Berita Populer

Berita Terbaru

Pertama di Indonesia, Kesepakatan Tata Kelola Hutan Adat Punan Batu Benau Sajau Bakal Jadi Contoh Daerah Lain
Trakindo Fest 2026 Digelar di Bulungan
Trump Klaim Setop Serangan Karena Diminta Iran, Tepis Amunisi AS Menipis
Pilu, Wanita Palestina Lahirkan Bayi Meninggal Usai Ambulans Ditahan Israel
Update Klasemen Piala AFF 2026 usai Timnas Indonesia Hajar Kamboja 5-1
Rahmawati Zainal Ajak IKM Hadirkan Produk Berkualitas dan Peduli Lingkungan

KALTARA

Pemprov Perketat Pengawasan, Cek Point Ternak Mulai Beroperasi 2 Maret

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST — Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai memfungsikan cek point pengawasan lalu lintas ternak pada 2 Maret 2026. Langkah ini dilakukan untuk memperketat pengawasan kesehatan hewan serta mendukung program daerah bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Kepala DPKP Kaltara, Heri Rudiono, melalui Kepala Bidang (Kabid) Peternakan, Surianto Semuel saat dikonfirmasi Jumat (27/2), menyampaikan bahwa fasilitas yang dibangun sejak 2023 tersebut segera dioperasikan meskipun sarana pendukung masih dalam tahap penyempurnaan.

“Cek point ini penting untuk memastikan ternak yang masuk ke Kaltara sehat dan bebas penyakit,” ujar Surianto.

Ia menegaskan, fungsi utama fasilitas ini adalah mengawasi keluar masuknya ternak di Kaltara agar kesehatan hewan tetap terjamin.

Pengawasan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program nasional menuju daerah bebas PMK. Pemeriksaan administrasi dan kesehatan hewan akan dilakukan guna menekan risiko penyebaran penyakit yang dapat berdampak pada sektor peternakan dan ketahanan pangan daerah.

Surianto mengatakan bahwa pengoperasian cek point turut berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Melalui cek point ini, mekanisme retribusi ternak yang masuk ke Kaltara mulai diterapkan sesuai aturan,” tegasnya.

Cek point juga menjadi sarana sosialisasi kepada pelaku usaha peternakan terkait kewajiban administrasi dan retribusi dalam distribusi ternak.

Dengan beroperasinya fasilitas ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berharap pengawasan kesehatan hewan semakin optimal, tata kelola lalu lintas ternak semakin tertib, serta sektor peternakan Kaltara dapat tumbuh secara berkelanjutan.(**)

Musyawarah GPIB, Wagub Dorong Kolaborasi untuk Pembangunan Kaltara

BULUNGAN, MANDAUPOST – Suasana khidmat terasa di GPIB Effatha Bunyu, Kabupaten Bulungan, saat Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, membuka Musyawarah Tahunan Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Musyawarah Pelayanan (Mupel) Kaltara Berkat, Jumat (27/2).

Ibadah yang mengawali kegiatan itu menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya berbicara tentang jalan dan gedung, tetapi juga tentang iman, moral, dan karakter manusia.

Dalam sambutannya, Wagub Ingkong menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya musyawarah tersebut. Ia menegaskan bahwa GPIB memiliki peran penting dalam pembangunan spiritual dan sosial di Kaltara.

“GPIB sudah menjadi bagian penting dalam perkembangan spiritual masyarakat. Kehadirannya bukan hanya memperkaya kehidupan beragama, tetapi juga membangun karakter dan moral,” kata Wagub.

Ingkong menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memandang gereja sebagai mitra penting dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berakhlak.

Baginya, kemajuan daerah harus berjalan seimbang antara pembangunan fisik dan pembangunan rohani. Karena itu, ia berharap musyawarah ini mampu memperkuat pelayanan gereja agar semakin relevan dengan kebutuhan jemaat.

“Kami berharap Mupel Kaltara Berkat terus menjadi mitra strategis dalam menjaga kerukunan dan membangun SDM yang kuat,” ujarnya.

Ia juga mendoakan agar seluruh rangkaian musyawarah berjalan lancar dan menghasilkan evaluasi yang konstruktif untuk peningkatan pelayanan ke depan.

Turut hadir mendampingi, Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kaltara Pollymaart Sijabat, Kepala Dinas Sosial Kaltara Obed Daniel LT, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Kaltara Jaini, unsur Forkopimda, pengurus Mupel GPIB Kaltara Berkat, para pendeta serta utusan jemaat se-Kaltara.(**)

Pemkab Bulungan Integrasikan Data Pajak dan Pertanahan

BULUNGAN, MANDAUPOST – Bupati Bulungan, Syarwani, menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Kamis (27/2). MoU berisi pemanfaatan dan integrasi data pertanahan serta data perpajakan daerah, khususnya pengintegrasian Nomor Induk Bidang (NIB) pada Kantor BPN dengan Nomor Induk Pajak (NIP) pada Badan Pendapatan Daerah.

Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kepala Kantor BPN Bulungan, Muhammad Eka Diana, menerangkan, pihaknya memiliki data PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sejak tahun 2017 hingga 2025 dengan ratusan ribu bidang tanah yang datanya akurat, baik subjek maupun objeknya, termasuk luas dan riwayat peralihannya.

Apabila NIB di Kantor Pertanahan dikawinkan dengan NOP yang ada di pemerintah daerah, maka ke depan akan terbit SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) baru yang lebih akurat. Bahkan setiap terjadi peralihan atau balik nama, SPPT dapat langsung dicetak atas nama pemilik yang baru.

Bupati dalam kesempatan sama menambahkan, MoU ini menjadi langkah strategis yang sangat membantu Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) dalam melakukan penagihan dan meminimalisir sengketa maupun kesalahpahaman di lapangan.

“Kita menyadari, masih ada potensi kebocoran pendapatan daerah karena ketidaksesuaian data. Kadang-kadang wajib pajak beralasan bahwa objek pajak sudah berpindah tangan, sementara di sisi lain data belum diperbarui. Akibatnya, penagihan menjadi sulit dan potensi pendapatan daerah hilang,” ungkap Bupati.(**)

Gubernur Dukung Penuh Sensus Ekonomi 2026 sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan Kaltara

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A. Paliwang, menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara Dr. Mustaqim, SST., SE., M.Si di ruang kerja Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (27/2).

Audiensi membahas capaian indikator sosial ekonomi Kaltara tahun 2025 sekaligus sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026.

Turut mendampingi Gubernur, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara, Iskandar, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bertius.

Zainal menyampaikan apresiasi kepada BPS Kaltara atas koordinasi yang dilakukan. Ia menegaskan bahwa data statistik yang akurat harus menjadi rujukan utama dalam menjalankan visi pembangunan Kaltara sebagai Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Program BPS, khususnya Sensus Ekonomi tahun ini, akan kita dukung bersama. OPD terkait harus ikut membantu agar pelaksanaannya berjalan lancar,” ujar Zainal.

Ia juga meminta DKISP Kaltara untuk memperkuat publikasi dan sosialisasi sensus ekonomi agar masyarakat memahami pentingnya pendataan tersebut.

Zainal menegaskan bahwa hasil sensus akan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat transformasi ekonomi Kaltara, termasuk pengembangan ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru menuju visi Kaltara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan.

Sementara itu, Mustaqim memaparkan bahwa perekonomian Kaltara sepanjang 2025 tumbuh sebesar 4,56 persen (c-to-c) dan berkontribusi 8,13 persen terhadap perekonomian Pulau Kalimantan.

Ia menjelaskan struktur ekonomi Kaltara masih didominasi sektor pertambangan, pertanian, perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, serta transportasi dan pergudangan.

“Pertambangan masih menjadi penyumbang terbesar PDRB Kaltara 2025. Namun konstruksi mencatat pertumbuhan tertinggi, dan sektor pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja,” jelasnya.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Audiensi berlangsung hangat dan konstruktif, menegaskan komitmen bersama Pemprov Kaltara dan BPS untuk memperkuat tata kelola pembangunan berbasis data demi kesejahteraan masyarakat Bumi Benuanta.(**)

Gubernur Segera Terbitkan Edaran Tindak Lanjut Imbauan KPK soal Gratifikasi Hari Raya

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, segera menerbitkan surat edaran tentang larangan gratifikasi menjelang hari raya. Upaya ini sebagai tindak lanjut Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Edaran KPK menegaskan bahwa Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara dilarang memberi maupun menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan. Termasuk meminta atau menerima THR, hadiah atau bentuk pemberian lainnya, baik secara pribadi maupun atas nama instansi.

Zainal menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berkomitmen penuh mendukung upaya pencegahan korupsi, terutama pada momentum hari raya yang rawan praktik gratifikasi.

“Edaran ini segera kami teruskan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kaltara. Ini jadi pedoman tegas agar ASN menjaga integritas dan tidak melanggar aturan,” tegasnya.

Ia menyebutkan dalam ketentuan tersebut, setiap penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal diterima.

Sementara gratifikasi berupa makanan atau minuman yang mudah rusak dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan atau panti jompo, dengan tetap dilaporkan ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) masing-masing instansi untuk direkap dan diteruskan ke KPK.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi juga dilarang.

Zainal mengimbau seluruh jajaran ASN agar aktif menolak segala bentuk gratifikasi serta mengingatkan masyarakat untuk tidak memberikan hadiah atau bentuk pemberian lainnya kepada aparatur negara.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Kaltara dalam memperkuat budaya antikorupsi dan menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Bumi Benuanta.(**)

Wagub Buka Festival Budaya, Perkuat Jati Diri Dayak Agabag Sungai Tulid

NUNUKAN, MANDAUPOST – Dentuman musik tradisional berpadu dengan warna-warni busana adat yang memadati halaman baloi. Di Desa Kalunsayan, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, suasana perbatasan yang biasanya tenang berubah menjadi penuh semangat dan kebanggaan, Rabu (25/2).

Festival Seni dan Budaya Dayak Agabag Sungai Tulid Tahun 2026 digelar meriah dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 Baloi Adat Dayak Agabag. Bagi masyarakat setempat, baloi bukan sekadar bangunan kayu yang berdiri kokoh. Ia adalah rumah besar adat, tempat musyawarah, pusat persatuan, sekaligus penjaga warisan leluhur.

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, hadir langsung membuka festival tersebut. Kehadirannya disambut hangat oleh tokoh adat dan masyarakat yang telah mempersiapkan perayaan budaya ini dengan penuh semangat gotong royong.

Dalam sambutannya, Wagub Ingkong menegaskan bahwa baloi adat adalah simbol identitas yang harus terus dijaga.

“Baloi adat bukan hanya tempat berkumpul. Ini adalah simbol persatuan dan jati diri masyarakat. Di sinilah nilai-nilai leluhur kita hidup dan diwariskan,” kata Wagub Ingkong.

Meski baru berusia dua tahun, Baloi Adat Dayak Agabag dinilai telah memainkan peran penting dalam memperkuat eksistensi budaya di tengah arus modernisasi. Dari tempat inilah semangat kebersamaan dan penghormatan terhadap tradisi terus ditanamkan kepada generasi muda.

Menurut Ingkong, kegiatan ini juga menjadi peluang strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya Sungai Tulid kepada masyarakat luas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis budaya, terutama di wilayah perbatasan.

“Budaya adalah kekuatan kita. Dari sinilah identitas daerah diperkuat dan potensi ekonomi bisa tumbuh,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata, ia turut menyerahkan bantuan alat olahraga kepada masyarakat Desa Kalunsayan. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendorong generasi muda untuk aktif, sehat, dan menjauhi hal-hal negatif.

Di penghujung acara, Ingkong mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan HUT ke-2 Baloi Adat Dayak Agabag sebagai momentum mempererat persaudaraan.

“Semoga semangat persatuan dan kecintaan terhadap budaya terus tumbuh dan menjadi kebanggaan bersama, bukan hanya bagi Dayak Agabag, tetapi untuk seluruh Kalimantan Utara,” tutupnya.(**)

Safari Ramadan Perdana, Gubernur Ajak Masyarakat Perkuat Ibadah dan Kebersamaan

TARAKAN, MANDAUPOST – Mengawali rangkaian Safari Ramadan 1447 Hijriah, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, melaksanakan kunjungan perdana di Masjid Jami Nurul Islam, Kota Tarakan, Rabu (25/2).

Kegiatan ini menjadi wujud kehadiran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di tengah masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi selama bulan suci Ramadan.

Di momen itu, Gubernur Zainal mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Ramadan dengan meningkatkan ibadah, memperbanyak shalat, tadarus Al-Qur’an, bersedekah serta memperkuat kepedulian sosial.

“Safari Ramadan ini bukan hanya agenda tahunan. Ini cara kita mempererat kebersamaan dan membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Gubernur.

Ia menegaskan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat, persatuan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada kesempatan ini, Zainal menyerahkan bantuan tunai secara simbolis kepada sejumlah masjid untuk mendukung kemakmuran rumah ibadah. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan jamaah dan masyarakat sekitar.

Selain itu, ia juga menyerahkan Surat Keputusan Gubernur Kaltara tentang Penetapan Definitif Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahun 2025 kepada Pemerintah Kota Tarakan serta alokasi sementara DBH Pajak Daerah Tahun Anggaran 2026 bagi pemerintah kabupaten/kota.

Tak hanya itu, sejumlah bantuan juga disalurkan, antara lain 1 unit excavator, sarana budidaya, 11 unit mesin ketinting, 360 kilogram jaring ampas, 124 pcs trammel net, serta bantuan sembako kepada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tarakan.

“Saya berharap bantuan ini dimanfaatkan dengan baik. Kami sadar mungkin belum sebesar yang diharapkan, karena kondisi keuangan saat ini. Tapi kami tidak akan berhenti membangun,” tegasnya.

Menutup sambutan, Zainal mengajak seluruh masyarakat menjaga optimisme dan memperkuat kebersamaan dalam mendukung program pembangunan daerah.

“Momentum Ramadan ini mari kita jadikan sarana introspeksi diri, memperbaiki akhlak, serta memperkuat semangat gotong royong. Dengan kebersamaan dan sinergi, insyaallah Kaltara akan semakin Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” tutupnya.(**)

Wabup Kilat Tinjau Lokasi TMMD ke-127 di Desa Salimbatu, Apresiasi Sinergi TNI dan Pemkab

BULUNGAN, MANDAUPOST – Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, Kilat, bersama Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 127 Kodim 0903 Bulungan melaksanakan kunjungan lapangan ke lokasi TMMD di wilayah Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah pada Rabu (25/2).

Sejumlah kegiatan dilaksanakan seperti pengobatan gratis, pemberian paket stunting, peninjauan program Rumah Layak Huni serta peninjauan akses pembukaan jalan tani. Wabup atas nama Pemkab menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jajaran TNI, khususnya Kodim 0903/Bulungan, yang terus bersinergi bersama pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan, khususnya di Desa Salimbatu.

Ditegaskan, kegiatan TMMD sangat selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Bulungan, yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok desa.

“Di mana desa merupakan ujung tombak pembangunan. Ketika desa maju, maka daerah pun akan semakin kuat dan mandiri,” tandas Wabup.

Dilanjutkan, Pemkab juga menyambut baik kehadiran Tim Wasev yang meninjau langsung progres pelaksanaan kegiatan TMMD.

Pengawasan dan evaluasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Wabup berharap hasil dari kegiatan TMMD ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Infrastruktur yang terbangun hendaknya dijaga dan dirawat bersama, sehingga keberlanjutannya tetap terjamin.

“Kepada masyarakat Desa Salimbatu, saya mengajak untuk terus mendukung dan berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan TMMD,” pesan Wabup.(**)

Gubernur Resmikan SMAN 5 dan Fasilitas Baru SMKN 4 Tarakan

TARAKAN, MANDAUPOST – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A. Paliwang, meresmikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Tarakan dan Sarana Prasarana (Sarpras) pendukung di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Tarakan, bertempat di Jalan Hasanuddin I RT 18, Karang Anyar Pantai, Kota Tarakan, Rabu (25/2).

Peresmian ini bukan sekadar seremoni. Ia menjadi penanda keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan tersebut, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltara.

“Pendidikan adalah fondasi pembangunan. Dengan fasilitas yang lebih baik, kita menyiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan dan membawa daerah ini lebih maju,” kata Zainal.

Untuk pembangunan SMA Negeri 5 Tarakan, total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp6.936.163.000. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun enam ruang kelas, ruang administrasi, lobi, laboratorium komputer dan IPA, perpustakaan, serta fasilitas pendukung lainnya.

Sementara itu, pembangunan sarana prasarana di SMK Negeri 4 Tarakan menelan anggaran Rp3.843.705.111 yang digunakan untuk pembangunan laboratorium komputer, ruang guru, ruang kepala sekolah, serta ruang tata usaha.

Zainal berharap fasilitas ini dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi siswa di Kaltara, khususnya Kota Tarakan, untuk mengembangkan potensi dan meraih cita-cita.

Menurut Zainal, fasilitas yang baik akan membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak Tarakan untuk berkembang, menggali potensi dan meraih cita-cita.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, guru, orang tua dan masyarakat, yang terus diperkuat demi mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Mari kita manfaatkan fasilitas ini untuk membangun semangat belajar, kreativitas, dan karakter anak-anak kita demi terwujudnya Provinsi Kaltara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” pesannya.

Di penghujung acara, suasana menjadi lebih hangat ketika Zainal menyampaikan pesan menjelang Ramadan.

“Selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Semoga amal ibadah kita membawa keberkahan dan memperkuat keimanan kita semua,” pungkasnya.(**)

Bertemu Menteri PKP, Gubernur Berhasil Perjuangkan 2.000 Rumah Subsidi untuk Warga

JAKARTA, MANDAUPOST – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A Paliwang, mengusulkan peningkatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat Kaltara dalam pertemuan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Selasa (24/2).

Dalam pertemuan tersebut, Kaltara mendapatkan tambahan kuota rumah subsidi menjadi 2.000 unit pada tahun ini.

Didampingi Kepala Dinas PUPR Perkim Kaltara, Helmi dan Kepala Badan Penghubung Kaltara, Teddy Kusuma, Gubernur Zainal menyampaikan kebutuhan nyata di lapangan mulai dari penataan kawasan kumuh hingga tambahan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada pertemuan berlangsung hangat itu, Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan berbagai program yang sedang dijalankan seperti BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), pembiayaan rumah bersubsidi, hingga pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Program-program tersebut menjadi bagian dari target nasional 3 juta rumah per tahun yang diperuntukkan bagi MBR, petani, nelayan, buruh dan guru.

Maruarar meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menyiapkan data yang akurat agar program dapat tepat sasaran.

“Saya harap data yang diberikan benar dan lengkap supaya masyarakat Kaltara bisa merasakan langsung manfaat program ini. Di sini juga hadir mitra seperti BP Tapera dan FLPP yang siap mendukung,” ujarnya.

Zainal menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kaltara melalui penyediaan perumahan.

“Kami sudah menganggarkan penyediaan perumahan melalui APBD Kaltara. Namun dengan dukungan kementerian, kebutuhan dasar masyarakat bisa dipenuhi lebih maksimal,” kata Zainal.

Kabar baik pun datang di akhir pertemuan. Tahun ini, kuota rumah subsidi untuk Kaltara meningkat menjadi 2.000 unit, melonjak dari 596 unit pada tahun sebelumnya. Tambahan ini diharapkan menjadi langkah nyata menghadirkan rumah layak dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Kaltara.(**)

Scroll to Top