Berita Populer

Berita Terbaru

Pertama di Indonesia, Kesepakatan Tata Kelola Hutan Adat Punan Batu Benau Sajau Bakal Jadi Contoh Daerah Lain
Trakindo Fest 2026 Digelar di Bulungan
Trump Klaim Setop Serangan Karena Diminta Iran, Tepis Amunisi AS Menipis
Pilu, Wanita Palestina Lahirkan Bayi Meninggal Usai Ambulans Ditahan Israel
Update Klasemen Piala AFF 2026 usai Timnas Indonesia Hajar Kamboja 5-1
Rahmawati Zainal Ajak IKM Hadirkan Produk Berkualitas dan Peduli Lingkungan

KALTARA

Pelantikan Pokja Bunda PAUD dan Ketua DWP, Kaltara Perkuat Pembangunan SDM Sejak Dini

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar pelantikan Kelompok Kerja (Pokja) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kaltara dan Serah Terima Jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kaltara di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (13/2).

Dalam kesempatan itu, Bunda PAUD Kaltara Rahmawati Zainal, melantik Ketua Pokja Bunda PAUD Sipta Meylina Denny Harianto, sekaligus memimpin serah terima jabatan (sertijab) Ketua DWP Kaltara masa bakti 2026–2031.

Hadir mewakili Gubernur Kaltara, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara Datu Iqro Ramadhan, menyampaikan selamat kepada ketua dan anggota Pokja Bunda PAUD yang resmi dilantik.

“PAUD adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia (SDM). Masa usia dini adalah periode penting untuk membentuk karakter, kecerdasan, akhlak dan kesiapan belajar anak,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa PAUD bukan sekadar pendidikan awal, tetapi investasi jangka panjang bagi daerah dan bangsa. Peran Bunda PAUD sangat strategis sebagai penggerak layanan PAUD holistik integratif, penghubung lintas sektor serta motor advokasi dan sosialisasi.

Datu Iqro juga optimistis kepemimpinan Ketua DWP Kaltara yang baru akan membawa organisasi tersebut semakin maju dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Rahmawati menyampaikan bahwa pelantikan Pokja Bunda PAUD memiliki arti strategis dalam memperkuat komitmen bersama meningkatkan kualitas PAUD di Kaltara.

“Pokja Bunda PAUD diharapkan mampu memperkuat layanan PAUD, terutama di wilayah perbatasan, serta mengintegrasikan program PAUD dengan isu kesehatan, gizi dan pengasuhan,” katanya.

Ia mengajak seluruh pengurus yang telah resmi dilantik untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.

Rahmawati turut menyampaikan terima kasih kepada Meisa Ruslina Bustan, atas pengabdian selama memimpin DWP Kaltara masa bakti 2024-2026, serta mengucapkan selamat kepada Sipta Meylina yang menerima amanah sebagai Ketua DWP Kaltara masa bakti 2026–2031.

Menurutnya, pelantikan Pokja Bunda PAUD dan sertijab Ketua DWP memiliki tujuan yang sama yaitu memperkuat peran keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.

“Semoga amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan membawa manfaat bagi anak, keluarga dan masyarakat Kalimantan Utara,” pungkasnya.(**)

Bupati Bulungan Ajak Kolaborasi Kelola Kawasan Wisata

BULUNGAN, MANDAUPOST – Pemerintah Kabupaten Bulungan menggelar kerja bakti di kawasan Gunung Putih pada Jumat (13/2/2026). Kegiatan tersebut melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan organisasi perangkat daerah (OPD).

Bupati Bulungan, Syarwani, dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Ia menegaskan, kegiatan kerja bakti ini bukan sekadar membersihkan lingkungan, tetapi juga menjadi langkah awal menghidupkan kembali sektor pariwisata di daerah.

“Terima kasih kepada seluruh Forkopimda dan OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan yang telah berpartisipasi. Ini menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk menghidupkan kepariwisataan, sebagaimana salah satu amanat Presiden,” ujar Syarwani.

Menurut dia, pengelolaan kawasan Gunung Putih ke depan akan melibatkan para pemilik lahan melalui diskusi bersama. Pemerintah daerah berkomitmen membangun komunikasi agar pengembangan kawasan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Selain itu, Syarwani juga menginstruksikan agar institusi pemerintah dan kelembagaan melaksanakan kegiatan kerja bakti secara rutin, minimal satu kali setiap bulan pada hari Jumat di lingkungan masing-masing OPD. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kebersihan dan kenyamanan lingkungan tetap terjaga.

Ia menekankan pentingnya menjaga kebersihan, terutama dari sampah plastik yang berpotensi merusak ekosistem dan mengurangi daya tarik wisata.

“Kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar, khususnya dari sampah plastik. Lingkungan yang bersih akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Bulungan berharap, melalui kegiatan kerja bakti dan kolaborasi lintas sektor ini, kawasan Gunung Putih dapat semakin tertata dan berkembang menjadi salah satu destinasi unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan pariwisata daerah.(**)

Bupati Bulungan Diskusi Bersama NGO, Perkuat Sinergi Pembangunan Hijau dan Berkelanjutan

BULUNGAN, MANDAUPOST – Bupati Bulungan, Syarwani, menggelar diskusi bersama sejumlah organisasi non-pemerintah (NGO) di Selerata pada Kamis (12/2).

Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis daerah, mulai dari ekonomi, kesehatan, hingga lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bulungan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Syarwani menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya diskusi yang dinilai produktif dan konstruktif dalam merumuskan arah kebijakan daerah ke depan.

“Saya selaku Kepala Daerah sangat berterima kasih atas diskusi hari ini. Prinsipnya, kita siap bersinergi dan berkolaborasi dengan teman-teman semua, agar rumusan kebijakan yang kita hasilkan benar-benar sesuai dengan harapan publik dan masyarakat Bulungan,” ujar Bupati.

Diskusi turut menyoroti berbagai persoalan aktual di Bulungan yang memerlukan mitigasi bersama, termasuk isu sampah plastik dan pengelolaan lingkungan. Bupati menegaskan pentingnya penyusunan roadmap serta desain kebijakan yang implementatif di tingkat daerah.

“Kita butuh desain kebijakan yang jelas pada tataran pelaksanaan. Masukan, pendampingan, serta kolaborasi dari teman-teman NGO sangat kita harapkan agar pembangunan hijau di Bulungan dapat diimplementasikan secara nyata dan berdampak langsung secara ekonomi bagi masyarakat,” tambahnya.

Salah satu fokus pembahasan adalah pengembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) dalam kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemerintah Kabupaten Bulungan mendorong agar pembangunan kawasan industri tetap bertumbuh dan berkembang, namun tetap mengedepankan konsep hijau yang berkelanjutan.

“Ke depan, pembangunan kawasan industri harus memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan hijau. Ini yang sedang kita rumuskan bersama,” jelas Bupati.

Konsep tersebut diharapkan dapat menjadi model yang diterapkan tidak hanya di kawasan KIHI, tetapi juga di wilayah lain yang memiliki potensi industri, termasuk daerah rencana pembangunan PLTA.

Selain itu, Pemkab Bulungan juga terus memperkuat program Integrated Area Development (IAD), termasuk yang dilaksanakan di Desa Long Buang sebagai kawasan cepat tumbuh terintegrasi. Program ini melibatkan 10 kecamatan, termasuk Kecamatan Peso, dengan mendorong partisipasi aktif generasi muda.

“Minimal satu desa di setiap kecamatan mengutus tiga anak muda untuk terlibat dalam program ini. Ini bagian dari 15 program prioritas daerah, sekaligus langkah penguatan kapasitas masyarakat,” terang Bupati.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, NGO seperti Indep dan Bulupena, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, diharapkan pembangunan di Kabupaten Bulungan dapat berjalan secara berkelanjutan, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(**)

Gubernur Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025, Tegaskan Komitmen Transparansi

DENPASAR, MANDAUPOST – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (12/2).

Kehadiran orang nomor satu di Kaltara menjadi bentuk komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Gubernur Zainal hadir didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto, serta Inspektur Inspektorat Daerah Kaltara, Yuniar Aspiati. Rombongan disambut oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltara, Dwi Sabardiana.

Entry meeting merupakan tahapan awal sebelum pemeriksaan keuangan dimulai. Kegiatan ini diikuti pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah pengawasan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) VI BPK RI yang meliputi Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Dalam laporannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, menegaskan bahwa entry meeting bukan sekadar kegiatan administratif.

“Kegiatan ini menjadi penguatan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pemeriksaan secara terbuka dan kooperatif. Pemeriksaan LKPD 2025 bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel,” ujarnya.

Mewakili Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Dr. Ribka Haluk, menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan sesuai aturan. Ia berharap seluruh daerah dapat bersinergi dengan BPK selama proses pemeriksaan.

Sementara itu, Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pemeriksa dan entitas yang diperiksa. Hal ini berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

“Komunikasi yang efisien dan efektif sangat penting agar pemeriksaan berjalan lancar dan hasilnya dapat dipahami serta ditindaklanjuti,” jelasnya.

Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 dijadwalkan berlangsung dalam lima tahapan yang telah dimulai sejak Januari 2026 dan akan berakhir pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Juni hingga Juli 2026.

Dengan hadir langsung dalam entry meeting, Gubernur Zainal menegaskan kesiapan Kaltara mengikuti seluruh proses pemeriksaan. Targetnya jelas, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai wujud tata kelola keuangan daerah yang semakin baik.(**)

Peringatan Bulan K3 Nasional, Wagub Tegaskan Pentingnya Keselamatan Kerja

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, menegaskan pentingnya penguatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) saat menjadi Pembina Upacara pada Apel Bersama Peringatan Bulan K3 Nasional di Lapangan PT. Abdi Borneo Plantations, Desa Apung, Kamis (12/2).

Membacakan amanat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI) Yassierli, Wagub Ingkong mengingatkan bahwa Bulan K3 Nasional bukan sekadar seremoni tahunan. Ini adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi komitmen dalam melindungi para pekerja.

“Indonesia memiliki lebih dari 146 juta pekerja yang tersebar di berbagai sektor. Di balik angka besar itu, ada risiko yang tidak kecil. Dari industri hingga perkebunan, dari pertambangan hingga ekonomi digital, keselamatan kerja menjadi hal yang tidak bisa diabaikan,” kata Wagub Ingkong membacakan amanat Menaker.

Menurut Ingkong, K3 adalah dasar dari dunia kerja yang sehat. Jika dikelola dengan baik, K3 mampu meningkatkan rasa aman pekerja, mendorong produktivitas, dan memperkuat daya saing bangsa.

Ia juga mengingatkan bahwa kecelakaan kerja menjadi peringatan serius bahwa masih ada kelemahan dalam sistem kerja. Kecelakaan bukan hanya kesalahan teknis, tetapi juga menunjukkan sistem yang belum berjalan optimal.

“Kecelakaan terjadi karena masih ada proses kerja yang tidak aman, peralatan yang kurang layak, pengawasan belum maksimal, dan budaya K3 yang belum kuat,” ujarnya.

Ingkong menegaskan bahwa tantangan K3 tidak bisa disikapi secara parsial atau hanya setelah terjadi masalah. Tetapi dibutuhkan perubahan pola pikir dan cara kerja yang lebih menyeluruh.

Sepanjang 2025, Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan penguatan melalui penyempurnaan regulasi dan standar K3, pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan, digitalisasi layanan K3, serta penguatan integritas layanan bersama Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).

“Selain itu, kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan pemerintah daerah juga terus ditingkatkan,” tambahnya.

Tahun ini, Bulan K3 Nasional mengangkat tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 yang Profesional, Andal dan Kolaboratif”. Tema ini menekankan pentingnya kerja sama semua pihak dalam mencegah kecelakaan kerja.

Di akhir amanatnya, Ingkong mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan peringatan ini sebagai momentum memperkuat komitmen dan membangun budaya kerja yang aman dan sehat.

“K3 bukan hanya aturan. K3 adalah nilai. Setiap pekerja berhak pulang dengan selamat. Produktivitas dan keselamatan harus berjalan bersama,” tegasnya.

Peringatan ini juga diisi dengan penyerahan penghargaan Zero Accident kepada pegawai terpilih serta simulasi pemadaman kebakaran sebagai bentuk edukasi dan kesiapsiagaan di lingkungan kerja.(**)

Masyarakat Desa Kelubir Terima Jaringan Pipa Air Bersih

BULUNGAN, MANDAUPOST – Bupati Bulungan, Syarwani, bersama jajaran Pemkab dan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN) melaksanakan acara jaringan pipa air bersih di Kantor Desa Kelubir, Kecamatan Tanjung Palas Utara pada Rabu (11/2).

Serah terima terdiri jaringan pipa induk sepanjang 5.232 meter dari wilayah Silva Rahayu di Kecamatan Tanjung Palas Tengah hingga Kelubir di Kecamatan Tanjung Palas Utara.

Bupati menyampaikan terima kasih serta apresiasi besar kepada PT PKN yang telah berkontribusi nyata membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sebelumnya PT PKN juga diketahui cukup banyak menyerap tenaga kerja maupun aktifitas ekonomi lainnya yang tumbuh di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Saya berharap, walaupun kegiatan pertambangan berakhir, bukan berarti PT PKN meninggalkan Desa Klubir. Justru kita ingin mendorong agar kawasan ini berkembang menjadi kawasan ekonomi baru melalui kolaborasi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan pemerintah desa,” ujar Bupati.

Ditambahkan, tahun ini Pemkab melalui APBD Bulungan, melalui Dinas Pekerjaan Umum, mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp1,4 miliar untuk pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum), melanjutkan pekerjaan 2025 lalu dari Silva Rahayu sampai ke Kelubir, termasuk sambungan rumah.

“Insya Allah apabila ini selesai, kapasitasnya kurang lebih 10 liter per detik dan dapat menyuplai kebutuhan air bersih bagi masyarakat Desa Klubir dan Desa Silva Rahayu,” sebutnya.

Diketahui, saat ini baru 4 RT dari total 8 RT di Desa Klubir yang menikmati sambungan rumah. Maka prioritas berikutnya adalah RT yang belum terlayani sama sekali. Termasuk mengkoneksikan dengan sistem Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang sudah ada agar bisa dimanfaatkan secara maksimal.(**)

Dari Workshop PERA, Kaltara Susun Strategi Hadapi Tantangan Fiskal

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Hal ini diutarakan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Bustan, ketika membuka “Workshop Penguatan Strategi Advokasi Kebijakan Hasil Studi Analisis Belanja dan Pendapatan Publik (Public Expenditure and Revenue Analysis/PERA)” di Hotel Luminor, Rabu (11/2).

Bustan menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi, sementara kebutuhan pembiayaan terus meningkat. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja.

Ia menuturkan pengelolaan anggaran tidak hanya harus efisien, tetapi juga benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Belanja daerah harus diatur dengan baik, tepat sasaran, dan sesuai prioritas agar dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Bustan.

Pemprov Kaltara pun mengapresiasi hasil studi PERA yang disusun melalui kolaborasi Program SKALA, LPEM Universitas Indonesia dan DJPK Kementerian Keuangan. Kajian ini diharapkan mampu menjadi acuan penting dalam memperbaiki kualitas perencanaan anggaran dan mendorong peningkatan PAD.

“Hasil studi ini harus mendorong penyediaan layanan dasar yang memperhatikan prinsip keadilan, keberlanjutan fiskal serta isu Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI),” tambahnya.

Tak hanya soal angka, Bustan juga menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang inklusif. Prinsip keadilan, keberlanjutan, serta perhatian terhadap isu GEDSI diharapkan menjadi bagian dari setiap kebijakan yang dirumuskan.

Melalui workshop ini, ia mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk menyusun policy brief yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan daerah.

Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menyempurnakan tata kelola keuangan publik ke depan.(**)

Pasca Evaluasi BPK, Pemprov Targetkan Penguatan Tata Kelola Pangan

TARAKAN, MANDAUPOST – Tata kelola pangan dan perlindungan lahan menjadi fokus serius bagi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara). Di antaranya penguatan koordinasi antar pemerintah daerah dan pusat (Kementerian), serta kabupaten/kota di Kaltara dan penguatan regulasi serta pengawasan agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian yang tidak sesuai peruntukannya.

Hal ini disampaikan Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang, usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Semester II tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kaltara pada Selasa (10/2).

LHP ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kaltara Dwi Sabardiana, kepada Gubernur Kaltara dan Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie.

Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Desain Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2020 s.d Semester I Tahun 2025 menjadi dasar penyusunan LHP ini.

Sejumlah rekomendasi dalam hasil pemeriksaan akan segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Kaltara.

“Pemprov Kaltara memandang sejumlah temuan dalam LHP ini sebagai bahan evaluasi yang konstruktif dan menjadi dasar penting untuk melakukan perbaikan kebijakan dan tata kelola pembangunan ketahanan pangan ke depan,” kata Gubernur.

Gubernur menyampaikan apresiasi terhadap LHP dari BPK RI Perwakilan Kaltara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan serta berorientasi pada hasil.

“Kami menyadari sepenuhnya bahwa ketahanan pangan merupakan isu fundamental dan lintas sektor yang menuntut basis data yang akurat, koordinasi antar level pemerintah yang solid serta dukungan infrastruktur serta sistem distribusi yang efektif dan efisien,” ujar Zainal.

Sebagai bentuk tanggungjawab dan komitmen, sejumlah OPD terkait seperti DPUPR Perkim, Disperindagkop, DPKP dan Bappeda akan segera melaksanakan Rencana Aksi atas LHP.(**) …

Pasca Evaluasi BPK, Pemprov Targetkan Penguatan Tata Kelola PanganRead More »

Hari Lahan Basah Sedunia, Gubernur Tegaskan Peran Mangrove

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB) Tarakan menjadi saksi pentingnya komitmen menjaga lahan basah di Kalimantan Utara (Kaltara). Di lokasi ini, Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, menyambut langsung kedatangan Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Menhut RI) Raja Juli Antoni, dalam Peringatan Hari Lahan Basah Sedunia 2026, Jumat (6/2).

Gubernur Zainal menyampaikan bahwa kehadiran Menhut menjadi dorongan semangat bagi pemerintah daerah untuk terus menjaga dan melestarikan ekosistem lahan basah sebagai bagian penting dari keberlanjutan lingkungan.

Ia menegaskan bahwa Kaltara memiliki kekayaan alam yang sangat besar, khususnya ekosistem mangrove di sepanjang pesisir yang berperan strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan, melindungi wilayah dari abrasi, serta menjadi habitat berbagai flora dan fauna endemik.

“Mangrove memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim karena mampu menyerap karbon lebih besar dibandingkan hutan daratan,” kata Gubernur Zainal.

Menurutnya, upaya pelestarian mangrove ini sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan serta komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi karbon.

Pada kesempatan itu, Zainal juga memperkenalkan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB) Tarakan sebagai ‘benteng alam’ di tengah kawasan perkotaan. Kawasan seluas 22 hektare ini menjadi rumah bagi 15 jenis mangrove serta satwa endemik Bekantan (Nasalis larvatus).

“Populasi Bekantan di kawasan ini saat ini mencapai 41 individu yang terbagi dalam tiga kelompok,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Zainal berharap dukungan Kementerian Kehutanan, baik dari sisi penganggaran maupun pengembangan infrastruktur untuk mendorong Kaltara menjadi pusat mangrove dunia.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan.(**)

Sinkronisasi Data JKN, Pemprov Perjuangkan Pengalihan ke APBN

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan anggaran kesehatan daerah melalui sinkronisasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Berdasarkan hasil pertemuan Gubernur Kaltara dengan Menteri Sosial, Pemprov Kaltara mengusulkan pengalihan tanggungan pembayaran iuran JKN bagi puluhan ribu warga dari APBD ke APBN, Jumat (6/2).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara, Usman, menjelaskan bahwa fokus utama pembahasan adalah kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang bersumber dari APBN.

Menurut Usman, saat ini terdapat lebih dari 300 ribu warga Kaltara tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (Desil 1–5). Namun, kuota PBI-JK yang ditanggung APBN baru mencakup sekitar 176 ribu jiwa.

Sementara itu, APBD Kaltara masih menanggung sekitar 44 ribu jiwa melalui skema PBI daerah. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi bersama Dinas Sosial dan Disdukcapil, ditemukan sekitar 25 ribu jiwa dari tanggungan daerah yang masuk Desil 1–5, ditambah 11 ribu jiwa hasil verifikasi terbaru.

“Total ada sekitar 37 ribu jiwa yang kami usulkan agar menjadi tanggungan APBN. Jika disetujui, beban APBD akan berkurang cukup signifikan,” kata Usman.

Ia menyebutkan, jika pengalihan ini terealisasi, jumlah peserta yang tetap ditanggung APBD diperkirakan tinggal sekitar 19 ribu jiwa.

Menteri Sosial, lanjut Usman, merespons positif usulan tersebut meskipun kuota nasional hampir terpenuhi. Kementerian Sosial berkomitmen mengusulkan penambahan kuota dan anggaran ke Kementerian Keuangan.

Untuk memperkuat pengajuan ini, Dinkes Kaltara akan menggelar rapat koordinasi teknis bersama Dinas Sosial, Disdukcapil, BPJS Kesehatan, DPMD serta pemerintah kabupaten/kota guna memastikan sinkronisasi data.

“Hasil konsultasi dengan Sekda, anggaran yang berhasil dihemat akan dialihkan untuk penanganan stunting dan pengembangan infrastruktur kesehatan, terutama penambahan lahan untuk rencana pembangunan Rumah Sakit di Kilometer 4,” tutupnya.(**)

Scroll to Top