Berita Populer

Berita Terbaru

KALTARA

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Pelatihan Fardu Kifayah yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dibuka oleh Kepala Biro (Karo) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltara Muhammad Rosyit, digelar di Ruang Serbaguna Lantai 1 Gedung Gabungan Dinas pada Kamis (27/11) pagi.

Turut hadir mendapingi Karo Kesra, Ketua Baznas Kaltara Ubid Hadruni, perwakilan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kaltara, perwakilan Baznas Bulungan, unsur pimpinan Muslimat NU Kaltara dan para pelatih Fardu Kifayah yang akan membimbing 54 peserta yang berasal dari berbagai daerah di wilayah Provinsi Kaltara.

“Pemprov Kaltara mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan pelatihan Fardu Kifayah ini. Fardu Kifayah tidak hanya menjalankan perintah agama sesuai syariat, tetapi juga para personelnya diharapkan dapat berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat” kata Karo Kesra.

Menurut Rosyit, di tengah fokus pembangunan secara fisik yang terus berkembang saat ini, tidak boleh melupakan perintah agama. Salah satunya adalah dengan pelatihan Farhu Kifayah yang tergolong vital dan berperan sangat penting di tengah masyarakat.

“Empat komponen utama dalam Fardu Kifayah yaitu memandikan, mengafani, menshalatkan hingga menguburkan sesuai syariat Islam dapat menjadi tonggak penting dalam kehidupan bermasyarakat secara luas,” tegasnya.

Ia meyakini, peserta yang hadir disini tidak hanya ingin menambah ilmu, tetapi juga memiliki niat tulus untuk mengabdi di tengah masyarakat. Kehadiran para pengurus jenazah yang terlatih akan sangat membantu keluarga yang berduka.

Maka dari itu, kolaborasi yang terjalin antara Pemprov Kaltara dengan Baznas ini dapat terus berlanjut dan berkesinambungan.

“Harapannya, dengan kompetensi para Fardu Kifayah yang semakin meningkat ini dapat membantu masyarakat secara luas,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Baznas Kaltara Ubid Hadruni juga menyatakan bahwa pelatihan ini dikhususkan bagi mereka yang jauh dari kota, terutama dari wilayah terpencil.

“Pelatihan ini dikhususkan bagi komunitas dari wilayah yang jauh dari kota maupun terpencil. Total peserta yang berjumlah 50an orang ini tidak hanya berasal dari Tanjung Selor, tetapi juga dari desa atau kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan maupun wilayah lainnya di Provinsi Kaltara” jelas Ketua Baznas ini.

Pelatihan ini akan berlangsung selama 1 hari, dan diikuti oleh 54 peserta yang dibagi menjadi 2 klaster, yaitu klaster pria dan wanita. Yang masing-masing klaster akan dipandu oleh 1 pelatih.(**)

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A. Paliwang, menghimbau kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Instansi Vertikal Provinsi Kaltara dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bulungan untuk menggunakan jasa penerbangan melalui Bandar Udara Juwata Tarakan.

Himbauan ini disampaikan melalui Surat Edaran Gubernur Kalimantan Utara Nomor 500.11.1/5135/DISHUB/GUB tanggal 26 November 2025, tentang Penggunaan Jasa Penerbangan Melalui Bandar Udara Juwata Tarakan, Rabu (26/11).

Gubernur Zainal dalam himbauan tersebut dalam rangka mendukung peningkatan konektivitas wilayah, efisiensi mobilitas barang dan penumpang, serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas transportasi udara di Provinsi Kaltara.

“Bandar Udara Juwata Tarakan yang merupakan Bandara utama di Kaltara telah memiliki fasilitas dan layanan penerbangan yang memadai, baik dan untuk rute domestik maupun antar wilayah di kawasan wilayah perbatasan,” kata Gubernur dalam Surat Edarannya.

Selanjutnya melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025, Bandar Udara Juwata Tarakan telah resmi ditetapkan menjadi Bandara Internasional.

Terkait meningkatnya jasa penerbangan melalui Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan, Gubernur menghimbau untuk dilakukan hal penting diantaranya, pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan transportasi udara di wilayah Kaltara.

Lalu kedua, mendukung kelancaran distribusi logistik dan mobilitas sumber daya manusia; ketiga, mendorong dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah; keempat memperkuat sinergi antar sektor swasta dan pemerintah daerah.

Lanjutnya kelima, keberlanjutan layanan transportasi udara di wilayah Kaltara dan keenam yakni mendukung Bandar Udara Juwata yang telah kembali menjadi Bandar Udara Internasional.

“Kami mengharapkan dukungan dan kerja sama dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah , Instansi Vertikal Provinsi Kalimantan Utara dan perusahaan untuk turut serta berkontribusi dalam pengembangan sektor transportasi dan ekonomi daerah melalui pemanfaatan Bandar Udara Juwata Tarakan,” tutup Gubernur Zainal.(**)

TARAKAN, MANDAUPOST – Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Robby Yuridi Hatman, membuka kegiatan “Evaluasi Program Kesehatan Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025”, digelar di Hotel Lotus Panaya, Rabu (26/11).

Di kesempatan itu, Robby menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan evaluasi ini, sebagai bentuk perhatian untuk mengukur capaian, dan mengidentifikasi kendala pada program sebelumnya

Staf Ahli Gubernur ini mengingatkan bahwa pada tanggal 12 November lalu, telah memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-61 Tahun 2025.

“Selamat Hari Kesehatan Nasional 2025 kepada seluruh insan kesehatan di Provinsi Kaltara,” ucap Robby.

Mengusung tema “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat”, Robby menegaskan kualitas kesehatan generasi muda saat ini akan menentukan arah dan kemajuan bangsa Indonesia. Tema ini juga memberikan inspirasi untuk mewujudkan Kaltara yang lebih maju, lebih sehat, dan lebih sejahtera.

Ia menyebutkan saat ini masih terdapat berbagai tantangan, diantaranya seperti masih adanya permasalahan stunting, gizi buruk, dan anemia pada remaja dan masih tingginya penyakit tidak menular serta risiko kesehatan lingkungan.

Selain itu juga masih diperlukannya peningkatan akses layanan kesehatan yang merata, terutama di wilayah perbatasan, pedalaman, dan kepulauan.

“Namun disisi lain, kita memiliki komitmen yang kuat dan modal sosial yang besar untuk terus mempercepat perbaikan layanan kesehatan kinerja jajaran kesehatan di Provinsi Kaltara,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terus menunjukkan peningkatan, mulai dari aspek pelayanan, inovasi, pemanfaatan data kesehatan, maupun kolaborasi lintas sektor.

Ia mengajak seluruh peserta untuk menjadikan momen ini untuk saling bertukar pengalaman, melakukan evaluasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat demi masa depan Kaltara yang lebih baik.

Melalui kegiatan ini, Robby berharap peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, sehingga dapat lebih fokus meningkatkan capaian program yang masih berada di bawah target nasional, serta mempertahankan capaian yang telah berhasil mencapai target.

“Mari kita jadikan kegiatan evaluasi ini bukan sekadar rutinitas, tetapi benar-benar menjadi ruang untuk memperbaiki, memperkuat, dan menyempurnakan setiap langkah pembangunan kesehatan di Provinsi Kaltara yang kita cintai ini,” pungkasnya.(**)

TARAKAN, MANDAUPOST – Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Robby Yuridi Hatman, membuka Sosialisasi Revitalisasi Pengarusutamaan Gender (PUG), Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD-PKG) 2025-2029, dan Penyediaan Data Gender Provinsi Kaltara Tahun 2025.

Digelar di Ruang Pertemuan Hotel Tarakan Plaza, Senin (24/11), Robby menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kaltara.

Robby mengatakan kegiatan hari ini bukanlah sekadar pertemuan rutin semata, tetapi merupakan tonggak penting bagi dalam upaya mengokohkan komitmen pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

“Ini sebuah langkah nyata untuk memastikan bahwa cita-cita pembangunan Kalimantan Utara tidak meninggalkan siapapun,” kata Robby.

Pemprov Kaltara telah menetapkan komitmen untuk memperkuat Pengarusutamaan Gender sebagai strategi pembangunan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.

Menurutnya, komitmen ini merupakan kebutuhan yang fundamental agar setiap kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dapat memberikan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat, baik laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, maupun kelompok rentan lainnya.

Ia menuturkan bahwa masih terdapat berbagai kesenjangan gender dalam aspek akses, partisipasi, kontrol maupun manfaat pembangunan. Pada sektor ekonomi perempuan masih menghadapi hambatan dalam kesempatan wirausaha dan akses pembiayaan.

Kemudian di sektor pendidikan, sejumlah daerah masih menunjukkan ketimpangan angka partisipasi, di sektor kesehatan ibu dan anak masih memerlukan perhatian berkelanjutan.

“Sementara dalam sektor politik, representasi perempuan masih berada pada level yang belum optimal,” ujarnya.

Robby mengungkapkan kapasitas perangkat daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender masih beragam. Sementara data terpilih gender belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.

“Koordinasi lintas sektor ini yang menjadi kunci utama keberhasilan PUG, masih perlu terus kita perkuat,” ujarnya.

Menurutnya melalui dokumen ini nantinya akan berfungsi sebagai pedoman yang komprehensif dan operasional dalam mengarahkan implementasi PUG selama lima tahun kedepan.

Oleh sebab itu, Robby meminta kepada seluruh perangkat daerah agar dapat berkomitmen penuh dalam mengikuti proses ini dari awal hingga akhir, serta memastikan bahwa setiap data, strategi dan program yang dirumuskan mencerminkan keadilan, kesetaraan dan inklusi sosial.

“Tidak ada pembangunan yang benar-benar maju ketika sebagian kelompok masyarakat tertinggal. Karena itu, mari kita bekerja sama memperkuat kolaborasi, dan memastikan bahwa prinsip keseteraan gender hadir dalam seluruh kebijakan dan program pembangunan di Kaltara,” tutupnya.(**)

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melakukan persetujuan bersama terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Ketiganya meliputi, Ranperda Tentang Penanaman Modal, Ranperda Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ranperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala, didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Iqro Ramadhan, dan Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie, Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, dan Muddain, dalam Rapat Paripurna ke-38 Masa Persidangan I Tahun 2025, di Gedung DPRD Kaltara, Selasa (25/11).

Di kesempatan ini, Wagub Ingkong mengparesiasi antusiasme dan perhatian yang diberikan dalam proses pembahasan Ranperda. Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif hadir sebagai respons proaktif Pemerintah Daerah terhadap dinamika perekonomian global yang semakin mengedepankan inovasi, kreativitas, dan kekayaan intelektual.

“Ranperda ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan landasan yang kuat bagi pelaku usaha ekonomi kreatif. Selain itu menciptakan ekosistem yang kondusif melalui fasilitasi permodalan, penyediaan ruang kreatif,” katanya.

“Perlindungan hak kekayaan intelektual, serta peningkatan kapasitas dan pemasaran produk, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja baru,” sambungnya.

Sejalan dengan upaya pengembangan ekonomi kreatif, Ranperda Tentang Penanaman Modal juga memegang peranan vital sebagai instrumen untuk menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Ia berharap penanaman modal yang masuk bersifat berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat. Perda penanaman modal ini akan memberikan manfaat yang signifikan.

“Bagi Pemerintah Daerah, Ranperda ini memastikan adanya kepastian hukum dalam pengelolaan investasi, mempermudah koordinasi antar instansi, dan meningkatkan realisasi investasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi makro,” ucapnya.

Sedangkan bagi investor, Ranperda ini menjamin kemudahan berusaha, kepastian perizinan, dan perlindungan aset, pada akhirnya mendorong mereka untuk menanamkan modal lebih besar dan jangka pajang.

“Dan manfaat terbesar bagi masyarakat adalah terciptanya lapangan kerja,” ujarnya.

Pada kedua Ranperda ini, Wagub menegaskan bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban legislasi, tetap menjadi langkah maju yang signifikan dalam meletakkan fondasi ekonomi Kaltara yang lebih kokoh, mandiri dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

Kemudian pada Ranperda Tentang APBD Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2026, memiliki peran penting sebagai daya ungkit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Ingkong pun menyebutkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2026 menjadi momentum penting untuk meningkatkan serta mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah, dan panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi.

“APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan terus di desain untuk bisa menjawab perubahan dari resiko dan dinamika ekonomi,” pungkasnya.(**)

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga Setdaprov Kaltara Wahyuni Nuzband, mengungkapkan pentingnya edukasi generasi muda agar hidup sehat melalui konsumsi pangan lokal. Hal ini disampaikannya saat menghadiri sekaligus membuka kegiatan “Seminar Pangan Lokal B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)” Solusi Untuk Generasi Muda Yang Sehat Dan Produktif.

Wahyuni melihat di era saat ini banyak ditemukan aneka makanan cepat saji. Namun jika dikonsumsi secara berlebihan akan berdampak kurang baik bagi kesehatan.

Dampak ini pun dirasakan di tengah masyarakat terutama bagi generasi muda. Mulai dari resiko obesitas, diabetes, hipertensi, hingga gangguan metabolisme dapat meningkat jika pola makan tidak dijaga.

“Inilah yang menjadi keprihatinan kita bersama, karena generasi muda hari ini adalah penentu masa depan Kaltara dan Indonesia,” kata Wahyuni di Ruang Pertemuan Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (25/11).

Menurutnya, jika generasi muda tumbuh dengan pola makan yang tidak sehat maka akan berpengaruh pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Melalui seminar ini, kita ingin menguatkan kembali pentingnya pangan lokal dan konsep B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) sebagai fondasi pola makan yang sehat,” tegasnya. Mengonsumsi pangan lokal tidak hanya mendukung petani lokal Kaltara, tetapi juga memberikan nutrisi terbaik bagi generasi muda Kaltara.

“Nutrisi yang baik adalah kunci untuk kecerdasan, kesehatan fisik prima, dan pada akhirnya, produktivitas yang tinggi,” jelasnya.

Dikatakannya, bahwa generasi muda yang sehat dan cerdas adalah aset penting bagi pembangunan Kaltara. Untuk itu, ia meminta para peserta dapat menjadikan momentum seminar ini untuk menggali inovasi, meningkatkan edukasi dan memperkuat hilirisasi.

Wahyuni berharap kegiatan seminar ini menjadi titik penguat bahwa pangan lokal dan prinsip B2SA bukan hanya wacana, tetapi menjadi gaya hidup masyarakat Kaltara. Sehingga mampu bersaing dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa.

“Mari kita bangga dengan pangan lokal kita. Mari kita jadikan pangan lokal Kaltara sebagai pilihan utama untuk bekal masa depan yang lebih sehat dan cemerlang, kalian adalah agen perubahan yang akan mendorong konsumsi pangan lokal menuju tren hidup sehat dan modern,” tutupnya.(**)

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Kornie Serliany Ingkong, menghadiri Perayaan Natal TP PKK Kaltara 2025 di Ruang Serbaguna Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Sabtu (22/11).

Kehadiran istri Wagub Kaltara ini sekaligus menyampaikan pesan penguatan kepada seluruh kader agar terus menghadirkan kasih melalui pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Kornie mewakili Ketua TP PKK Kaltara, Rahmawati Zainal mengingatkan bahwa Natal menjadi momentum untuk meneguhkan kembali nilai kasih, kepedulian, dan kebersamaan.

“Perayaan Natal ini juga merupakan momentum penting untuk meneguhkan nilai kasih, kepedulian, dan semangat pelayanan dalam pengabdian PKK,” kata Kornie.

Kornie berharap Damai Natal tahun 2025 ini membawa energi baru bagi seluruh kader untuk terus berkarya dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat di Kalimantan Utara.

“Natal mengingatkan kita untuk terus menghadirkan kasih melalui pelayanan kepada keluarga dan masyarakat. Semangat ini harus terus kita pelihara dalam menjalankan tugas PKK,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kornie menekankan pentingnya 10 Program Pokok PKK sebagai pedoman dalam menjalankan berbagai kegiatan pemberdayaan.
Ia berharap melalui penguatan program, PKK dapat semakin berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik melalui pendidikan keluarga, keterampilan, kesehatan, maupun pelestarian lingkungan.

“Saya juga menyampaikan apresiasi kepada panitia dan Pokja I serta pengurus PKK yang telah menyiapkan perayaan sehingga berlangsung tertib dan penuh kekeluargaan. Semoga kebersamaan yang terjalin hari ini semakin memperkuat motivasi kita dalam melayani masyarakat,” ujarnya.

Kornie menutup sambutannya dengan harapan agar damai Natal senantiasa menyertai keluarga besar TP-PKK Kaltara serta memberikan semangat baru dalam menjalankan tugas dan program kerja ke depan.

“Perayaan Natal ini menjadi bagian dari upaya TP-PKK Kaltara mempererat solidaritas internal sekaligus memperteguh komitmen dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat di seluruh wilayah Kaltara,” tutupnya.(**)

JAKARTA, MANDAUPOST – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Bustan, menghadiri Sosialisasi dan Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa Dengan Pemerintah Daerah (Pemda), digelar di Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Jumat (21/11).

Membuka Rakor tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menyebutkan, hingga saat ini penegasan batas desa di Indonesia baru mencapai sekitar 14,4 persen.

“Hingga saat ini, proses penetapan batas wilayah desa baru mencapai sekitar 14,4 persen secara nasional. Angka yang tergolong sangat minim ini dinilai berpotensi besar memicu konflik antar masyarakat desa serta menghambat tata kelola pemerintahan desa yang efektif,” ucap Tomsi Tohir.

Untuk mendorong percepatan, Tomsi meminta Pemda dapat segera memberikan dukungan penuh dan mengambil langkah prioritas, serta secara khusus meminta untuk memprioritaskan penyelesaian batas di desa yang tidak memiliki sengketa batas wilayah

Di kesempatan ini, Pj. Sekprov Kaltara Bustan menegaskan dibawah kepemimpinan Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sampai saat ini telah berhasil menyelesaikan batas desa hingga mencapai 55 persen.

“Pemerintah Provinsi sendiri sudah berhasil menyelesaikan 259 batas desa dari 447 desa, atau sekitar 55 persen sudah mempunyai peraturan bupati dan batas desa. Jadi sekarang tinggal 45 persen dari target kita,” ucap Bustan.

Bustan menekankan pentingnya penyelesaian batas wilayah desa secara jelas dan akurat, hal ini sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan kepastian administrasi pemerintahan.

Terkait sejumlah arahan Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dalam rakor tersebut, ia memastikan akan menyampaikan secara langsung kepada Gubernur Kaltara untuk ditindaklanjuti.

“Setelah acara ini selesai kita akan mengundang kabupaten kota untuk kembali merencanakan batas wilayah desa. Kita menargetkan di akhir tahun 2029 itu minimal 85 persen sampai 100 persen batas wilayah desa sudah tuntas di akhir periode,” tegasnya.

Menurutnya, persoalan batas wilayah desa yang belum selesai ini akan berdampak langsung dengan kepastian hukum, investasi, tata administrasi pemerintahan desa, hingga terkait pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Kemudian terhadap sejumlah isu seperti konflik antar batas desa, Bustan memastikan bahwa masalah ini sudah bisa diselesaikan melalui kolaborasi bersama seluruh elemen masyarakat.

“Memang ada konflik antar batas desa, tapi kita lihat saat ini kondusif saja. Namun ada konflik maka akan kita selesaikan dengan metode Pentahelix plus kolaborasi yang baik antara Forkopimda, masyarakat, dan akademisi. Semuanya kita libatkan dalam penyelesaian terkait permasalahan batas desa apabila ada konflik,” pungkasnya.(**)

SURABAYA, MANDAUPOST — Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, secara resmi didapuk menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asian Mini Football Confederation (AMFC).

Penunjukan Gubernur Zainal menjadi Sekjen AMFC dilakukan secara langsung oleh Presiden AMFC Yan Mulia Abidin, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Komite Sepak Bola Mini Indonesia (KSMI) yang berlangsung di Ruang Pertemuan Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (23/11).

Ketua Umum KSMI sekaligus juga Presiden AMFC, Yan Mulia Abidin menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Zainal, karena telah mendapatkan pengakuan internasional atas kontribusi dan komitmennya dalam pengembangan sepak bola mini di Indonesia.

Ia menegaskan kehadiran Gubernur Kaltara menjadi salah satu sorotan utama dalam agenda nasional tersebut, tidak hanya sebagai tamu kehormatan namun juga karena pencapaian penting yang diterimanya.

Mengusung tema “Bersatu Meraih Prestasi Internasional”, Yan Mulia Abidin menuturkan KSMI yang baru berdiri pada 19 Februari 2025 lalu, telah mengalami perkembangan organisasi yang signifikan, bahkan menembus level internasional.

“Bahwa KSMI kini telah sejajar dengan organisasi besar yang menjadi kakak kandung dalam lingkup sepak bola mini dunia,” ucap Yan Mulia Abidin.

Dalam paparannya, Yan Mulia menyebutkan sejumlah pencapaian penting yang diraih yaitu KSMI resmi menjadi anggota ke-81 di Konfederasi Pusat, merupakan sebuah pengakuan prestisius di kancah internasional.

Lanjutnya, Indonesia mendapat kepercayaan untuk memegang kendali sebagai Presiden ASEAN dalam asosiasi sepak bola mini dunia.

“Jakarta ditunjuk sebagai tuan rumah Asia Cup ke-2 pada Februari, pada September Jakarta kembali dipercaya sebagai tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola Mini, yang akan diikuti oleh 30 negara,” jelasnya.

Penetapan Gubernur Zainal menjadi Sekjen AMFC ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Provinsi Kaltara, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan sepak bola mini di kawasan Asia.

Rakernas KSMI tahun ini juga menegaskan komitmen organisasi untuk memperkuat kolaborasi nasional dan internasional, memajukan program pembinaan, serta mendorong prestasi atlet Indonesia di kancah global.

Dengan amanah baru sebagai Sekjen AMFC, Gubernur Kaltara diharapkan mampu membawa semangat baru dalam mengembangkan sepak bola mini, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di level Asia.(**)

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, menghadiri Perayaan Menyambut Natal Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kaltara Tahun 2025, digelar di Ruang Serbaguna Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Sabtu (22/11).

Dalam sambutannya, Wagub Ingkong sekaligus mewakili Gubernur Kaltara menyampaikan ucapan selamat menyambut Natal 25 Desember Tahun 2025 kepada seluruh keluarga TP PKK Kaltara yang merayakannya.

“Natal bukan hanya seremonial, tetapi momentum dalam memperkokoh kebersamaan dan meneguhkan TP-PKK sebagai motor penggerak kesejahteraan, serta pilar penting dalam membangun iman dan kerukunan keluarga,” kata Wagub Ingkong.

Mengangkat tema “Kehadiran Tuhan untuk Menyelamatkan Keluarga”, dirumuskan bersama Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), menekankan pentingnya keluarga sebagai fondasi utama di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.

“Kelahiran Yesus Kristus menunjukkan bahwa Tuhan hadir secara nyata dalam kehidupan manusia. Inilah karya penyelamatan yang dimulai dari unit terkecil dan paling mendasar dalam masyarakat, yakni keluarga,” ucapnya.

Selanjutnya, Wagub menuturkan terdapat berbagai tantangan seperti krisis moral, tekanan ekonomi, distraksi digital, hingga komunikasi antar generasi, yang menuntut keluarga agar terus diperkuat sebagai sumber nilai dan pembentukan karakter.

Untuk itu, ia mengajak TP PKK Kaltara sebagai organisasi yang bersentuhan langsung dengan keluarga untuk dapat mengambil peran lebih besar dalam menghadirkan kedamaian dan ketangguhan sosial.

“TP PKK harus menjadi garda terdepan dalam merespons persoalan sosial dan memperkuat ketahanan keluarga, menjadi duta perdamaian dan kasih Kristus, serta menyelamatkan dan memperkuat keluarga dari berbagai kerentanan sosial dan ancaman perpecahan,” ujarnya.

Memaknai kelahiran Yesus membawa pesan pengharapan, kasih dan kepedulian, Wagub menekankan bahwa semangat inilah yang harus di sinergikan dengan 10 Program Pokok PKK.

Program PKK tersebut dimulai dari penghayatan dan pengamalan Pancasila, peningkatan sandang dan pangan, kesehatan, hingga pendidikan.

“Semuanya berakar pada satu tujuan, yaitu menciptakan keluarga yang sejahtera lahir dan batin, semangat pelayanan tanpa pamrih, seperti dicontohkan dalam kisah Natal adalah modal utama kita dalam menjalankan program-program tersebut di seluruh wilayah Kaltara,” jelasnya.

Untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera lahir dan batin, serta membawa kedamaian, sukacita dan harapan di tengah masyarakat, ia mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan Kaltara yang berlandaskan kasih, kepedulian sosial, dan semangat gotong royong.

Wagub Ingkong mengajak seluruh elemen masyarakat agar dapat memanfaatkan momentum perayaan Natal ini menjadi pengikat persaudaraan, memupuk toleransi, serta memperkuat kebersamaan antar umat beragama di Bumi Benuanta.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan terus berkomitmen mendukung setiap upaya penguatan keluarga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemeliharaan kerukunan umat beragama,” pungkasnya.

Dalam perayaan Natal TP PKK Kaltara ini turut dihadiri Staf Ahli Bidang I TP PKK Kaltara Kornie Serliany Ingkong Ala, Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kaltara Pollymaart Sijabat, dan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi.(**)

Scroll to Top