Berita Populer

Berita Terbaru

Pertama di Indonesia, Kesepakatan Tata Kelola Hutan Adat Punan Batu Benau Sajau Bakal Jadi Contoh Daerah Lain
Trakindo Fest 2026 Digelar di Bulungan
Trump Klaim Setop Serangan Karena Diminta Iran, Tepis Amunisi AS Menipis
Pilu, Wanita Palestina Lahirkan Bayi Meninggal Usai Ambulans Ditahan Israel
Update Klasemen Piala AFF 2026 usai Timnas Indonesia Hajar Kamboja 5-1
Rahmawati Zainal Ajak IKM Hadirkan Produk Berkualitas dan Peduli Lingkungan

KALTARA

Gubernur Terima LHP BPK Terkait Pengelolaan Lingkungan dan Pertambangan

TARAKAN, MANDAUPOST – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A Paliwang, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Kepatuhan Semester II Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltara, Senin (26/1).

Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Kaltara, Dwi Sabardiana, kepada Gubernur Kaltara dan Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie, di Kantor BPK Perwakilan Kaltara.

LHP ini membahas pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dalam kegiatan usaha pertambangan.

Gubernur Zainal mengapresiasi pemeriksaan BPK yang dilakukan secara profesional dan objektif. Menurutnya, laporan ini sangat penting agar pengelolaan sumber daya alam di Kaltara dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai aturan.

“Pembangunan ekonomi, khususnya sektor pertambangan tidak boleh mengabaikan perlindungan lingkungan dan kelestarian hutan,” kata Zainal.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kaltara telah menyiapkan sejumlah langkah antara lain meningkatkan koordinasi antar OPD terkait, memperkuat pengawasan sejak tahap perizinan hingga pasca tambang.

Serta menyusun peraturan daerah (Perda) tentang Baku Mutu Lingkungan, serta menindak tegas pelaku usaha yang melanggar aturan.

“Rencana tindak lanjut ini kami target terlaksana pada Februari 2026 dan Perda Baki mutu lingkungan pada semester II tahun 2026,” tegas Zainal.

Zainal berharap sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi, lembaga pengawas, aparat penegak hukum dan pelaku usaha pertambangan.

“Rekomendasi BPK akan kami tindak lanjuti secara serius dengan bukti dokumen dan laporan monitoring, sebagai tanggung jawab bersama kepada masyarakat dan lingkungan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Kaltara Dwi Sabardiana mengatakan Kaltara memiliki peran penting secara ekologis dan ekonomis. Namun, kegiatan pertambangan juga memiliki risiko besar terhadap lingkungan, termasuk kerusakan hutan dan daerah aliran sungai (DAS).

“Oleh karena itu, pemeriksaan pengelolaan lingkungan dan pertambangan menjadi prioritas BPK agar kegiatan usaha tetap patuh pada aturan dan prinsip kehati-hatian,” tegas Dwi.

Turut mendampingi Gubernur Kaltara di antaranya Inspektur Inspektorat Daerah Kaltara Yuniar Aspiati, Kepala DPMPTSP Kaltara Ferry Ferdinand Bohoh, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Hairul Anwar, dan perwakilan Dinas ESDM Kaltara.(**)

Sekprov Sampaikan Tanggapan Pemerintah Daerah terhadap 4 Ranperda Inisiatif DPRD Kaltara

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Denny Harianto, menyampaikan tanggapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara.

Tanggapan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-4 yang digelar di kantor DPRD Kaltara pada Senin (26/1).

Empat Ranperda yang dibahas meliputi Ranperda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, Ranperda tentang Pembukuan dan Literasi, Ranperda tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM, serta Ranperda tentang Penghargaan Daerah.

Mewakili Gubernur Kaltara, Sekprov Denny mengapresiasi DPRD Kaltara atas inisiatif pembentukan peraturan daerah tersebut.

Ia menyampaikan bahwa Pemprov Kaltara menyatakan dukungannya terhadap Ranperda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, khususnya untuk komoditas kelapa sawit.

“Ranperda ini dinilai penting untuk meningkatkan produksi, nilai tambah, serta kesejahteraan petani melalui inovasi, investasi, dan pengembangan industri hilir,” kata Sekprov Denny.

Fokus pembangunan perkebunan berkelanjutan meliputi peremajaan tanaman, penguatan teknologi, infrastruktur, serta kelembagaan petani guna mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Terkait Ranperda tentang Pembukuan dan Literasi, Pemprov Kaltara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan perannya sebagai perencana, fasilitator, pembina, dan pengawas dalam penguatan literasi daerah.

“Peran sentral ini diwujudkan melalui penyusunan rencana strategis yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah, penyediaan sumber daya dan fasilitas yang memadai, serta pengawasan dan evaluasi program secara berkala,” ujarnya.

Sementara itu, pada Ranperda tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membuka lapangan kerja.

Denny menuturkan Ranperda ini juga bertujuan memberikan kepastian hukum dan mengurangi hambatan administrasi bagi pelaku usaha.

“Pemerintah daerah menyatakan dukungan penuh agar Ranperda ini segera dibahas bersama pihak-pihak terkait guna penyempurnaan implementasi,” jelasnya.

Untuk Ranperda tentang Penghargaan Daerah, Pemprov Kaltara mendukung pemberian penghargaan kepada individu, kelompok, dan lembaga yang berkontribusi dalam pembangunan, khususnya di bidang sosial.

Namun ia mengingatkan bahwa bentuk penghargaan yang berdampak pada anggaran daerah perlu diatur secara proporsional dan selektif.

Sekprov Denny berharap seluruh proses pembahasan Ranperda ini dapat berjalan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.

“Kami berharap penyusunan Ranperda ini dapat dilanjutkan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku,” tutupnya.(**)

Hadiri Mubes VII PDKT, Wagub Ajak Masyarakat Dayak Jaga Persatuan dan Dukung Pembangunan

NUSANTARA, MANDAUPOST – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, menghadiri Musyawarah Besar (Mubes) VII Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) yang dirangkaikan Syukuran Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, digelar di Gedung Kemenko 3, Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu (24/1) malam.

Di kesempatan tersebut, Wagub Ingkong menyampaikan bahwa pelaksanaan Mubes dan perayaan Natal di IKN menjadi momen penting dan bersejarah.

“Mubes ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi organisasi dan pergantian kepemimpinan, tetapi juga sarana untuk memperkuat persatuan, jati diri, serta peran masyarakat Dayak dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional,” kata Wagub Ingkong.

…

Hadiri Mubes VII PDKT, Wagub Ajak Masyarakat Dayak Jaga Persatuan dan Dukung PembangunanRead More »

Gubernur buka Tarakan Auto Fest Series 4, Wadah Kreativitas Pecinta Motor

TARAKAN, MANDAUPOST – Disambut antusias masyarakat serta komunitas otomotif berbagai daerah, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A. Paliwang, resmi membuka Pameran Expo dan Contest Motor Show Tarakan Auto Fest Series 4, yang digelar di Lapangan Bundaran Bandara Internasional Juwata Tarakan, Jumat (23/1) malam.

Gubernur Zainal menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pameran dan kontes otomotif, tetapi juga menumbuhkan semangat dan kecintaan menghadirkan di tengah masyarakat Kota Tarakan.

Menurutnya, Tarakan Auto Fest mampu mempererat persaudaraan antar warga serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk menyalurkan hobi dan kreativitas di bidang otomotif dengan tetap menjunjung sportivitas.

“Keberlanjutan Tarakan Auto Fest hingga memasuki series ke-4 menjadi bukti bahwa even ini mendapat sambutan sangat positif dari masyarakat,” kata Gubernur Zainal.

Selain itu, Zainal menuturkan kegiatan ini mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata daerah melalui keterlibatan pelaku UMKM, industri kreatif dan pariwisata daerah.

“Even ini menjadi ruang yang sehat dan produktif bagi generasi muda untuk menyalurkan hobi dan kreativitas di bidang otomotif, khususnya modifikasi kendaraan dengan tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas dan kebersamaan,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan positif seperti Tarakan Auto Fest yang dapat menyalurkan minat generasi muda serta memperkuat citra Kaltara sebagai daerah yang kreatif, aman dan inklusif.

Menutup sambutannya, Zainal berharap Tarakan Auto Fest terus berkembang dan ke depan dapat menjadi agenda tahunan berskala nasional dengan tetap mengutamakan keselamatan dan etika otomotif.(**)

Sekprov Safari Perangkat Daerah ke Dinkes dan BPSDM

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Denny Harianto, melanjutkan safari perangkat daerah ke Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara dan Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltara, Jumat (23/1).

Bersama Kepala Biro Administrasi Pimpinan Kaltara Jaini, dan Kepala Biro Umum Kaltara Panji Agung, kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik sejak awal tahun, bukan sekadar kegiatan rutin.

Saat berkunjung ke Kantor Dinkes Kaltara, Sekprov Denny meninjau berbagai ruangan untuk memastikan kenyamanan kerja dan pelayanan publik tetap berjalan baik.

Di lantai 2, Sekprov juga memperhatikan penataan ruang Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas). Menurutnya, pemilihan warna dan tata ruang yang baik penting untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman.

“Jika lingkungan kerja asri dan rapi, produktivitas pegawai pasti meningkat,” kata Sekprov Denny.

Sekprov juga meninjau gudang farmasi untuk memastikan obat-obatan masih layak dan belum kedaluwarsa. Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Kantor BPSDM Kaltara di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM). Sambil melihat kondisi bangunan, Denny berharap BPSDM Kaltara dapat segera menempati kawasan baru.

Ia juga ingin pembangunan dan fasilitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat difokuskan di satu kawasan.

“Mudah-mudahan OPD teknis juga bisa melihat kondisi ini. Saya ingin kita sudah fokus di kawasan baru,” ujarnya.

Sebelum meninggalkan lokasi, Sekprov ini mengingatkan hal-hal kecil yang sering terlewat, seperti penataan warna ruangan agar lebih nyaman dan pengaturan waktu kerja yang lebih baik.

Denny juga meminta ASN agar lebih memperhatikan penampilan, termasuk menggunakan aksesori khas Kaltara sebagai wujud profesionalisme dan kecintaan pada kearifan lokal.(**)

Penyelesaian Batas Negara RI-Malaysia Berjalan Sesuai Rencana, BPP Kaltara Pastikan Tidak Ada Desa Yang Hilang

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Penyelesaian Batas Negara RI–Malaysia di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara sedang berproses dan sesuai rencana kedua negara. Kegiatan ini dilakukan suda lama dan bertahap, bukan secara tiba-tiba.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menuntaskan penyelesaian sengketa batas negara di Pulau Kalimantan, khususnya Outstanding Boundary Problems (OBP) Sektor Timur yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, melalui proses diplomasi dan perundingan panjang antarnegara. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara, Ferdy Manurun Tanduklangi, saat dikonfirmasi terkait polemik perbatasan yang viral di media sosial.

Menurut Ferdy, penyelesaian OBP Sektor Timur telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia yang ditandatangani pada Februari 2025. Kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bertahun-tahun dan bukan keputusan yang muncul secara tiba-tiba. Ia menjelaskan, di Kabupaten Nunukan terdapat dua segmen perbatasan utama yang dibahas, yaitu Segmen Pulau Sebatik serta Segmen Sinapad dan B.2700–B.3100.

“Untuk Segmen Pulau Sebatik, perundingan batas negara telah selesai, disepakati bahwa wilayah Indonesia yang masuk ke Malaysia seluas 4,9 hektare, sementara wilayah Malaysia yang masuk ke Indonesia seluas 127,3 hektare. Saat ini, kedua negara tengah membahas mekanisme ganti rugi yang layak bagi masyarakat yang terdampak,” kata Ferdy

Sementara itu, pada Segmen Sinapad dan B.2700–B.3100, hasil kesepakatan menunjukkan Indonesia memperoleh tambahan luasan wilayah sebesar 5.207,7 hektare, sedangkan Malaysia memperoleh tambahan luasan wilayah sebesar 778,5 hektare. Terkait 3 desa yg terdampak tidak seluruhnya tetapi hanya sebagian wilayah dan bukan keseluruhan, dari Desa Tetagas, Desa Lipaga, dan Desa Kabungolor, Kecamatan Lumbis Hulu, Kabupaten Nunukan, sebagaimana data dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

“Sejak penandatanganan MoU, Pemerintah terus melakukan pembahasan lanjutan untuk menangani dampak terhadap masyarakat dan bagaimana negara bisa hadir untuk membantu dan melindungi mayarakat kita,”paparnya.

Ferdy menegaskan, isu yang menyebut adanya desa yang hilang akibat perubahan batas negara tidak benar. Ia juga meluruskan bahwa rapat Panitia Kerja Perbatasan DPR RI pada 22 Januari 2026 tidak secara khusus membahas sengketa batas negara RI–Malaysia di Kalimantan Utara, melainkan berfokus pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan.(**)

Festival Produk Pertanian Antutan Dorong Ekonomi Desa

BULUNGAN, MANDAUPOST – Pemerintah Desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas, menggelar Festival Produk Pertanian dan Perkebunan pada Jumat (23/1) di Pasar Desa Antutan. Kegiatan yang mengusung tema “Produk Desa Berdaya Saing, Ekonomi Desa Berkelanjutan” ini turut dihadiri Bupati Kabupaten Bulungan, Syarwani, bersama Sekretaris Daerah Risdianto.

Festival ini diselenggarakan sebagai upaya memperkenalkan potensi pertanian desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan pelaku UMKM lokal.

Berbagai hasil pertanian, terutama buah-buahan khas daerah, dipamerkan dalam kegiatan tersebut. Komoditas ini menjadi ciri khas Desa Antutan yang dikenal sebagai salah satu sentra hortikultura di Bulungan.

Dalam kesempatan itu, Bupati memberikan apresiasi atas inisiatif masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan desa secara berkelanjutan. Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan desa melalui alokasi anggaran sebesar Rp5,1 miliar dari APBD Bulungan Tahun Anggaran 2026.

“Anggaran tersebut direncanakan untuk mendukung pembangunan jalan usaha tani, peningkatan akses air bersih, penguatan sektor UMKM, serta bantuan bagi rumah ibadah,” kata Bupati.

Selain itu, pemerintah daerah terus mendorong hilirisasi produk pertanian, termasuk pengembangan komoditas kakao serta produk UMKM yang telah melalui proses kurasi agar mampu bersaing di pasar regional hingga nasional.

Di sektor pangan, pengembangan kawasan pangan berkelanjutan juga menjadi perhatian, dengan target luasan minimal 50 hektare serta perlindungan lahan pangan berkelanjutan sekitar 5.000 hektare agar tetap terjaga dari alih fungsi.

Melalui festival ini, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat dalam mewujudkan konsep One Village One Product, memperkuat ekonomi desa, sekaligus menjadikan Desa Antutan sebagai sentra buah unggulan di Bulungan.(cda)

109 ASN Bulungan Terima SK Pensiun, Bupati Sampaikan Apresiasi atas Pengabdian

BULUNGAN, MANDAUPOST – Bupati Kabupaten Bulungan, Syarwani, menyerahkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian beserta piagam penghargaan kepada 109 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang memasuki masa Batas Usia Pensiun (BUP) pada tahun 2026.

Penyerahan dilakukan pada Kamis (22/1) di Aula BKPSDM Bulungan, Jalan Agathis, Tanjung Selor. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan atas dedikasi para ASN yang telah mengabdikan diri dalam pembangunan daerah selama masa tugasnya.

“Kepada para senior-senior kami, orangtua kami, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya, mereka lah sosok senior dan panutan yang telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Bulungan” ujar Bupati.

Acara ini juga dirangkaikan dengan audiensi serta sosialisasi terkait ketaspenan, produk Mandiri Taspen, dan peluang kewirausahaan bagi para pensiunan.

Sebagian besar ASN yang pensiun tahun ini berasal dari kalangan tenaga pendidik. Hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, agar keberlangsungan layanan pendidikan tetap terjaga.

Bupati menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia sangat bergantung pada sektor pendidikan dan kesehatan.

“Karena saat ini pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari sektor pendidikan dan kesehatan,” ucap Syarwani.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa masa pensiun merupakan bagian dari ketentuan administrasi kepegawaian, namun tidak mengurangi peran para ASN sebagai anggota masyarakat.

“Oleh karena itu, pemerintah daerah tetap mengharapkan kontribusi pemikiran dan pengalaman para purnatugas dalam mendukung pembangunan Bulungan ke depan,” tutupnya.(cda)

Pemprov Apresiasi Penanaman Jagung Komunitas Antar Etnis Indonesia Bersatu, Dukung Swasembada Pangan Kaltara

NUNUKAN, MANDAUPOST – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Utara (Kaltara), Bustan, mengikuti kegiatan Penanaman Jagung, Bawang Merah, Kol Kuartal V dalam Rangka Mendukung Swasembada Pangan Tahun 2026, digelar di Lahan Kelurahan Salisun, Nunukan Selatan, Rabu (21/1).

Mewakili Gubernur Kaltara, Bustan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Dewan Pengurus Pusat Komunitas Antar Etnis Indonesia Bersatu (DPP KIB) Kaltara yang menginisiasi terlaksananya program pembangunan daerah melalui sektor pertanian.

Bustan menyebutkan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan strategis, menjaga stabilitas pasokan, serta memperkuat kemandirian pangan di wilayah Nunukan dan wilayah Kaltara.

“Kegiatan ini bukan sekadar penanaman jagung, tetapi merupakan simbol kepedulian, kolaborasi dan semangat gotong royong dalam membangun kemandirian pangan daerah,” kata Bustan.

Dijelaskannya penanaman pada Kuartal V berjalan baik dan sesuai dengan rencana. Bahkan kondisi lahan dan ketersediaan sarana produksi mendukung proses tanam, serta partisipasi petani menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap keberhasilan program.

Adapun pada penanaman ini difokuskan pada komoditas jagung, bawang merah dan kol dipilih berdasarkan kebutuhan pasar serta potensi agroklimat wilayah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terus berkomitmen mendorong sektor pertanian melalui berbagai program, mulai dari peningkatan produksi, pendampingan petani, pemanfaatan teknologi pertanian hingga penguatan akses pasar.

Bustan menegaskan penanaman ini memiliki nilai strategis bagi pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Provinsi Kaltara. Dan Kabupaten Nunukan memiliki potensi pertanian yang sangat besar, dari sisi lahan, sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi pangan, mendukung ketersediaan bahan pangan pokok, serta menjadi bagian dari langkah strategis menuju swasembada pangan nasional tahun 2026,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan penanaman ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltara, Hairul Anwar, Mewakili Bupati Nunukan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Masniadii, Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Rahma Leppa, jajaran perwakilan perangkat daerah Pemprov Kaltara, Forkopimda, Bulog Kaltara, Kepala Kantor Wilayah BPD Kaltimtara, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, beserta Kelompok Tani Nunukan.(**)

HUT Baznas, Pemerintah Dorong Penguatan Program Pengentasan Kemiskinan

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Dalam upaya menekan angka kemiskinan di Kalimantan Utara (Kaltara), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Dinas Sosial (Dinsos) melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kaltara.

Penandatanganan dilaksanakan di Ruang Aula Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (21/1) oleh Kepala Dinsos Kaltara Obed Daniel LT, bersama Ketua BAZNAS Kaltara Ubid Hadruni, dan disaksikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltara Muhammad Rosyit, yang hadir mewakili Gubernur Kaltara.

Penandatanganan nota kesepakatan bersama ini dalam rangkaian menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Baznas RI.

Dalam sambutannya, Rosyit mengapresiasi Baznas Kaltara yang terus bersinergi bersama Pemprov Kaltara dalam mendukung program-program sosial khususnya pengentasan kemiskinan.

“Kolaborasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan program pemberdayaan umat agar lebih tepat sasaran,” kata Rosyit.

Rosyit menyampaikan peran Baznas selama 25 tahun terakhir telah melampaui tugas konvensional. Baznas kini menjadi mitra vital pemerintah dalam merespons cepat berbagai persoalan sosial, mulai dari kesehatan hingga kebencanaan.

“Pemerintah Provinsi berkomitmen mendukung penuh penguatan peran Baznas agar zakat benar-benar menjadi pilar kesejahteraan dan kemandirian umat di Kaltara,” tegas Rosyit.

Ia mengatakan pada momentum peringatan HUT Baznas kali ini yang dirangkaikan dengan peringatan Isra Mikraj 1447 H, dimaknai sebagai pengingat akan pentingnya integritas dan kepedulian terhadap sesama.

Lebih lanjut, Rosyit menyebutkan salah satu contoh bentuk konkret dukungan dalam penyaluran subsidi maupun bantuan sosial kepada korban bencana melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Tidak hanya itu, berbagai kegiatan sosial juga sering dilakukan secara kolaboratif seperti pemulangan orang terlantar, pengontrakan tempat tinggal sementara hingga kegiatan sunatan massal.

“Agar proses penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, sesuai harapan yang memberikan zakat, maka akan melibatkan data DTSEN. DTSEN ini akan kita sajikan supaya yang paling prioritas mendapatkan saluran zakat itu kan fakir miskin, fuqara dan masakin,” jelasnya.

Sebagai bentuk transparansi dan penguatan komunikasi publik, Baznas Kaltara memberikan penghargaan kepada TVRI sebagai media pendukung utama. Kerjasama media menjadi sangat penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai efektivitas penyaluran zakat melalui lembaga resmi negara.

Acara ini ditutup dengan tausiah agama. Diharapkan melalui sinergi antara Pemprov Kaltara, Baznas dan mitra media, program penurunan kemiskinan di Kaltara dapat berjalan lebih akseleratif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.(**)

Scroll to Top