Berita Populer

Berita Terbaru

WamentanTegaskan Izin Pabrik Sawit Dicabut Bila Beli TBS Murah
BKSDA Kaltim Hubungkan Habitat Orangutan di Kawasan Produksi
Iduladha Perdana di Masjid Negara IKN
Pemprov Siapkan 59 Sapi Kurban untuk Iduladha 1447 H, Tersebar di Seluruh Daerah
Kaltara Tetapkan RAD Pangan dan Gizi, Perkuat Ketahanan Pangan Daerah
Temuan Monumental 43 Hiu Gangga di Kaltara, Gubernur Serukan Perlindungan Bersama

KALTARA

BPN Serahkan Sertifikat Aset Pemkab Bulungan

BULUNGAN, MANDAUPOST — Bupati Bulungan, Syarwani, menerima penyerahan sertifikat aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang telah resmi diterbitkan, dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati, pada Senin pagi (26/1).

Penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari upaya percepatan penertiban, pengamanan, dan legalisasi aset milik Pemerintah Daerah guna meningkatkan tata kelola aset yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Dalam arahanya, Bupati Bulungan menyampaikan apresiasi kepada BPN Bulungan atas komitmen dan kerja sama dalam mendukung percepatan sertifikasi aset daerah. Menurutnya, kepastian hukum atas aset daerah sangat penting untuk menghindari potensi sengketa, meningkatkan nilai aset, serta mendukung perencanaan pembangunan yang lebih optimal.

“Sertifikasi aset daerah merupakan langkah strategis untuk memastikan kepastian hukum atas aset milik pemerintah. Hal ini penting agar aset dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan daerah,” ujar Bupati.

Pada kesempatan tersebut, juga disampaikan bahwa pada tahun 2026, BPN Bulungan menargetkan sebanyak 1.800 bidang tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini akan difokuskan pada dua kecamatan, yakni Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas.

Program PTSL diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh sertifikat tanah, sekaligus meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan lahan. Bupati Bulungan menyambut baik program tersebut dan berharap pelaksanaannya dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Kami mendukung penuh pelaksanaan program PTSL ini, karena selain memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, juga berkontribusi pada penataan administrasi pertanahan yang lebih tertib,” tambahnya.

Melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bulungan dan BPN Bulungan, diharapkan proses sertifikasi aset daerah maupun tanah masyarakat dapat terus dipercepat, sehingga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulungan.(**)

Bupati Pimpin Apel Gabungan OPD, Ingatkan Target Kinerja Triwulan I

BULUNGAN, MANDAUPOST — Bupati Bulungan, Syarwani, memimpin apel pagi bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang digelar di halaman Kantor Bupati pada Senin pagi (26/1).

Apel tersebut diikuti oleh para Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah (OPD), pejabat struktural, serta seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Bulungan.

Dalam arahannya, Bupati Syarwani menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program kerja di awal tahun, khususnya dalam menyiapkan target kinerja Triwulan I pada masing-masing OPD. Ia menginstruksikan kepada seluruh Kepala OPD agar segera menyusun dan memfinalisasi rencana target yang akan dicapai, sehingga seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan maksimal dan tepat waktu.

“Saya menginstruksikan kepada seluruh Kepala OPD untuk segera menyiapkan target kinerja Triwulan pertama. Pastikan setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana secara optimal, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Bupati Syarwani.

Bupati juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah terus meningkatkan disiplin, kinerja, serta sinergi antarinstansi demi mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Bulungan.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan penyerahan simbolis bantuan dari BNPB Pusat berupa satu unit mobil truk serbaguna kepada BPBD Kabupaten Bulungan. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan dan respons cepat BPBD dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Bulungan.

Bupati Syarwani menyampaikan apresiasi kepada BNPB atas dukungan yang diberikan, serta berharap kendaraan operasional tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam situasi darurat dan kebencanaan.

“Bantuan ini menjadi penguatan bagi BPBD Bulungan dalam menjalankan tugas kemanusiaan dan penanganan bencana. Gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Apel pagi ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh ASN dalam meningkatkan kinerja, disiplin, serta pelayanan publik di Kabupaten Bulungan pada tahun 2026.(**)

Gubernur Terima LHP BPK Terkait Pengelolaan Lingkungan dan Pertambangan

TARAKAN, MANDAUPOST – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A Paliwang, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Kepatuhan Semester II Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltara, Senin (26/1).

Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Kaltara, Dwi Sabardiana, kepada Gubernur Kaltara dan Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie, di Kantor BPK Perwakilan Kaltara.

LHP ini membahas pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dalam kegiatan usaha pertambangan.

Gubernur Zainal mengapresiasi pemeriksaan BPK yang dilakukan secara profesional dan objektif. Menurutnya, laporan ini sangat penting agar pengelolaan sumber daya alam di Kaltara dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai aturan.

“Pembangunan ekonomi, khususnya sektor pertambangan tidak boleh mengabaikan perlindungan lingkungan dan kelestarian hutan,” kata Zainal.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kaltara telah menyiapkan sejumlah langkah antara lain meningkatkan koordinasi antar OPD terkait, memperkuat pengawasan sejak tahap perizinan hingga pasca tambang.

Serta menyusun peraturan daerah (Perda) tentang Baku Mutu Lingkungan, serta menindak tegas pelaku usaha yang melanggar aturan.

“Rencana tindak lanjut ini kami target terlaksana pada Februari 2026 dan Perda Baki mutu lingkungan pada semester II tahun 2026,” tegas Zainal.

Zainal berharap sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi, lembaga pengawas, aparat penegak hukum dan pelaku usaha pertambangan.

“Rekomendasi BPK akan kami tindak lanjuti secara serius dengan bukti dokumen dan laporan monitoring, sebagai tanggung jawab bersama kepada masyarakat dan lingkungan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Kaltara Dwi Sabardiana mengatakan Kaltara memiliki peran penting secara ekologis dan ekonomis. Namun, kegiatan pertambangan juga memiliki risiko besar terhadap lingkungan, termasuk kerusakan hutan dan daerah aliran sungai (DAS).

“Oleh karena itu, pemeriksaan pengelolaan lingkungan dan pertambangan menjadi prioritas BPK agar kegiatan usaha tetap patuh pada aturan dan prinsip kehati-hatian,” tegas Dwi.

Turut mendampingi Gubernur Kaltara di antaranya Inspektur Inspektorat Daerah Kaltara Yuniar Aspiati, Kepala DPMPTSP Kaltara Ferry Ferdinand Bohoh, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Hairul Anwar, dan perwakilan Dinas ESDM Kaltara.(**)

Sekprov Sampaikan Tanggapan Pemerintah Daerah terhadap 4 Ranperda Inisiatif DPRD Kaltara

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Denny Harianto, menyampaikan tanggapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara.

Tanggapan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-4 yang digelar di kantor DPRD Kaltara pada Senin (26/1).

Empat Ranperda yang dibahas meliputi Ranperda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, Ranperda tentang Pembukuan dan Literasi, Ranperda tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM, serta Ranperda tentang Penghargaan Daerah.

Mewakili Gubernur Kaltara, Sekprov Denny mengapresiasi DPRD Kaltara atas inisiatif pembentukan peraturan daerah tersebut.

Ia menyampaikan bahwa Pemprov Kaltara menyatakan dukungannya terhadap Ranperda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, khususnya untuk komoditas kelapa sawit.

“Ranperda ini dinilai penting untuk meningkatkan produksi, nilai tambah, serta kesejahteraan petani melalui inovasi, investasi, dan pengembangan industri hilir,” kata Sekprov Denny.

Fokus pembangunan perkebunan berkelanjutan meliputi peremajaan tanaman, penguatan teknologi, infrastruktur, serta kelembagaan petani guna mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Terkait Ranperda tentang Pembukuan dan Literasi, Pemprov Kaltara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan perannya sebagai perencana, fasilitator, pembina, dan pengawas dalam penguatan literasi daerah.

“Peran sentral ini diwujudkan melalui penyusunan rencana strategis yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah, penyediaan sumber daya dan fasilitas yang memadai, serta pengawasan dan evaluasi program secara berkala,” ujarnya.

Sementara itu, pada Ranperda tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membuka lapangan kerja.

Denny menuturkan Ranperda ini juga bertujuan memberikan kepastian hukum dan mengurangi hambatan administrasi bagi pelaku usaha.

“Pemerintah daerah menyatakan dukungan penuh agar Ranperda ini segera dibahas bersama pihak-pihak terkait guna penyempurnaan implementasi,” jelasnya.

Untuk Ranperda tentang Penghargaan Daerah, Pemprov Kaltara mendukung pemberian penghargaan kepada individu, kelompok, dan lembaga yang berkontribusi dalam pembangunan, khususnya di bidang sosial.

Namun ia mengingatkan bahwa bentuk penghargaan yang berdampak pada anggaran daerah perlu diatur secara proporsional dan selektif.

Sekprov Denny berharap seluruh proses pembahasan Ranperda ini dapat berjalan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.

“Kami berharap penyusunan Ranperda ini dapat dilanjutkan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku,” tutupnya.(**)

Hadiri Mubes VII PDKT, Wagub Ajak Masyarakat Dayak Jaga Persatuan dan Dukung Pembangunan

NUSANTARA, MANDAUPOST – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, menghadiri Musyawarah Besar (Mubes) VII Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) yang dirangkaikan Syukuran Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, digelar di Gedung Kemenko 3, Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu (24/1) malam.

Di kesempatan tersebut, Wagub Ingkong menyampaikan bahwa pelaksanaan Mubes dan perayaan Natal di IKN menjadi momen penting dan bersejarah.

“Mubes ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi organisasi dan pergantian kepemimpinan, tetapi juga sarana untuk memperkuat persatuan, jati diri, serta peran masyarakat Dayak dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional,” kata Wagub Ingkong.

…

Hadiri Mubes VII PDKT, Wagub Ajak Masyarakat Dayak Jaga Persatuan dan Dukung PembangunanRead More »

Gubernur buka Tarakan Auto Fest Series 4, Wadah Kreativitas Pecinta Motor

TARAKAN, MANDAUPOST – Disambut antusias masyarakat serta komunitas otomotif berbagai daerah, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A. Paliwang, resmi membuka Pameran Expo dan Contest Motor Show Tarakan Auto Fest Series 4, yang digelar di Lapangan Bundaran Bandara Internasional Juwata Tarakan, Jumat (23/1) malam.

Gubernur Zainal menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pameran dan kontes otomotif, tetapi juga menumbuhkan semangat dan kecintaan menghadirkan di tengah masyarakat Kota Tarakan.

Menurutnya, Tarakan Auto Fest mampu mempererat persaudaraan antar warga serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk menyalurkan hobi dan kreativitas di bidang otomotif dengan tetap menjunjung sportivitas.

“Keberlanjutan Tarakan Auto Fest hingga memasuki series ke-4 menjadi bukti bahwa even ini mendapat sambutan sangat positif dari masyarakat,” kata Gubernur Zainal.

Selain itu, Zainal menuturkan kegiatan ini mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata daerah melalui keterlibatan pelaku UMKM, industri kreatif dan pariwisata daerah.

“Even ini menjadi ruang yang sehat dan produktif bagi generasi muda untuk menyalurkan hobi dan kreativitas di bidang otomotif, khususnya modifikasi kendaraan dengan tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas dan kebersamaan,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan positif seperti Tarakan Auto Fest yang dapat menyalurkan minat generasi muda serta memperkuat citra Kaltara sebagai daerah yang kreatif, aman dan inklusif.

Menutup sambutannya, Zainal berharap Tarakan Auto Fest terus berkembang dan ke depan dapat menjadi agenda tahunan berskala nasional dengan tetap mengutamakan keselamatan dan etika otomotif.(**)

Sekprov Safari Perangkat Daerah ke Dinkes dan BPSDM

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Denny Harianto, melanjutkan safari perangkat daerah ke Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara dan Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltara, Jumat (23/1).

Bersama Kepala Biro Administrasi Pimpinan Kaltara Jaini, dan Kepala Biro Umum Kaltara Panji Agung, kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik sejak awal tahun, bukan sekadar kegiatan rutin.

Saat berkunjung ke Kantor Dinkes Kaltara, Sekprov Denny meninjau berbagai ruangan untuk memastikan kenyamanan kerja dan pelayanan publik tetap berjalan baik.

Di lantai 2, Sekprov juga memperhatikan penataan ruang Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas). Menurutnya, pemilihan warna dan tata ruang yang baik penting untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman.

“Jika lingkungan kerja asri dan rapi, produktivitas pegawai pasti meningkat,” kata Sekprov Denny.

Sekprov juga meninjau gudang farmasi untuk memastikan obat-obatan masih layak dan belum kedaluwarsa. Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Kantor BPSDM Kaltara di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM). Sambil melihat kondisi bangunan, Denny berharap BPSDM Kaltara dapat segera menempati kawasan baru.

Ia juga ingin pembangunan dan fasilitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat difokuskan di satu kawasan.

“Mudah-mudahan OPD teknis juga bisa melihat kondisi ini. Saya ingin kita sudah fokus di kawasan baru,” ujarnya.

Sebelum meninggalkan lokasi, Sekprov ini mengingatkan hal-hal kecil yang sering terlewat, seperti penataan warna ruangan agar lebih nyaman dan pengaturan waktu kerja yang lebih baik.

Denny juga meminta ASN agar lebih memperhatikan penampilan, termasuk menggunakan aksesori khas Kaltara sebagai wujud profesionalisme dan kecintaan pada kearifan lokal.(**)

Penyelesaian Batas Negara RI-Malaysia Berjalan Sesuai Rencana, BPP Kaltara Pastikan Tidak Ada Desa Yang Hilang

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Penyelesaian Batas Negara RI–Malaysia di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara sedang berproses dan sesuai rencana kedua negara. Kegiatan ini dilakukan suda lama dan bertahap, bukan secara tiba-tiba.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menuntaskan penyelesaian sengketa batas negara di Pulau Kalimantan, khususnya Outstanding Boundary Problems (OBP) Sektor Timur yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, melalui proses diplomasi dan perundingan panjang antarnegara. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara, Ferdy Manurun Tanduklangi, saat dikonfirmasi terkait polemik perbatasan yang viral di media sosial.

Menurut Ferdy, penyelesaian OBP Sektor Timur telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia yang ditandatangani pada Februari 2025. Kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bertahun-tahun dan bukan keputusan yang muncul secara tiba-tiba. Ia menjelaskan, di Kabupaten Nunukan terdapat dua segmen perbatasan utama yang dibahas, yaitu Segmen Pulau Sebatik serta Segmen Sinapad dan B.2700–B.3100.

“Untuk Segmen Pulau Sebatik, perundingan batas negara telah selesai, disepakati bahwa wilayah Indonesia yang masuk ke Malaysia seluas 4,9 hektare, sementara wilayah Malaysia yang masuk ke Indonesia seluas 127,3 hektare. Saat ini, kedua negara tengah membahas mekanisme ganti rugi yang layak bagi masyarakat yang terdampak,” kata Ferdy

Sementara itu, pada Segmen Sinapad dan B.2700–B.3100, hasil kesepakatan menunjukkan Indonesia memperoleh tambahan luasan wilayah sebesar 5.207,7 hektare, sedangkan Malaysia memperoleh tambahan luasan wilayah sebesar 778,5 hektare. Terkait 3 desa yg terdampak tidak seluruhnya tetapi hanya sebagian wilayah dan bukan keseluruhan, dari Desa Tetagas, Desa Lipaga, dan Desa Kabungolor, Kecamatan Lumbis Hulu, Kabupaten Nunukan, sebagaimana data dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

“Sejak penandatanganan MoU, Pemerintah terus melakukan pembahasan lanjutan untuk menangani dampak terhadap masyarakat dan bagaimana negara bisa hadir untuk membantu dan melindungi mayarakat kita,”paparnya.

Ferdy menegaskan, isu yang menyebut adanya desa yang hilang akibat perubahan batas negara tidak benar. Ia juga meluruskan bahwa rapat Panitia Kerja Perbatasan DPR RI pada 22 Januari 2026 tidak secara khusus membahas sengketa batas negara RI–Malaysia di Kalimantan Utara, melainkan berfokus pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan.(**)

Festival Produk Pertanian Antutan Dorong Ekonomi Desa

BULUNGAN, MANDAUPOST – Pemerintah Desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas, menggelar Festival Produk Pertanian dan Perkebunan pada Jumat (23/1) di Pasar Desa Antutan. Kegiatan yang mengusung tema “Produk Desa Berdaya Saing, Ekonomi Desa Berkelanjutan” ini turut dihadiri Bupati Kabupaten Bulungan, Syarwani, bersama Sekretaris Daerah Risdianto.

Festival ini diselenggarakan sebagai upaya memperkenalkan potensi pertanian desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan pelaku UMKM lokal.

Berbagai hasil pertanian, terutama buah-buahan khas daerah, dipamerkan dalam kegiatan tersebut. Komoditas ini menjadi ciri khas Desa Antutan yang dikenal sebagai salah satu sentra hortikultura di Bulungan.

Dalam kesempatan itu, Bupati memberikan apresiasi atas inisiatif masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan desa secara berkelanjutan. Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan desa melalui alokasi anggaran sebesar Rp5,1 miliar dari APBD Bulungan Tahun Anggaran 2026.

“Anggaran tersebut direncanakan untuk mendukung pembangunan jalan usaha tani, peningkatan akses air bersih, penguatan sektor UMKM, serta bantuan bagi rumah ibadah,” kata Bupati.

Selain itu, pemerintah daerah terus mendorong hilirisasi produk pertanian, termasuk pengembangan komoditas kakao serta produk UMKM yang telah melalui proses kurasi agar mampu bersaing di pasar regional hingga nasional.

Di sektor pangan, pengembangan kawasan pangan berkelanjutan juga menjadi perhatian, dengan target luasan minimal 50 hektare serta perlindungan lahan pangan berkelanjutan sekitar 5.000 hektare agar tetap terjaga dari alih fungsi.

Melalui festival ini, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat dalam mewujudkan konsep One Village One Product, memperkuat ekonomi desa, sekaligus menjadikan Desa Antutan sebagai sentra buah unggulan di Bulungan.(cda)

109 ASN Bulungan Terima SK Pensiun, Bupati Sampaikan Apresiasi atas Pengabdian

BULUNGAN, MANDAUPOST – Bupati Kabupaten Bulungan, Syarwani, menyerahkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian beserta piagam penghargaan kepada 109 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang memasuki masa Batas Usia Pensiun (BUP) pada tahun 2026.

Penyerahan dilakukan pada Kamis (22/1) di Aula BKPSDM Bulungan, Jalan Agathis, Tanjung Selor. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan atas dedikasi para ASN yang telah mengabdikan diri dalam pembangunan daerah selama masa tugasnya.

“Kepada para senior-senior kami, orangtua kami, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya, mereka lah sosok senior dan panutan yang telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Bulungan” ujar Bupati.

Acara ini juga dirangkaikan dengan audiensi serta sosialisasi terkait ketaspenan, produk Mandiri Taspen, dan peluang kewirausahaan bagi para pensiunan.

Sebagian besar ASN yang pensiun tahun ini berasal dari kalangan tenaga pendidik. Hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, agar keberlangsungan layanan pendidikan tetap terjaga.

Bupati menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia sangat bergantung pada sektor pendidikan dan kesehatan.

“Karena saat ini pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari sektor pendidikan dan kesehatan,” ucap Syarwani.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa masa pensiun merupakan bagian dari ketentuan administrasi kepegawaian, namun tidak mengurangi peran para ASN sebagai anggota masyarakat.

“Oleh karena itu, pemerintah daerah tetap mengharapkan kontribusi pemikiran dan pengalaman para purnatugas dalam mendukung pembangunan Bulungan ke depan,” tutupnya.(cda)

Scroll to Top