Berita Populer

Berita Terbaru

KALTARA

TANA TIDUNG, MANDAUPOST Pemerintah Kabupaten Tana Tidung kembali mencatat momen penting dalam pembangunan daerah. Sebanyak 554 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sekaligus menandatangani perjanjian kerja yang digelar di halaman Pendopo Djaparudin, pada Rabu (24/09).

Acara yang digelar dengan penuh khidmat ini dipimpin langsung oleh Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali dan sambutan dibacakan oleh Wakil Bupati Sabri. Ia menegaskan, hadirnya ratusan PPPK baru akan menjadi motor tambahan bagi percepatan kinerja pemerintah daerah.

“Hari ini Tana Tidung menambah amunisi baru. Dengan 554 PPPK yang resmi bertugas, kita berharap target-target pembangunan di setiap OPD bisa berjalan maksimal. Kehadiran mereka adalah energi baru bagi daerah,” ujar Sabri.

Sabri menjelaskan, penempatan PPPK dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Oleh sebab itu, mereka tidak akan dimutasikan.

“Mereka sudah ditempatkan sesuai formasi dan kebutuhan. Jadi, akan fokus bekerja di tempat tersebut. Meski kontrak mereka lima tahun, evaluasi kinerja tetap kita lakukan setiap tahun,” jelasnya.

Ada Teguran hingga Pemutusan Kontrak

Dalam kesempatan itu, Sabri juga menekankan pentingnya disiplin dan tanggung jawab. Bagi PPPK yang kinerjanya kurang baik, Pemkab Tana Tidung telah menyiapkan mekanisme sanksi.

“Kalau ada yang tidak menunjukkan kinerja, akan ada teguran. Jika tidak berubah, diberikan surat peringatan, dan bila tetap tidak ada perbaikan, bisa berujung pada pemutusan hubungan kerja,” tegasnya.

Wabup juga turut menjelaskan perbedaan mendasar antara PPPK dengan CPNS. Menurutnya, CPNS masih melewati masa percobaan satu hingga dua tahun sebelum resmi diangkat, sementara PPPK setelah lulus seleksi langsung bekerja dan menerima hak sesuai golongan.

Namun, ada beberapa hal yang masih dalam pembahasan, seperti tunjangan pensiun dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“TPP akan kita sesuaikan dengan kemampuan daerah. Bisa sama dengan PNS, bisa juga berbeda. Untuk pensiun PPPK, masih kita tunggu regulasi lebih lanjut dari pemerintah pusat,” tambah Sabri.

Energi Baru untuk Pembangunan

Dengan resmi bertugasnya 554 PPPK ini, Pemkab Tana Tidung berharap pelayanan publik semakin optimal dan program pembangunan dapat dijalankan lebih cepat serta tepat sasaran.

“Semoga kehadiran mereka menambah semangat dan memberi warna baru dalam mewujudkan Tana Tidung yang lebih maju,” tutup Sabri.(**)

MALINAU, MANDAUPOST – Festival Budaya IRAU 2025 kembali menghadirkan kisah inspiratif tentang kuatnya ikatan budaya masyarakat Malinau. Warga pedalaman Kecamatan Mentarang Hulu, khususnya dari Desa Long Pala, rela menempuh perjalanan panjang hingga dua hari melewati aliran sungai dan hutan demi berpartisipasi dalam pesta budaya terbesar di Kabupaten Malinau tersebut.

Camat Mentarang Hulu, Paris, menjelaskan bahwa sejak awal pekan, sejumlah warga sudah mulai bergerak menuju ibu kota kabupaten. Desa Long Pala yang berada di ujung wilayah Mentarang Hulu menjadi salah satu desa terjauh.

“Mereka harus menggunakan ketinting dari Long Pala menuju Long Berang, kemudian melanjutkan perjalanan dengan longboat ke Malinau. Biasanya, rombongan bermalam terlebih dahulu di Long Berang sebelum melanjutkan perjalanan. Total perjalanan bisa memakan waktu dua hari,” ujar Paris, Selasa (23/9).

Biaya Tinggi, Semangat Tak Surut

Paris menambahkan, jarak tempuh yang jauh membuat ongkos perjalanan cukup besar. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat warga.

“Walaupun dengan biaya yang tinggi, masyarakat tetap bersemangat hadir. Antusiasme mereka luar biasa, ini bukti bahwa Irau bukan sekadar acara hiburan, melainkan pesta budaya yang menyatukan seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Tidak Hanya Menonton, Tapi Juga Berkontribusi

Partisipasi warga pedalaman tidak sebatas hadir sebagai penonton. Mereka turut membawa produk unggulan desa untuk dipamerkan dan dijual pada stan UMKM Festival Irau 2025.

Beberapa produk yang disiapkan di antaranya: Parang adat dan tombak hasil kerajinan pandai besi lokal,Alat penangkap ikan tradisional khas sungai pedalaman, Kerajinan tangan dari bahan alam seperti anjat (tas rotan) dan tampi (anyaman penampi beras).

Produk-produk tersebut bukan hanya hasil kerajinan tangan, melainkan juga simbol identitas budaya masyarakat Mentarang Hulu.

Agar para pengrajin tidak terbebani risiko kerugian, pemerintah desa mengimbau agar produk-produk itu terlebih dahulu dibeli melalui dana desa atau koperasi lokal.

“Kami ingin para pelaku UMKM tetap semangat, tidak takut rugi, dan yakin bahwa karya mereka dihargai,” tegas Paris.

Bukti Kuatnya Ikatan Budaya

Perjuangan warga Long Pala dan desa-desa pedalaman lain menunjukkan kuatnya rasa memiliki terhadap Festival Irau. Meski medan berat dan biaya tinggi menjadi tantangan, semangat gotong royong dan kecintaan terhadap budaya membuat mereka tetap hadir.

Festival Budaya Irau sendiri telah menjadi agenda tahunan yang sangat ditunggu-tunggu, bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai ajang pemersatu etnis, budaya, dan agama di Malinau.

Kehadiran warga pedalaman, lengkap dengan produk dan kesenian asli mereka, diharapkan membuat IRAU 2025 semakin meriah sekaligus memperkuat jati diri budaya Bumi Intimung.(**)

NUNUKAN, MANDAUPOST – Mewakili Bupati Nunukan Irwan Sabri, Plt. Sekretaris Daerah, Jabbar membuka secara resmi Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-Lapor) yang digelar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian di ruang serbaguna lantai V Kantor Bupati Nunukan, Selasa (23/09).

Kegiatan dimaksud untuk memberikan pemahaman kepada perangkat daerah dan masyarakat tentang pentingnya kanal pengaduan pelayanan publik yang mudah diakses dan terintegrasi antar instansi pemerintah.

Jabbar dalam kesempatan itu mengatakan bahwa misi utama dari pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik  demi peningkatan kesejahteraan  masyarakat. Misi ini, katanya, harus menjadi nafas bagi setiap penyelenggara pemerintah di semua tingkatan.

Namun  demikian, pemerintah menyadari  masih banyak kekurangan, keterlambatan,  maupun  kendala yang dirasakan oleh masyarakat, dan harus mendapatkan respon secara baik.

“Keluhan, aduan, aspirasi, bahkan kritik dari masyarakat tersebut harus diterima, ditampung dan dikelola secara tepat agar tidak menjadi sumbatan komunikasi dan informasi  yang tidak produktif,” kata Jabbar.(**)

BULUNGAN, MANDAUPOST – Bupati Bulungan, Syarwani, menyerahkan bantuan kendaraan pemadam kebakaran (damkar) roda tiga kepada tiga desa di halaman Kantor Dinas PMK dan Satpol PP pada Rabu (24/9).

Tiga desa yang menerima bantuan ini adalah Desa Binai di Kecamatan Tanjung Palas Timur, serta Desa Antutan dan Desa Teras Nawang di Kecamatan Tanjung Palas.

Bupati Syarwani mengungkapkan bahwa potensi bencana kebakaran sering terjadi tidak hanya di wilayah Kota Tanjung Selor, tetapi juga di beberapa desa di Bulungan. Upaya penanganan bencana ini terus dilakukan oleh pemerintah kabupaten.

“Bukan hanya tahun ini, tahun kemarin termasuk pengalaman bencana kebakaran yang ada di wilayah Long Beluah,” ujar bupati.

Sebelumnya, pada tahun lalu, Pemkab Bulungan juga telah menyerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran yang bersumber dari APBD Bulungan melalui Dinas PMK, yaitu untuk Kecamatan Tanjung Palas Barat.

Pemberian bantuan kendaraan mini damkar ini bertujuan untuk mempercepat penanganan kebakaran di tingkat desa. Bupati menjelaskan bahwa dengan adanya kendaraan ini di desa, pelayanan penanganan kebakaran bisa jauh lebih dekat dan cepat.

 “Sehingga bisa untuk mencegah dan bisa mengatasi, persoalan kebakaran di awal,” tambahnya.

Menurut Bupati, jika menunggu petugas pemadam dari Tanjung Selor, waktu tempuh menuju desa-desa seperti Binai, Antutan, atau Teras Nawang ini akan memakan waktu lama. Apalagi, beberapa lokasi desa tidak dapat dijangkau oleh mobil pemadam berukuran besar.

Untuk itu Bupati menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengupayakan armada damkar di setiap kecamatan di Bulungan. Namun, ia menyadari bahwa tidak semua desa dapat dijangkau secara langsung saat ini.

“Paling tidak daerah-daerah terutama yang jauh,” katanya, seraya menambahkan bahwa desa-desa di Bulungan tidak selalu berada dalam satu hamparan dengan ibu kota kecamatan.

Bantuan ini juga menjadi respons atas pengalaman kebakaran sebelumnya di Long Beluah, yang menjadi pelajaran penting tentang perlunya penanganan cepat.

Meskipun saat ini belum semua kecamatan memiliki armada, Pemkab Bulungan terus berupaya mengadakan unit baru. Beberapa unit kendaraan lama bahkan sudah ditarik karena tidak layak pakai, seperti yang terjadi di Tanjung Palas Tengah, Salim Batu, dan Tanjung Palas Barat.

Selain pengadaan armada, pemerintah juga berkolaborasi dengan Komunitas Masyarakat Peduli Api (MPA). Bupati menjelaskan bahwa MPA melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para pengusaha di sekitar desa, terutama di wilayah timur.

“Dengan adanya komunitas MPA ini tentu juga itu menjadi sarana kolaborasi,” ungkap bupati.

Ia yakin bahwa banyak perusahaan di Bulungan, khususnya di wilayah Timur, juga memiliki unit-unit penanganan kebakaran yang dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi potensi bencana.(**)

TARAKAN, MANDAUPOST – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur strategis di Kota Tarakan pada Selasa, (23/09).

Kunjungan ini memastikan progres proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara 2025 berjalan sesuai target dan standar kualitas yang ditetapkan.

Didampingi sejumlah pejabat antara lain Asisten Bidang Administrasi Umum Pollymart Sijabat; Kepala Biro Administrasi Pimpinan Jaini; Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sapi’i; Kepala Bapenda Kaltara Tomy Labo; dan Plt. Kepala Disdikbud Kaltara Hasanuddin, Wagub meninjau proyek jalan, gedung perkantoran, dan fasilitas pendidikan yang vital bagi masyarakat.

Fokus utama dalam monev kali ini adalah proyek pembangunan Jalan Ring Road Tarakan Segmen I Juata-Binalatung. Proyek senilai Rp4,7 miliar ini telah mencapai progres 67,3% sejak dimulai pada Juli 2025. Pengerjaan yang mencakup galian dan penimbunan jalan sepanjang 700 meter dengan lebar 24 meter ini ditargetkan selesai 100% dalam waktu dekat.

Jalan ring road sepanjang 12 kilometer ini diharapkan dapat menjadi akses vital yang tidak hanya mempermudah mobilitas, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, terutama di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Keberadaannya juga mendukung program pencetakan sawah seluas 200 hektare di kawasan tersebut.

“Manager Pelaksana sudah menjamin dan komitmen menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas terbaik dan memiliki elevasi yang baik agar tidak ada genangan saat hujan,” ujar Wagub.

Selain itu, tim monev juga meninjau proyek drainase dan trotoar di Jalan Gajah Mada. Proyek senilai Rp1,4 miliar ini mencakup pembangunan drainase dan trotoar sepanjang 180 meter. Wagub meminta agar selama pengerjaan, akses masyarakat ke gang-gang tetap dijaga agar tidak terganggu.

Wagub Ingkong Ala juga meninjau pembangunan gedung kantor baru UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Tarakan/Samsat Tarakan. Proyek senilai Rp7,2 miliar ini telah mencapai progres 35% dan diharapkan selesai pada Desember 2025. Pembangunan gedung ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah yang setiap hari melayani hingga 300 wajib pajak.

Di sektor pendidikan, Pemprov Kaltara menunjukkan komitmen kuatnya dengan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan di SMK Negeri 4 Tarakan dan SMA Islam Terpadu Ulul Albab Boarding School.

Di SMK 4 Tarakan, dibangun ruang guru senilai Rp898,1 juta dan laboratorium komputer serta animasi senilai Rp1,9 miliar. Sementara itu, SMA Islam Terpadu Ulul Albab juga menerima alokasi Rp2,3 miliar untuk pembangunan ruang kelas baru.

Wagub menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat dari semua pihak terkait.

“Pengawasan yang tepat akan memastikan proyek-proyek ini selesai tepat waktu dengan kualitas terbaik, demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Pembangunan infrastruktur pendidikan ini bukti komitmen Pemprov Kaltara mengalokasikan 20% APBD bagi sektor pendidikan, dalam upaya menciptakan sumber daya manusia unggul di masa depan.(**)

NUNUKAN, MANDAUPOST – Forum Masyarakat Adat Lintas Etnis (Formaline) Kabupaten Nunukan menggelar kegiatan Coffee Morning di Pendopo Pakuwaja, Bukit Cinta, Nunukan, Selasa pagi (23/9).

Acara ini mengusung tema “Merawat Kebhinekaan, Merajut Etnis Bersatu” sebagai upaya mempererat kerukunan antarwarga lintas etnis, adat, dan budaya.

Bupati Nunukan Irwan Sabri, melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Abdul Munir, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Formaline. Ia menilai kegiatan ini berkontribusi besar dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedamaian di wilayah perbatasan.

“Perbedaan adalah kekayaan yang harus kita rawat. Cara sederhana seperti saling menghormati dan menghargai keberagaman sudah menjadi bentuk nyata merawat kebhinekaan,” ungkap Abdul Munir membacakan sambutan bupati.

Dalam sambutannya, Bupati Irwan Sabri juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk selalu hadir menjaga keharmonisan antar-etnis.

“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman. Kebersamaan inilah yang menjadi kekuatan besar bagi Nunukan sebagai daerah perbatasan,” kata Bupati Irwan Sabri.

Ketua Formaline Nunukan, Sumari, dalam sambutannya menegaskan pentingnya menjaga komunikasi lintas etnis dan pemerintah. Menurutnya, sinergitas antara pejabat daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama harus terus dipelihara agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan.

“Melihat kondisi bangsa saat ini, termasuk di Nunukan, kita harus saling menguatkan. Jangan mudah dipengaruhi isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Formaline hadir untuk menyatukan berbagai etnis agar tercipta kedamaian di masyarakat,” ujar Sumari.

Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Forkopimda Nunukan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para ketua etnis di Kabupaten Nunukan. Pemerintah daerah berharap kerjasama dan koordinasi lintas etnis terus terjaga, termasuk dengan dukungan aparat keamanan, demi terciptanya masyarakat Nunukan yang rukun dan harmonis.(**)

TANJUNG SELOR, MANDAUPOST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meluncurkan Tim Inspeksi Gabungan untuk memperkuat pengawasan standar ketenagakerjaan di sektor perikanan. Langkah strategis ini merupakan komitmen Pemprov Kaltara dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan para nelayan, serta memajukan industri perikanan di wilayahnya.

Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam upaya provinsi untuk menciptakan kondisi kerja yang layak bagi ribuan nelayan, yang berlangsung di Kota Tarakan, pada Selasa (22/09).

Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang, menekankan pentingnya inisiatif ini bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Sumber daya laut Kaltara memiliki potensi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme pengawasan yang kuat dapat menjadi pendorong utama dalam industri perikanan.

“Bersama-sama, kita dapat mentransformasi sektor perikanan Kaltara, yang mana pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan martabat, keselamatan, dan kesempatan bagi semua nelayan,” kata Zainal.

Sebagai provinsi dengan kekayaan laut melimpah, Kaltara menjadi rumah bagi lebih dari 16.400 nelayan dan 11.117 kapal penangkap ikan. Tim Inspeksi Gabungan ini dibentuk untuk memastikan hak dan kesejahteraan para pekerja, terutama mereka yang bekerja di atas kapal.

Tim interdisipliner ini dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/295/2025 dan beranggotakan pejabat dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi.

Tugas utama Tim Inspeksi Gabungan ini adalah meningkatkan peraturan ketenagakerjaan; melakukan inspeksi bersama secara berkala; .meningkatkan koordinasi antara pengawas perikanan dan ketenagakerjaan; mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi untuk pengawasan yang lebih efisien.

Peluncuran Tim Inspeksi Gabungan ini merupakan bagian dari Program Hak Kapal ke Pantai (Ship to Shore Rights) yang didukung oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Uni Eropa (UE). Inisiatif ini juga sejalan dengan Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan kolaborasi antarkementerian.

Diego Rei, Spesialis Pasar Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan ILO, menyatakan apresiasinya.

“Pembentukan Tim Pengawasan Bersama ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap Konvensi Pengawasan Ketenagakerjaan ILO, 1947 (No. 81). Kami berharap inisiatif ini mendorong kolaborasi yang lebih erat dan mempercepat kemajuan menuju pekerjaan layak bagi semua, terutama di sektor perikanan,” ujarnya.

Dukungan serupa juga disampaikan oleh Denis Chaibi, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam.

“Melalui program ini, Uni Eropa bangga dapat mendukung upaya Indonesia untuk mempromosikan pekerjaan layak bagi nelayan dan mendorong ekonomi biru yang lebih adil dan berkelanjutan,” kata Chaibi.

Setelah peresmian, Tim Inspeksi Gabungan ini dijadwalkan mengikuti pelatihan intensif mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Pelabuhan Perikanan Tarakan. (**)

TARAKAN, Mandaupost – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menjadi Pembina Upacara Penyambutan Purna Tugas Satuan Tugas (Satgas) Kewilayahan Papua Yonif 614/Raja Pandhita berlangsung di Dermaga Kodaeral XIII/Tarakan, Selasa (16/9).

Upacara berlangsung penuh haru dan kebanggaan tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada para prajurit yang telah menyelesaikan tugas negara dalam menjaga kedaulatan dan keamanan di wilayah perbatasan Papua.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kaltara, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh personel Satgas yang telah menyelesaikan tugas negara dengan penuh tanggung jawab,” kata Gubernur Zainal.

Gubernur Zainal menyampaikan rasa syukur dan bangganya, sehingga seluruh personel Yonif 614/Raja Pandhita dapat kembali dalam keadaan sehat dan selamat.

Ia menegaskan melalui pengabdian, pengorbanan, serta kerja keras para prajurit selama bertugas di wilayah Papua merupakan wujud nyata komitmen menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam penugasan di wilayah perbatasan bukanlah hal yang mudah, selain menjaga keamanan, para prajurit juga berperan dalam membangun hubungan harmonis dengan masyarakat setempat, serta menjalin komunikasi lintas batas dengan negara tetangga.

“Keberhasilan dan tuntasnya tugas ini menjadi bukti profesionalisme, disiplin, serta sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat,” terangnya.

Dia juga berpesan agar semangat pengabdian yang telah ditunjukkan selama ini agar dapat terus dijaga. Melalui kedisiplinan, etika, dan sikap profesional sebagai modal utama dalam menjalankan tugas-tugas di masa depan.

Tidak lupa Gubernur mengucapkan terima kasih kepada keluarga para prajurit yang selama ini telah memberikan dukungan dan doa, sehingga dapat menjadi kekuatan besar di balik keberhasilan Satgas dalam menjalankan misi negara.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur Zainal mengajak seluruh prajurit untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat sinergi demi menjaga kedaulatan serta keamanan bangsa, khususnya di wilayah perbatasan Kaltara.

“Pemerintah Provinsi Kaltara berkomitmen untuk terus memberikan dukungan penuh kepada seluruh personel TNI, termasuk Satgas Pamtas Yonif 614/Raja Pandhita. Sinergi ini adalah kunci dalam menjaga keamanan sekaligus membangun kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan,” ucapnya.

Tak hanya itu, Gubernur Kaltara juga menyampaikan doa agar seluruh personel Satgas senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Allah SWT, serta terus menjadi prajurit yang membanggakan rakyat, bangsa dan negara. (dkisp)

BULUNGAN, Mandaupost – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si melaksanakan prosesi peletakan batu pertama pembangunan Rumah Pastori Gereja Toraja Jemaat Gunung Sinai Gerbang Kaltara, di Desa Sajau, Tanjung Palas Timur, Bulungan, Senin (15/9) .

Dalam kapasitasnya mewakili Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., Wagub Ingkong menyampaikan apresiasi atas terlaksananya agenda simbolis tersebut turut dihadiri oleh berbagai perwakilan pemerintah dan tokoh agama.

“Peletakan batu pertama ini tentunya bukan hanya momentum pembangunan fisik semata, melainkan juga wujud nyata iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan bergereja,” ucap Wagub Ingkong dalam sambutannya.

Wagub Ingkong menjelaskan bahwa momen peletakan batu pertama pembangunan Rumah Pastori Gereja Toraja ini menandai awal dari sebuah karya besar yang memiliki makna spiritual yang dalam.

“Ini merupakan awal dari karya besar untuk memperkokoh iman umat dan mempererat kebersamaan dalam melayani Tuhan,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Wagub Ingkong menyampaikan harapannya agar proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa halangan. Ia juga berdoa agar kehadiran gedung baru ini dapat memberikan dampak positif bagi jemaat.

“Semoga pembangunan berjalan lancar, jemaat semakin dikuatkan dalam iman, semakin kokoh dalam persaudaraan, dan semakin tangguh dalam pengabdian,” tutupnya.

Acara yang berlangsung khidmat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan perwakilan organisasi keagamaan. Tampak hadir Wilson Ului, Kepala Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan yang mewakili Bupati Bulungan.

Serta hadir juga perwakilan dari Badan Musyawarah Antar Gereja, Pengurus Ikatan Keluarga Toraja (IKAT), serta Majelis Gereja Jemaat Gunung Sinai Gerbang Kaltara, menunjukkan dukungan dan sinergi yang kuat antara pemerintah dan umat beragama dalam membangun infrastruktur yang menunjang kehidupan rohani masyarakat. (dkisp)///Wagub Peletakan Batu Pertama Rumah Pastori Gereja Toraja Jemaat Gunung Sinai, Desa Sajau, Tanjung Palas Timur

Judul ==>> Wagub Bersama Tokoh Agama Letakkan Batu Pertama Pembangunan Rumah Pastori Gereja Toraja

BULUNGAN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si melaksanakan prosesi peletakan batu pertama pembangunan Rumah Pastori Gereja Toraja Jemaat Gunung Sinai Gerbang Kaltara, di Desa Sajau, Tanjung Palas Timur, Bulungan, Senin (15/9) .

Dalam kapasitasnya mewakili Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., Wagub Ingkong menyampaikan apresiasi atas terlaksananya agenda simbolis tersebut turut dihadiri oleh berbagai perwakilan pemerintah dan tokoh agama.

“Peletakan batu pertama ini tentunya bukan hanya momentum pembangunan fisik semata, melainkan juga wujud nyata iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan bergereja,” ucap Wagub Ingkong dalam sambutannya.

Wagub Ingkong menjelaskan bahwa momen peletakan batu pertama pembangunan Rumah Pastori Gereja Toraja ini menandai awal dari sebuah karya besar yang memiliki makna spiritual yang dalam.

“Ini merupakan awal dari karya besar untuk memperkokoh iman umat dan mempererat kebersamaan dalam melayani Tuhan,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Wagub Ingkong menyampaikan harapannya agar proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa halangan. Ia juga berdoa agar kehadiran gedung baru ini dapat memberikan dampak positif bagi jemaat.

“Semoga pembangunan berjalan lancar, jemaat semakin dikuatkan dalam iman, semakin kokoh dalam persaudaraan, dan semakin tangguh dalam pengabdian,” tutupnya.

Acara yang berlangsung khidmat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan perwakilan organisasi keagamaan. Tampak hadir Wilson Ului, Kepala Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan yang mewakili Bupati Bulungan.

Serta hadir juga perwakilan dari Badan Musyawarah Antar Gereja, Pengurus Ikatan Keluarga Toraja (IKAT), serta Majelis Gereja Jemaat Gunung Sinai Gerbang Kaltara, menunjukkan dukungan dan sinergi yang kuat antara pemerintah dan umat beragama dalam membangun infrastruktur yang menunjang kehidupan rohani masyarakat. (dkisp)

TARAKAN, Mandaupost – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Sinergitas Lintas Sektor dalam Rangka Mewujudkan Bandara Juwata Tarakan sebagai Pintu Gerbang Internasional Kaltara”, digelar Gedung Klasik Terminal Lama Bandara Juwata, Senin (15/9).

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasinya atas terlaksananya kegiatan yang dinilai sangat penting dalam menyatukan persepsi lintas sektor demi kemajuan daerah.

“Forum diskusi ini adalah wadah strategis untuk menyatukan pandangan dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam mewujudkan Bandara Juwata Tarakan sebagai bandara Internasional yang membanggakan,” kata Gubernur Zainal.

Gubernur Zainal menerangkan FGD ini bertujuan sebagai bagian dari langkah strategis pemulihan status Internasional Bandara Juwata Tarakan dan upaya memperkuat konektivitas wilayah perbatasan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2024, status Internasional Bandara Juwata Tarakan sempat dicabut dan dikembalikan sebagai bandara domestik.

“Ini sebagai bagian dari kebijakan nasional pemulihan sektor penerbangan pasca pandemi,” jelasnya.

Menurutnya, terhadap penurunan status “Bandara Internasional’ menjadi “Bandara Domestik” sangat berdampak besar di Provinsi Kaltara, yang kala itu telah lepas dari wabah Covid-19.

Namun Gubernur Zainal tidak tinggal diam, pada Juni 2025 lalu, ia mengirimkan surat resmi kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia serta menyampaikan langsung kepada Wakil Menteri Perhubungan RI agar status “Internasional” Bandara Juwata Tarakan dapat dipulihkan.

Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil, melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025 tanggal 8 Agustus 2025, menegaskan Bandara Juwata Tarakan resmi kembali berstatus Internasional.

Gubernur Zainal menjelaskan bahwa penetapan kembali status Internasional ini selaras dengan visi misi Pemerintah Provinsi Kaltara, khususnya dalam penguatan konektivitas dan peningkatan daya saing daerah.

Adapun sejumlah manfaat yang diharapkan dari status Internasional Bandara Juwata Tarakan yakni penguatan kerja sama bilateral Indonesia – Malaysia (Sosek Malindo), peningkatan perekonomian daerah.

Kemudian juga dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN), kemudahan akses dan konektivitas, hingga penguatan implementasi kebijakan nasional.

Ia menekankan bahwa sinergi semua pihak adalah kunci keberhasilan, dan karena itu pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya dukungan instansi vertikal, pengelola bandara, serta masyarakat.

“Saya mengajak seluruh pihak, khususnya jajaran kepabeanan, ke imigrasian, dan kekarantinaan di Kaltara untuk bahu membahu mendukung operasional Bandara Juwata sebagai bandara internasional yang modern, aman, dan berdaya saing,” ucapnya..

Terakhir, Gubernur Zainal menyampaikan harapannya agar Bandara Juwata Tarakan dapat menjadi pintu gerbang Kaltara ke dunia internasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Dengan kerja sama yang solid, saya yakin bandara juwata tarakan dapat mengangkat nama Kaltara di tingkat nasional maupun internasional,” tutupnya. (dkisp)

Scroll to Top