Berita Populer

Berita Terbaru

KALTARA

TARAKAN, MANDAUPOST – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali meningkatkan sinergi dengan Pemprov Jawa Barat (Jabar) dalam mempercepat transformasi digital di bidang pelayanan perizinan.

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama yang ketiga, antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kedua provinsi yang dihadiri Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Bustan, berlangsung di Hotel Tarakan Plaza, Sabtu (8/11).

Penandatanganan kesepakatan bersama ini adalah terhadap replikasi sistem pelayanan perizinan andalan Kaltara, yaitu aplikasi Perizinan Sistem Online Kalimantan Utara (PESONA).

Dalam sambutan Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, yang dibacakan Pj. Sekprov Bustan, mendukung penuh atas kerja sama Pemprov Kaltara dan Pemprov Jabar ini, serta menekankan pentingnya meninggalkan pola pelayanan konvensional.

“Sudah saatnya kita meninggalkan pola pelayanan lama yang lambat dan berbelit menuju birokrasi yang modern, responsif, dan terbuka,” pesannya.

Bustan menggaris bawahi dengan semangat pembaruan dalam tata kelola pemerintahan yang baik, Pemprov Kaltara terus berkomitmen untuk mengedepankan transparansi, efisien dan efektif dalam mendukung iklim investasi, serta kemudahan berusaha melalui inovasi digital.

Ia menegaskan bahwa aplikasi ini menjadi simbol komitmen Pemprov Kaltara dalam mewujudkan layanan digital yang cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat serta pelaku usaha.

Sebelum dilaksanakan penandatanganan, Kepala DPMTSP Kaltara, Ferry Ferdinand Bohoh,. yang diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Dinas, Rahman Putrayani, MM., turut juga menyoroti landasan hukum dari reformasi ini.

Ia menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah menjadi regulasi kunci yang mendorong efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pelayanan perizinan.

“Hal ini sejalan dengan misi Gubernur Kaltara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan inovatif,” jelas Ferry Ferdinand.

Sementara itu, Sekretaris DPMPTSP Jabar, Deni Rusyana, menyambut hangat atas kerja sama berkelanjutan ini. Dia menegaskan bahwa sistem pelayanan perizinan Jabar ini bersifat inklusif dan terbuka untuk bisa diadopsi daerah lain.

“Kami berprinsip, sebisa mungkin sistem ini dapat dirasakan manfaatnya tidak hanya untuk warga Jabar, tapi juga untuk masyarakat seluruh Indonesia,” ujar Deni, menekankan semangat gotong royong digital antar daerah.

Acara penandatanganan kerja sama ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltara, Komarudin, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, Seno Indarto, dan Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier Direktorat Wilayah I Kementerian Investasi/BKPM, R. Andre Himawan Wibisono.(**)

TARAKAN, MANDAUPOST – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) merespon cepat bencana gempa tektonik berkekuatan 4,8 Magnitudo di Kota Tarakan yang terjadi pada pukul 17.37 WIB, Rabu (5/11) kemarin.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang, didampingi Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Bustan, pada Kamis (6/11), langsung meninjau sejumlah lokasi terdampak gempa, termasuk diantaranya rumah warga dan RSUD dr. Jusuf SK yang mengalami rusak akibat bencana gempa.

Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltara, Gubernur Zainal menyiapkan bantuan sejumlah Rp 10 juta per rumah yang diperuntukkan bagi korban terdampak bencana gempa.

“Kami langsung salurkan ke rekening korban dan tidak bisa langsung tunai, Rp 10 juta untuk satu rumah dan ini kita data semua mulai rusak ringan, sedang hingga berat,” katanya.

Usai peninjauan, Gubernur Zainal mengatakan, guncangan akibat gempa yang terjadi sempat membuat panik masyarakat yang turut dirasakan hingga di luar Kota Tarakan, seperti Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan.

“Saya tahu bahwa di Tarakan, kemudian di Nunukan, Bulungan, tadi malam terjadi goncangan gempa 4,8 magnitudo. Ada beberapa rumah yang terkena, sebagian roboh, meski tidak seluruhnya,” ujar orang nomor satu di Kaltara.

Terlepas dari sejumlah kerusakan material, Gubernur Zainal bersyukur tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Ia menambahkan, berdasarkan laporan pihaknya korban gempa hanya ada di Tarakan.

“Syukur tidak ada korban jiwa kejadian tadi malam. Kita semua melihat sejauh mana kerugian yang diderita oleh masyarakat terkena gempa tadi malam. Kementerian juga sudah hadir langsung mendata. InsyaAllah akan memberikan bantuan juga kepada korban,” bebernya.

Pemprov Kaltara memiliki dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang penggunanya dapat digunakan untuk pelaksanaan simulasi gempa kepada masyarakat.

“Kita di Pemprov Kaltara ada dana BTT yang siap pakai untuk melaksanakan kegiatan sifatnya emergency, mendadak tidak masalah,” sampainya.(**)

TANA TIDUNG, MANDAUPOST — Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tarakan beserta rombongan melakukan kunjungan silaturahmi ke Kabupaten Tana Tidung dan diterima langsung oleh Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali, pada Selasa (4/11).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan turut didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung.

Pertemuan berlangsung hangat di ruang kerja Bupati. Suasana akrab terlihat saat Bupati Ibrahim Ali menyambut kedatangan Kepala BPOM Tarakan yang baru menjabat. Pertemuan ini menjadi ajang perkenalan sekaligus mempererat hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dengan instansi pengawas obat dan makanan tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Ibrahim Ali menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan silaturahmi yang dilakukan BPOM Tarakan.

“Kami menyambut baik kehadiran Kepala BPOM Tarakan yang baru. Semoga ke depan, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan BPOM semakin kuat dalam memastikan keamanan serta kualitas produk yang beredar di masyarakat,” ujar Bupati.

Ia menambahkan, kerja sama ini sangat penting terutama dalam hal pengawasan obat, makanan, dan produk konsumsi lainnya, agar masyarakat Tana Tidung mendapatkan jaminan kesehatan dan keamanan dari produk yang digunakan sehari-hari.

Ia menegaskan, kerja sama antara kedua pihak menjadi hal penting untuk menjamin perlindungan masyarakat terhadap produk konsumsi yang beredar, baik dari sisi kesehatan maupun keamanan.

“Kami berharap BPOM dapat terus hadir di tengah masyarakat Tana Tidung, tidak hanya dalam pengawasan tetapi juga dalam edukasi dan pembinaan terhadap para pelaku usaha lokal agar mereka mampu menghasilkan produk yang sehat, aman, dan berkualitas,” tambahnya.

Kepala BPOM Tarakan pun menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha di daerah, khususnya di Tana Tidung, guna mewujudkan masyarakat yang sehat dan terlindungi dari produk berisiko.(**)

TANA TIDUNG, MANDAUPOST — Bupati Kabupaten Tana Tidung, Ibrahim Ali, Rabu (5/11) meninjau progres pembangunan Rumah Sakit Akhmad Berahim yang dibangun melalui program Kementerian Kesehatan dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk peningkatan layanan rumah sakit madya di seluruh Indonesia.

“Kita hari ini berkunjung ke pembangunan rumah sakit yang memang diprogram oleh Kementerian Kesehatan untuk mendukung Asta Cita Pak Presiden Prabowo dalam peningkatan rumah sakit madya,” ujar Bupati Ibrahim Ali di lokasi pembangunan.

Menurutnya, dari seluruh daerah di Kalimantan Utara, Kabupaten Tana Tidung menjadi satu-satunya yang mendapatkan program pembangunan rumah sakit madya
tersebut.

“Alhamdulillah progresnya luar biasa. Pekerjaannya cukup bagus, dan saat ini progres pembangunan telah mencapai 61,47 persen dengan deviasi 0 persen,” jelasnya.

Bupati menyampaikan bahwa berdasarkan diskusinya dengan Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) dari Kementerian Kesehatan, target penyelesaian proyek ini ditetapkan pada 16 Desember 2025, sesuai batas kontrak yang berlaku.

“Insya Allah pembangunannya selesai tepat waktu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati Ibrahim Ali menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto serta Menteri Kesehatan RI atas dukungan pembangunan rumah sakit ini.

“Ini adalah pemberian yang luar biasa bagi kita. Masyarakat Tana Tidung patut bersyukur karena telah terpilih menerima pembangunan rumah sakit dengan anggaran yang cukup besar. Tahun ini saja, untuk fisiknya mencapai Rp164 miliar, di luar pengadaan sarana dan prasarana,” ujarnya.

Ia menambahkan, tantangan ke depan bagi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung adalah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk mengelola rumah sakit tersebut.

“Rumah sakit ini akan menjadi salah satu yang termegah di Kalimantan Utara, dengan fasilitas yang sangat lengkap — mulai dari layanan cuci darah, pasang ring jantung, hingga perawatan stroke dan serangan jantung. Jadi, masyarakat kita tidak perlu lagi jauh-jauh untuk rujukan,” terang Ibrahim Ali.

Saat ini, Pemkab Tana Tidung telah mulai menyekolahkan beberapa dokter umum untuk mengambil pendidikan dokter spesialis, sebagai bentuk kesiapan menghadapi pengoperasian rumah sakit tersebut.

“Pak Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan pentingnya menyiapkan dokter spesialis dari daerah sendiri, karena kalau dari luar bisa saja minta pindah. Karena itu, kita dorong anak-anak daerah untuk mengambil spesialisasi,” jelasnya.

Selain tenaga medis, Bupati juga menekankan perlunya menyiapkan SDM bidang teknis dan perawatan untuk menunjang operasional rumah sakit.

“Tadi saya minta dengan Pak Sekda, di tahun 2026 kita petakan kebutuhan SDM, bukan hanya dokter spesialis tapi juga tenaga mekanikal, perawatan, dan lainnya,” tambahnya.

Bupati memastikan bahwa Pemkab Tana Tidung siap memelihara aset rumah sakit tersebut setelah resmi menjadi milik pemerintah daerah.

“Bangunan rumah sakit ini nantinya menjadi aset daerah, dan PR kita adalah kesiapan maintenance. Tapi saya pastikan, Insya Allah kita siap untuk itu,” tutupnya.(**)

NUNUKAN, MANDAUPOST – Wakil Bupati Nunukan Hermanus menghadiri kegiatan Media Gathering antara Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan insan media, yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Nunukan.

Acara itu dibuka secara resmi oleh Wabup Hermanus, di ruang serbaguna lantai V Kantor Bupati Nunukan, Kamis (06/11).

Media massa merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan yang aktual, akurat, dan terpercaya kepada masyarakat sehingga mendorong Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Diskominfo melaksanakan kegiatan Media Gathering.

Mengangkat tema “Bersama Media, Menyalakan Energi Baru Menuju Nunukan Maju”, memiliki makna mendalam yang mencerminkan semangat kolaborasi antara pemerintah dan media untuk menyalakan energi positif, membangun optimisme, serta memperkuat komunikasi publik yang transparan dan informatif.

Maksud kegiatan ini sebagai wadah untuk membangun komunikasi dan kemitraan antara pemerintah daerah dengan media dalam mendukung keterbukaan informasi dan semangat Energi Baru Nunukan Maju.

Selain menjadi ajang silaturahmi, media gathering ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan emosional antara pemerintah dan media, membuka ruang dialog terbuka, serta menyalakan semangat baru untuk terus berkolaborasi dalam mewujudkan Nunukan yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.

“Harapan saya, media dan wartawan di Kabupaten Nunukan tidak hanya menyajikan berita – berita yang bombastis, kritis dan tajam kepada pemerintah, namun sajikan juga berbagai prestasi dan kemajuan yang sudah dicapai oleh pemerintah maupun masyarakat”, tutur Hermanus.(**)

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil masuk dari empat provinsi dalam kriteria pengukuran indikator oleh Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) Tahun 2025.

Hal itu disampaikan Gubernur Kaltara yang diwakilkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara Jonilius, ketika membuka kegiatan Sosialisasi Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) Provinsi Kaltara Tahun 2025 digelar di Ballroom Hotel Luminor, Kamis (6/11).

Jonilius menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah nyata dalam memperkuat nilai-nilai harmoni sosial, budaya, ekonomi, dan keberagamaan di tengah masyarakat Kaltara.

“Kegiatan ini menegaskan posisi Kaltara sebagai salah satu dari empat provinsi di Indonesia yang berhasil memenuhi kriteria pengukuran IHAI tahun 2025,” ucap Jonilius.

Ia menyebutkan pada pengukuran IHAI tahun 2025 dilakukan melalui pengumpulan data di 353 kabupaten/kota pada 24 provinsi di seluruh Indonesia, yang telah dilaksanakan dari tanggal 3-24 Maret 2025 melalui pengisian Link E-Survei.

Namun, hanya empat provinsi yang berhasil memenuhi kriteria pelaporan tingkat provinsi, di mana seluruh kabupaten/kotanya mencapai target minimal 1.250 responden.

“Dari 24 Provinsi, Kaltara berhasil menembus jajaran elit ini, bersanding dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan DKI Jakarta,” jelasnya.

Atas nama Pemerintah Provinsi Kaltara, Jonilius menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Badan Kesbangpol kabupaten/kota se-Kaltara yang telah melaksanakan pengukuran dan mencapai target responden yang ditetapkan.

“Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota serta partisipasi masyarakat yang menjadi responden dalam survei IHAI pada bulan Maret lalu,” sambungnya.

Dia menjelaskan bahwa IHAI merupakan ukuran komposit yang menggambarkan tingkat harmoni masyarakat melalui empat dimensi utama. Yang pertama dimensi dkonomi yaitu menggambarkan kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan yang inklusif.

Yang kedua dimensi sosial yaitu menunjukkan interaksi sosial yang sehat, partisipatif, dan penuh toleransi; ketiga dimensi budaya ialah menilai bagaimana nilai budaya lokal dan keberagaman dapat hidup berdampingan secara harmonis.

Lalu keempat adalah dimensi keberagamaan, adalah menjamin kebebasan beragama serta memperkuat nilai-nilai spiritual dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan IHAI 2025, sebutnya memiliki urgensi besar bagi arah pembangunan Kaltara, di antaranya memantau kondisi harmoni masyarakat secara berkala, IHAI menjadi alat penting untuk memahami dinamika sosial serta faktor mempengaruhi keharmonisan di masyarakat,

Selain itu juga untuk mendukung implementasi visi dan misi pemerintah, khususnya yang sejalan denga Astacita Presiden Prabowo yang menekankan pada pembangunan sosial berkelanjutan, stabilitas dan kesejahteraaan berbasis keadilan.

Mengakhiri sambutan, Kepala Kesbangpol Jonilius mengingatkan bahwa keberagaman etnis, budaya, dan agama di Kaltara merupakan kekayaan sekaligus kekuatan besar yang harus dijaga bersama.

“Mari kita terus memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan harmoni, Kaltara akan terus menjadi daerah yang damai, toleran, dan berkeadaban,” pungkasnya.(**)

JAKARTA, MANDAUPOST – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A. Paliwang, terus melakukan berbagai langkah aktif dan cepat untuk menarik sejumlah investor ke Provinsi Kaltara.

Salah satu langkah itu mendapat respon baik, Gubernur Zainal bertemu langsung dengan Dato’ Sri Mohamad Supardi MD Noor dan Dato’ Zuraidi Bin Rahim beserta sejumlah investor asal Malaysia di Jakarta dalam rangka membahas peluang investasi di Kaltara, Selasa (4/11).

Pada pertemuan tersebut, Gubernur Zainal memaparkan peluang potensi investasi di berbagai lini sektor industri, dimulai dari infrastruktur, pertanian, kelautan hingga pengolahan yang tercantum dalam Investment Project Ready to Offer (IPRO).

“Mereka sangat ingin tahu sekali di Kalimantan Utara itu ada peluang-peluang investasi apa yang bisa mereka datang dan boleh bekerja sama dengan kita. Jadi kita coba tadi paparkan beberapa IPRO kita,” ucap Gubernur Zainal.

Melanjutkan paparannya, Gubernur Zainal mengatakan Kaltara sekarang sedang mengembangkan sejumlah proyek strategis, yaitu diantaranya Food Estate, jalan tol, dan bandara hijau.

Selanjutnya, dia juga turut mengenalkan potensi investasi dari sektor perikanan seperti budidaya hasil laut yaitu ikan bandeng, udang windu hingga rumput laut yang tengah diminati di pasar internasional Cina.

“Kita ada rencana untuk pengembangan Food Estate, pengembangan untuk jalan tol yang terhubung dari Tanjung Selor ke kawasan industri hijau kita, kemudian ada bandara hijau yang ingin kita bangun,” terangnya.

Kemudian, Gubernur juga menjelaskan potensi kawasan industri perikanan dan pelabuhan perikanannya yang berada di Kota Tarakan, dan juga untuk pengolahan rumput laut.

“Karena kita penghasil rumput laut terbesar juga. Kemudian kita juga ada yang kita tawarkan untuk hilirisasi CPO yang ada di Kabupaten Bulungan. Mereka masih melihat, dan kelihatannya mereka sangat tertarik,” sambungnya.

Dari sejumlah penjelasan tadi, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi dan bangga karena mendapatkan respon yang positif dan minat yang cukup tinggi dari para pelaku investor negeri jiran Malaysia.

Menindaklanjuti atas tawaran itu, ia juga mengungkapkan para investor ini akan segera mengirimkan Letter of Intent sebagai bukti surat minat atas sejumlah potensi di Bumi Benuanta.

“Mereka sangat tertarik dengan peluang-peluang yang ada di Kaltara. Mereka sebelumnya sudah mendapatkan informasi, ternyata Kaltara punya banyak potensi,” terang Gubernur Zainal.

“Nanti yang termasuk Food Estate itu, nanti kita akan melihat peluang ke depannya seperti apa yang mereka bisa kembangkan. Kita sampaikan kalau Food Estate kita ada 40 ribu hektare lahan yang bisa dikembangkan di Bulungan,” lanjutnya.

Mantan Wakil Kapolda Kaltara ini bahkan menyebutkan potensi nilai investasi yang ditawarkan cukup besar.

“Sebenarnya kita sudah ada gambaran nilainya, tapi nanti tergantung dari investor. Kalau kita melihat investasinya dari kita minimal Rp500 miliar atau setengah triliun,” imbuhnya.

Gubernur Zainal berharap pada pertemuan ini akan menjadi sinyal baik dan kuat bagi Kaltara, sehingga para pengusaha Malaysia menjadi tertarik atas potensi-potensi yang ada di Kaltara.

Menindaklanjuti pertemuan ini, para pengusaha Malaysia juga akan berencana melakukan kunjungan langsung ke Kaltara.

“Ketertarikan-ketertarikan ini kan kita juga sebagai daerah yang masih memiliki potensi yang besar,” ujar Gubernur Zainal.

“Tentu kita sambut dengan hangat ya, saya sangat mengapresiasi kebaikan mereka, niat baik mereka untuk bisa mengenal Kaltara. Dan kita pun berkesempatan bagaimana kedua pihak ini saling mengenal lebih baik untuk ke depannya,” pungkasnya.(**)

NUNUKAN, MANDAUPOST – Bupati Nunukan Irwan Sabri, menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nunukan terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembentukan tiga desa baru, yaitu Desa Ujang Fatimah, Desa Binusan Dalam, dan Desa Tembaring.

Dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Nunukan, Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi yang telah memberikan dukungan, saran, serta masukan untuk penyempurnaan raperda tersebut, Rabu (5/11).

Menurut Bupati, pandangan umum dari DPRD menunjukkan adanya komitmen bersama antara pemerintah dan legislatif dalam menghadirkan aturan yang berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik dan pembangunan desa.

“Masukan dari seluruh fraksi, terutama tentang efektivitas pemerintahan desa, peningkatan pelayanan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan potensi lokal akan menjadi perhatian serius dalam penyempurnaan Raperda ini,” ujar Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nunukan juga menanggapi beberapa pandangan fraksi, di antaranya:

  • Fraksi Hanura menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dan pengawasan dana desa. Pemerintah berkomitmen memastikan penggunaan dana desa tepat sasaran dan transparan.
  • Fraksi PKS mendukung pemekaran desa sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan. Pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur dan partisipasi masyarakat menjadi fokus utama.
  • Fraksi Demokrat menekankan pentingnya pelaksanaan pemekaran desa sesuai aturan perundang-undangan serta optimalisasi potensi lokal.
  • Fraksi NasDem menilai pemekaran desa penting untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
  • Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kebutuhan anggaran, peningkatan SDM, dan pengawasan desa baru. Pemerintah memastikan anggaran akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
  • Fraksi Karya Kebangkitan Nasional (KKN) memberikan dukungan penuh terhadap tujuan pembentukan desa baru untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah menyambut baik dukungan ini sebagai semangat bersama untuk kesejahteraan masyarakat.

Menutup penyampaiannya, Bupati Irwan Sabri menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

“Terima kasih atas kerja sama dan dukungan semua pihak. Semoga Raperda ini dapat segera disahkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Nunukan, Andi Mulyono, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas tanggapan dan masukan yang telah diberikan.

“DPRD mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah atas tanggapan, masukan, dan saran yang bersifat konstruktif dalam rangka penyempurnaan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD. Semoga hal tersebut menjadi bagian berharga demi tercapainya peraturan daerah yang berkualitas, berlandaskan Filosifis,sosiologis, dan yuridis,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa peraturan daerah yang baik adalah peraturan yang adil, berpihak kepada masyarakat, serta mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.(**)

NUNUKAN, MANDAUPOST – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melalui Direktorat Dana Transfer Umum (Dit. DTU) Jack Subarja beserta rombongan melakukan monitoring pembangunan di Kabupaten Nunukan khususnya di Pulau Sebatik, Selasa (04/11).

Dalam monitoring turut hadir mendampingi Asisten Administrasi Umum, Tenaga Ahli Program SKALA, perwakilan BPKAD Kab. Nunukan, Kaban Bapenda Kab. Nunukan, Kadis Kesehatan Kab. Nunukan, dan Dinas PUPR Kab. Nunukan.

Direktorat Dana Transfer Umum (Dit. DTU) diperintahkan langsung oleh Menteri Keuangan untuk melakukan monitoring untuk meninjau hasil dari penyaluran dana transfer ke daerah khususnya dana alokasi umum seperti bidang kesehatan serta efektivitas penggunaan dana Treasury Deposit Facility (TDF) yang dimiliki oleh Pemda sehingga penggunaan dari dana-dana tersebut dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Dana Treasury Deposit Facility (TDF) sendiri merupakan fasilitas yang disediakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan digunakan pada saat penyaluran dana perimbangan dari pusat ke daerah.

Hasil monitoring nantinya akan dilakukan laporan kepada Menkeu seperti apa kondisi di daerah dalam penggunaan atau pemanfaatan dana yang telah disalurkan.

“Setelah kami melihat ternyata memang dana tersebut sangat memberikan manfaat kepada masyarakat luas semoga dana-dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat”, ungkap Jack.

Dengan melihat kunjungan langsung ini, Jack Subarja berharap dapat menyimpulkan serta memahami secara jelas bahwa dana-dana tersebut masih dibutuhkan oleh daerah untuk pembangunan serta untuk peningkatan layanan publik seperti Puskesmas dan Rumah Sakit serta infrastruktur daerah.

Adapun lokasi-lokasi peninjauan yaitu perbaikan rehab Puskesmas Sei. Taiwan, rekonstruksi jalan menuju Embung Lapri, rekonstruksi jalan puskesmas Lallesalo serta rekuntruksi jalan KP Tellang, poros lama dan poros baru. Turut menjadi perhatian Jack Subarja terhadap ambulans air yang akan di prioritas pembahasan pada Kemenkeu.(**)

JAKARTA, MANDAUPOST – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, melakukan audiensi dengan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M.Tonny Harjono, di Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (5/11) pagi.

‎‎Dalam pertemuan itu, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang telah terjalin baik antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) AU, terutamanya dalam hal mendukung kegiatan pembangunan serta mobilitas di wilayah perbatasan yang sulit dijangkau.

‎Adapun salah satu agenda audiensi tersebut adalah permohonan dukungan pesawat dari TNI AU untuk pelaksanaan kegiatan Forkopimda ke Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

Kegiatan tersebut direncanakan akan diikuti oleh sekitar 30 perangkat daerah, sebagai bagian dari upaya dalam memperkuat koordinasi dan pembinaan di wilayah perbatasan Kaltara.

‎Selain itu, dalam pertemuan itu juga membahas terkait rencana pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Long Bawan, yang diharapkan dapat memperkuat pasokan bahan pangan, dan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia.

‎Gubernur Zainal menegaskan bahwa dukungan TNI AU sangat dibutuhkan dalam memperlancar kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di daerah-daerah perbatasan yang memiliki keterbatasan akan akses transportasi.

“Kami berharap kerja sama yang baik antara Pemprov Kaltara dan TNI AU dapat terus terjalin. Dukungan TNI AU sangat penting dalam upaya kami menjangkau wilayah-wilayah terpencil seperti Long Bawan, serta mendukung pembangunan di bidang pendidikan dan pertahanan,” terang Gubernur Zainal.

‎Sementara itu, KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono menyambut baik atas kunjungan silaturahmi Gubernur Kaltara tersebut.

Tonny Harjono menyatakan bahwa TNI AU akan terus berkomitmen dalam mendukung pemerintah daerah, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki nilai strategis bagi kedaulatan negara.

‎Audiensi ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemprov Kaltara dan TNI AU, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah perbatasan serta peningkatan akses pelayanan publik di wilayah Kaltara.(**)

Scroll to Top