas, Kunyit, Tetaban, Melasu Baru, Bebanas, Lulu, Sujau dan Desa Harapan telah selesai dan berjalan aman dan kondusif baik secara demokratis maupun penetapan langsung karena ada beberapa desa yang jumlah pendaftarnya hanya 5 orang peserta maka itu akan di tetapkan secara langsung berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, selebihnya sambil menunggu hasil dari panitia dan penetapan ke anggotaan BPD yang akan menyerahkan berkas berita acaranya ke Pemerintah Desa lalu dari Desa ke Pemerintah Kecamatan dan setelah direkap pihak Kecamatan baru di serahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Nunukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dalam proses pemilihan BPD tersebut(**)

TANJUNG SELOR, MP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menerima aspirasi masyarakat terkait persoalan wilayah dan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Desa Tujung, Kabupaten Nunukan.

Aspirasi tersebut disampaikan perwakilan 10 kepala desa bersama tim advokasi kepada Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam audiensi di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (27/8).

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog bagi pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat untuk menyampaikan pandangan serta mencari langkah penyelesaian yang dapat ditempuh sesuai ketentuan dan kewenangan masing-masing.

Dalam audiensi, perwakilan 10 desa menyampaikan sejumlah hal terkait penetapan MHA Desa Tujung yang dinilai berkaitan dengan wilayah administrasi desa-desa di sekitarnya. Masyarakat berharap persoalan tersebut dapat dikaji dan ditindaklanjuti secara bijaksana agar tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa dan tim advokasi yang telah menyampaikan persoalan secara langsung melalui jalur dialog.

Ia menilai penyampaian aspirasi secara terbuka merupakan langkah yang baik untuk mencari solusi bersama sekaligus menjaga suasana tetap aman dan kondusif.

Terkait persoalan batas wilayah, Gubernur Zainal menjelaskan bahwa penanganannya perlu disesuaikan dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Untuk batas antar kecamatan dan antar desa yang berada dalam satu kabupaten, kewenangan berada pada pemerintah kabupaten.

Sementara apabila persoalan menyangkut batas antarwilayah kabupaten, penanganannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pemerintah provinsi akan membantu dan mendampingi sesuai kewenangan. Yang paling penting, kita mencari solusi bersama dan menjaga agar persoalan ini tidak berkembang menjadi pertikaian di lapangan,” kata Zainal.

Ia juga mengapresiasi para kepala desa yang telah mengarahkan masyarakat untuk tetap tenang serta tidak mudah terprovokasi selama proses penyelesaian berlangsung.

Menurutnya, persoalan yang menyangkut batas wilayah dan kepentingan masyarakat perlu diselesaikan melalui komunikasi, koordinasi dan mekanisme pemerintahan yang telah ditetapkan.

“Terima kasih kepada para kepala desa yang sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tetap tenang. Jangan sampai ada pertikaian, karena yang rugi nantinya adalah masyarakat sendiri,” ujarnya.

Zainal menambahkan, aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut akan menjadi bahan masukan bagi Pemprov Kaltara untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan sesuai kewenangan masing-masing.

Lebih lanjut, ia juga mendorong para kepala desa untuk menyampaikan aspirasi melalui lembaga legislatif daerah. Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu ruang yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan dan aspirasi pembangunan.

“Silakan juga disampaikan kepada DPRD, karena di sana ada perwakilan masyarakat. Kita semua tentu ingin persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Advokasi yang mewakili 10 desa, Paltison, menyampaikan harapan agar persoalan terkait MHA Desa Tujung dapat dikaji kembali secara menyeluruh dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dari desa-desa yang terdampak.

Menurutnya, penyelesaian yang baik diperlukan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik sosial di kemudian hari.

“Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana. Yang terpenting, jangan sampai menimbulkan konflik di tengah masyarakat,” kata Paltison.

Adapun 10 desa yang menyampaikan aspirasi tersebut berasal dari Kecamatan Sebuku, Sembakung dan Sembakung Atulai. Dari Kecamatan Sebuku meliputi Desa Kunyit, Tetaban, Melasu Baru, Bebanas, dan Lulu. Sementara dari Kecamatan Sembakung meliputi Desa Pagar, Labuk, Butas Bagu, Lubok Buat, dan desa Katul di Kecamatan Sembakung Atulai.

Melalui dialog dan koordinasi lintas pemerintahan, Pemprov Kaltara berharap persoalan tersebut dapat ditangani secara bertahap, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat serta menjaga kondusivitas di Kabupaten Nunukan. (dkisp)

TANJUNG SELOR, MP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur (Kaltim)-Kaltara untuk mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah dan memperluas akses pembiayaan bagi petani serta pelaku usaha.

Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi dan silaturahmi Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama Kepala OJK Kaltim-Kaltara, Misran Pasaribu, di Ruang Pertemuan Gubernur Kaltara, Kamis (27/8).

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah potensi ekonomi daerah menjadi pembahasan, di antaranya komoditas kelapa, cokelat dan rumput laut. Pengelolaan limbah yang ramah lingkungan juga menjadi bagian dari pembahasan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Gubernur Zainal mengatakan, Pemprov Kaltara terus menggali potensi unggulan daerah agar dapat dikembangkan secara lebih terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kita terus menggali keunggulan daerah. Komoditas seperti kelapa, cokelat, dan rumput laut akan kita dorong agar sesuai dengan kebutuhan dan arah pembangunan daerah,” kata Zainal.

Ia menyebutkan, pengembangan komoditas lokal perlu dibarengi dengan penguatan ekosistem pembiayaan. Hal ini penting karena keterbatasan modal masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi petani dan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.

Karena itu, Pemprov Kaltara mendorong adanya keterhubungan antara pelaku usaha dengan lembaga keuangan, penjamin, pasar dan asuransi dalam satu ekosistem pembiayaan yang lebih terintegrasi.

“Komoditas yang punya potensi tetapi terkendala modal perlu kita hubungkan dengan pengusaha, lembaga keuangan, penjamin, pasar dan asuransi agar pembiayaannya lebih mudah,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala OJK Kaltim-Kaltara, Misran Pasaribu, menyampaikan apresiasi atas kesempatan untuk melakukan audiensi dengan Pemprov Kaltara. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara OJK dengan pemerintah daerah.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur atas waktu dan kesempatan menerima audiensi kami. Pertemuan ini penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara OJK dan Pemprov Kaltara,” ujarnya.

Melalui sinergi tersebut, Pemprov Kaltara berharap pengembangan komoditas unggulan dapat berjalan seiring dengan penguatan akses pembiayaan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. (dkisp)

TULIN ONSOI, MP —  Sekretaris Camat (Sekcam) Tulin Onsoi, Farhan A. Bonati, S.Pd., M.A.P., mengikuti kegiatan Zoom Meeting yang membahas rancangan usulan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 kilogram untuk wilayah Kabupaten Nunukan.

 

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh sejumlah unsur terkait dari Pemerintah Kabupaten Nunukan serta perwakilan kecamatan. Dalam kegiatan ini, peserta mengikuti pembahasan mengenai rancangan usulan harga eceran tertinggi LPG 3 kilogram yang menjadi salah satu komoditas penting bagi kebutuhan masyarakat.

 

Keikutsertaan Sekcam Tulin Onsoi dalam pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah kecamatan dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mengikuti perkembangan kebijakan terkait distribusi dan harga LPG 3 kilogram di wilayah kecamatan.

 

Pembahasan HET diharapkan dapat menjadi langkah dalam mewujudkan ketersediaan LPG 3 kilogram dengan harga yang wajar dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus mendukung tertibnya distribusi LPG bersubsidi hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

 

Melalui koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten dan kecamatan, diharapkan berbagai kebijakan terkait LPG 3 kilogram dapat diterapkan secara efektif dengan tetap memperhatikan kondisi serta kebutuhan masyarakat di wilayah Tulin Onsoi.

 

Pemerintah Kecamatan Tulin Onsoi juga terus mendukung setiap kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk dalam hal ketersediaan energi rumah tangga.(**)

SEBATIK UTARA, MP – Pemerintah Kecamatan Sebatik Utara menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di Masjid Al-Amin, Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara, Selasa (25/8/2026) pukul 13.30 WITA. Kegiatan mengangkat tema “Cinta Rasulullah SAW, Hidupkan Teladan, Tebarkan Rahmat.”

Peringatan Maulid Nabi berlangsung khidmat dan penuh suasana kebersamaan. Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Sebatik Utara yang diwakili Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Hamdani Umar, S.A.P, perwakilan Danramil Sebatik, perwakilan Kapolsek Sebatik Timur, Kepala Desa Lapri beserta jajaran, Kepala Desa Seberang, staf Kecamatan Sebatik Utara, Bhabinkamtibmas Desa Lapri, Babinsa Desa Lapri, Kepala KUA Sebatik Utara, Kepala Puskesmas Sebatik Utara, Kepala UPTD PPDM Sebatik, Ketua PHBI Sebatik Utara, tokoh agama, tokoh masyarakat, majelis shalawat serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Lapri Syamsu Rijal menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Atas nama Pemerintah Desa Lapri, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan kegiatan ini. Tentunya kegiatan ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa dukungan dan kebersamaan Bapak dan Ibu sekalian,” ujarnya.

Syamsu Rijal juga mengajak masyarakat untuk memperbanyak shalawat sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus mempererat silaturahmi antarwarga.

“Pada hari ini, tepatnya 12 Rabiul Awal, kita dipertemukan di tempat yang penuh berkah untuk bersama-sama memuliakan hari kelahiran Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW. Mari kita memperbanyak shalawat kepada beliau, karena insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan,” katanya.

Selain pesan keagamaan, Kepala Desa Lapri turut menyampaikan sejumlah imbauan terkait kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Mengingat saat ini memasuki musim kemarau, masyarakat diminta berhati-hati dalam menggunakan api guna mencegah terjadinya kebakaran.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai, khususnya di wilayah Desa Lapri, serta tidak membuang sampah ke sungai.

“Mohon sungai kita bersama-sama dijaga. Jangan dicemari dan jangan membuang sampah ke sungai, karena air sungai merupakan salah satu sumber kehidupan kita,” pesannya.

Terkait kondisi keterbatasan air bersih, Syamsu Rijal mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar dan menghemat penggunaan air. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Desa bersama pemerintah kecamatan dan kabupaten terus berupaya mendorong pemenuhan kebutuhan air masyarakat Sebatik.

Sementara itu, mewakili Camat Sebatik Utara, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Hamdani Umar, S.A.P menyampaikan perkembangan terkait rencana pembangunan Embung Lapri.

“Terkait Embung Lapri, kami sampaikan bahwa proses ganti rugi lahan saat ini masih berproses di Pemerintah Kabupaten Nunukan. Mudah-mudahan apabila tidak ada halangan, dapat terealisasi pada tahun ini. Tentunya ada regulasi dan tahapan yang harus dilalui serta dipenuhi,” jelasnya.

Hamdani juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau.

“Kami mengharapkan Bapak dan Ibu berhati-hati dalam beraktivitas, terutama dalam menggunakan api. Jangan sampai kita teledor atau lupa mematikan api maupun meninggalkan api dalam keadaan menyala, karena dapat mengakibatkan kebakaran,” ujarnya.

Ia turut mengajak masyarakat untuk menghemat penggunaan air di tengah kondisi keterbatasan sumber air. “Saat ini kita dalam keadaan susah air, sehingga kami mengharapkan Bapak dan Ibu dapat berhemat. Air susah, listrik juga susah,” tambahnya.

Memasuki acara inti, hikmah Maulid disampaikan oleh Ustaz Icuk Rifai, Lc. Dalam tausiyahnya, ia menguraikan tiga aspek penting untuk memahami sunnah dan kepribadian Nabi Muhammad SAW secara utuh, yakni surah, sirah, dan sarirah.

Menurutnya, surah berkaitan dengan penampilan fisik, rupa dan bentuk lahiriah Nabi Muhammad SAW. Sirah berkaitan dengan perjalanan hidup, perbuatan, perjuangan dan amal zahir Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Sementara sarirah merupakan aspek batiniah Nabi, yang mencakup perasaan, orientasi hati, niat, kasih sayang, serta hal-hal yang membuat Rasulullah SAW bahagia, sedih maupun tidak menyukai sesuatu.

Ketiga aspek tersebut menjadi bagian penting dalam meneladani Rasulullah SAW secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi perilaku lahiriah, tetapi juga dari ketulusan hati, kasih sayang dan akhlak beliau dalam menjalani kehidupan.

Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW kemudian ditutup dengan doa bersama. Peringatan tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, memperkuat silaturahmi, menjaga kepedulian terhadap sesama serta menerapkan keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. (**)

TANJUNG SELOR, MP – Tim dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI dan Kemendagri RI melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Integrated Area Development (IAD) Kabupaten Bulungan di Aula Benuanta BKPSDM di Jl Agathis, Tanjung Selor pada Rabu (26/8). Kegiatan dibuka Bupati, Syarwani, S.Pd, M.Si dihadiri perangkat daerah, mitra stategis, akademisi dan instansi terkait.
Bupati menegaskan, Kabupaten Bulungan dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang menjadi kewajiban generasi sekarang menjaga serta melestarikan untuk kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya. Hal tersebut menjadi komitmen Pemkab bersama para mitra strategis termasuk akademisi dalam melaksanakan IAD khususnya di Lanskap Kayan Bulungan.
“Ada beberapa kegiatan IAD yang sudah dilakukan sejak 2023, tentu masih belum sempurna tapi akan terus dilakukan perbaikan dan penataan,” ujar Bupati Diketahui, dari sisi regulasi ada sejumlah payung hukum peraturan dari pemerintah pusat. Antara lain Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Regulasi ini menjadi landasan kolaborasi lintas sektor untuk mengintegrasikan potensi ekonomi kawasan hutan dari hulu ke hilir.
Dari sisi pemerintah daerah, IAD Lanskap Kayan Bulungan masuk dalam pembangunan koridor barat dan selatan dalam RPJMD 2025 – 2029. Ini menjadi komitmen pembangunan daerah mesti berkelanjutan.
Bupati memaparkan sejumlah kegiatan terkait implementasi IAD. Antara lain dukungan APBD lebih dari Rp800 juta untuk pengembangan peternakan di Lanskap Kayan, kompetisi dana transfer kabupaten ke desa TAKE Bulungan Hijau setiap tahun, kredit Mesra untuk UMKM di desa hingga pembangunan Agrokompleks yang di dalamnya juga terdapat ruang belajar Tani Nelayan Center berkolaborasi bersama Institut Pertanian Bogor dan Universitas Kaltara. Adapula salah satu program prioritas MADYA (Muda Berdaya, Muda Berkarya) di mana Pemkab meminta 10 desa di wilayah Kecamatan Peso mengirimkan 3 sampai 5 pemudanya untuk berkontribusi di sektor pertanian di Agrokompleks.
“Jadi IAD di Kabupaten Bulungan tidak hanya desain tapi sudah ada implementasi,” tandas Bupati.
Dilanjutkan, salah satu tantangan implementasi IAD Kabupaten Bulungan yaitu konektifitas, baik infrastruktur jalan maupun telekomunikasi. Melalui program Desa Pintar Desa Digital, Pemkab mengalokasikan pengadaan unit Starlink ke sejumlah desa. Untuk jalan sepanjang lebih kurang 100 kilometer dari Tanjung Selor menuju Peso diakui masih ada beberapa titik yang membutuhkan peningkatan.
“Konektifitas jalan ini penting sebagai jalur distribusi produk-produk hasil pertanian, perkebunan dan sebagainya dari Lanskap Kayan ke luar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan sekitar hutan,” tandas Bupati.(**)

TARAKAN, MP – Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., menerima audiensi Kepala OJK Kaltim Kaltara, Misran Pasaribu, beserta jajaran, di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan, Rabu (26/8/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus perkenalan Misran Pasaribu sebagai Kepala OJK Kaltim Kaltara yang telah menjalankan tugas kurang lebih enam bulan.

Dalam suasana yang hangat, pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan sinergi antara Pemerintah Kota Tarakan dengan OJK dalam mendukung pembangunan serta penguatan sektor jasa keuangan di daerah.

Sebagai bentuk penghargaan dan kenang-kenangan atas kunjungan tersebut, Wali Kota Tarakan turut menyerahkan cenderamata kepada Kepala OJK Kaltim Kaltara.(**)

TARAKAN, MP – Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul, M.Kes., didampingi Bunda PAUD Ny. Hj. Sitti Rujiah, S.Keb., Bdn., menghadiri kegiatan Edukasi Hari Indonesia Menabung bagi Pelajar dan Sosialisasi Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) Kota Tarakan di SMP Negeri 2 Tarakan, Selasa (18/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menanamkan budaya menabung sejak dini kepada pelajar sekaligus membangun karakter disiplin, hemat, mandiri, dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan.

Wali Kota menyambut baik capaian Program KEJAR di Kota Tarakan. Hingga Triwulan II Tahun 2026, tercatat sebanyak 9.633 rekening tabungan pelajar di BPD Kaltimtara.

Capaian tersebut menunjukkan komitmen dan kolaborasi pemerintah, OJK, perbankan, sekolah, guru, serta orang tua dalam memperluas akses keuangan dan meningkatkan literasi keuangan pelajar.

Wali Kota juga mengajak para pelajar untuk membiasakan diri menabung secara rutin, meskipun dimulai dari jumlah kecil, serta belajar membedakan kebutuhan dan keinginan dalam menggunakan uang.

Pemerintah Kota Tarakan berkomitmen mendukung Gerakan Indonesia Menabung dan Program KEJAR sebagai bagian dari upaya mempersiapkan generasi muda yang cerdas, mandiri, dan bijak dalam mengelola keuangan.(**)

SEBAKUNG ATULAI, MP  – Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan lakukan koordinasi kepada Pemerintah Kecamatan Sembakung Atulai dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendampingan Validasi dan Verifikasi ATS. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Pelayanan Kecamatan Sembakung Atulai, pada Rabu (26/8/2026).

Dalam kunjungan koordinasi tersebut, perwakilan Dinas Pendidikan diterima langsung oleh Sitti Halifah, S.IP. selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sembakung Atulai. Kegiatan ini dilakukan untuk menyelaraskan langkah-langkah teknis serta memastikan seluruh proses pendampingan berjalan terarah, lancar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penugasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan yang telah ditetapkan, Sri Hartati, S.IP, Anggita, S.Kom, dan Ramsyah, S.A.P ditugaskan untuk melaksanakan serta melakukan pendampingan dalam kegiatan Validasi dan Verifikasi ATS ke seluruh Desa/Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Sembakung Atulai

Dalam pertemuan tersebut, pihak Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjamin kelengkapan, keakuratan, dan keabsahan data yang diverifikasi di lapangan, sekaligus memberikan bimbingan teknis kepada aparatur desa dan kelurahan. Sitti Halifah, S.IP. selaku Kepala Seksi Pemerintahan menyambut baik kedatangan perwakilan Dinas Pendidikan dan menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi serta mendukung penuh pelaksanaan tugas tersebut di wilayahnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan proses Validasi dan Verifikasi ATS dapat berjalan dengan baik, menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta bermanfaat bagi peningkatan kualitas data pendidikan di Kabupaten Nunukan.(**)

Scroll to Top