Berita Populer

Berita Terbaru

Akses Pembiayaan UMKM Nunukan Diperluas, Pemkab Gandeng Pusat Investasi Pemerintah
Pertamina Lampaui Target Emisi 2026, Bisnis Rendah Karbon Juga Capai 101%
Asian Games 2026: Putri KW Kalah, Indonesia Tertinggal 0-1 dari China
Pemkab Nunukan Dukung Bazar TNI, Hadirkan Kebutuhan Pokok Terjangkau bagi Masyarakat
Perkuat Sinergi Pembangunan, Gubernur Terima Kunjungan Kerja DPRD Malinau
Bupati Nunukan Buka Muskab KKMB, Ajak Warga Bone Pegang Teguh Siri’na Pacce

KALTARA

Harapan Masyarakat Bulungan Terwujud: Jalan di Desa Salimbatu Diperbaiki

BULUNGAN, MANDAUPOST – Infrastruktur jalan di Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, saat ini sedang dalam perbaikan yaitu proses pengerasan badan jalan.

DPRD Bulungan, Komisi 3 Bidang Pembangunan, Ilhamsyah, mengatakan bahwa, adanya proyek peningkatan jalan ke Desa Salimbatu merupakan harapan masyarakat. DPRD mengapresiasi pemerintah Kab. Bulungan yang telah menanggapi keluhan-keluhan dari masyarakat, khususnya pada perbaikan jalan ke Desa Salimbatu.

“Perbaikan jalan ke Desa Salimbatu memang menjadi keluhan masyarakat sejak lama. Tentu ini hasil perjuangan oleh Anggota DPRD yang berada di dapil kami” Ucap Ilham saat ditemui, Selasa (30/09).

Dalam hal ini, DPRD tetap mendorong Pemerintah Kab. Bulungan, untuk terus menanggapi keluhan masyarakat lainnya, yang disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami sangat menghargai kinerja pemerintah yang sikap, tanggap, dan mendengar setiap aspirasi dan usulan dari masyarakat,” tambah Ilham.

Ia berharap, perbaikan infrastruktur yang ada di Kab. Bulungan ini tentu dapat terus dilanjutkan terutama pada jalan-jalan yang masih belum memadai untuk dilalui.

“Sesuai dengan keluhan masyarakat di Kab. Bulungan, masih beberapa yang perlu diperbaiki, seperti jalan dari Tanjung Selor hingga Tanjung Palas Timur, Dari Desa Salimbatu menuju ke Panca Agung, dan daerah terpencil lainnya” harap Ilham.(cda)

Kapal Ponton Tenggelam, Dishub Bulungan Ganti 250 Juta Rupiah

BULUNGAN, MANDAUPOST – Kapal ponton speedboat tenggelam di Pelabuhan Kayan III Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, pada Rabu (01/10).

Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bulungan, Yunus Luat, mengatakan bahwa kejadian ini bermula dikarenakan adanya kebocoran pada kapal ponton speedboat yang terhantam oleh kayu.

“Kejadiannya pada pagi tadi, kondisi kapal ponton ini sudah lama dan keropos, maka rentan untuk bocor” ujarnya saat dihubungi.

Kadishub menambahkan, untuk penanganan selanjutnya Dishub segera melakukan perbaikan dan akan mengganti kerusakan dengan anggaran sekitar 250 juta rupiah.

“Kami harap untuk pemilik ponton speedboat agar merawat dan menjaga kapal mereka” ungkap Yunus.

Ia juga menghimbau untuk seluruh pemilik ponton speedboat, agar dapat bekerja sama dan membantu menguras air yang menggenangi kapal ponton mereka.

“Selama ini, sudah ada petugas yang melakukan penyedotan air yang penuh di kapal-kapal, tapi waktu petugas yang bekerja ini terbatas, jadi kami minta bantuannya bagi seluruh pemilik kapal,” pinta Yunus.

Dari kejadian ini, untuk sementara waktu aktifitas perairan dialihkan ke Pelabuhan Kayan I Tanjung Selor. Kadishub menyampaikan, jika pengerjaan penimbunan telah selesai, maka aktifitas akan kembali ke Pelabuhan Kayan III Tanjung Selor.

“Untuk estimasi pengerjaannya, kami koordinasikan dengan kapal yang memiliki keruk, jika hari ini sudah tersedia alat pengangkat, maka akan langsung dilakukan pengerjaan dan ditimbulkan” ucapnya.(cda)

Dorong Akselerasi Pembangunan, Bupati Bulungan Lantik 176 PPPK Tahap II

BULUNGAN, MANDAUPOST – Bupati Bulungan Syarwani, melantik dan mengambil sumpah 176 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan pada Selasa, (30/09).

Acara pelantikan dan penyerahan surat keputusan Bupati Bulungan ini berlangsung di Ruang Tenguyun Kantor Bupati Bulungan.

Para PPPK yang dilantik berasal dari tenaga Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Tenaga Teknis lainnya. Sebanyak 176 tenaga PPPK ini diharapkan menjadi amunisi baru untuk mendorong dan mengakselerasi pembangunan Kabupaten Bulungan.

Bupati Syarwani menyampaikan bahwa para PPPK ini merupakan orang-orang yang beruntung dan sudah teruji kemampuannya, mengingat banyak di antara mereka yang telah mengabdi sebagai tenaga honorer, bahkan lebih dari 5 tahun.

Dalam arahannya, Bupati Syarwani memberikan beberapa pesan penting, salah satunya adalah penegasan terkait status kepegawaian baru mereka dan tempat penugasan.

Pertama, Bupati Syarwani menegaskan bahwa tidak ada mutasi bagi tenaga PPPK selama masa kontrak.

“Antar mutasi antar dalam wilayah Kabupaten Bulungan pun saya pastikan selama masa kontrak tidak ada yang melakukan rotasi mutasi,” ujarnya.

Tempat penempatan sudah diatur dalam kontrak, sehingga pengajuan mutasi, termasuk antar-wilayah di Kalimantan Utara, tidak akan disetujui.

Kedua, Syarwani mengingatkan agar para PPPK menjaga sinergi dan kolaborasi yang baik dengan pimpinan di unit kerja masing-masing, seperti kepala dinas, kepala sekolah, atau kepala puskesmas.

Pesan utama lainnya dari Bupati adalah terkait perilaku dan integritas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menitipkan beberapa hal untuk menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Bulungan:

Jauhi Narkoba dan Judi Online: Bupati meminta agar PPPK tidak coba-coba terlibat dalam narkotika dan obat-obatan terlarang, serta judi online, karena hal ini dapat merusak karier dan mengganggu kinerja pelayanan. Keterlibatan dalam narkoba akan berdampak pada pemberhentian sebelum proses hukum.

Waspada Informasi Media Sosial: Para PPPK diminta untuk tidak mudah terpancing oleh pemberitaan di media sosial mengenai hak-hak kepegawaian. Jika ada hal yang tidak jelas, tanyakan langsung kepada pimpinan di tempat kerja.

Jaga Keutuhan Rumah Tangga: Syarwani secara khusus meminta agar para PPPK menjaga keutuhan rumah tangga dan menghindari pengajuan perceraian. Untuk ASN atau PPPK, pengajuan perceraian hanya dapat disidangkan dengan persetujuan Bupati Bulungan.

“Sayang pengabdian kawan-kawan semuanya berjuang dari nol tiba-tiba ada satu hal yang bisa merusak,” kata Syarwani, menekankan betapa berharganya status yang telah diperoleh setelah bertahun-tahun mengabdi.

Pelantikan ini sekaligus menjadi kado dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Bulungan ke-65 dan Kota Tanjung Selor ke-235. Bupati mengajak seluruh PPPK untuk sama-sama menjaga nama baik pemerintah daerah dan terus berpacu membangun sinergi demi kemajuan Kabupaten Bulungan.(**)

Kaltara Kebut Proyek Minyak-KU, Kini Fokus Amankan Pasokan Bahan Baku

TARAKAN, MANDAUPOST – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A Paliwang, mengambil langkah progresif untuk mempercepat realisasi pembangunan Pabrik Minyak Goreng Kalimantan Utara (Minyak KU).

Dengan target rampung pada Agustus 2026, Gubernur memimpin rapat koordinasi (Rakor) di Tarakan bersama jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, perwakilan kepala daerah (Bupati Nunukan, Wakil Bupati Malinau, dan Wakil Bupati Tana Tidung), serta pihak Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) dan dinas terkait, Selasa (30/09).

Rapat difokuskan pada pemetaan kapasitas dan pengamanan rantai pasok minyak sawit mentah (CPO) sebagai bahan baku utama pabrik.

Rakor ini menghasilkan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi dan para pemangku kepentingan industri kelapa sawit di Kaltara. Pemetaan kemampuan penyediaan bahan baku dan pernyataan dukungan resmi dari PKS menjadi acuan penting bagi Dirjen Perkebunan.

Dukungan tersebut akan menjadi dasar bagi Kementan RI, melalui Dirjen Perkebunan, untuk memberikan bantuan pendanaan dan konsultasi teknis yang diperlukan, khususnya dalam program peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat. Hal dianggao penting untuk memastikan keberlanjutan pasokan CPO berkualitas tinggi untuk Pabrik Minyak KU.

Proyek Minyak KU diproyeksikan tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi minyak goreng domestik Kaltara, tetapi juga berpotensi menciptakan surplus untuk diekspor ke wilayah regional Kalimantan.

Dukungan konkret juga datang dari pemerintah kabupaten. Bupati Nunukan dan Wakil Bupati Malinau menyatakan kesiapan mereka untuk memfasilitasi ketersediaan lahan yang dibutuhkan sebagai lokasi pembangunan pabrik.

Lebih lanjut, Gubernur Zainal menekankan perlunya inisiatif untuk pembentukan forum atau asosiasi petani plasma di Kaltara. Harapannya, organisasi ini dapat meniru model sukses yang ada di daerah lain (seperti di Pekanbaru) guna memfasilitasi dan menyuarakan aspirasi petani plasma secara kolektif, sehingga mereka menjadi bagian integral dari rantai nilai proyek Minyak KU.

Kehadiran Plt. Dirjen Perkebunan Kementan RI, Abdul Roni Angkat, serta kepala daerah se-Kaltara dalam rakor pentingnya untuk kuatnya sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan kemandirian pangan dan penguatan hilirisasi komoditas perkebunan di wilayah perbatasan Indonesia.(**)

Jalan Mulus, Ekonomi Maju: Vamelia Ibrahim Dorong Perbaikan Infrastruktur Tana Tidung

TANA TIDUNG, Metrokaltara.com – Dalam agenda reses Masa Persidangan I Tahun 2025, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Vamelia Ibrahim, kembali menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang belakangan ramai dibicarakan masyarakat di media sosial. Salah satunya adalah ruas Jalan Kilo 6 menuju Simpang Manis, yang hingga kini kondisinya masih memprihatinkan.

Menurutnya, jalan tersebut bukan kewenangan Kabupaten Tana Tidung, melainkan berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Karena itu, ia menekankan agar perbaikan segera menjadi prioritas Pemprov Kaltara.

“Sebagai wakil rakyat di provinsi, saya sangat berharap agar jalan ini bisa segera ditangani. Bagaimanapun, Kabupaten Tana Tidung adalah bagian dari Kalimantan Utara, dan akses jalan yang baik tentu akan mendorong kemajuan ekonomi daerah,” ujarnya.

Bagi Vamelia, isu infrastruktur tidak bisa dipisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jalan yang mulus akan membuka akses distribusi hasil pertanian, memudahkan mobilitas warga, sekaligus menumbuhkan geliat ekonomi lokal.

Tak hanya itu, ia menegaskan bahwa perjuangannya di parlemen provinsi tidak hanya sebatas program pemberdayaan perempuan, tetapi juga meliputi infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Saya ingin memastikan, Tana Tidung sebagai daerah pemilihan saya benar-benar merasakan kehadiran pemerintah provinsi. Harapan saya, jalan ini segera diperbaiki agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.

Suara Vamelia ini menjadi cerminan keresahan warga yang setiap hari melewati jalan tersebut. Harapannya, Pemerintah Provinsi segera merespons sehingga keluhan publik tidak hanya berhenti di ruang diskusi, melainkan terwujud dalam aksi nyata di lapangan.(**)

551 UMKM Ikut Pertemuan Teknis Jelang Festival Budaya Irau ke-11 Malinau

MALINAU, MANDAUPOST – Panitia Festival Budaya Irau ke-11 Tahun 2025 yang sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Malinau ke-26 akan menggelar pertemuan teknis bagi 551 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah mendaftar sebagai peserta.

Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 30 September 2025, pukul 14.00 WITA di Ruang Tebengang, Kantor Pemda Malinau. Jadwal ini merupakan perubahan dari rencana awal yang sebelumnya ditetapkan pukul 10.00 WITA.

Kabid Koperasi dan UMKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop) Kabupaten Malinau, Melani Indah, menegaskan bahwa pertemuan teknis merupakan tahapan penting sebelum pelaksanaan Irau.

“Pertemuan ini memberikan arahan teknis sekaligus pengundian nomor stan agar pelaksanaan Irau berjalan adil, tertib, dan transparan,” ujarnya, Senin (29/09).

Penggerak Ekonomi Kerakyatan

Melani menambahkan, Festival Budaya Irau bukan hanya ajang perayaan budaya, melainkan juga momentum besar untuk menggerakkan perekonomian rakyat. UMKM dipandang sebagai tulang punggung ekonomi daerah karena langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“UMKM adalah wajah ekonomi rakyat yang akan tampil di tengah semangat budaya Irau. Mereka membawa produk unggulan, kreativitas lokal, dan semangat kewirausahaan yang patut diapresiasi,” tegasnya.

Antusiasme Peserta

Panitia mencatat, sejak dibukanya pendaftaran hingga proses registrasi ulang, antusiasme pelaku usaha sangat tinggi. Tercatat 551 UMKM siap meramaikan festival tahun ini dengan menghadirkan berbagai produk kuliner, kerajinan tangan, fesyen, hingga hasil olahan lokal.

Dalam pertemuan teknis nanti, peserta akan menerima penjelasan rinci mengenai: Ketentuan stan pameran (ukuran, fasilitas, aturan dekorasi),Jadwal operasional dan pembukaan stan, Pembagian area usaha sesuai zonasi produk, Serta mekanisme pengundian nomor stan untuk menjamin keadilan dalam penempatan lokasi.

Menjaga Ketertiban dan Kenyamanan

Melani menekankan, sistem pengundian nomor stan dipilih untuk mencegah potensi konflik antar peserta mengenai lokasi pameran. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh pelaku usaha mendapat kesempatan yang sama.

“Kami ingin semua tertib, rapi, dan tetap meriah. Irau tahun sebelumnya membuktikan sektor UMKM menjadi daya tarik utama dengan kontribusi besar terhadap perputaran ekonomi lokal,” jelasnya.

Harapan Panitia

Panitia mengimbau seluruh UMKM yang sudah terdaftar hadir tepat waktu pada pertemuan tersebut. Kehadiran peserta dianggap krusial agar setiap pelaku usaha memahami aturan dan bisa mempersiapkan diri dengan baik.

Dengan koordinasi dan kesiapan bersama, Festival Budaya Irau ke-11 diharapkan tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi yang lebih luas, serta menguatkan posisi UMKM sebagai penopang utama perekonomian masyarakat Malinau.(**)

Adakan Pertemuan Bersama Wartawan, Kapolda Kaltara: Tegaskan Berantas Narkoba dan TPPO

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Inspektur Jenderal Djati Wiyoto Abadhy, Kapolda Kalimantan Utara yang baru, menegaskan kembali dedikasinya dalam memberantas narkoba dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ia menyatakan tidak akan menoleransi perilaku semacam itu, meskipun pelakunya adalah internal kepolisian.

“Kalau masih ada anggota, termasuk di lingkungan Polda, yang coba-coba main narkoba, sanksinya jelas: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH),” tegas Irjen Djati, saat melakukan pertemuan dengan insan pers di Lepak Komai, Selasa (30/9).

Kapolda menambahkan, bahwa TPPO kini menjadi prioritas utama untuk diselesaikan, karena masih banyak kasus yang tidak dilaporkan, sedangkan sudah menimbulkan kerugian besar bagi korban, terutama perempuan dan anak-anak.

“Jaringan TPPO ini harus kita bongkar. Banyak masyarakat tergiur dengan janji pekerjaan dan kehidupan sejahtera di luar daerah, tapi akhirnya malah jadi korban,” jelas Kapolda.

Selanjutnya, ia mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk melaporkan setiap aktivitas terkait narkoba atau perdagangan manusia yang mencurigakan. Informasi dari masyarakat sangat penting bagi pihak kepolisian untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku.

“Siapapun yang ingin menyampaikan informasi, silakan. Jangan takut. Ini tanggung jawab kita bersama,” tambah dia.

Sementara itu, Sekretaris SMSI, Febriandi, menambahkan, bahwa peredaran narkoba dan kasus TPPO kini menjadi topik yang ramai dibicarakan, baik di kalangan masyarakat maupun media.

Febriandi menekankan pentingnya kerja sama antara kepolisian dan media, terutama di bidang hubungan masyarakat, guna mencegah persepsi eksklusivitas atau kubu informasi yang hanya mengutamakan kelompok tertentu.

“Tidak boleh ada versi A atau versi B. Semua pihak harus bisa mendapat informasi yang sama, agar masyarakat tidak disesatkan oleh informasi yang keliru,” tutup Febriandi.(cda)

Mentan Amran Sulaiman: Pak Gubernur, Kita Suplai Komoditas Strategis Ke Malaysia!

TARAKAN, MANDAUPOST – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan sinyal alokasi dana besar untuk mengakselerasi sektor pertanian di Kalimantan Utara (Kaltara). Dalam kunjungan kerjanya di Kota Tarakan membuka Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan (PEDA KTNA), Mentan mendesak Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang, dan Bupati/Walikota segera mengambil bagian dari anggaran Rp40 triliun yang dialokasikan untuk APBN tahun depan, plus tambahan Rp9,95 triliun ABT (Anggaran Biaya Tambahan) tahun ini, Senin (29/09).

Amran tegas menyoroti minimnya proposal yang diajukan oleh dinas terkait, padahal Kementan telah menyiapkan dukungan besar untuk komoditas strategis.

Mentan meminta proposal realistis dari pemerintah daerah harus segera dikirim. Jika tidak bisa terealisasi tahun ini, Amran menargetkan implementasi bantuan harus berjalan paling lambat pada Januari tahun depan.

“Kalau bisa ini tahun, usahakan, masih ada waktu tiga bulan. Tapi kalau tidak bisa, Pak Gubernur, tolong Bupati, persiapkan Januari,” ujar Mentan.

Fokus utama Mentan beralih ke komoditas kelapa, yang dinilai sedang berada di masa keemasan. Menurutnya, harga kelapa telah melonjak tajam, dari kisaran Rp1.000-Rp1.350 per biji, kini mencapai Rp5.000 hingga Rp10.000 per biji.

Kenaikan harga ini disebut Mentan Amran, terjadi pergeseran konsumsi global yang masif, di mana permintaan coconut milk dan Palm Coconut Oil (PCO) melonjak di Tiongkok, Eropa, dan India, menggeser konsumsi susu hewan.

“Karena ada pergeseran konsumsi dari susu biasanya, bergeser menjadi coconut milk. Dari susu kelapa dan PCO di China dengan Eropa. India ini penduduk terbesar, ini ada pergeseran. Nah ini kita harus penuhi dunia. Sehingga akhir-akhir ini industri kelapa dalam negeri kesulitan bahan baku,” papar Amran.

Kunjungan ini merupakan bagian dari misi besar pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pemasok komoditas strategis utama di pasar global.

Amran menekankan perlunya semangat “petarung” dari kepala daerah untuk merealisasikan target ini, mengutip keberhasilan Presiden yang mampu mempercepat target swasembada pangan dari 4 tahun menjadi 3 tahun.

“Pak Gubernur, kalau bisa kita yang mensuplai komoditas strategis Malaysia. Kami tadi dari perbatasan. Kita suplai ke sana, jangan kita kalah dengan Thailand, Vietnam, India, Pakistan,” demikian Amran Sulaiman.(**)

Pergantian Komandan Kodim 0903/Bulungan, Dandim Baru Lanjutkan Program Ketahanan Pangan

BULUNGAN, MANDAUPOST – Upacara Serah Terima Jabatan Kepala Staf Korem 092/Maharajalila dan Komandan Kodim 0903/Bulungan, telah diselenggarakan pada Senin (29/09).

Letkol Inf Dhuwi Hendradjaja resmi menggantikan Kolonel Inf Prasetyo Ari Wibowo sebagai Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0903/Bulungan.

Brigjen TNI Mohammad Sjahroni, menyatakan bahwa kegiatan pergantian merupakan kegiatan rutin tour of area atau tour of duty. Ia menekankan bahwa selama ini kinerja jajaran Kodim 0903/Bulungan telah menjalankan tugasnya dengan baik, begitupun juga hubungan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Dengan ini Dandim yang baru akan meneruskan apa yang telah dirintis oleh Dandim yang lama,” ujarnya.

Sementara itu, Dandim yang baru, Letkol Inf Dhuwi Hendradjaja, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang telah dijalankan oleh Dandim sebelumnya, khususnya ketahanan pangan di wilayah Bulungan. Ia menyampaikan, tersedia lahan pertanian dan petak sawah yang siap dikerjakan bersama kelompok petani yang telah ditunjuk.

“Program ketahanan pangan ini adalah strategi dari pemerintah pusat yang harus didukung di tingkat daerah, apalagi untuk kebutuhan lokal masyarakat Bulungan. Kami siap bekerja sama dengan semua pihak,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Letkol Dhuwi menyampaikan pesan yang diterima dari mantan Dandim, yaitu memprioritaskan dan mendukung pembinaan teritorial, menjunjung tinggi adat, menghormati tokoh-tokoh masyarakat dan adat yang ada di Kab. Bulungan.

“Langkah awal saya menjabat adalah mempelajari tugas, mengumpulkan keterangan-keterangan, belajar masalah, yang sudah baik saya pertahankan dan tingkatkan, yang belum akan saya benahi secara bertahap,” tambahnya.

Diharapkan dengan pergantian kepemimpinan ini, Kodim 0903/Bulungan akan lebih baik dalam memajukan pembangunan daerah, menjaga keamanan dan stabilitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bulungan.(cda)

Bupati Bulungan Resmikan TP2DD, Dorong Digitalisasi Layanan Publik

BULUNGAN, MANDAUPOST – Pemerintah Kabupaten Bulungan meresmikan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bersama Bank Kaltimtara, di kawasan Tepian Sungai Kayan, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan bertepatan dengan kegiatan Car Free Day (CFD), Minggu (28/9).

Bupati Bulungan, Syarwani, menjelaskan bahwa TP2DD merupakan tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah dengan bantuan Bank Kaltimtara dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan pembetukan tim ini adalah untuk mempercepat digitalisasi layanan publik agar mempermudah masyarakat Kab. Bulungan dalam mengakses layanan.

“Era digitalisasi sudah kita masuki. Semua layanan kini bisa diakses dengan lebih mudah dan dekat dengan masyarakat. Saya mengapresiasi kerja TP2DD sejak 2022 hingga 2025 ini, dengan rata-rata indeks pelayanan publik berada di atas 90 persen. Ini bukti kerja nyata mendorong digitalisasi di Bulungan,” ungkap Syarwani.

Agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara menyeluruh, Bupati berharap sosialisasi TP2DD dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di 74 desa dan 10 kecamatan di Bulungan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Bulungan, Zulkifli menambahkan, TP2DD dibentuk secara integral dari pusat hingga desa. Ia menegaskan pentingnya sistem pembayaran non-tunai atau cashless yang memudahkan transaksi publik.

“Pembayaran, baik formal maupun nonformal, kini bisa dilakukan dengan non-tunai, misalnya menggunakan QRIS di warung. Ini akan mempermudah transaksi keuangan daerah sekaligus mendorong partisipasi pelaku usaha dalam digitalisasi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Bank Kaltimtara Tanjung Selor, Heri Herianto, menyatakan pihaknya siap memberikan dukungan penuh terhadap keberhasilan TP2DD.

“Sebagai bagian TP2DD dan selaku pemegang kas daerah Kab. Bulungan, kami dituntut untuk menyediakan kanal-kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah,” terang Heri.

Ia menambahkan, kini pihaknya telah menyiapkan aplikasi DG by Bank Kaltimtara, QRIS, ATM, maupun kantor pelayanan yang tersebar di hampir seluruh kecamatan Kab. Bulungan. Selain itu, Bank Kaltimtara juga menghadirkan tapping box di hotel dan restoran yang berada di Kab. Bulungan.

Dengan adanya TP2DD, Pemerintah Kabupaten Bulungan berharap digitalisasi layanan publik semakin meringankan masyarakat sebagai wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan transaksi keuangan lainnya.(cda)

Scroll to Top